** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=7986&PHPSESSID=77a8bfe76084bfd96552d9660191b806 Gratiskan SD dan Puskesmas Oleh redaksi Kamis, 17-Maret-2005, 07:54:23 Pemerintah dalam waktu dekat akan memberlakukan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Fasilitas gratis bagi masyarakat ini terkait dengan kebijakan pemerintah soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pada 1 Maret lalu. JAKARTA - Namun, fasilitas gratis ini tidak berlaku bagi seluruh pendidikan dan fasilitas kesehatan yang ada. Untuk pendidikan dibatasi hanya bagi sekolah dasar (SD) pemerintah. Sedangkan, untuk kesehatan berlaku pada seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit pemerintah yang kamarnya kelas tiga. Hal ini terungkap dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung hampir seharian di Kantor Presiden, kemarin. Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengungkapkan keputusan ini merupakan respon pemerintah dari aspirasi masyarakat termasuk kalangan DPR dan DPD tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. ''Pemerintah memutuskan untuk meningkapkan dan mengintensifkan program menuju pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis agar betul-betul dapat diwujudkan," kata Sudi dalam jumpa pers bersama dua jubir Andi Mallarangeng dan Dino Pati Djalal. Sidang kabinet paripurna sendiri langsung dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rapat digelar mulai pukul 11.00. Wapres M Jusuf Kalla juga sempat menghadiri sidang paripurna hingga pukul 16.00. Rapat kabinet tersebut berlangsung maraton hingga malam. Hingga pukul 20.00, sidang kabinet masih berlangsung. Hampir seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, Kepala Bapenas Sri Mulyani, Menkominfo Sofyan Djalil, Menkokesra Alwi Shihab, Menkopolkam Widodo AS, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, dan Menkeu Jusuf Anwar. Sudi menjelaskan pendidikan gratis itu bagi SD. Kemudian, pelayanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit pemerintah yang kamarnya kelas tiga. "Yang nggak mau kelas tiga, mislanya kelas dua, ya bayar sendiri. Program ini disusun dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah dan asosiasi profesi bidang pendidikan dan kesehatan," papar Sudi. Ditanya kapan akan diberlakukan keputusan pendidikan dan kesehatan gratis, Sudi mengatakan segera setelah RAPBNP (Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Negara Perubahan) 2005 yang akan diajukan ke DPR nanti telah disetujui. "Pokoknya begitu RAPBNP nanti disetujui DPR keputusan itu akan segera diberlakukan," jelas mantan Sesmenkopolkam ini. Dananya akan diambilkan dari dana kompensasi subsidi BBM. Sayangnya, Sudi belum bisa menjelaskan dana anggaran yang akan diperlukan untuk bisa mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis tersebut. Alasannya, masih dalam perhitungan di Bapenas. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan usulan APBNP 2005 yang bertujuan untuk penyehatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan program-program lain untuk mnegatasi dampak kenaikan harga BBM. "RPAPBP 2005 ini segera diajukan ke DPR agar dana yang dibutuhkan untuk program-program itu dapat segera disalurkan kepada rakyat," papar Sudi. Selain itu, rapat kabinet paripurna juga menelorkan beberapa keputusan lainnya. Menurut Sudi, Presiden SBY memerintahkan kepada para menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif kenaikan harga BBM. "Presiden juga menekankan terutama menteri dan jajaran terkait untuk terus meningkatkan kegiatan dan upaya agar kebutuhan dasar rakyat, terutama sembilan bahan pokok tetap tersedia dan terpenuhi," jelas mantan Pangdam V/Brawijaya ini. Presiden juga menginstruksikan kepada para aparat hukumnya termasuk polri dan kejaksaan agung untuk tetap gigih melaksanakan pernegakan hukum seperti kasus bank bermasalah, kasus Munir, Ilegal logging, tanker pertamina, kasus penyimpangan BBM, penyelundupan, serta kasus-kasus korupsi lain yang sedang ditangani. Sementara itu, menurut Sudi, demo yang marak menentang kenaikan harga BBM dinilai masih wajar. Namun, dia memperingatkan demo yang menuntut agar pemerintah mundur sudah tidak proporsional lagi. "Memang kita rasakan ada hal-hal yang kurang proporsional. Sejauh tuntutan mereka dana kompensasi bisa disalurkan secara tepat, itu barangkali harus kita respon. Tapi, kalau tujuannya kalau pemerintah jatuh, ya tunggu dulu. Apa masalahnya," jelasnya. Dia mengatakan Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang mengatur masa jabatan pemerintahan hingga 2009. ''Kalau mau menjatuhkan ya tunggu 2009," tambahnya.(jpnn) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **