[list_indonesia] [ppiindia] DPR Membela Rakyat?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 20 Mar 2005 20:44:53 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
MEDIA INDONESIA
Senin, 21 Maret 2005
DPR Membela Rakyat?
Ashadi Siregar, Direktur Penelitian, P
KIAN terasa peranan media massa, khususnya televisi di ruang publik.
Terlepas dari kritik atas banyaknya eksposing masalah privat bahkan biologis
atau peragaan detail tindakan kriminal yang diangkat sebagai program televisi,
pada sisi lain tampak makin tinggi frekuensi isu publik yang diangkat sebagai
informasi media televisi.
Nilai dari suatu isu publik dilihat dari konteks relevansinya dengan
kehidupan warga di ruang publik. Sementara relevansi ini berkaitan dengan
kepentingan (interest) dari warga masyarakat, sehingga semakin luas cakupan
khalayak dari suatu isu, tentunya semakin tinggi nilainya. Kendati khalayak
tidak ikut secara langsung dalam perbincangan, tetapi terpapar oleh media dan
mau ikut memikirkan isu publik, telah menghidupkan proses diskusi publik. Ini
merupakan bagian penting dalam dinamika kenegaraan (polity), yang akan menjadi
basis tindakan rasional dalam kehidupan publik.
Dari masa pemerintahan Abdurrahman Wahid beberapa tahun yang lalu boleh
dicatat peranan media televisi. Mulai dari cibiran Gus Dur terhadap anggota DPR
yang bak murid taman kanak-kanak. Apakah di antara murid TK itu ada yang
berasal dari partai yang didirikan Gus Dur, tidak disebutkan. Tetapi yang
jelas, berlangsung ketegangan antara Gus Dur dan DPR.
Tontonan dari DPR disiarkan TV secara langsung di antaranya jawaban
presiden Wahid terhadap interpelasi DPR mengenai pemberhentian 2 menteri
berasal dari 2 partai. Siaran langsung itu mendekatkan ruang parlemen kepada
publik. Di sini khalayak menikmati kekuatan logika dan argumentasi Gus Dur,
sekaligus televisi mempertontonkan penampilan anggota DPR yang kehilangan
logika dan argumentasi terpaksa mengeluarkan jurus para kusir dengan kata-kata
kasar. Media televisi membawa sepenuhnya performance seseorang yang ditampilkan
dalam siaran langsung. Kapabilitas pendukung untuk suatu performance dalam
media ini mencakup dua aspek retorika yaitu materi substansial dan gaya
penyampaian.
Retorika sering hanya dikaitkan dengan penggunaan bahasa, bahkan
kadang-kadang dengan intonasi dan gaya 'berkobar-kobar'. Padahal, yang
terpenting adalah kekuatan logika (penalaran). Bahasa "berapi-api" mungkin bisa
diterima di lingkungan sendiri, dan dari khalayak dengan kadar logika rendah
boleh jadi didapat tepuk tangannya. Sekadar keplok tidak ada manfaatnya,
manakala tidak bermakna dalam pendidikan politik bagi publik untuk menumbuhkan
kritisisme akal sehat dan rasionalitas. Kritisisme dalam menghadapi isu publik
yang dibahas di parlemen merupakan landasan dalam kehidupan bernegara bagi
warga.
Tontonan dari sidang DPR kembali disiarkan langsung media televisi pada
saat membahas masalah kenaikan harga BBM. Khalayak dapat menyaksikan berbagai
akting, mulai dari anggota DPR yang menjerit-jerit agar pernyataannya mendapat
perhatian, sampai gesture (ekspresi wajah dan tubuh) yang biasanya terlihat di
terminal bis. Hampir tidak bisa dibedakan dengan parlemen jalanan.
Tentu saja semangat parlemen jalanan, boleh dan dapat merasuki anggota
parlemen negara alias DPR, sebab sama memperjuangkan kehidupan rakyat. Tetapi,
ada perbedaan di antara keduanya. Parlemen jalanan menyuarakan secara demagogis
kepentingan rakyat, melalui plakat, poster, spanduk, dan pidato. Seluruh
ekspresi adalah untuk menggugah emosi. Di sini retorika dengan basis
rasionalitas malah tidak perlu, sebab demo di jalan namanya pun unjuk rasa,
bukan forum seminar.
Parlemen negara sebaliknya mengajak melihat persoalan atas dasar logika
dan rasionalitas. Kerangka besar dari seluruh proses di DPR adalah lahirnya
undang-undang dan pengawasan atas kebijakan publik (negara) yang dikeluarkan
dan dijalankan birokrasi publik. Karenanya untuk melihat apakah DPR
memperjuangkan kepentingan rakyat adalah melalui undang-undang yang
dihasilkannya sejauh mana bersifat imperatif terhadap kebijakan publik yang
dikeluarkan oleh pemerintah.
Masalah kenaikan harga BBM merupakan kebijakan publik yang berkonteks
kepada APBN. Sehingga pembahasan isu ini bertolak dari logika APBN. Sementara
sejumlah anggota DPR membahas kenaikan BBM ini dengan logika kepentingan
empiris rakyat. Dengan begitu isu BBM dilihat melalui dua ranah (domain) yang
berbeda, yaitu APBN dan kehidupan empiris rakyat.
Tidak ada yang salah jika anggota DPR beretorika dengan logika yang
bertolak dari ranah kehidupan empiris rakyat. Tetapi seluruh wacana dengan
sendirinya harus ditempatkan dalam kerangka fungsi esensialnya. Apakah
kebijakan publik yang dikeluarkan eksekutif bertentangan dengan APBN yang sudah
ditetapkan DPR?
Perdebatan di DPR jika disiarkan televisi dengan sendirinya akan membawa
khalayak atas pemahaman atas segi tiga: APBN, kebijakan publik dan kehidupan
empiris rakyat. Sejauh mana APBN dapat dijalankan melalui kebijakan publik, dan
berikut relevansinya dengan kehidupan rakyat? Harus disadari bahwa tidak ada
keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak. Setiap kebijakan publik
selamanya mengandung dilema, menguntungkan di sini, menyakitkan di sana.
Tetapi sayangnya anggota DPR tidak memakai kesempatan yang ada untuk
menunjukkan bahwa mereka telah memikirkan kehidupan empiris rakyat melalui APBN.
Argumentasi pemerintah yang menyertai kebijakan publik untuk kenaikan BBM
adalah pengurangan subsidi BBM yang dikaitkan dengan pengalihan subsidi untuk
kehidupan rakyat miskin. Ini memasuki ranah empiris. Sementara kenaikan harga
BBM sebagai tindakan pengurangan subsidi merupakan bagian dari ranah APBN.
Khalayak tidak mendapat gambaran dari perdebatan di parlemen apakah memang
sebelumnya tidak dirancang melalui APBN peruntukan subsidi untuk rakyat miskin,
sehingga harus ada kenaikan BBM (pengurangan subsidi BBM) yang membawa
perubahan skema dana untuk rakyat miskin. Dengan kata lain, gagalnya kebijakan
publik kenaikan BBM akan menyebabkan batal pula subsidi bagi rakyat miskin.
Pada saat bersamaan, sejumlah media televisi menyiarkan secara sporadis
kondisi gedung-gedung sekolah yang sekarat menunggu dana kompensasi BBM. Wacana
yang lahir dari berita semacam ini merupakan desakan tentang perlunya
pelaksanaan dana untuk rakyat miskin. Tersirat di sini bahwa media menerima
kebijakan publik dalam pengalihan subsidi BBM kepada rakyat miskin. Begitu pula
isu yang digulirkan media adalah masalah teknis dalam pelayanan publik dalam
penyaluran subsidi untuk rakyat miskin. Antara lain sejumlah instansi belum
tahu bagaimana menjalankan subsidi tsb. Tapi ini bukan hal yang aneh, sebab
aparatur birokrasi sudah biasa harus menunggu juklak (petunjuk pelaksanaan)
sampai juknis (petunjuk teknis) dari atas. Karenanya fungsi "watch dog" media
masa adalah atas pelayanan publik subsidi untuk rakyat miskin.
Demikianlah, media massa umumnya dan televisi terutama, menggambarkan
pada tingkat hubungan pemerintah dan parlemen berfokus pada permasalahan
kenaikan harga BBM. Sebagai isu publik, kenaikan harga selamanya menggugah
perhatian. Pasti banyak pihak (termasuk saya) yang keberatan, sebab berkaitan
langsung dengan dompetnya. Karenanya fraksi di DPR yang membela rakyat yang
terganggu dompetnya ini, telah berjuang. Tetapi manakala pemerintah bersama
media massa berhasil mewacanakan kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk rakyat
miskin, bukankah fraksi-fraksi yang menentang menghadapi dilema, seolah
mengabaikan rakyat miskin?**
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] DPR Membela Rakyat?
