*Konsultan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan tentang Pengintegrasian
Isu TBC RO ke dalam Mekanisme Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga
Harapan (PKH)*
*Latar Belakang*
TBC adalah penyakit menular yang disebabkan kuman *Mycobacterium
tuberculosis.* Secara umum, penyakit ini dapat diklasifikasikan ke dalam
dua kategori, yaitu TBC Sensitif Obat (TBC SO) dan TBC Resisten Obat (TBC
RO). TBC SO adalah kondisi di mana kuman *Mycobacterium tuberculosis *masih
sensitif terhadap Obat Anti TB (OAT) dengan masa pengobatan selama kurang
lebih 6-9 bulan, sedangkan TBC RO adalah kondisi di mana kuman *Mycobacterium
tuberculosis *telah mengalami kekebalan terhadap Obat Anti TB (OAT). Masa
pengobatan bagi orang dengan TBC RO dapat berkisar antara 9-24 bulan.
Indonesia merupakan negara dengan beban TBC tertinggi ke-2 di dunia setelah
India. Pada tahun 2019, Indonesia mencatat 562.049 kasus TBC. Jika ditambah
jumlah kasus yang tidak terdiagnosis dan tidak ternotifikasi, jumlah ini
diperkirakan melonjak hingga mencapai 845.000 kasus[1] <#_ftn1>.
Berdasarkan Global TB Report 2020, diperkirakan terdapat 24.000 kasus TBC
Resisten Obat (TBC RO) di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah ini,
berdasarkan data rutin Program Nasional Penanggulangan TBC, pada tahun 2019
baru ditemukan 11.463 kasus TBC RO, atau terdapat kesenjangan 52,5% dari
perkiraan kasus yang ada. Dari 11.463 kasus tersebut, hanya 5.531 atau
48,3% pasien yang sudah memulai pengobatan, dengan angka keberhasilan
pengobatan berkisar di antara 49-51% dan angka putus pengobatan 24-26% per
tahun. Pada tahun 2020, penemuan kasus TBC RO mengalami penurunan yang
signifikan menjadi 7.921 atau hanya 33% dari jumlah kasus yang
diestimasikan (24.000), dengan jumlah pasien yang memulai pengobatan
mencapai 4.590 orang (58%)[2] <#_ftn2>.
Besarnya kesenjangan penemuan kasus dan sedikitnya orang dengan TBC RO yang
memulai pengobatan menunjukkan bahwa masih banyak pasien yang belum dapat
mengakses layanan dan diagnosis pengobatan. Di sisi lain, besarnya angka
putus pengobatan, sebagaimana tergambar pada data tahun 2019 yang berada
pada kisaran 24-26%, turut mempengaruhi angka keberhasilan pengobatan dan
meningkatnya resiko penularan TBC RO di masyarakat. Akses terhadap layanan
dan diagnosis pengobatan TBC sendiri dapat dipengaruhi berbagai faktor, di
antaranya adalah pengetahuan tentang gejala TBC, hambatan ekonomi, dan
faktor-faktor yang menjadi determinan lain seperti sosial dan politik.
Hambatan ekonomi telah menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengobatan
TBC. Penelitian yang dilakukan E.D. Sihaloho et al[3] <#_ftn3> pada data
431 Kabupaten Kota di 29 Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat
hubungan positif dan signifikan antara kemiskinan terhadap angka TBC di
Indonesia, yaitu penambahan 1% orang miskin akan meningkatkan total
penderita Tuberkulosis sebanyak 0.6744342% orang. Korelasi antara
kemiskinan dan angka TBC di Indonesia ini tidak terlepas dari tidak
tercukupinya asupan gizi, kesehatan tata kelola pemukiman, dan akses
pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah[4]
<#_ftn4>.
Dalam konteks pengobatan TBC RO, hambatan ekonomi dapat muncul sebagai
akibat dari hadirnya biaya katastropik, yaitu jumlah seluruh biaya yang
dikeluarkan penderita TBC untuk mengobati TBC sampai tuntas, yang melebihi
batas maksimal pengeluaran per pendapatan keluarga per tahun selama
menjalani masa perawatan. Batas maksimal pengeluaran misalnya 20% dari
total pendapatan keluarga[5] <#_ftn5>. Berdasarkan studi yang dilakukan
Fuady pada 282 orang dengan TBC SO dan 64 orang dengan TBC RO di tiga
wilayah geografis berbeda, urban (Jakarta), sub-urban (Depok), dan rural
(Tasikmalaya), proporsi rumah tangga yang mengalami biaya katastropik
akibat TBC SO (Sensitif Obat) adalah 36% (43% pada rumah tangga miskin dan
25% pada rumah tangga yang tidak miskin, sedangkan proporsi rumah tangga
yang mengalami biaya katastropik akibat TBC RO adalah 83%. Biaya
katastropik pada rumah tangga miskin disebabkan penderita TBC merupakan
pencari nafkah utama di keluarga yang kehilangan pekerjaannya[6] <#_ftn6>.
Adanya biaya katastropik pada rumah tangga terdampak TBC RO tidak hanya
menjadi tantangan bagi rumah tangga miskin, tetapi juga bagi rumah tangga
tidak miskin yang menjadi rentan miskin karena terhambatnya arus
perekonomian rumah tangga.
Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah, tidak
terkecuali pada rumah tangga terdampak TBC RO yang miskin atau rentan
terjerumus ke dalam kemiskinan. Pada tahun 2020 (Oktober – Desember), di
tahap IV penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), TBC
termasuk ke dalam komponen yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Hal ini
tertuang dalam SK Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial,
Kementerian Sosial. Indeks bantuan yang diberikan pada waktu itu mencapai
Rp 3.000.000 per tahun per keluarga. Hanya saja, belum kuatnya dasar hukum
serta implementasi kebijakan tentang masuknya TBC sebagai komponen PKH
membuat TBC tidak lagi termasuk ke dalam komponen PKH pada tahun 2021.
Dimasukkannya TBC bagian dari komponen penerimaan Program Keluarga Harapan
dapat dikatakan sebagai angin segar dalam upaya penanggulangan TBC di
Indonesia, mengingat hambatan ekonomi kerap menjadi faktor determinan yang
signifikan dalam akses ataupun keberhasilan pengobatan. Meskipun demikian,
masuknya TBC sebagai komponen PKH masih membutuhkan penguatan, baik dari
segi kebijakan maupun sinergi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu,
Stop TB Partnership Indonesia berupaya melakukan advokasi guna memastikan
Program Keluarga Harapan dapat menjadi salah satu jaring pengaman sosial
bagi orang dengan TBC RO di Indonesia.
*Tujuan*
1. Terpetakannya kebijakan yang mendukung integrasi isu TBC sebagai
salah satu komponen dalam mekanisme jaring pengaman sosial Program Keluarga
Harapan (PKH).
2. Terpetakannya peran multipihak dalam mengintegrasikan isu TBC sebagai
salah satu komponen dalam mekanisme jaring pengaman sosial Program Keluarga
Harapan (PKH).
3. Tersedianya policy brief untuk menambahkan komponen TBC dalam
kebijakan Kementerian Sosial tentang Program Keluarga Harapan.
4. Tersedianya kebijakan Kementerian Sosial yang merekognisi TBC sebagai
komponen dalam mekanisme Program Keluarga Harapan.
5. Finalisasi draft laporan hasil penelitian
*Keluaran*
*Ruang Lingkup Pekerjaan*
*Tugas dan Tanggung Jawab*
a. Terselenggaranya penelitian jaring pengaman sosial bagi orang dengan
TBC RO yang melibatkan informan dari berbagai pihak (organisasi masyarakat
sipil, organisasi pasien, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,
Kementerian Dalam Negeri, DPR RI).
b. Desain, instrumen, dan protokol penelitian.
c. Tersedianya hasil penelitian tentang kebijakan dan peran multipihak
yang mendorong adanya jaring pengaman sosial bagi orang dengan TBC RO
melalui mekanisme Program Keluarga Harapan.
d. Tersedianya rekomendasi hasil penelitian atas jaring pengaman sosial
bagi orang dengan TBC RO.
e. Tersedianya policy brief untuk menambahkan komponen TBC dalam
Kebijakan Kementerian Sosial tentang Program Keluarga Harapan.
f. Tersedianya draft dan prosiding fasilitasi penyusunan kebijakan
Kementerian Sosial yang merekognisi TBC sebagai komponen dalam mekanisme
Program Keluarga Harapan.
1. Diskusi kerangka penelitian dengan Tim STPI.
2. Pengembangan desain penelitian, instrumen, dan protokol penelitian.
3. *Primary* dan *secondary research *(desk research dan literature
review).
4. Koordinasi pengumpulan data dengan multipihak.
5. Pengumpulan data penelitian.
6. Analisis data dan penyusunan laporan hasil penelitian.
7. Finalisasi draft laporan hasil penelitian.
8. Penyusunan dan diseminasi policy brief tentang mekanisme jaring
pengaman sosial bagi orang dengan TBC RO melalui mekanisme Program Keluarga
Harapan.
9. Mengelola dan memfasilitasi penyusunan kebijakan Kementerian Sosial
yang merekognisi TBC sebagai komponen dalam mekanisme Program Keluarga
Harapan.
Konsultan bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan proses pelaksanaan
dan diseminasi hasil penelitian, penulisan policy brief, hingga fasilitasi
penyusunan kebijakan yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
1. Mempresentasikan kerangka penelitian dan mengintegrasikan
masukan-masukan Tim STPI ke dalam kerangka penelitian.
2. *Primary *dan *secondary research* (desk research dan literature
review).
3. Menyusun dan mempresentasikan laporan *primary *dan *secondary
research*.
4. Mengembangkan desain penelitian, instrumen, dan protokol penelitian.
5. Mengelola proses koordinasi dan pengumpulan data penelitian.
6. Melakukan analisis data dan menyusun laporan hasil penelitian.
7. Melakukan finalisasi draft laporan hasil penelitian.
8. Menyusun, memfinalisasi, dan mendiseminasikan policy brief tentang
jaring pengaman sosial bagi orang dengan TBC RO melalui mekanisme Program
Keluarga Harapan.
9. Mengelola koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan kebijakan
Kementerian Sosial yang merekognisi TBC sebagai komponen dalam mekanisme
Program Keluarga Harapan (estimasi 2-4x pertemuan *hybrid*).
10. Melakukan fasilitasi penyusunan kebijakan Kementerian Sosial yang
merekognisi TBC sebagai komponen dalam mekanisme Program Keluarga Harapan.
*Lokasi kegiatan*
Daring dan Luring
*Waktu Pelaksanaan*
Oktober 2021 – Mei 2022
*Tim Supervisi*
*Pagu Anggaran*
Konsultan akan bertanggung jawab kepada Senior Program Manager
*Rp 653.550.000*
*Kualifikasi*
*Dokumen yang perlu dilampirkan*
*Bobot Penilaian Rekrutmen*
*Timeline Rekrutmen*
Konsultan yang bisa mengikuti proses rekrutmen ini adalah
tim/non-organisasi dan organisasi/perusahaan. Kandidat konsultan harus
mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
Tim terdiri dari individu yang:
1. Berpengalaman minimum 5 tahun dalam melakukan kajian sosial/tata
kelola pemerintahan dan/atau kesehatan.
2. Berpengalaman dalam pengumpulan data dan manajemen data.
3. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang jaring pengaman sosial dan
sistem kesehatan di Indonesia.
4. Memiliki pengalaman fasilitasi penyusunan kebijakan.
5. Memiliki publikasi penelitian nasional/internasional.
Organisasi:
1. Kandidat harus terdaftar sebagai badan usaha/organisasi yang
teregistrasi dan diatur oleh hukum di Indonesia
2. Organisasi atau badan usaha yang memiliki pengalaman dalam melakukan
kajian sosial/tata kelola pemerintahan dan/atau kesehatan.
3. Tim kerja memiliki pengalaman minimum 5 tahun dalam melakukan kajian
sosial/tata kelola pemerintahan dan/atau kesehatan.
4. Tim kerja memiliki publikasi penelitian nasional/internasional.
5. Tim kerja memiliki pengalaman fasilitasi penyusunan kebijakan.
6. Tim kerja memiliki pengalaman dalam pengumpulan data dan manajemen
data.
7. Tim kerja memiliki pengetahuan yang luas tentang jaring pengaman
sosial dan sistem kesehatan di Indonesia.
Setiap kandidat konsultan wajib mengirimkan proposal dan dokumen pendukung
sebagai berikut:
Proposal terdiri dari:
1. Kerangka kerja penelitian: Latar belakang, tujuan, keluaran, tinjauan
pustaka, pendekatan/rasionalitas, metodologi, alur kerja penelitian,
sistematika penulisan hasil penelitian, daftar pustaka
2. Alur kerja penyusunan policy brief
3. Alur kerja penyelenggaraan dan fasilitasi penyusunan kebijakan
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Timeline kegiatan
6. Tim kerja
Dokumen pendukung terdiri dari:
Tim/non-organisasi:
· Expression of Interest (English/Bahasa Indonesia)
· Portofolio hasil kerja yang relevan
· CV tim kerja terbaru
· KTP tim kerja
· NPWP tim kerja
Organisasi:
· Expression of Interest (English/Bahasa Indonesia)
· Profil organisasi
· Portofolio hasil kerja yang relevan
· KTP direksi/direktur/pendiri organisasi/pejabat yang berwenang di
organisasi (salinan)
· CV tim kerja terbaru
· Akta notaris
· NPWP
Kelengkapan dokumen: 20%
Proposal: 40%
Wawancara: 40%
1. Penayangan iklan: 2-30 September 2021
2. Batas waktu penerimaan lamaran: 30 September 2021
3. Verifikasi proposal dan kelengkapan administrasi: 1-5 Oktober 2021
4. Shortlist kandidat: 6 Oktober 2021
5. Wawancara (daring): 7-8 Oktober 2021
6. Pengumuman hasil seleksi: 11 Oktober 2021
7. Negosiasi dengan kandidat: 12-15 Oktober 2021
8. Penandatanganan kontrak: 18 Oktober 2021
*Catatan:*
· Tiga kandidat dengan nilai kelengkapan dokumen dan proposal
tertinggi yang akan diundang ke tahap wawancara.
· Pengumuman setiap tahapan rekrutmen dapat dilihat di
https://bit.ly/stpi-pengumuman
------------------------------
[1] <#_ftnref1> WHO. 2020. Global Tuberculosis Report 2020.
[2] <#_ftnref2> Kementerian Kesehatan, data per 10 Mei 2021.
[3] <#_ftnref3> E.D. Sihaloho, D.S. Amru, N.I. Agustina, H.S.P. Tambak.
2021. Pengaruh Angka Kemiskinan Terhadap Angka Tuberkulosis di
Indonesia. *Journal
of Applied Business and Economics* (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2021) 325-337
[4] <#_ftnref4> Mahpudin, A. H., dan Renti Mahkota. 2007. Faktor Lingkungan
Fisik dan Rumah, Respon Biologis dan Kejadian TBC Paru di Indonesia. *Jurnal
Kesehatan Masyarakat Nasional *46.
[5] <#_ftnref5> WHO. 2017. Tuberculosis Patient Cost Surveys: a handbook.
World Health Organization.
[6] <#_ftnref6> Fuady, A., Houweling, T. A. J., Mansyur, dan Richardus, J.
H. 2018. Catasthropic total costs in tuberculosis-affected households and
their determinants since Indonesia’s implementation of universal health
coverage. *Infectious Diseases of Poverty, 8*(1).
--
*Stop TB Partnership Indonesia*
Gedung Medco 1, Lt. 2
Jl. Ampera Raya No. 18-20
Jakarta Selatan, 12560
Telp: (021) 782 1932
Attachment:
TOR Konsultan JPS_ADVANCE TB_09222021_final.pdf
Description: Adobe PDF document
