[list_indonesia] [ppiindia] Quo Vadis" Magister?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 15 Mar 2005 23:23:49 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/16/opini/1614772.htm
abu, 16 Maret 2005
Quo Vadis" Magister?
Oleh Daoed Joesoef
KENAIKAN harga BBM menimbulkan reaksi pro-kontra. Baik yang setuju maupun
yang menentang menggunakan cara dan jalan berbeda dalam menyatakan
pendiriannya dengan beriklan, berdemo, adu argumentasi di media massa, dan
sebagainya. Namun, semuanya mengklaim, cara dan jalan yang dipakai tetap
demokratis.
Bila demikian, apa demokrasi itu? Inilah repotnya. Bukankah demokrasi itu
tidak ada! Sungguh tidak ada. Maksudnya, THE democracy does not exist,
seperti juga THE philosophy tidak ada, THE art tidak ada. Ia tidak pernah
ada dan dewasa ini malah kian kecil kemungkinan untuk berada. Yang ada
adalah demokrasi ini atau demokrasi itu, filosofi ini atau filosofi itu,
seni ini atau seni itu. Dengan kata lain, ada demokrasi politik, demokrasi
ekonomi, demokrasi pendidikan, dan sebagainya. Demikian pula ada filosofi
pengetahuan, filosofi hukum, filosofi ekonomika, filosofi ilmu kedokteran,
dan lainnya. Juga seni naturalis, seni impresionis, seni populer, seni
kontemporer, dan lain-lain.
Maka, tidak mengherankan bila dalam sejarahnya yang berusia tiga ribuan
tahun di Barat, tempat kelahirannya, demokrasi tampil dalam berbagai bentuk
berbeda. Tidak hanya berupa aneka ragam sistem yang saling bersaing, juga
berupa jawaban yang kontradiktif bagi masalah fundamental yang boleh dikata
tetap sama hingga kini. Namun, yang paling merunyamkan adalah tampilnya
multipel bentuk dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi terpecah menjadi
berbagai konsep yang tidak dapat, tanpa kekerasan, digiring ke bawah satu
konsep umum. Juga kelihatan tidak mungkin dikembangkan, dalam suatu
abstraksi artifisial dari konsep demokrasi itu sendiri, suatu bingkai
pembatas di mana semua pandangan bisa berintegrasi.
Jika bingkai ideal itu terbentuk ia akan segera pecah, mengingat pemikiran
demokrasi selalu dimangsa oleh proses diversifikasi berhubung, dalam
modernitas, semua gejala kultural dan masalah kehidupan dicakup oleh proses
tadi. Itu sebabnya mengapa demokrasi kian tidak bisa diredusir menjadi satu
konsep, satu obyek identik atau satu metode identik.
Akibatnya, resep beradu argumen dalam suasana yang katanya dan maunya tetap
demokratis menetapkan, "If the law is against you, stress the facts; if the
facts are against you, stress the law; if both are against you, just yell
like hell". Ini yang berlaku di DPR, di parlemen jalanan.
Pemerintah dan elite politik, akademis dan cendekiawan, yang mendukung
kebijakan kenaikan harga BBM, amat mendasarkan diri pada penalaran
ekonomika. Di negeri kita konsep market mechanism yang berbau laissez-faire
laissez-passer sudah lama dilihat sebagai general panacea. Dewasa ini
intervensi sekecil mungkin dari pemerintah dalam kegiatan ekonomi sudah
dianggap sebagai jawaban terbaik untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat. Serahkan segala sesuatu pada mekanisme pasar karena
pasarlah yang dipercaya sebagai means yang memungkinkan sumber-sumber
ekonomi teralokasi secara adil dan paling rasional. Bukankah hal ini sudah
terbukti berhasil, katanya, di negara-negara industri maju.
Padahal, menurut Adam Smith-peletak dasar teori ekonomi pasar-hasrat yang
dibiarkan tak terkendali sebenarnya tidak sesuai dengan kelancaran
berfungsinya sistem pasar. Menurut dia, pasar adalah semacam medan atletik
di mana para pemain dituntut tunduk pada aturan fair-play. Dan fair-play
hanya terjadi bila orang mengekang hasrat mau menang sendiri. Mengingat
kebalikannya, unfair- play adalah produk dari kegigihan untuk meraih
kemenangan atau kebahagiaan, maka pengekangan hanya melalui simpati, yaitu
melihat diri sendiri melalui mata orang lain. Jadi, Bapak Ekonomi Klasik
itu, selain mengetengahkan ide ekonomi pasar, sebenarnya merupakan penganjur
pembentukan suatu komunitas moral.
Maka bukan pasar, juga bukan pasar dunia, yang krusial bagi kemajuan atau
kemunduran, tetapi struktur sosial, sistem politik dan kebijakan
kesejahteraan yang berlaku di negeri bersangkutan. Setiap sistem ekonomi,
terlepas dari asal- usulnya, adalah jauh lebih daripada sekadar suatu
koleksi hukum dan peraturan. Ia dalam dirinya mewakili seperangkat nilai dan
suatu cara hidup. Ia mengandung satu set asas-asas filosofis dan ideologi
yang menentukan keseluruhan karakternya karena produksi yang dihasilkan
berupa barang dan jasa, tetapi dalam dirinya semua itu mencerminkan
"tanda/simbol" dari kebutuhan kelas atau hasrat hidup tingkat sosial
tertentu.
Orang-orang dari negara industri maju berusaha memuaskan kebutuhan atau
memenuhi hasrat mereka sebenarnya melalui dua jalur pokok, natural dan
psikologis. Dan hal ini kelihatannya menjalar, berkat demonstration effects,
pada penduduk negara-negara yang belum maju. Kebutuhan/hasrat yang natural
adalah terbatas karena besarnya perut sama antara si kaya dan si miskin.
Yang tidak terbatas adalah kebutuhan/hasrat psikologis berhubung ia
dikondisikan oleh masyarakat dan mudah dipupuk melalui sistem periklanan.
Maka, para elite tidak pernah "mengiklankan" penolakannya terhadap
keberadaan lapangan golf meski pembuatannya mengorbankan hutan fungsional
atau sawah produktif. Sebab, bermain golf bukan sekadar sport, tetapi sudah
menjadi "tanda/simbol" status olahraga dari orang-orang di kelas elite.
Jelas, di jalur psikologis inilah ada perkembangan yang tidak mengenal batas
dari hasrat dan permintaan. Maka ada usaha untuk memuaskannya tidak hanya di
pasar tetapi lebih-lebih di bidang politik. Jadi, bukan kebetulan jika
masyarakat kontemporer di mana pun, sekaligus a high consumption society dan
a mass society, di lain pihak, kegiatan politiknya didominasi berbagai jenis
lobi.
Bila pemerintah dituntut melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya dan,
karena itu, terancam defisiter kalaupun tidak bangkrut, hal itu bisa jadi
karena tekanan politik kepentingan tertentu yang tak ada kaitannya dengan
kebaikan bersama. Artinya, diktum ekonomi pasar diikuti karena hanya mau
memecahkan masalah kebangkrutan pemerintah. Dengan kata lain, para politikus
berusaha mengurangi tugas-tugas pemerintah dengan jalan deregulasi,
liberalisasi, dan privatisasi serta menyerahkan tugas-tugas itu kepada
pasar. Sedangkan melakukan deregulasi demi deregulasi sendiri berarti tak
lain daripada menghapus tanggung jawab asasi dari pemerintah.
Jika pemerintah bertekad melakukan reformasi, sesuai janji-janji di saat
pemilu, lakukan sekarang dengan menumbuhkan civic virtue dalam pemikiran
ekonomi dan politik, berupa: si miskin bukan orang yang kalah dalam
persaingan ekonomi, tetapi anggota masyarakat yang perlu mendapat perhatian
khas dan khusus, santunan riil, bukan fiktif.
Lalu, adanya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dari orang-orang
yang langsung/paling terkena keputusan yang diambil, sedikitnya didengar
benar-benar keluh kesah orang-orang yang malang ini sebelum keputusan
diambil. Masyarakat pun jangan dibiarkan menjadi arena di mana berlangsung
cut-throat economic competition, tetapi dibina menjadi suatu komunitas moral
di mana anggota-anggotanya sama-sama menanggung beban umum. Dengan kata
lain, politik jangan diredusir menjadi ekonomi, apalagi menjadi bisnis
belaka, tetapi tetap memiliki kegiatan intrinsiknya sendiri, yaitu politik
dalam arti konsep.
KEBIJAKAN pemerintah menaikkan harga BBM membuka pikiran kita untuk membuat
perbedaan antara development state dan developmental state. Suatu
development state terbukti kuat hanya dalam kemampuan represif dan
penerbitan instruksi, tetapi lemah dalam kesanggupan membuat perencanaan
yang bervisi, menuntun, dan menerapkan. Jadi, ada unsur kekuasaan, tetapi
tanpa pembangunan. Suatu developmental state adalah negara yang
pemerintahannya sanggup menyusun satu set aturan dan prosedur serta
nilai-nilai yang dapat diterima rakyat sebagai credible dan memang
diperlukan untuk menentukan dan/atau mengubah apa-apa yang mereka anggap
sebagai unsur konstitutif dari kepentingan umum dalam konteks kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan umum itu adalah
kepentingan bersama yang diakui sebagai betul-betul suatu kepentingan yang
melampaui aneka kepentingan pribadi dan individual.
Ketika kenaikan harga BBM belum diputuskan, tetapi sudah menjadi isu
pembahasan umum, sebenarnya sudah diketengahkan berbagai keberatan, terutama
dari "rakyat kecil". Terhadap keberatan ini Menko Perekonomian menegaskan,
jika tidak mampu membeli BBM berdasar harga pasar yang telah naik, ya jangan
menggunakannya lagi.
Penegasan enteng ini mengingatkan kita, yang pernah bersekolah, pada ucapan
Ratu Marie Antoinette di hadapan rakyat Perancis yang kelaparan, "Kalau
tidak ada roti, makan saja kue!" Dari sejarah kita tahu, apa yang terjadi
akibat ucapan itu, baik yang menimpa penguasa negeri maupun sang ratu
sendiri.
Daoed Joesoef Docteur d'Etat ès Sciences économiques
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Quo Vadis" Magister?
