[list_indonesia] [ppiindia] DPR Bukan "Dewan Preman Rakyat"
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 23 Mar 2005 23:45:15 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
REFLEKSI: Kalau DPR bukan Dewan Preman Rakyat, maka bisa dipastikan bahwa DPR
adalah DEWAN PENIPU RAKYAT
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104505
DPR Bukan "Dewan Preman Rakyat"
Oleh Syaiful Bari
Kamis, (24-03-'05)
Belum lama ini, kita menyaksikan sebuah peristiwa memalukan yang
melibatkan sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemeran utamanya.
Rapat Paripurna DPR (17/3) yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM), kembali menemui jalan buntu. Bahkan dalam rapat yang sama sehari
sebelumnya (16/3), beberapa anggota fraksi DPR menjadi emosi hingga maju ke
depan pimpinan sidang dan akhirnya rapat berakhir dengan kericuhan.
Melalui tayangan televisi (TV), masyarakat Indonesia dengan mata
telanjang menyaksikan sendiri unjuk kekuatan mulut wakil-wakil rakyat yang
sarat emosi tersebut. Misalnya, mereka saling tuding, saling tuduh, dan saling
kecam tanpa ending keputusan urgen apa pun. Sadarkah bahwa adegan yang
semestinya tidak terjadi itu, secara hidup dan secara audiovisual ditonton
langsung oleh publik?
Suara naik turun, lemah, datar keras, sebenarnya masih tergolong wajar.
Ada klimaks dan antiklimaks, juga dapat diterima. Ada monolog, asyik ngomong
sendiri, ada dialog, ada triolog, di sela interupsi dan suara keras, tidak
terlalu menjadi persoalan. Namun, ketika adegan itu disertai dengan tindakan
sejumlah anggota naik ke bibir meja pimpinan sidang, diawali dengan seorang
anggota nyolot sambil mengacungkan ancaman, kemudian berdesakan anggota
lainnya, saling ancam adu jotos, kiranya kita sepakat bahwa hal itu tidak etis
dilakukan.
Secara substansi persoalan, kita mungkin saja bisa memahami
keberatan-keberatan anggota DPR dalam hal kenaikan harga BBM. Minimal terdapat
dua keberatan yang diajukan anggota DPR saat itu. Pertama, keberatan terhadap
kenaikan harga BBM itu sendiri. Kedua, keberatan terhadap prosedurnya.
Menaikkan harga BBM jelas melibatkan perubahan Undang-undang, yakni
Undang-undang yang menyangkut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika pemerintah akan
mengubah materi yang masuk dalam ketentuan UU APBN itu, maka diperlukan
persetujuan DPR, sekurang-kurangnya pembicaraan dengan DPR. Dalam konteks
menaikan harga BBM, hal itu menurut berbagai fraksi di DPR alpa dilakukan
pemerintah. Karena itulah, beberapa fraksi DPR menolak dan mendesak agar
pemerintah menurunkan kembali harga BBM yang telah dinaikkan sejak 1 Maret
lalu. Ironisnya, penolakan DPR itu dibarengi dengan sikap saling gertak dan
saling ancam adu fisik.
Al-hasil, DPR yang seharusnya menjadi lembaga perwakilan rakyat dengan
memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat luas secara santun dan
memberikan argumentasi yang benar dan baik, secara spontan berubah menjadi
panggung drama yang memalukan. DPR akhirnya bahkan terkesan berubah menjadi
"Dewan Preman Rakyat" yang tidak menghargai perbedaan.
Sukardi Rinakit mengelaborasi bahwa kericuhan yang terjadi di DPR itu
disebabkan karena peluang untuk bicara dari anggota tidak diberikan oleh
pimpiman sidang. Peluang untuk melontarkan interupsi dan lain-lain relatif
ditutup oleh pimpinan sidang. Jadi, tidak ada ruang untuk adu agumentasi.
Akibatnya, muncul emosi yang tidak terbendung.
Fenomena kericuhan dan kerusuhan yang terjadi pada sidang paripurna,
membuktikan bahwa hal itu hanya sekadar manuver agar salah satu tuntutan yang
diminta DPR untuk dapat dikabulkan pemerintah. Jadi, manuver tersebut dicurigai
sebagai posisi tawar untuk meng-golkan keinginannya. Bila hal ini sahih, maka
fenomena itu adalah awal dari matinya demokrasi dan krisis kepercayaan rakyat
terhadap DPR.
Padahal DPR bukan saja lembaga demokrasi, wakil rakyat yang dipilih
langsung oleh rakyat. Dewan itu sekaligus tempat atau panggung dilaksanakannya
demokrasi. Termasuk yang amat esensial adalah tempat hadirnya perbedaan
pendapat, adu pendapat, adu kepentingan yang dilakukan tanpa kekerasan. Tempat,
argumen, pertimbangan, serta sudut pandang apa pun dilaksanakan untuk
sebesar-besarnya demi kepentingan umum.
Pluralisme Politik
Pluralisme politik adalah suatu pandangan yang mengakui bahwa kekuasaan
seyogianya dipahami menyebar pada berbagai kelompok yang ada. Kekuasaan
bukanlah milik satu orang saja. Namun, semuanya sama-sama memiliki kekuasaan,
termasuk semua fraksi di DPR RI.
Pemahaman seperti itu urgen direalisasikan agar masing-masing kelompok
bisa saling melengkapi dan pemerintahan terpenuhi oleh terpeliharanya
keseimbangan mereka. Jadi, kekuasaan mutlak tidak berada dalam satu genggaman
seseorang atau kelompok tertentu. Wewenang politik adalah tanggung jawab
bersama yang harus benar-benar dilaksanakan. Pluralisme politik ini diakui
sebagai prinsip dasar demokrasi liberal, dan ini menurut Max Weber, merupakan
salah satu aspirasi masyarakat yang sampai sekarang belum terealisir.
Gagasan pluralisme politik ini bisa saja dianggap terlalu jauh bahkan
utopis. Pluralisme politik yang mengandaikan kerukunan dalam dunia politik
untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sulit sekali direalisasikan di
tengah-tengah budaya politik individualisme dan provinsialisme.
Individualisme karena tindakan-tindakan politik hanya didasarkan pada
pemenuhan kepentingan individu. Padahal individualisme ini akan membuat kita
semakin licik dan jahat. Selain itu, ada banyak persoalan dengan budaya
individulisme ini, yaitu terjadinya penghancuran berbagai aturan, dalam arti
hanya ada satu aturan yang tersisa; menghalalkan segala cara untuk mencapai
tujuan pribadi. Persis sama dengan politik ala Machiavellian yang lebih
mementingkan violence, brutalitas, dan kekejaman daripada perdamaian dan
kerjasama serta menganggap penaklukan terhadap rival politiknya adalah
kebajikan tertinggi (summum bonum).
Sementara provinsialisme telah memposisikan aktivitas-aktivitas politik
dalam kotak-kotak tertentu. Aktivitas politik dibatasi ruang geraknya hanya
dalam satu kotak saja untuk mencapai dan mempersembahkan hasil politiknya
kepada golongannya sendiri. Jika demikian, keberadaan satu kotak yang dipenuhi
oleh kelompok politik tertentu menjadi terpisah dengan kelompok lainnya. Di
sini terlihat dengan jelas kosongnya penghormatan terhadap pluralisme politik
yang seharusnya tidak dilakukan. Kegiatan-kegiatan politik pun tidak lagi
diorientasikan kepada pemberdayaan rakyat, akan tetapi hanya untuk mengeyangkan
kelompoknya sendiri.
Dengan demikian terjadilah apa yang disebut "perang klaim" antarkelompok,
manipulasi simbol, distorsi kebenaran dan budaya saling tidak percaya yang
berakhir dengan sikap saling menjatuhkan. Yang ada, tidak lagi fairplay
politics, tetapi lebih dipenuhi oleh budaya sikat, amuk dan dendam.
Kasus kericuhan di DPR itu kiranya relevan kita jadikan contoh konkret
yang tidak perlu diulangi kembali sebab DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan
"Dewan Preman Rakyat". ***
(Penulis, Direktur Social and Philosophical Studies
- Sophis, Yogyakarta).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] DPR Bukan "Dewan Preman Rakyat"
