[list_indonesia] [ppiindia] Gelar Kekuatan Laut di Ambalat

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Sun, 6 Mar 2005 20:53:11 +0100

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

Media Indonesia

      Senin, 07 Maret 2005

      OPINI

--------------------------------------------------------------------------

      Gelar Kekuatan Laut di Ambalat

      Abdul Rivai Ras; Analis Dirjen Strategi Pertahanan Dephan
     
      BERANGKAT dari pemikiran realis-strategis Admiral Sir Peter Gretton yang 
menyatakan the transport element is an indispensable part of sea power, the 
ultimate object is to establish such control that the sea can be uses whenever 
and whenever deprived and to deny its use to be the enemy, arti pesan ini 
menunjukkan betapa pentingnya sarana mobilitas yang dinamis dan mampu 
sewaktu-waktu menjelajahi samudra yang luas dalam rangka pertahanan negara. 
Karena itu, untuk menggelar kekuatan laut di perbatasan membutuhkan mobilitas 
yang tinggi dan bahkan harus beroperasi sepanjang tahun agar negara dapat 
terhindar dari berbagai ancaman pendadakan pihak luar.

      Meskipun dalam sejarah sengketa dan perang antarnegara, kerap kali 
diawali dengan adanya perbedaan persepsi terkait dengan konsep ruang maupun 
kepentingan sumber daya, tetapi kondisi ini sangat sulit dipisahkan dengan 
persoalan kepentingan derivatif suatu negara yang berhubungan dengan 
pertimbangan-pertimbangan geopolitik. Tidak mengherankan dalam mengatasi isu 
sengketa kedaulatan melalui gelar kekuatan laut di Laut Sulawesi menjadi satu 
keharusan melalui cara peragaan kekuatan militer sebagai bentuk politik 
prestise.

      Merebaknya isu klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat dan Blok East 
Ambalat, harus pula disadari bahwa hal ini merupakan pemanfaatan peluang 
(windows of opportunity) oleh Malaysia yang boleh jadi sebagai titik balik 
kelanjutan permasalahan Sipadan dan Ligitan yang dinilai belum tuntas karena 
masih menyisakan penentuan garis pangkal baru yang kebetulan berada dalam area 
konsesi dan ladang minyak kedua negara, yang notabene mengandung cadangan 
minyak bumi sebesar 421,61 juta barel dan gas bumi mencapai sekitar Rp3,3 
triliun kaki kubik, tentu sungguh suatu potensi yang sangat menjanjikan.

      Secara faktual, kondisi di perbatasan wilayah tersebut nampaknya dalam 
beberapa waktu mendatang akan menjadi sumber titik api, bila seandainya 
Malaysia masih tetap menggunakan pendekatan kekuatan koersif yang terhitung 
bertaraf tinggi (high coecion) melalui aksi-aksi militer terbatas, menyusul 
meningkatnya frekuensi dan sirkumstensi kapal perang Tentera Laut Diraja 
Malaysia (TLDM) yang melakukan pengejaran dan penembakan terhadap kapal ikan 
Indonesia, penangkapan terhadap karyawan PT Asiha Samudra yang sedang memasang 
rambu suar di Karang Unarang serta masuknya pesawat militer Malaysia Beechcraft 
200 T Super King ke wilayah yurisdiksi udara nasional.

      Perlu dicatat bahwa isyarat Malaysia tersebut merupakan spektrum kegiatan 
yang tidak mencerminkan pertimbangan prinsip keterpaksaan (necessity) dan 
proporsionalitas (proportionality) dalam penggunaan kekuatan, sehingga hampir 
dipastikan itikad Malaysia mencoba membangun pengaruh dan penguasaan penuh atas 
kawasan laut tersebut. Selain itu, Malaysia bahkan telah mengabaikan 
nilai-nilai Traktat ASEAN yang sudah disepakati sejak tahun 1976, seperti yang 
tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation Bab IV, yang menegaskan 
pentingnya prinsip-prinsip penyelesaian konflik secara damai yang mencakup 
antara lain, saling menghormati kemerdekaan,

      kedaulatan, integritas teritorial, dan identitas nasional; menyelesaikan 
perbedaan sengketa secara damai dan tidak menggunakan ancaman atau kekuatan.

      Dalam merespons perkembangan tersebut, diperlukan sikap tegas untuk 
membangun 'prakondisi' yang minimal mempertahankan kawasan laut yang saat ini 
menjadi klaim guna mewujudkan sikap politik yang seimbang (counterbalance) 
dalam mendukung diplomasi Indonesia.

      Terdapat dua alternatif skenario gelar kekuatan yang dapat diemban dalam 
konteks strategi pertahanan. Pertama, dalam respons awal periode waktu terkini 
dalam membangun image pertahanan aktif nusantara, Indonesia seyogianya tetap 
konsisten menerapkan pendekatan militer melalui penghadiran kekuatan laut 
(naval precence) di kawasan Laut Sulawesi. Meskipun dari jumlah kekuatan laut 
yang digelar baru mencatat empat kapal perang sebagai unsur kekuatan patroli di 
antaranya, KRI Rencong, KRI Nuku, KRI Wiratno dan KRI KS Tubun dan dua pesawat 
intai maritim jenis Nomad P-820 dan P-834 TNI-AL yang dibantu Boeing 737 TNI-AU,

      tetapi setidaknya pemenuhan minimum essential forces dalam taktik 
penyebaran preventif dan penyebaran reaktif dalam ruang pertahanan yurisdiksi 
teritorial pada limit waktu tertentu cukup memberi efek deteren.

      Kedua, menunggu dan melihat perkembangan frekuensi dan intensitas respons 
balik Malaysia pada limit waktu maksimal tertentu atau sesuai estimasi 
strategis yang disepakati para pengambil keputusan kelak - seandainya tidak 
terjadi perubahan sirkumstensi, maka gelar kekuatan dalam taraf supremasi 
Angkatan Laut (naval supremacy) perlu digandakan termasuk pengintegrasian 
kekuatan TNI-AD dan TNI-AU yang efektif dalam satu komando operasi laut 
gabungan. Sebagai ilustrasi bahwa luasnya wilayah yang harus dikontrol dan 
diamankan di wilayah perairan Ambalat (Blok Z) yang luasnya 10.750 km2 dan East 
Ambalat (Blok Y) yang luasnya 4.739,64 km2,

      atau Laut Sulawesi yang luasnya keseluruhan mencapai 142.604 km2 yang 
tergolong sebagai lapisan laut teritorial, tidaklah mungkin dapat menggelar 
tata urutan (convoy order) yang maksimal. Untuk itu secara realistik, merujuk 
pada pendekatan Sistem Pengawasan dan Pengamanan Perairan Laut (SP3I), maka 
dibutuhkan minimal 13 kapal patroli dan minimal 2 pesawat udara, di luar 
kehadiran armada siaga (fleet in being) yang dihitung 30% dari kekuatan minimal 
tersebut.

      Dari kedua alternatif ini, idealnya pilihan kedua penting untuk menjadi 
pertimbangan guna mendukung sepenuhnya pola operasi pengawasan garis perairan, 
pola pengawasan luas perairan, pola penutupan garis dan luas perairan di 
kawasan Ambalat.

      Yang tidak kalah pentingnya dalam merealisasikan skenario yang dimaksud, 
penerapan asas dan pengembangan postur dan faktor multiplikasi turut memberi 
andil dalam mendorong gelar kewilayahan dan pertahanan laut nusantara yang 
efektif dan efisien. Sedikitnya dua asas yang sangat penting menjadi perhatian 
yakni, asas 'legitimasi' dan asas 'proporsionalitas'. Asas legitimasi 
menitikberatkan pada sejauh mana dukungan otoritas politik dari pemerintah dan 
dukungan moral rakyat dalam memberi ruang kepada TNI dalam rangka penggunaan 
kekuatan menghadapi kontinjensi.

      Belajar dari pengalaman Amerika Serikat ketika mengampanyekan perang 
terhadap terorisme termasuk melakukan invasi ke Irak, di hampir seluruh 
masyarakat Amerika termasuk media domestik ikut membangun semangat nasionalisme 
negerinya. Karena itu dengan melalui momentum Ambalat, diharapkan semua 
komponen rakyat ikut memberi kontribusi dalam membangun pentingnya kesadaran 
ruang dan kehormatan bangsa menyusul lepasnya Sipadan dan Ligitan. Dalam 
konteks asas proporsionalitas,

      ditujukan pada upaya penggunaan instrumen pertahanan yang semata-mata 
dilakukan untuk membela diri dengan syarat karena terpaksa guna mempertahankan 
integritas teritorial dan sebagai bentuk tindakan timbal balik yang sepadan. 
Sedangkan faktor multiplikasi yang seharusnya dibangun meliputi penyiapan 
komponen cadangan yang terstruktur/kekuatan siaga, dukungan rakyat, 
geomorfologi, jaringan regional maupun internasional.

      Pendek kata, dalam mengantisipasi permasalahan perbatasan baik dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang, penyesuaian kapabilitas pertahanan di laut 
perlu dibangun seiring dengan Cetak Biru TNI-AL 2013 yang mengacu pada sifat 
sistem pertahanan yang luwes dan dapat mengantisipasi kecepatan gelar kekuatan 
dengan mempertimbangkan faktor perubahan lingkungan strategi pertahanan di 
kawasan, khususnya dalam mengimbangi kekuatan negara tetangga yang relatif 
mengandung ancaman kapabilitas.***
     


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **

Other related posts:

  • » [list_indonesia] [ppiindia] Gelar Kekuatan Laut di Ambalat