[list_indonesia] [ppiindia] Gebrakan SBY dalam Kependudukan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 26 Mar 2005 10:43:49 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104621
Gebrakan SBY dalam Kependudukan
Oleh Haryono Suyono
Sabtu, (26-03-'05)
Awal minggu ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan
gebrakan strategis dengan mengundang dan membuka Rapat Kerja Nasional Gerakan
Keluarga Berencana tahun 2005 di Istana Negara, Jakarta. Sepintas Rakernas yang
dibuka oleh seorang Presiden di Istana Negara adalah suatu hal yang biasa.
Rapat kerja bidang kependudukan dan KB di masa lalu, pada masa Presiden HM
Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Gus Dur, atau Presiden Megawati
Soekarnoputri, juga dibuka oleh Presiden di Istana Negara.
Namun, dalam suasana perhatian dunia terhadap masalah kependudukan
sedang berubah bentuk seperti sekarang ini, gebrakan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono mengandung harapan yang besar bahwa Indonesia bisa kembali menjadi
pioner dalam mengembangkan pemberdayaan penduduk yang besar sebagai kekuatan
dan modal pembangunan bangsa atau human capital. Indonesia yang miskin tetapi
mempunyai penduduk dengan jumlah besar, apabila ditangani dengan
pemberdayaannya secara terpadu, dengan mengundang partisipasi semua kekuatan
pembangunan yang tinggi, akan menghasilkan sumber daya manusia bermutu yang
besar jumlahnya. Kalau setiap warga menghasilkan sesuatu untuk bangsa dan
negaranya, hampir pasti negara yang besar dan kaya raya ini akan muncul sebagai
negara besar yang sejahtera, adil dan makmur.
Indonesia dengan penduduk lebih dari 215 juta jiwa mempunyai
potensi yang makin siap untuk membangun bangsanya. Dalam tigapuluh tahun
terakhir, tingkat kelahiran dan tingkat kematian sudah menurun lebih dari 50
persen. Sementara tingkat pertumbuhan penduduknya telah menurun dari angka
diatas 2 persen menjadi hampir dekat dengan angka 1,2 - 1,3 persen. Bahkan
beberapa provinsi, kabupaten dan kota telah menunjukkan angka sekitar 1 persen.
Makin siapnya penduduk dikembangkan menjadi potensi pembangunan
yang kuat itu ditandai pula dengan jumlah penduduk di bawah usia limabelas
tahun yang relatif tidak bertambah lagi, yaitu sekitar 60-65 juta jiwa. Dengan
jumlah tersebut, apabila kita bekerja dengan keras, tidak mustahil tingkat
kesehatan dan tingkat pendidikan awal dari penduduk tersebut dapat diberikan
dengan baik. Pemeliharaan kesehatan dan pendidikan dalam usia dini akan
menghasilkan bibit-bibit unggul yang di kemudian hari dapat menghasilkan
manusia unggul dan bermutu yang bisa diandalkan untuk melanjutkan pembangunan
bangsa.
Penurunan tingkat kelahiran dan kematian juga menyebabkan
melejitnya usia harapan hidup dari angka di bawah 50 tahun menjadi 65 tahun
atau lebih. Angka-angka itu relatif tinggi tetapi masih rawan untuk menurun
kembali karena angka kematian ibu hamil dan melahirkan masih tinggi, sekitar
300 per 100.000 kelahiran, atau sekitar 30-40 kali lebih besar dibandingkan
angka yang sama di negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia. Gebrakan
Presiden SBY dengan menggelar Rapat Kerja Nasional di Istana harus segera
diikuti dengan kegiatan menggelar program kesehatan ibu dan anak secara
besar-besaran di tingkat pedesaan. Program ini harus disiapkan dengan baik
untuk menolong ibu muda yang karena kemiskinan dan pendidikan yang rendah
terpaksa menikah pada usia muda. Karena kemiskinan dan tingkat pendidikan yang
rendah, perkawinan usia muda biasanya tidak disertai dengan persiapan
pengetahuan reproduksi yang matang, dan tidak pula disertai oleh kemampuan
mengakses pelayanan ke
sehatan yang masih dianggap mahal.
Karena sifatnya menolong ibu-ibu muda yang subur, maka tugas
menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu, dan selama ini menjadi
tanggung jawab Departemen Kesehatan dan jajaran Pemda terkait, harus dirombak
dengan sistem baru yang menjemput bola sampai ke tingkat pedesaan dan
pedukuhan. Jajaran pemerintah harus mampu memperhitungkan kebutuhan sesuai
dengan jumlah penduduk usia subur dan mereka yang siap mengandung dan
melahirkan. Begitu juga pemerintah daerah harus mampu memperhitungkan jumlah
anak-anak yang rawan penyakit yang bisa mengganggu tingkat kematian yang sudah
rendah. Andaikan aparat pemerintah tidak mencukupi, jajaran pemerintah harus
tanggap dan dengan cepat mengembangkan pemberdayaan dan suasana yang kondusif
bagi munculnya pelayanan mandiri yang bermutu dan murah.
Dalam waktu yang bersamaan, jajaran Departemen Dalam Negeri,
jajaran BKKBN, dan Pemerintah Daerah, dengan mitra-mitra kerjanya, harus dengan
gesit mengembangkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat, keluarga dan
penduduk, makin gandrung terhadap pelayanan kesehatan dan KB secara mandiri.
Masyarakat harus mendapat informasi dan edukasi yang mendalam, kalau perlu
diberikan contoh dan pendampingan untuk hidup sehat dan ber-KB dengan teratur.
Dengan advokasi yang jujur aparat pemerintah harus bisa mengembangkan suasana
yang kondusif, mampu merangsang masyarakat untuk melakukan kegiatan yang
mandiri dan bermutu. Kalau perlu aparat pemerintah mendampingi dan
diperbantukan kepada masyarakat agar biaya pelayanan yang diberikan secara
mandiri tidak membebani masyarakat diluar kemampuannya yang wajar.
Di samping itu, secara jelas dapat dilihat bahwa penduduk yang
berusia 15-45 tahun, atau penduduk dewasa yang potensial dan bisa dianggap
siap, atau harus siap untuk bekerja, jumlahnya melipat dua sampai tiga kali
lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk usia yang sama pada tahun 1970-an.
Gambaran ini memberi peringatan kepada kita, pemerintah dan seluruh rakyat
Indonesia, bahwa persiapan-persiapan yang cermat harus dilakukan untuk menolong
penduduk usia potensial tersebut. Kurang dari sepertiga penduduk usia 15-25
tahun tersebut sedang sekolah atau kuliah, yaitu sekitar separo dari penduduk
usia SMA sedang sekolah di SMA, dan hanya sekitar 10-12 persen saja dari
penduduk usia perguruan tinggi sedang mengikuti kuliah. Lebih separo anak-anak
dan remaja usia SMA tidak sekolah. Sangat jarang, anak-anak dan remaja yang
tidak sekolah tersebut memperoleh kesempatan membekali dirinya melalui berbagai
pelatihan keterampilan yang ada di masyarakat karena alasan kesulitan
ekonomi atau karena alasan lainnya.
Lebih dari itu, karena warisan masa lalu yang sangat
memprihatinkan, banyak penduduk usia di atas 25 tahun mempunyai latar belakang
pendidikan yang sangat minim. Masih banyak yang tidak pernah mengenal bangku
sekolah selama hidupnya. Karenanya, pada penduduk di atas usia 25 tahun masih
didapati banyak yang buta aksara. Kita belum sanggup mengentaskannya. Kalau
diperhitungkan secara seksama, rata-rata lamanya penduduk Indonesia bersekolah
tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Angka yang sangat rendah tersebut menyeret
nilai Human Development Index (HDI) manusia Indonesia pada posisi yang sangat
rendah.
Gebrakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan himbauan agar
para gubernur, bupati dan walikota menggerakan kembali program KB dengan lebih
gencar, perlu disambut gembira, karena kalau tidak, keadaan bisa bertambah
gawat. Konsumsi BBM dan kebutuhan lainnya akan membengkak. Tidak ada lagi
tersisa untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan anak-anak dan persiapan
pengembangan lapangan kerja yang lebih luas.
BKKBN harus segera menggelar kerjasama yang erat, minimal dengan
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Dalam
Negeri serta seluruh jajaran Pemerintah Daerah di kabupaten dan kota.
Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, BKKBN harus segera melakukan
inventarisasi di pedesaan terhadap keberadaan anak-anak usia SMP dan SMA yang
tidak sekolah. Harus dicari sebab-sebabnya, kenapa mereka tidak sekolah. Kalau
kekurangan sekolah, departeman-departemen tersebut bekerjasama dengan
pemerintah kabupaten dan kota, harus segera mengadakan sekolah dan melengkapi
kebutuhan sekolah yang diperlukan. Kalau karena himpitan kemiskinan, jajaran
BKKBN harus segera mengadakan kerjasama dengan departemen dan lembaga yang
ditugasi pemerintah, serta dengan lembaga-lembaga swasta lainnya, untuk
mengembangkan pemberdayaan ekonomi keluarga agar keluarga tertinggal tersebut
bisa mengirimkan anak-anaknya ke sekolah.
Jajaran BKKBN harus segera bertindak cepat. Bukan menggantikan
peranan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja, tetapi
membantu pemerintah kabupaten dan kota menggerakkan keluarga dan masyarakat
untuk menggandrungi pendidikan karena hanya dengan pendidikan dan pelatihan
yang memadai potensi sumber daya manusia yang melimpah dapat memberi menyumbang
pada pembangunan bangsa dan tanah airnya. BKKBN dapat mengembangkan advokasi
dan mengikis habis hambatan-hambatan kultural dengan bekerjasama dengan
tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan semua yang berpikir jernih, untuk
mengajak masyarakat secara gotong royong mengirim anak-anaknya ke sekolah.
Sejalan dengan itu Departemen Pendidikan Nasional dan jajaran Pemda
di seluruh Indonesia harus menyediakan fasilitas pendidikan dengan mutu yang
terbaik. Departemen ini sekaligus harus menyempurnakan sistem pendidikan
nasional untuk mampu menghasilkan lulusan yang tidak saja unggul dalam bidang
akademis, tetapi juga unggul dalam bidang keterampilan dan kemasyarakatan.
Setiap lulusan sekolah harus bisa menjadi rebutan berbagai perguruan tinggi dan
masyarakat luas yang segera ingin mengisi pembangunan bangsa dan tanah airnya.
Sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Bahkan sekolah-sekolah umum ditambah jam
belajarnya sampai sore dan kalau perlu sampai malam hari. Setiap anak diberikan
kesempatan mempelajari materi dan praktik keterampilan. Kalau pemerintah,
karena kelangkaan anggaran belum mampu menyediakan guru, pembimbing atau
peralatan, masyarakat luas, khususnya para pengusaha dihimbau untuk membantu
menyediakan diri sebagai tempat magang dan pelatihan bagi siswa y
ang berada di sekitar tempat usahanya.
Sebagai imbalan dari sekolah di masyarakat tersebut, para pengusaha
pejuang diberikan kesempatan mendapatkan tambahan modal melalui kredit dan
permodalan dengan fasilitas yang disederhanakan. Produk mereka dibantu
pemasarannya sebagai komoditi lokal dan produk dalam negeri yang harus dicintai
rakyatnya. Pembelian-pembelian pemerintah diarahkan secara sengaja kepada
produk-produk yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri yang sekaligus ikut
serta dalam pembangunan sumber daya manusia tersebut.
Penduduk usia di atas 45 tahun, atau di atas 60 tahun, jumlahnya
meledak tiga sampai lima kali lipat dibandingkan keadaan tahun 1970-an.
Kesempatan harus dibuka agar mereka bisa ikut dalam pengembangan ekonomi mikro
dan kecil. Para isteri petani di pedesaan diberdayakan dalam bidang industri
dengan bahan baku dari hasil pertanian dan produk di desanya. BKKBN yang
mengetahui dengan pasti keadaan keluarga di pedesaan melalui hasil pendataan
tahun-tahun sebelumnya, harus ditugasi tetap mengembangkan data yang akurat
agar pemberdayaan dapat diarahkan oleh berbagai instansi dan masyarakat secara
akurat. Kemampuan pendataan harus menyertai upaya pemberdayaan yang dila kukan
secara gotong royong oleh berbagai lembaga dan masyarakat. Kemajuan
pemberdayaan keluarga diukur dari partisipasi yang penuh dari keluarga kurang
mampu yang bertambah baik.
Sesuai pidato Presiden, BKKBN harus bekerja keras untuk menjamin
agar setiap penduduk, terutama penduduk dari keluarga kurang mampu, bisa
berpartisipasi dan mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan
kewirausahaan, terutama partisipasi dalam bidang ekonomi keluarga, yang harus
diikuti dengan jumlah yang meluas. Partisipasi yang luas akan menjamin dukungan
pembangunan untuk mencapai target-target Millenium Development Goals (MDGs),
dan atau meningkatnya Human Development Index (HDI), atau makin membaiknya mutu
penduduk dan masyarakat Indonesia.
Gebrakan Presiden tidak boleh disimpan dalam file komputer, tetapi
harus segera diikuti lewat gerakan pembangunan dengan menempatkan manusia
sebagai titik sentralnya, yaitu gerakan pembangunan komprehensif terpadu yang
sekaligus diarahkan untuk meningkatkan mutu manusia. ***
(Prof Dr Haryono Suyono, pengamat sosial kemasyarakatan, dosen
Unair Surabaya).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Gebrakan SBY dalam Kependudukan
