[list_indonesia] [ppiindia] Beban Subyektif BBM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 22 Mar 2005 00:44:37 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104288
Beban Subyektif BBM
Oleh Beni Setia
Selasa, (22-03-'05)
Apresiasi dan respon DPR-RI atas kebijaksanaan pemerintah Susilo
Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM per 1 Maret 2005, sampai 16 Maret 2005,
ma-sih belum jelas. Bila tidak bisa dikatakan lintang pukang dan semrawut,
karena mereka baru mengerucutkan respon mereka pada dua opsi.
Pertama, menyerahkan masalah itu kepada alat kelengkapan Dewan
(Komisi VII, Komisi XI, dan Panitia Anggaran). Kedua, langsung ke rapat
paripurna untuk mengabil sikap menolak atau menerima kenaikan harga BBM.
Celakanya, upaya untuk apa memilih opsi mendelegasikan wewenang ke alat
kelengkapan Dewan agar diapresiasi secara lebih mendasar atau apa langsung
dikerucutkan dalam rapat paripurna itu malahan menimbulkan kekisruhan. Tontonan
performing art di TV, membuat kita termangu-mangu. Apakah mereka sedang membela
rakyat atau sedang mempertontonkan satu pertunjukan yang mengesankan mereka
sedang membela rakyat? Sebagai tontonan performing art, tujuan tak penting
karena yang pokok adalah kejadian yang menghibur, mengggelikan atau
menyebalkan. Memang. Ada kesan, ada kelompok yang ingin mempermasalahkan dan
menuntaskan secepatnya, dan karenanya bisa agresif menyerang kebijakan
pemerintahan SBY. Dan, ada kelompok yang mengulur-ngulur waktu, dan karenanya
tidak memungkinkan
adanya oposisi aktual atas kebijakan pemerintahan SBY. Maksudnya, meski
agresif, kritik dan koreksi itu dilakukan ketika masalah sudah tidak panas
lagi. Karenanya masyarakat (baca: rakyat) sudah tidak berminat lagi
mempersoalkan kebijakan menaikkan harga BBM pemerintahan SBY, dan sekaligus
komitmen pemerintahan SBY kepada rakyat di latar belakangnya.
Tapi, pada akhirnya, kenapa pemerintah SBY memutuskan menaikkan
harga BBM per 1 Maret 2005 - setelah sempat ditangguhkan karena adanya bencana
nasional tsunami di Aceh dan Sumut - ? Sekaligus, kenapa para mahasiswa,
golongan masyarakat yang vokal, dan anggota DPR serentak memprotes dan bahkan
menolak kebijakan kenaikan harga BBM itu?
* * *
Alasaan utama dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah
adanya selisih antara harga BBM di LN dan DN. Di mana, faktor harga BBM lebih
tinggi di LN ketimbang harga BBM di DN itu, dikarenakan pemerintah terbiasa
menomboki selisih dari harga BBM di DN dibandingkan dengan harga BBM di LN.
Mereka menyebut itu sebagai subsidi, yang per harinya bisa mencapai miliaran
rupiah - dan per tahunnya bisa mencapai triliunan rupiah. Tapi kenapa
pemerintah melakukan perhitungan yang bersifat ekonomis mencari untung?
Jawabannya teramat sederhana, pemerintah tidak sanggup mencukupi
kebutuhan akan BBM di DN dengan produksi pengilangan minyak di DN. Karena itu
mereka terpaksa mendatangkan BBM dari LN, dengan harga internasional.
Celakanya, mereka membiayai impor BBM dengan devisa dari hasil mengekspor
minyak mentah - yang merupakan bahan mentah untuk produksi pengilangan minyak.
Pendek kata, kita ini menjual singkong mentah dan sebagian uangnya dipakai
untuk membeli tepung tapioka yang dibutuhkan rakyat. Tak peduli masih ada sisa
uang penjualan singkong, dan tak peduli kebutuhan akan tapioka itu dicukupi
sebagian oleh produksi di DN. Yang dipikirkan, jual singkong, dan sebagian
uangnya dipakai membeli tapioka yang dijual murah pada rakyat. Kasarnya, kok
enak mereka ya!
Mereka hanya berpikir menjual minyak mentah dengan harga sekian,
dan sepersekian dari hasil penjualan itu terpaksa dipakai untuk membeli BBM
yang dijual lebih rendah dari harga wajar di LN. Ihwal harus membeli BBM dari
LN tidak begitu jadi masalah tampaknya, tapi kebijaksanaan harus menjual BBM
impor itu dengan harga tak wajar menjadi masalah. Kenapa? Karena sepersekian
dari anggaran harus dikeluarkan untuk menutup selisih dari harga BBM di DN
dibandingkan dengan harga BBM di LN - harga standar internasional. Kasarnya,
sekali lagi: kok enak mereka ya! Enak di kelompok elit berduit yang mampu beli
kendaraan dua, tiga atau empat buah. Bukankah mereka itu hanya minoritas mampu
di antara rakyat yang tak mampu menabung, menyediakan dana pendidikan dan
seterusnya?
Mereka bilang itu subsidi. Mereka bilang subsidi itu tak dinikmati
oleh seluruh rakyat tapi malahan dinikmati oleh sebagian kecil rakyat yang
status ekonomi-nya lebih tinggi dari rata-rata rakyat biasa. Maksudnmya, kelas
menengah yang memiliki kemampuan menabung dan karenanya mampu membeli kendaraan
bermotor. Mereka yang menikmati subsidi policy menekan harga BBM - sehingga
lebih rendah dari harga BBM di LN. Kasarnya, sekali lagi: kok enak mereka ya!
Karena itu, kelompok yang sebenarnya mampu membayar lebih tinggi
dari harga semu BBM selama ini, seharusnya mau meng-ongkosi gaya hidup me-reka,
dan karenanya uang subsidi itu bisa diperuntukkan bagi proyek mensejahterakan
rakyat. Sebuah pendekatan yang rasional, meski melupakan dua hal. Pertama,
rakyat kecil sangat tergantung pada jasa transportasi umum, karena mereka tak
me-miliki kendaraan pribadi. Sementara itu, usaha jasa tranportasi, yang
rentangan keuntungannya sangat tipis - karena tingginya harga onderdil,
tingginya persaingan di antara mereka, dan seterusnya -: sangat rentan akan
gejolak kenaikan harga BBM. Setidaknya tambahan dana untuk membeli BBM
menyebabkan margin keuntungan semakin menipis, dan yang hanya bisa
dinetralisasi dengan ikut menaikkan ongkos transportasi angkutan umum.
Sehingga, kedua, begitu harga BBM naik maka ongkos transportasi
akan ikut naik, dan harga-harga bahan kebutuhan pokok lainnya pun ikut-ikutan
naik. Menyesuaikan diri dengan kenaikan ongkos tranportasi, yang dianggap
sebagai komponen biaya pengadaan komoditi. Sekaligus biaya hidup rakyat pun
akan bertambah tinggi - sehingga akan ada pos anggaran rutin RT yang terpaksa
dipangkas selama penghasilan mereka tak bisa meningkat dan ditingkatkan. Efek
bola salju yang mengge-gelundung, membesar dan menekan sangat berat di individu
rakyat bawah. Bahkan, bukan hanya menekan lebih berat, tapi juga menenggelamkan
mereka ke dalam kuburan - pontang-panting ngutang kiri-kanan. Hidup subsistensi
gali lubang tutup lu-bang dengan utang dan terus berutang.
Para buruh pabrik, tukang becak, kuli angkut, tukang parkir,
pelayan toko, dan para karyawan rendahan yang sehari-harinya memutar otak
mencari cara supaya bisa menyisihkan uang seribu atau dua ribu perak. Agar
mereka bisa membeli oleh-oleh kerja bagi anak balita mereka. Agar bisa membeli
CD baru. Agar bisa membeli segelas kopi atau sepotong tempe ekstra. Sebuah
kecukupan minimal di masyarakat marjinal, yang dengan sebuah kebijakan
menaikkan harga BBM segera direngutkan. Setidaknya, recehan-recehan kelebihan
itu terpaksa disisihkan untuk menutup defisit ongkos transportasi, selama
kebutuhan primer bisa dicukupi di tahapan asal kenyang tanpa peduli akan
nasihat empat sehat lima sempurna. Dan karenanya mereka terpaksa hidup sebagai
fakir yang senantiasa menahan diri setelah selama ini mereka hanya vegetarian
terpaksa.
* * *
Rentetan pemiskinan subyektif konkrit itu yang tidak dihitung oleh
pemerintah ketika mereka berketetapan menaikkan harga BBM. Dengan alasan
harganya disulap rendah dengan subsidi. Coba kalau harga BBM itu normal dan
subsidi bisa dialihkan ke bidang lain. Bahkan, alangkah baiknya bila selain
untung karena menjual minyak mentah, mereka pun bisa memperoleh keuntungan dari
impor dan penjualan BBM secara monopoli. Memang! Sebuah naluri bisnis yang bisa
segera mencium bau kemungkinan usaha kapitalisasi neoliberalian yang
menggiurkan! Mungkin karena perhitungan mereka hanya pada besaran
miliar-triliun rupiah, dan bukan kebiasaan mengencangkan pinggang demi lima
ribu perak di akhir pekan. Sehingga korban manusia pinggiran yang terbiasa
dimarjinalkan itu bisa diabaikan sebagai data statistik dan bukan eksistensi
ruh pada tubuh ciptaan Allah.
Mungkin! Pertanyaan mendasarnya: Apakah pemerintah yang sah dan
dilegitimasi oleh Pemilu yang transparan dan jujur - sehingga DPR tak memiliki
pilihan lain selain menyatakan dukungan, sebagai manifetsasi representasi
sokongan rakyat - itu cuma diberi mandat untuk mengelola anggaran agar tak
defisit? Apakah rakyat memang mengukuhkan pemerintah, dengan satu tugas pokok -
dengan bantuan DPR - : menghadirkan APBN yang tak defisit, yang tak dipenuhi
pinjaman utang LN, dan karenanya mampu membiayai belanja rutin, belanja
pembangunan, serta cicilan bunga dan pokok utang pinjamnan LN dengan
mengeksploitasi SDM dan SDA Indonesia? Sebagai manifestasi kewiraswastaan di
dunia, hingga NKRI itu akan senantiasa dipercaya mengutang, menangguhkan utang,
dan seterusnya?
Apakah pengelolaannya itu hanya harus tunduk pada pendekatan dan
instink ekonomi semata, sehingga efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi
keharusan, dan mencari laba atau menekan angka kerugian absolut menjadi
kewajiban utama dari pemerintah yang sah dan legitimated? Dan, karena orientasi
mereka hanya pada anggaran, maka mereka berusaha menekan angka kerugian (baca:
angka defisit) dengan mengalihkan subsidi yang dianggapnya tidak menyangkut
hajat hidup orang banyak - hanya dengan asumsi "bila bisa beli mobil, ya harus
bisa beli bensin" -, dengan melupakan ada rakyat yang tak mampu beli mobil tapi
tergantung pada jasa transpotasi. Bahkan melupakan nasib mereka yang rentan
pada perubahan ongkos ang-kutan, yang hanya naik 200 perak tapi menjadi 12.000
perak sebulan - cukup untuk makan tiga hari.
Sebuah keputusan elit yang terbiasa hidup di awang-awang, dan
karenanya tidak peka akan kehidupan rakyat yang sedang direndam banjir resesi
ekonomi sampai di dagu - hingga sedikit langkah kesusu saja membuat badai
gelombang yang membuat mereka gelagapan meneguk air kotor krisis ekonomi.
Mungkin juga karena mayoritas dari para elit pengambil kebijakan itu adalah
pengusaha yang na-luri bisnisnya terasah tajam. Karena itu mereka memenej
negara dengan tuntunan instink (tak sadar) mencari laba, tidak peduli itu kini
dari media APBN, asal demi kesejahteraan rakyat. Atau menurunkan angka defisit
selama kesejahteraan rakyat masih terpenuhi dan sedang diusahakan untuk
dipenuhi.
Tapi apa APBN itu cuma neraca laba-rugi perusahaan komersial? Apa
APBN tak memiliki kewajiban sosial memihak rakyat, demi fakta negara baru eksis
ketika memiliki rakyat, di satu tempat, yang berketetapan memilih pemerintahan
yang legitimated? Atau, bila negara dikelola dengan instink ekonomi murni,
kenapa petani tak diberi hak untuk mandiri menentukan harga gabah yang
menguntungkan? Kenapa, sementara RS dan PT diswastakan, diperlakukan sebagai
badan usaha yang dikelola dengan semangat ekonomi neo-liberal. Kenapa buruh
pabrik tidak berhak berdemo memuntut gaji yang lebih tinggi? Kenapa ya ...?***
(Penulis pengarang dan budayawan).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Beban Subyektif BBM
