[list_indonesia] [ppiindia] 6 dari 10 Fraksi DPR Tolak Kenaikan Harga BBM + Unjuk Rasa Menentang Kenaikan Harga BBM Meluas
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 15 Mar 2005 23:19:38 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/16/utama/1620234.htm
Rabu, 16 Maret 2005
6 dari 10 Fraksi DPR Tolak Kenaikan Harga BBM
Jakarta, Kompas - Desakan terhadap pemerintah untuk membatalkan kebijakan
kenaikan harga bahan bakar minyak semakin kuat. Selain mendapat penolakan
keras dari masyarakat, mayoritas fraksi di DPR secara resmi menolak
kebijakan yang tidak populis itu. Meski demikian, secara kelembagaan DPR
belum mengambil keputusan atas kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
yang menaikkan harga BBM per 1 Maret 2005. Lobi antarpimpinan DPR dan
pimpinan fraksi akan dilanjutkan Rabu (16/3) pukul 10.00 dan sidang
paripurna dibuka kembali pukul 14.00.
Dalam rapat paripurna, Selasa, enam dari 10 fraksi yang ada di DPR meminta
pemerintah mencabut, membatalkan, atau meninjau ulang Peraturan Presiden
Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dua
fraksi memahami kebijakan pemerintah, dan dua fraksi mengambang.
Enam fraksi yang menolak kenaikan harga BBM adalah Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB),
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional
(F-PAN), dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS). Fraksi Partai Bintang
Reformasi (F-PBR) menggunakan istilah meninjau kembali.
Fraksi yang memahami adalah Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Fraksi Bintang
Pelopor Demokrasi (F-BPD). Adapun yang bersikap mengambang adalah Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Partai Golkar (F-PG).
Ulur waktu
Kendati demikian, DPR belum berhasil mengambil keputusan akhir. Setelah
perdebatan alot dan lobi di antara pimpinan fraksi, rapat paripurna sepakat
untuk diskors dan dilanjutkan Rabu pukul 10.00.
Menurut Wakil Sekretaris F-PKS Rama Pratama, acara akan diawali dengan rapat
pimpinan fraksi pukul 10.00. Pukul 14.00 sidang paripurna dibuka kembali.
Menjelang sidang diskors situasi memanas. "Sebagian besar fraksi tidak
setuju adanya pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, cukup pendapat
fraksi saja. Namun, PDI-P, PKB, dan PDS bersikeras menginginkan adanya
voting. Karena tidak tercapai kata sepakat, rapat paripurna diskors," ungkap
Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo. Hal senada dikemukakan Wakil Ketua F-PAN Dradjad
Wibowo.
Berdasarkan pengamatan Kompas, sebagian besar fraksi, meski memiliki sikap
menolak kenaikan harga BBM, terlihat enggan apabila paripurna DPR mengambil
keputusan akhir soal BBM ini. Mereka terus mencoba mengulur waktu. Adanya
upaya sejumlah fraksi mengulur-ulur waktu ini sudah terbaca sejak awal.
Rapat paripurna ini sendiri bisa terlaksana setelah melalui proses panjang
dan melelahkan.
Ide itu digulirkan sejumlah fraksi pada dua pekan lalu. Namun, sejumlah
fraksi yang tidak menyetujui mencoba mengganjal dengan alasan prosedur atau
mencoba menyelanya dengan rapat konsultasi dengan presiden.
Kemarin pagi, rapat yang semula dijadwalkan diadakan pukul 09.00 secara
tiba-tiba diundur menjadi pukul 14.00. Ketika pimpinan membuka rapat, lebih
dari separuh anggota Dewan, sebanyak 257 anggota, belum hadir di ruang rapat
sehingga rapat tidak mencapai kuorum. Akhirnya, rapat terpaksa ditunda 20
menit.
Pada pukul 14.30, rapat baru mencapai kuorum. Rapat dihadiri 286 dari total
547 anggota. Ketika rapat sudah berjalan, barulah berangsur-angsur mereka
berdatangan. Berdasarkan data di daftar hadir, anggota Dewan yang hadir 489
orang.
Ketika rapat dimulai, upaya mengulur waktu kembali terjadi. Pandangan fraksi
soal BBM sengaja ditempatkan di agenda terakhir. Sayuti Asyatri dari F-PAN
meminta pimpinan sidang mendahulukan agenda BBM karena menyangkut hajat
hidup orang banyak. Akan tetapi, Ketua DPR Agung Laksono tetap mendahulukan
acara penyampaian laporan kunjungan delegasi DPR ke Vietnam dan Beirut
(Lebanon).
Ketika laporan selesai disampaikan, pukul 15.45, Agung kembali menyelipkan
acara lain, yaitu penyampaian laporan pimpinan DPR tentang hasil rapat
konsultasi DPR dengan Presiden.
Jacobus Kamarlo Mayong Padang dari F-PDIP sempat mempersoalkan hal ini. Dia
memandang laporan itu tidak diperlukan karena rapat konsultasi DPR dengan
Presiden tidak mengambil keputusan apa-apa. Namun, lagi-lagi Agung tidak
mempercepat pembahasan soal BBM. Dia tetap mempersilakan Wakil Ketua DPR
Zainal Maarif untuk membacakan laporan. Acara penyampaian pemandangan fraksi
soal BBM baru dilaksanakan pukul 16.15.
Ketika tujuh fraksi selesai menyampaikan pandangannya, pukul 18.20, pimpinan
kembali menskors rapat selama satu jam. Akan tetapi, pada realisasinya,
rapat baru dibuka kembali pada pukul 19.50.
Sekitar pukul 20.10 sepuluh fraksi selesai menyampaikan pandangannya, tetapi
setelah itu kembali terjadi upaya mengulur waktu. Hal itu terutama terjadi
setelah beberapa anggota F-PDIP, F-KB, F-PDS, dan F-PAN mendesak agar
paripurna segera mengambil keputusan soal BBM.
Akan tetapi, Zainal yang memimpin sidang dengan berbagai cara berupaya agar
hal itu tidak terjadi. Dia mencoba mengarahkan sidang agar persoalan BBM
dikembalikan ke Rapat Gabungan Pimpinan DPR, Komisi VII, XI, dan Panitia
Anggaran.
Effendi Choirie dari F-KB mendesak pimpinan untuk melakukan voting dan tidak
bermain-main.
Sekretaris F-PG Yahya Zaini tidak menghendaki rapat paripurna segera
mengambil keputusan dengan alasan tidak diagendakan Bamus. Namun, Choirie
mengatakan paripurna merupakan forum tertinggi.
Melihat gelagat Zainal yang terus mengulur waktu, Permadi dari F-PDIP juga
sempat meminta pimpinan sidang agar diganti. Dikarenakan terdesak, akhirnya
Zaenal mengusulkan alternatif lain, yaitu diadakan lobi pimpinan fraksi. Hal
ini juga sempat ditentang anggota dari F-PDS, Aprinanto, karena terkesan
mengecilkan hak anggota. Namun, Zaenal dengan cepat mengetuk palu menskors
rapat.
Melanggar UU
F-PDIP melalui juru bicaranya Tjahjo Kumolo menyatakan menolak kenaikan
harga BBM. Pemerintah telah membuat keputusan sepihak dan belum pernah
mendapat persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM. Pelanggaran terhadap UU
juga dinyatakan F-KB. Melalui juru bicaranya, A Helmy Faishal Zaini, F-KB
menegaskan pemerintah telah melanggar dua UU, yaitu UU Nomor 17/2003 tentang
Keuangan Negara dan UU No 36/2004 tentang APBN Tahun 2005.
Juru bicara F-PAN M Nadjib menyatakan alasan penolakan fraksinya terhadap
kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dilandasi pertimbangan, seharusnya
sebelum mengambil kebijakan itu pemerintah mencari alternatif lain yang
tidak memberatkan masyarakat dan melakukan efisiensi terhadap pengelolaan
BBM.
Dalam pandangan umumnya, F-PKS menegaskan kembali sikap fraksi yang telah
disampaikan sebelumnya kepada pemerintah. "Kami menolak kenaikan harga BBM
dan meminta pemerintah membatalkan kebijakan itu sampai proses pembicaraan
dengan DPR selesai," kata juru bicara F-PKS Zulkiflimansyah.
Dua fraksi yang tidak secara tegas menyatakan menolak, menerima, atau
memahami kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah F-PG dan F-PPP.
F-PG melalui juru bicaranya, Ahmad Hafiz Zawawi, hanya meminta agar
pemerintah segera mengajukan usulan perubahan alokasi subsidi BBM dan
alokasi dana kompensasi melalui RAPBN Perubahan 2005.
F-PPP merekomendasikan agar persoalan harga BBM dan dana kompensasi subsidi
BBM dibicarakan kembali di Panitia Anggaran DPR serta komisi terkait.
"Dilakukan proses sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembahasan di DPR
untuk secara konstitusional menyatakan menerima atau menolak kenaikan harga
BBM sehingga dapat mewadahi sikap F-PPP yang telah menyatakan menolak
kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM," kata juru bicara F-PPP DPR A
Chudlary Syafi'i Hadzami.
Dalam Rapat Pleno F-PPP tanggal 14 Maret 2005 diputuskan F-PPP menolak
kenaikan harga BBM. Namun, di saat terakhir penyusunan tanggapan F-PPP
terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, rumusan yang disusun
berubah. Perubahan itu dilakukan setelah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP
Hamzah Haz menelepon Ketua F-PPP Endin AJ Soefihara, mengingatkan agar F-PPP
melihat kepentingan bangsa yang lebih jauh, bukan sekadar popularitas
sesaat.
Sementara dua fraksi yang menyatakan memahami adalah Fraksi Partai Demokrat
(F-PD) dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. Juru bicara F-PD Soetan
Batoegana menegaskan bahwa fraksinya dapat memahami keputusan pemerintah
karena hal itu merupakan bagian dari proses menyehatkan perekonomian
Indonesia. (SUT/ELY/win)
+++++
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/16/utama/1620239.htm
Rabu, 16 Maret 2005
Unjuk Rasa Menentang Kenaikan Harga BBM Meluas
Jakarta, Kompas - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak
yang dilakukan mahasiswa serta sejumlah elemen masyarakat semakin meluas.
Demonstrasi mahasiswa terjadi di Jakarta, Makassar, Surabaya, dan Jember.
Di Jakarta, Selasa (15/3), unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa dari
beberapa perguruan tinggi berlangsung bersamaan dengan Rapat Paripurna DPR
soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, di Makassar,
aksi mahasiswa menyebabkan beberapa bagian Gedung DPRD Sulawesi Selatan
(Sulsel) rusak.
Para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM serta mendesak DPR menempuh
langkah-langkah politik menekan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar
membatalkan kebijakannya menaikkan harga BBM.
Ratusan mahasiswa kemarin berunjuk rasa di pintu gerbang depan Gedung
MPR/DPR meski malam sebelumnya polisi menangkap sejumlah mahasiswa
demonstran yang mendirikan kemah di depan Universitas Katolik Atma Jaya,
kawasan Semanggi, Jakarta. Senin malam di kawasan itu terjadi pembakaran ban
mobil sehingga memacetkan arus lalu lintas di Jalan Sudirman.
Mereka yang berunjuk rasa membawa bendera-bendera beratribut Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Partai Rakyat Demokratik (PRD),
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Humanika, Forum Kota (Forkot),
KM
UIN Syarif Hidayatullah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI),
dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Jakarta Bogor, Depok, dan Bekasi.
Beberapa demonstran memasang spanduk besar di pagar jalan tol yang antara
lain berisi tulisan, "BBM Turun atau SBY-JK Turun".
Di antara mereka sempat terjadi konflik ketika kelompok berbendera Forum
Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda (FSMP) datang. Mereka dituding membela
kepentingan pemerintah. Kelompok lain yang bersuara serupa dengan FSMP
adalah Forum Mahasiswa Independent (Formind).
Dalam pernyataan tertulisnya Formind lebih banyak mengecam kalangan DPR
meskipun di satu sisi juga mengingatkan pemerintah.
Mereka menganggap anggota Dewan tidak peka terhadap kesulitan yang dihadapi
masyarakat. Ketidakpekaan tersebut ditunjukkan dengan tuntutan anggota Dewan
agar gaji mereka dinaikkan.
Sementara itu, belasan mahasiswa pengunjuk rasa ikut masuk ke ruang sidang
Nusantara II mengikuti Rapat Paripurna DPR. Mereka datang ketika pintu ruang
sidang masih terbuka sebelum acara. Ketika pintu sudah tertutup, beberapa
mahasiswa yang ingin mengikuti jejak rekan-rekan mereka dihadang satuan
pengamanan.
Kelompok pengunjuk rasa lainnya membakar ban-ban. Sejumlah perempuan yang
tergabung dalam Srikandi Demokrasi Indonesia duduk-duduk di depan pintu
masuk ruang sidang Nusantara II.
Di Makassar aksi dilakukan gabungan BEM dari sejumlah perguruan tinggi serta
gabungan organisasi pelajar dan mahasiswa Islam se-Kota Makassar.
Di Gedung DPRD Sulsel aksi mahasiswa itu mengakibatkan rusaknya sebagian
ubin di tangga dan lantai dua gedung tersebut. Aksi gabungan BEM se-Kota
Makassar terdiri atas mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi
di kota tersebut.
Gabungan organisasi Islam antara lain terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Cabang Makassar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Bakar ban
Aksi BEM dilakukan dengan berkonvoi dari kampus masing-masing menuju Gedung
DPRD Sulsel, menggunakan kendaraan roda dua. Di Gedung DPRD mahasiswa
memaksa bertemu dengan Ketua DPRD Agus Arifin Nu'mang. Namun, keinginan itu
tidak dapat dipenuhi.
Lima orang wakil DPRD yang berusaha menerima wakil mahasiswa ditolak.
Mahasiswa tetap memaksa agar Ketua DPRD Sulsel yang menemui dan membacakan
pernyataan mahasiswa.
bagian mahasiswa yang emosi kemudian mulai membakar ban dan tumpukan kardus
di tangga depan Gedung DPRD. Akibat pembakaran itu, satu per satu ubin di
tangga terlepas dan mengeluarkan suara yang keras.
Sebagian mahasiswa merangsek naik ke teras lantai dua dan mulai melemparkan
batu ke lantai. Tindakan ini juga mengakibatkan sejumlah ubin di teras
lantai dua pecah dan terlepas. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar
Komisaris Besar Adji Rustam Ramja yang datang meninjau lokasi seusai aksi
unjuk rasa amat menyesalkan aksi perusakan tersebut. Kendati akan
menindaklanjuti kasus ini, ia berjanji tetap bertindak persuasif.
Di Surabaya mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, yang berasal
dari berbagai organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya, Selasa,
mendatangi Kantor DPRD Jawa Timur. Mereka menolak kenaikan harga BBM.
Mahasiswa membawa sejumlah poster tuntutan, di antaranya berbunyi "Tolak
Kenaikan Harga BBM", "Cabut Keputusan Menaikkan Harga BBM", "Wakil Rakyat
Berpalinglah pada Rakyat", dan "Mana Janjimu Jendral". Mereka juga
meneriakkan yel-yel menuntut harga BBM segera diturunkan.
Unjuk rasa tersebut nyaris memicu bentrok dengan aparat keamanan karena para
pengunjuk rasa hendak masuk ke Gedung DPRD Jawa Timur, tetapi dihalangi oleh
puluhan petugas kepolisian.
Sekretariat DPRD Jawa Timur meminta mahasiswa mengirimkan wakilnya dan
kemudian disetujui mahasiswa dengan mengirimkan sejumlah wakil.
Di Jember, Jawa Timur, juga berlangsung aksi mahasiswa yang memprotes
kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam aksinya mereka menaikkan
panci ke tiang bendera yang ada di halaman gedung DPRD setempat. Meski
sejumlah aparat Kepolisian Resor Jember telah memperingatkan agar mahasiswa
kembali memasang bendera Merah Putih dan menurunkan alat dapur tersebut,
para aktivis tak peduli.
Shalahuddin, Koordinator PMII Jember, meminta anggota DPRD Jember
mengirimkan pernyataan sikap mahasiswa kepada DPR, yang isinya meminta
pemerintah menurunkan harga BBM karena makin menyengsarakan masyarakat.
Salah seorang anggota DPRD Jember, Wakik SH, bersedia memfasilitasi
keinginan mahasiswa dengan mengirimkan pernyataan sikap tersebut ke DPR
melalui faksimile.
Meski sejumlah aparat kepolisian berada di tempat, mereka tidak menghalangi
aksi menaikkan panci itu. Namun, ketika mahasiswa usai menaikkan panci, baru
aparat meminta agar alat dapur itu diturunkan.
Wakik sangat menyesalkan aksi mahasiswa yang menurunkan bendera Merah Putih
dan menggantinya dengan panci karena bendera merupakan simbol negara yang
patut dihormati. (DOT/REN/ANT/WIN)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] 6 dari 10 Fraksi DPR Tolak Kenaikan Harga BBM + Unjuk Rasa Menentang Kenaikan Harga BBM Meluas
