[list_indonesia] [ppiindia] Email Berita : Blok Ambalat, Pertaruhan Indonesia
- From: <jaip234sc@xxxxxxxxx>
- To: <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Tue, 8 Mar 2005 20:25:05 +0700
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Berikut kiriman berita dari teman Anda yang beralamat di:
jaip234sc@xxxxxxxxx
----------------------------------------
Senin, 07 Maret 2005 00:00 WIB
Blok Ambalat, Pertaruhan Indonesia
* Hikmahanto Juwana; Guru Besar Hukum Internasional UI, Jakarta=20
BELUM lagi masalah TKI ilegal terselesaikan secara baik, pemerintah
Malaysia telah mengambil tindakan yang dianggap tidak bersahabat pada
Indonesia. Sejak pekan lalu tersiar berita tindakan pemerintah Malaysia
memberi konsesi pada perusahaannya, Petronas, di Blok Ambalat, di
kawasan Laut Sulawesi. Padahal blok tersebut telah lama dikuasai secara
efektif oleh Indonesia.
Malaysia mengklaim Blok Ambalat berdasarkan peta yang dibuatnya pada
tahun 1979. Peta tersebut telah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan
sebagai wilayah Malaysia. Pada tahun 2002, Malaysia memperoleh
legitimasi atas peta tahun 1979 dengan adanya putusan Mahkamah
Internasional. Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan
Ligitan berada di bawah kedaulatan Malaysia.
Berdasarkan putusan inilah kemungkinan besar pemerintah Malaysia secara
sepihak mengklaim Blok Ambalat masuk dalam perairannya.
Atas tindakan pemerintah Malaysia, dua pertanyaan mendasar muncul.
Pertama, apakah klaim Malaysia didasarkan pada hukum internasional yang
kuat? Kedua, mengingat hubungan kedua bangsa, apakah wajar cara yang
ditempuh oleh pemerintah Malaysia?
Berdasarkan hukum internasional klaim Malaysia tidaklah terlalu kuat.
Dalam praktik yang berlaku secara internasional, sebuah negara bila
mendapatkan kedaulatan di wilayah darat tidak berarti secara serta-merta
negara tersebut dapat mengklaim wilayah lautnya. Terlebih bila wilayah
laut tersebut berbatasan dengan negara lain.
Untuk menentukan wilayah laut memang diawali dengan klaim sepihak. Bila
klaim ini mendapat keberatan dari negara lain maka wajib dilakukan
perundingan. Dalam perundingan ditentukan mekanisme dan cara yang tepat
untuk menentukan batas wilayah laut kedua negara.
Perundingan bisa berhasil, tetapi juga bisa gagal. Bila gagal tidak
berarti akan berujung pada konflik bersenjata. Bisa saja kedua negara
mengusahakan secara bersama wilayah yang dipersengketakan dengan harapan
suatu hari akan dicapai kesepakatan.
Putusan Mahkamah Internasional yang memberikan kedaulatan Pulau Sipadan
dan Ligitan kepada Malaysia tidak secara serta-merta memberi hak sepihak
kepada Malaysia untuk melebarkan wilayah perairannya. Bahkan bila
disimak, putusan Mahkamah Internasional sama sekali tidak mempersoalkan
wilayah perairan.
Oleh karena itu patut diperdebatkan hukum internasional yang
dipergunakan oleh pemerintah Malaysia atas klaim Blok Ambalat.
Tindakan sepihak Malaysia, di samping tidak didasarkan pada hukum
internasional yang kuat, juga telah mencederai tata krama hubungan
antarnegara.
Adalah naif bagi pemerintah Malaysia untuk mendasarkan klaimnya
berdasarkan hukum internasional tanpa mengindahkan hubungan baiknya
dengan Indonesia. Bahkan bagi Malaysia sangatlah tidak arif melakukan
klaim Blok Ambalat dengan mendasarkan pendekatan hukum semata.
Pemerintah Malaysia dapat dipastikan sudah memperhitungkan munculnya
reaksi dari Indonesia. Mungkin saja pemerintah Malaysia hendak menguji
sampai di mana reaksi Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia perlu
mencurigai adanya grand strategy yang dipersiapkan oleh pemerintah
Malaysia.
Reaksi proporsional dari pemerintah Indonesia telah dilakukan dengan
melayangkan protes diplomatik kepada Malaysia. Jawaban dari protes
tersebut justru peneguhan Malaysia bahwa Blok Ambalat berada dalam
perairannya.
Bahkan Malaysia telah melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan
fisik, meskipun bukan berupa pengerahan angkatan perangnya. Juru bicara
Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan bahwa otoritas
Malaysia telah melakukan penahanan terhadap pekerja Indonesia yang
sedang membangun menara mercu suar di Pulau Karang Unarang.
Tidaklah heran bila TNI-AL dikerahkan untuk merespons kejadian demi
kejadian sebagai suatu tindakan antisipatif, bukan provokatif. Dalam
konteks ini, patut disayangkan pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan)
Malaysia yang kemudian di-blow up oleh media massa di Malaysia yang
menganggap pengerahan TNI-AL sebagai berlebihan dan tidak mengedepankan
upaya dialog.
Tindakan pemerintah Malaysia sama sekali tidak memerhatikan
sensitivitasnya atas Indonesia sebagai negara tetangga, sensitivitasnya
sebagai sesama anggota ASEAN dan sensitivitasnya sebagai bangsa
serumpun. Bahkan bila dikaitkan dengan masalah TKI ilegal, seolah
pengambil kebijakan di Kuala Lumpur hendak memperparah hubungan
antarkedua bangsa.
Menanggapi klaim sepihak Malaysia atas Blok Ambalat dapatlah dipahami
bila pemerintah mengambil sikap tidak ada kompromi. Sikap ini diambil
karena yang dipertaruhkan adalah kedaulatan negara kesatuan. Di samping
itu, sikap ini sebagai respons kemarahan publik Indonesia atas tindakan
pemerintah Malaysia.
Tentunya perkembangan sengketa Blok Ambalat diharapkan tidak akan
membawa kedua bangsa saling membenci, bahkan terjerumus dalam konflik
bersenjata. Masih banyak jalan damai yang bisa ditempuh. Ini semua
berpulang pada keputusan pemerintah Malaysia.
Untuk mengantisipasi jalan damai, pemerintah Indonesia perlu membangun
argumentasi yang meyakinkan di samping menyiapkan bermacam bukti yang
menunjukkan Blok Ambalat sebagai bagian dari perairan Indonesia. Ini
penting karena kerap kali keadilan tidak hanya ditentukan oleh bukti,
tetapi juga bagaimana mengartikulasikan argumentasi dan perspektif.***
----------------------------------------
Sumber: Media Indonesia Online
<http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?Id=3D2005030623222252>=20
Copyright =A9 2005 Media Indonesia Online. All rights reserved=20
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->=20
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->=20
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg=
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;=20
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
=20
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
=20
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Email Berita : Blok Ambalat, Pertaruhan Indonesia
