[list_indonesia] [ppiindia] Argumen Penguasa dan Argumen Rakyat
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 12 Mar 2005 10:17:59 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/12/opi01.html
Argumen Penguasa dan Argumen Rakyat
Oleh Benny Susetyo Pr
Setiap kali pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), muncul dua
argumen: argumen penguasa dan argumen rakyat. Kedua argumen itu bertolak
belakang dan selalu susah untuk sama-sama memahami. Jika kita berada di
tempat yang netral, kedua argumen itu kita lihat sama-sama rasional, dalam
artian bisa diterima akal sehat.
Argumen penguasa menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi adalah tepat
guna mengurangi angka kemiskinan. Dengan perhitungan yang njelimet, argumen
ini coba disebarkan melalui bahasa-bahasa sederhana dalam iklan televisi
pesanan pemerintah. Pemerintah menggunakan artis yang dikenal publik sebagai
representasi wong cilik. Pemerintah berusaha mencari cela-cela ke mana isu
publik bisa dimasuki agar kebijakan kenaikan harga BBM ini bisa dipahami
publik. Mereka datang melalui isu subsidi pendidikan, akses kesehatan untuk
orang miskin dst.
Argumen tandingan yang dimunculkan rakyat sebaliknya. Kenaikan harga BBM
pasti akan menyengsarakan karena selalu diikuti dengan kenaikan harga bahan
non-BBM, yang pasti tak bisa dikendalikan secara tegas oleh penguasa.
Kenaikan harga BBM pasti bukan untuk mengurangi kaum miskin, malah
menambahnya. Lebih fundamental, argumen ini diperkokoh dengan landasan
teoritik bahwa upaya menaikkan harga BBM tak lebih dari usaha
mengintegrasikan perekonomian Indonesia yang tidak kuat ini ke dalam arus
liberalisasi ekonomi global. Bahkan tak sedikit demonstran yang menyatakan
kenaikan harga BBM adalah intervensi kekuatan ekonomi asing agar mereka
leluasa mengoperasikan kaki tangan modalnya di Indonesia.
Lalu siapapun tahu, the show must go on. Harga BBM selalu naik kendati
ditentang. Demonstrasi untuk menentang sering hanya seumur jagung, dan harga
BBM yang "mahal", tetap saja dikonsumsi rakyat berapapun harganya. Kendati
hal itu pasti tidak akan sebanding dengan kenaikan pendapatan yang mereka
hasilkan. Kenyataan yang ironis, kaum miskin tetaplah miskin, pendidikan
untuk kaum miskin adalah isapan jempol. Akses kesehatan hanya dinikmati
orang kaya. Dan orang miskin selalu "dilarang sekolah" dan "dilarang sakit",
begitu kata seorang teman.
Standarisasi Kemiskinan
Melihat perbedaan argumen di atas, tak pelak membuat upaya Indonesia
memperbaiki nasibnya selalu terhambat. Ketika argumen penguasa tidak bisa
ditepati - karena dana subsidi BBM diselewengkan oleh oknum - mereka
berdalih itu bukanlah aspek yang terkait dalam proses kebijakan kenaikan
BBM. Itu adalah soal lain.
Begitu pula dengan argumen rakyat, dampak kenaikan harga BBM tidak kunjung
bisa dirasakan sebagaimana pesan-pesan pemerintah (mengurangi kemiskinan).
Nyatanya kemiskinan bertambah model dan modusnya, walaupun angkanya selalu
dilaporkan berkurang. Secara kuantitas bisa jadi kaum miskin berkurang,
tetapi secara kualitas orang yang dinyatakan tidak miskin dalam artian biro
statistik selalu merupakan arti konotatif.
Bagaimana orang dengan pendapatan kurang dari Rp 500.000,- misalnya (katakan
sebagai rata-rata UMR di tiap daerah) sebulan dikatakan tidak miskin, dengan
berbagai kebutuhan harga yang menaik setiap tahun. Standarisasi kemiskinan
(sebagaimana bakat Orde Baru) selalu berbau politis, dan sering tidak jelas.
Dalam menaikkan harga BBM, penguasa berdalih kebijakan itu diambil demi
rakyat. Dan mereka bilang, "siap untuk tidak populer dengan soal ini."
Dengan pandangan objektif, siapapun penguasanya tampaknya memang sulit untuk
tidak melakukan pekerjaan mengerikan ini. Paling tidak itu bisa dilihat dari
tiga atau empat penguasa terakhir Indonesia. Siapapun penguasanya, menaikkan
harga BBM dan menempuh satu-satunya kebijakan ini sebagai jalan untuk
mempertahankan kelangsungan ekonomi, mulai dianggap lumrah-lumrah saja.
Rakyat sendiri sering bersikap adil dalam konteks ini dengan bertanya, "demi
rakyat kecil yang mana yang engkau bela pemerintah"? "Setahun atau dua tahun
yang lalu, engkau juga menyatakan bahwa menaikkan harga BBM akan mengurangi
kemiskinan, mana buktinya?" Lalu kini, harga BBM sudah naik. Orang kaya
tidaklah terlalu bermasalah dengan kenaikan ini. Orang yang sangat kecil
kaya (dan sangat kecil jumlahnya di negara kita) tidak perlu demonstrasi dan
protes, karena dengan pendapatan yang ada sekarang, dipotong subsidi separuh
pun, mungkin bagi tak masalah. "Anjing menggonggong, kafilah berlalu."
Kredibilitas Pemerintah
Itu yang tidak bisa dialami orang miskin. Ketika harga BBM naik, harga
kebutuhan untuk pabrik-pabrik pasti meningkat. Tetapi gaji para buruh tidak
serta merta dinaikkan, menunggu didemonstrasi terlebih dahulu
berbulan-bulan, bahkan bila perlu ada korban. Nelayan tidak bisa melaut
karena tidak bisa beli solar, petani tak bisa beli peralatan untuk sawah
ladangnya karena ada ketidakseimbangan biaya produksi dan hasil produksi. Di
sinilah penderitaan orang kecil itu. Mereka selalu menjadi korban dari
proyek-proyek liberalisasi yang disebarluaskan dengan berbagai cara dan
bahasa. Mereka yang miskin adalah mereka yang sudah pasang badan untuk
digilas.
Kebijakan menaikkan harga BBM di negeri kita lalu menjadi komoditas politik
yang "taktis" untuk melakukan beberapa intrik, dan strategi tarik-tambang
politik.
"Dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah". Itulah cerminan sosok
penguasa dan wong cilik di negeri subur makmur, tapi menderita ini.
Kini wong cilik hanya menyisakan pertanyaan pokok atas kebijakan ini: Apakah
pilihan menaikkan harga BBM benar-benar mempunyai pengaruh mengurangi
kemiskinan? Apakah dengan kenaikan harga BBM, rakyat miskin bisa menikmati
biaya pendidikan dan kesehatan murah?
Pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan pemerintah agar
mereka tidak dituduh sebagai pembohong besar. Pemerintah harus memiliki
kredibilitas (dan memang bukan semata-mata popularitas) yang kuat untuk
menyakinkan publik bahwa kenaikan harga BBM dibutuhkan untuk meningkatkan
kesejahteran kaum miskin.
Pertanyaan di atas menjadi satu-satunya yang dimiliki rakyat saat ini, yang
selalu saja menimbulkan kesan menjadi korban kebohongan penguasa. Ini perlu
ditegaskan, dan bukan semata-mata pembuktian berdasarkan angka-angka yang
bagi rakyat sulit dimengerti, apalagi dinalar.
Nalar publik sebenarnya sangat sederhana, yakni mereka berharap kenaikan
harga BBM harus diimbangi dengan pelayanan publik yang lebih efisien dan
murah. Realitas kenaikan BBM yang tidak diimbangi dengan kemudahan dan
perbaikan fasilitas umum, adalah realitas kebohongan penguasa.
Penulis adalah pemerhati sosial
Copyright © Sinar Harapan 2003
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Argumen Penguasa dan Argumen Rakyat
