[list_indonesia] [ppiindia] DPR mesti Lebih Arif Bela Kepentingan Rakyat
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 18 Mar 2005 21:03:18 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/19/o3.htm
Sabtu Kliwon, 19 Maret 2005
Tajuk Rencana
DPR mesti Lebih Arif Bela Kepentingan Rakyat
KERICUHAN pada rapat paripurna DPR menunjukkan bahwa wakil rakyat benar-benar
tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena pihak-pihak yang ingin membatalkan
dan mempertahankan kenaikan harga BBM, sama-sama bersikeras menggolkan gagasan
itu.
Kita sangat memahami bahwa DPR ingin menunjukkan pada rakyat bahwa mereka tetap
berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Mereka menunjukkan sikap mengambil
simpati rakyat meniru trend parlemen di luar negeri. Tetapi, mereka lupa dengan
budayanya sendiri. Kita bisa saja menunjukkan sikap membela kepentingan rakyat
ala parlemen luar negeri, tetapi mereka harus ingat bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa berbudaya dan tiap persoalan dipecahkan melalui musyawarah dan
mufakat.
Parlemen di luar negeri, seperti Amerika Serikat, sering beda pendapat tetapi
mereka tetap konsisten dengan aturan tata tertib, dan mengakui keputusan meski
melalui voting. Menunjukkan sikap mengambil simpati rakyat, adalah sah-sah
saja, tetapi mereka lupa dengan tata tertib yang dibuat, dan kesepakatan
pimpinan-pimpinan fraksi.
Untuk itu, masyarakat hendaknya melihat bahwa apa yang terjadi di DPR itu
merupakan suatu peristiwa politik yang sebenarnya tidak mesti terjadi. Atau ada
yang mengatakan peristiwa tersebut lebih bersifat kepura-puraan.
Mengapa? Dulu ketika Megawati masih menjadi presiden, sejumlah fraksi mendukung
kebijakan menaikkan harga BBM. Sekarang mereka menolak kebijakan itu dengan
alasan membela kepentingan rakyat. Hal ini pulalah yang sering dijadikan
''alat'' oleh Wapres Jusuf Kalla untuk mengkritik mereka yang saat ini
menggebu-gebu menolak kenaikan harga BBM.
Selain itu, terus ditundanya keputusan DPR untuk menolak atau menerima
kebijakan menaikkan harga BBM, mencerminkan kebingungan para anggota DPR.
Sebab, tidak ada mekanisme Dewan yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Mereka
seperti belum menemukan formula untuk menyelesaikan masalah, belum menemukan
jalan keluar atau aturan-aturan hukum untuk menyelesaikan persoalan.
Ketidaktahuan ini karena masih sangat kentalnya nuansa membela
kepentingan-kepentingan tertentu. Di satu pihak ada yang ingin menyelamatkan
muka pemerintahan sekarang yang sudah telanjur menaikkan harga BBM, di pihak
lain ada yang ingin menunjukkan bahwa mereka tetap berada di pihak rakyat kecil.
Ketidakpuasan sebagian anggota Dewan dinilai lebih bernuansa politik daripada
memihak untuk kepentingan rakyat, dan itu adalah kelemahan demokrasi yang kini
sedang berjalan di Indonesia. Karena itu, satu-satunya jalan keluar untuk
memecahkan persoalan tersebut harus melalui suara terbanyak (voting) sesuai
mekanisme peraturan tata tertib Dewan.
Memang berat kalau sampai DPR menolak keputusan pemerintah dan ''memaksa''
pemerintah untuk menurunkan harga dan mengembalikan harga BBM seperti
sebelumnya. Sebab, harga-harga di pasaran sudah naik sebelum dan sesudah
kenaikan harga BBM. Itu sudah sangat sulit untuk menurunkannya. Artinya,
apabila harga BBM diturunkan tidak secara otomatis akan membuat harga-harga
kebutuhan pokok akan turun.
Inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan anggota DPR. Terlepas apakah
pemerintah telah melanggar UU karena menaikkan harga BBM tidak atas persetujuan
DPR.
Yang sekarang perlu dilakukan adalah mendesak pemerintah untuk lebih transparan
dalam penyaluran dana kompensasi BBM. Demikian pula pemerintah harus lebih
serius menangani korupsi di berbagai instansi, termasuk ketidakberesan di
Pertamina.
Selain itu, yang mesti dilakukan adalah pengawasan secara ketat dengan lebih
sering turun ke masyarakat. Sehingga segera bisa diketahui apakah dana
kompensasi sudah sampai ke masyarakat sesuai dengan janji pemerintah. Kalau
tidak, kesempatan bagi DPR untuk mengoreksi bahkan bila perlu melakukan
''gerakan'' sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Kalau itu dilakukan,
tidak diminta pun masyarakat akan simpati kepada wakil rakyatnya dan
ujung-ujungnya akan menaikkan pamor partai yang diwakili
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] DPR mesti Lebih Arif Bela Kepentingan Rakyat
