** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** Media Indonesia Senin, 07 Maret 2005 OPINI -------------------------------------------------------------------------- Gelar Kekuatan Laut di Ambalat Abdul Rivai Ras; Analis Dirjen Strategi Pertahanan Dephan BERANGKAT dari pemikiran realis-strategis Admiral Sir Peter Gretton yang menyatakan the transport element is an indispensable part of sea power, the ultimate object is to establish such control that the sea can be uses whenever and whenever deprived and to deny its use to be the enemy, arti pesan ini menunjukkan betapa pentingnya sarana mobilitas yang dinamis dan mampu sewaktu-waktu menjelajahi samudra yang luas dalam rangka pertahanan negara. Karena itu, untuk menggelar kekuatan laut di perbatasan membutuhkan mobilitas yang tinggi dan bahkan harus beroperasi sepanjang tahun agar negara dapat terhindar dari berbagai ancaman pendadakan pihak luar. Meskipun dalam sejarah sengketa dan perang antarnegara, kerap kali diawali dengan adanya perbedaan persepsi terkait dengan konsep ruang maupun kepentingan sumber daya, tetapi kondisi ini sangat sulit dipisahkan dengan persoalan kepentingan derivatif suatu negara yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan geopolitik. Tidak mengherankan dalam mengatasi isu sengketa kedaulatan melalui gelar kekuatan laut di Laut Sulawesi menjadi satu keharusan melalui cara peragaan kekuatan militer sebagai bentuk politik prestise. Merebaknya isu klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat dan Blok East Ambalat, harus pula disadari bahwa hal ini merupakan pemanfaatan peluang (windows of opportunity) oleh Malaysia yang boleh jadi sebagai titik balik kelanjutan permasalahan Sipadan dan Ligitan yang dinilai belum tuntas karena masih menyisakan penentuan garis pangkal baru yang kebetulan berada dalam area konsesi dan ladang minyak kedua negara, yang notabene mengandung cadangan minyak bumi sebesar 421,61 juta barel dan gas bumi mencapai sekitar Rp3,3 triliun kaki kubik, tentu sungguh suatu potensi yang sangat menjanjikan. Secara faktual, kondisi di perbatasan wilayah tersebut nampaknya dalam beberapa waktu mendatang akan menjadi sumber titik api, bila seandainya Malaysia masih tetap menggunakan pendekatan kekuatan koersif yang terhitung bertaraf tinggi (high coecion) melalui aksi-aksi militer terbatas, menyusul meningkatnya frekuensi dan sirkumstensi kapal perang Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang melakukan pengejaran dan penembakan terhadap kapal ikan Indonesia, penangkapan terhadap karyawan PT Asiha Samudra yang sedang memasang rambu suar di Karang Unarang serta masuknya pesawat militer Malaysia Beechcraft 200 T Super King ke wilayah yurisdiksi udara nasional. Perlu dicatat bahwa isyarat Malaysia tersebut merupakan spektrum kegiatan yang tidak mencerminkan pertimbangan prinsip keterpaksaan (necessity) dan proporsionalitas (proportionality) dalam penggunaan kekuatan, sehingga hampir dipastikan itikad Malaysia mencoba membangun pengaruh dan penguasaan penuh atas kawasan laut tersebut. Selain itu, Malaysia bahkan telah mengabaikan nilai-nilai Traktat ASEAN yang sudah disepakati sejak tahun 1976, seperti yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation Bab IV, yang menegaskan pentingnya prinsip-prinsip penyelesaian konflik secara damai yang mencakup antara lain, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan identitas nasional; menyelesaikan perbedaan sengketa secara damai dan tidak menggunakan ancaman atau kekuatan. Dalam merespons perkembangan tersebut, diperlukan sikap tegas untuk membangun 'prakondisi' yang minimal mempertahankan kawasan laut yang saat ini menjadi klaim guna mewujudkan sikap politik yang seimbang (counterbalance) dalam mendukung diplomasi Indonesia. Terdapat dua alternatif skenario gelar kekuatan yang dapat diemban dalam konteks strategi pertahanan. Pertama, dalam respons awal periode waktu terkini dalam membangun image pertahanan aktif nusantara, Indonesia seyogianya tetap konsisten menerapkan pendekatan militer melalui penghadiran kekuatan laut (naval precence) di kawasan Laut Sulawesi. Meskipun dari jumlah kekuatan laut yang digelar baru mencatat empat kapal perang sebagai unsur kekuatan patroli di antaranya, KRI Rencong, KRI Nuku, KRI Wiratno dan KRI KS Tubun dan dua pesawat intai maritim jenis Nomad P-820 dan P-834 TNI-AL yang dibantu Boeing 737 TNI-AU, tetapi setidaknya pemenuhan minimum essential forces dalam taktik penyebaran preventif dan penyebaran reaktif dalam ruang pertahanan yurisdiksi teritorial pada limit waktu tertentu cukup memberi efek deteren. Kedua, menunggu dan melihat perkembangan frekuensi dan intensitas respons balik Malaysia pada limit waktu maksimal tertentu atau sesuai estimasi strategis yang disepakati para pengambil keputusan kelak - seandainya tidak terjadi perubahan sirkumstensi, maka gelar kekuatan dalam taraf supremasi Angkatan Laut (naval supremacy) perlu digandakan termasuk pengintegrasian kekuatan TNI-AD dan TNI-AU yang efektif dalam satu komando operasi laut gabungan. Sebagai ilustrasi bahwa luasnya wilayah yang harus dikontrol dan diamankan di wilayah perairan Ambalat (Blok Z) yang luasnya 10.750 km2 dan East Ambalat (Blok Y) yang luasnya 4.739,64 km2, atau Laut Sulawesi yang luasnya keseluruhan mencapai 142.604 km2 yang tergolong sebagai lapisan laut teritorial, tidaklah mungkin dapat menggelar tata urutan (convoy order) yang maksimal. Untuk itu secara realistik, merujuk pada pendekatan Sistem Pengawasan dan Pengamanan Perairan Laut (SP3I), maka dibutuhkan minimal 13 kapal patroli dan minimal 2 pesawat udara, di luar kehadiran armada siaga (fleet in being) yang dihitung 30% dari kekuatan minimal tersebut. Dari kedua alternatif ini, idealnya pilihan kedua penting untuk menjadi pertimbangan guna mendukung sepenuhnya pola operasi pengawasan garis perairan, pola pengawasan luas perairan, pola penutupan garis dan luas perairan di kawasan Ambalat. Yang tidak kalah pentingnya dalam merealisasikan skenario yang dimaksud, penerapan asas dan pengembangan postur dan faktor multiplikasi turut memberi andil dalam mendorong gelar kewilayahan dan pertahanan laut nusantara yang efektif dan efisien. Sedikitnya dua asas yang sangat penting menjadi perhatian yakni, asas 'legitimasi' dan asas 'proporsionalitas'. Asas legitimasi menitikberatkan pada sejauh mana dukungan otoritas politik dari pemerintah dan dukungan moral rakyat dalam memberi ruang kepada TNI dalam rangka penggunaan kekuatan menghadapi kontinjensi. Belajar dari pengalaman Amerika Serikat ketika mengampanyekan perang terhadap terorisme termasuk melakukan invasi ke Irak, di hampir seluruh masyarakat Amerika termasuk media domestik ikut membangun semangat nasionalisme negerinya. Karena itu dengan melalui momentum Ambalat, diharapkan semua komponen rakyat ikut memberi kontribusi dalam membangun pentingnya kesadaran ruang dan kehormatan bangsa menyusul lepasnya Sipadan dan Ligitan. Dalam konteks asas proporsionalitas, ditujukan pada upaya penggunaan instrumen pertahanan yang semata-mata dilakukan untuk membela diri dengan syarat karena terpaksa guna mempertahankan integritas teritorial dan sebagai bentuk tindakan timbal balik yang sepadan. Sedangkan faktor multiplikasi yang seharusnya dibangun meliputi penyiapan komponen cadangan yang terstruktur/kekuatan siaga, dukungan rakyat, geomorfologi, jaringan regional maupun internasional. Pendek kata, dalam mengantisipasi permasalahan perbatasan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, penyesuaian kapabilitas pertahanan di laut perlu dibangun seiring dengan Cetak Biru TNI-AL 2013 yang mengacu pada sifat sistem pertahanan yang luwes dan dapat mengantisipasi kecepatan gelar kekuatan dengan mempertimbangkan faktor perubahan lingkungan strategi pertahanan di kawasan, khususnya dalam mengimbangi kekuatan negara tetangga yang relatif mengandung ancaman kapabilitas.*** [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **