[list_indonesia] [ppiindia] "Matinya" Demokrasi di Partai Demokrasi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 18 Mar 2005 20:57:22 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/19/p1.htm
Sabtu Kliwon, 19 Maret 2005
Aspirasi
"Matinya" Demokrasi di Partai Demokrasi
Pemilihan kepala daerah langsung akan dilaksanakan serentak mulai Juni 2005
ini. Partai-partai, termasuk PDI Perjuangan, sudah menyusun calon dan bentuk
paket-paket. Paket yang disetujui pusat, merekalah yang berhak maju sebagai
calon partai. Itulah prosedur resmi yang ditulis besar-besar oleh partai
banteng moncong putih. Di sinilah, demokrasi dipertanyakan. Sentralisme
kekuasaan masih saja dipraktikkan di era desentralisasi. ''Sentralisme, hak
prerogatif, formatur tunggal, itulah ciri partai monarki yang antidemokrasi,"
demikian kata salah satu Dewan Pendiri PDI Perjuangan Abdul Madjid.
===========================================================
Sebagai pendiri partai, Abdul Madjid tak cuma malu. Dia juga sedih. Partai
demokrasi yang ditahbiskan sebagai partai pewaris pemikiran Bung Karno justru
menapaktilasi cara-cara demokrasinya Soeharto. Demokrasi monarki yang penuh
rekayasa dan otoriter. "Kalau partai lain tahu, betapa malunya. Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan justru antidemokrasi," katanya.
Simbol-simbol antidemokrasi itu bisa dilihat dari produk kebijakan yang
sentralisme, munculnya hak prerogatif, diberikannya kewenangan formatur
tunggal, dan kultus individu. ''Jika PDI Perjuangan masih mempraktikkan cara
antidemokrasi, diputus saja (kata demokrasi) di PDI Perjuangan,'' tegasnya.
Suara orang setua Abdul Madjid yang lantang ini sebenarnya ingin mengingatkan
kepemimpinan Megawati yang dinilai tidak melakukan cara-cara demokrasi dalam
memimpin partai. Mari di-review ke belakang. Hampir sebagian besar calon
gubernur dan bupati PDI Perjuangan baru lalu bukan kader-kader banteng. Banyak
keputusan daerah harus selalu minta restu pusat, termasuk dalam hal yang paling
sepele sekali pun. Kemandirian, desentralisasi di daerah nyaris punah.
Penentuan nama caleg misalnya, tangan pusatlah yang menentukan.
Maka, jangan heran jika Laksamana Sukardi dan Sukowaluyo Mintorahardjo, orang
dekat Mega yang kini berganti mengkritik habis kepemimpinannya, DPD, DPC tidak
perlu ada. Toh, pengurus cabang itu tidak bisa mengambil keputusan yang
mandiri. Semua bergantung pusat. ''Padahal, kekuatan partai, massa partai itu
adanya justru di daerah,'' kata Laksmana Sukardi.
Kalau rakyat daerah memilih wakilnya dan dianulir pusat, apa jadinya partai
ini. Partai tak cuma kehilangan wibawa. Partai akan kehilangan rakyat
pemilihnya. Kepercayaan rakyat akan memudar terhadap partai. Kader-kader akan
lari. Dan memang demikianlah. Sepanjang lima tahun terakhir ini,
kekecewaan-kekecewaan terus-menerus terjadi di sejumlah daerah terhadap
keperkasaan ''tangan dingin'' pusat.
Catatan Balitbangpus PDI Perjuangan, tangan dingin pusat itu bisa melakukan apa
saja, baik yang diharamkan atau dihalalkan kader-kader di daerah. ''Bahkan,
banyak rekomendasi dobel dari pusat. Calon A dan calon B didukung oleh pusat.
Itulah dampak dari hak prerogatif ketua umum,'' katanya.
Cara-cara seperti itu sama dengan yang dilakukan Soeharto selama dirinya
berkuasa di Golkar dan Republik ini. Sebagai Pembina Golkar, tak satu pun
bupati yang kader Golkar yang diangkat tanpa persetujuan Soeharto.
''Sekarang ini, cara-cara Soeharto dinapaktilasi oleh Ibu Mega. Padahal, Ibu
Mega-lah yang menentang Soeharto pada saat semua partai tidak ada yang berani
menolaknya," tutur Laksamana Sukardi.
Uring-uringan
Ketua DPP PDI Perjuangan Roy BB Janis juga mengakui semua lakon tersebut. Tidak
ada cerita yang palsu. Semua tudingan itu dibenarkannya. Khusus dalam masalah
pemilihan langsung kepala daerah, Roy bahkan ikut uring-uringan. Sikap Roy
terutama ditujukan kepada bosnya, Megawati. Sikap Mega yang memusuhi kadernya
sendiri yang ingin mengekspresikan aspirasinya. ''Semua yang muncul disebut
pengkhianat. Logika ini sangat berbahaya,'' kata Roy, yang kini juga Ketua
Panitia Nasional Kongres PDI Perjuangan di Bali.
Roy memberi perumpamaan logika Mega. Bagi Ibu Mega -- begitu kata Roy -- calon
ketua umum hanya ada satu. Jika ada yang muncul, mencalonkan diri atau
mencalonkan orang lain, mereka adalah musuh. Sebagai musuh, mereka adalah
pengkhianat partai. Sebagai pengkhianat, mereka pantas disingkirkan atau
dihabisi. "Itu di tingkat pusat," katanya. Di tingkat daerah juga demikian.
Logika yang sama dikembangkan.
Calon kepala daerah, ujar Roy, adalah bupati/wali kota dan gubernur yang
sekarang ini menjabat. Jika ada calon lain yang ingin mencalonkan diri,
mengadakan pembaruan, disebut musuh dan dicap sebagai pengkhianat. Sebagai
pengkhianat, mereka pantas ditangkap dan disingkirkan.
''Jika logika ini dipakai SBY, misalnya, bisa saja SBY mengatakan, jika ada
calon lain, itu musuh saya. Berarti dia pengkhianat dan berhak ditangkap.
Apakah seperti itu yang diinginkan,'' tanya Roy.
Sambil berkelakar, Roy mengatakan, di PDI Perjuangan ini, syarat calon ketua
umum bertambah satu lagi. Calon ketua umum harus pernah menjadi ketua umum.
Calon bupati/wali kota haru pernah menjadi bupati/wali kota. Calon presiden
juga begitu. Harus pernah menjadi presiden. ''Itu persis Soeharto dulu. Lalu
apa bedanya,'' ujarnya.
Roy mengaku hak prerogatif ketua umum bisa menganulir semua keputusan daerah,
termasuk paket calon pilkada. ''Hasil konfercabsus bahkan harus ditambahi
dengan rekomendasi mendukung Mega. Ini kan semacam kebulatan tekad. Kalau
seperti ini, nanti di kongres, pemilihan ketua umum hanya ketok palu saja,''
imbuhnya.
Padahal, sebagai partai demokrasi, kongres itu merupakan forum berdemokrasi.
Konfercabsus itu juga forum berdemokrasi. Munculkan calon sebanyak-banyaknya.
Lantas, dipilih yang terbaik. Dilakukan fit and proper test. Mekanisme
demokrasi harus dilakukan dengan baik. Bukan ditunjuk seperti eranya Soeharto
dulu.
Makanya, kata Abdul Madjid, seharusnya Mega memberi contoh (kepada calon kepala
daerah yang ingin berkompetisi). ''Seharusnya Mega mengatakan begini. Ayo,
silakan semua maju. Hadapi dadaku, mana dadamu, begitu demokrasi,'' ujar tokoh
nasionalis yang kritis sepanjang zaman itu.
Bagi Wasekjen Pramono Anung, pemilihan kepala daerah justru dilakukan secara
demokratis dari bawah. Usulan dari bawah itulah yang kemudian diambil keputusan
oleh DPP. ''Tidak ada rekayasa sama sekali,'' katanya.
* heru b. arifin
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] "Matinya" Demokrasi di Partai Demokrasi
