[nasional_list] [ppiindia] Wajah Baru Jusuf Kalla
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 19 Feb 2006 22:40:07 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=212456
Senin, 20 Feb 2006,
Wajah Baru Jusuf Kalla
Oleh Muhammad Qodari
Di luar tarik-menarik hak angket dan interpelasi impor beras serta kontroversi
surat perintah penyelidikan polisi terhadap angggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), ada hal penting yang berubah dalam jagat perpolitikan
Indonesia beberapa waktu terakhir. Perubahan itu subtil karena yang berubah
adalah peran, bukan posisi politik.
Meski "hanya" pada tataran peran atau gaya politik, tampaknya perubahan
tersebut cukup signifikan karena memang pengaruh seorang aktor politik
kadang-kadang melebihi posisi struktural yang dijabatnya. Tentu kita masih
ingat istilah "supermenteri" yang disematkan pada Siti Hardiyanti "Tutut"
Rukmana, menteri sosial pada kabinet terakhir Soeharto. Atau istilah yang sama
untuk Adi Sasono, menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) di era
pemerintahan Habibie.
Istilah "supermenteri" diberikan kepada Tutut karena dia turut menentukan
nama-nama yang ditunjuk menjadi menteri. Tutut juga banyak tampil dan mengambil
peran aktif dalam kebijakan nasional, seperti Gerakan Cinta Rupiah, meski
gagal.
Adi Sasono berpengaruh karena disebut-disebut mempengaruhi arah kebijakan
ekonomi yang dianggap anti pada pengusaha besar domestik yang notabene
didominasi warga Indonesia keturunan Tionghoa. Akibatnya, Adi sempat dijuluki
"The Most Dangerous Man in Asia" oleh sebuah majalah regional asing.
Dalam sejarah politik Indonesia, tokoh yang aura pengaruhnya lebih besar
daripada jabatan strukturalnya memang tidak banyak. Dengan demikian, ketika
tokoh semacam itu muncul, sorotan akan langsung terarah pada dirinya. Sorotan
tersebut biasanya jadi ramai karena akan muncul pro dan kontra.
Dalam kasus Adi Sasono, misalnya, banyak yang menolak karena takut dengan
kebijakan yang dianggap anti kekuatan ekonomi besar (konglomerat). Sebaliknya,
dukungan datang dari kalangan yang menilai Adi tengah melakukan keberpihakan
pada koperasi dan UKM yang notabene dimarginalisasi perannya dalam pembangunan
masa Orde Baru.
Situasi semacam itu pulalah yang kiranya dialami Wakil Presiden (Wapres) Jusuf
Kalla. Kiranya tidak ada Wapres Indonesia yang se-"high profile" Jusuf Kalla.
Orang akan selalu ingat M. Hatta, tetapi Hatta adalah orang yang "low profile".
Kiprah Hatta yang menonjol justru bukan sebagai Wapres, tapi sebagai
proklamator dan guru bangsa. Para Wapres di masa Orde Baru umumnya berada di
bawah bayang-bayang Soeharto. Jusuf Kalla-lah "super Wapres" pertama yang
dimiliki Indonesia.
Seperti sosok-sosok "super" lain sebelumnya, pro dan kontra muncul seputar
peran yang dimainkan Kalla dalam berbagai kebijakan, mulai penyusunan Kabinet
Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I, perundingan pemerintah Indonesia dengan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, hingga kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) Maret dan Oktober 2005.
Peran yang dimainkan Kalla dalam berbagai kebijakan penting dan strategis itu
sangat besar, bahkan dinilai mendahului atau berbeda dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY).
Lepas dari substansi isi atau prospek keberhasilan kebijakan publik yang
dipengaruhi Kalla, paling tidak ada tiga alasan penolakan terhadap peran "super
Wapres" Jusuf Kalla. Pertama, kekhawatiran bahwa peran yang dia jalankan telah
keluar dari koridor konstitusi dan merongrong kewibawaan presiden.
Kedua, kecurigaan Kalla mengambil keuntungan pribadi di balik kebijakan itu,
baik bersifat ekonomi (bisnisnya membesar) maupun politik (Kalla ingin maju
sebagai calon presiden 2009). Ketiga, komunikasi publik Kalla yang kurang
elegan dan terlalu ceplas-ceplos.
Menariknya, sejak kocok ulang kabinet akhir tahun lalu, peran Kalla yang
menonjol dalam proses kebijakan agak menyurut. Kalla pun tidak lagi
mengeluarkan pernyataan sebanyak dan seceplas-ceplos sebelumnya.
Contohnya, soal impor beras dari Vietnam. Menghadapi penolakan yang datang dari
masyarakat maupun DPR, Kalla terlihat lebih menahan diri. Dia tetap bermanuver,
misalnya, melakukan lobi politik dengan partai-partai di Hotel Dharmawangsa,
tetapi akhirnya yang mengambil langkah politik "skak-mat" adalah Presiden SBY.
Dia memanggil para menteri asal partai politik dan melakukan tekanan dengan
bicara tentang sistem politik yang "tidak sehat".
Contoh lain adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU
PA) akhir-akhir ini. Terhadap tuduhan bahwa pemerintah pusat telah "menyunat"
sejumlah pasal penting dalam Nota Kesepahaman Helsinki dan draf awal yang
diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nanggroe Aceh Darussalam, Kalla
tidak terlalu konfrontatif. Dia menjawab diplomatis dengan menyatakan bahwa isi
final dari RUU PA akan ditentukan dalam pembahasan di DPR.
Disadari atau tidak disadari, "wajah baru" Kalla itu telah membuat atmosfer
politik nasional lebih kondusif karena kontroversi yang dulu ditimbulkan oleh
"manuver" politik Kalla (dan menteri yang dianggap dekat dengannya) menjadi
minimal.
Di sisi lain, keyakinan publik akan peran sentral Presiden SBY sebagai pucuk
pimpinan nasional menjadi lebih kuat dengan menyurutnya skenario "matahari
kembar" yang sempat menguat dalam setahun pertama pemerintahan SBY-Kalla.
Bersama peran mantan-mantan Wapres sebelumnya, dinamika peran Kalla dalam satu
setengah tahun terakhir kiranya menjadi referensi yang berharga bagi DPR untuk
membahas materi RUU Lembaga Kepresidenan yang sudah lama tertunda. Perubahan
sistem pemilihan presiden dan realitas sistem multipartai membuat RUU Lembaga
Kepresidenan semakin krusial untuk dituntaskan.
Dengan UU tersebut, relasi dan kinerja pucuk pimpinan nasional tidak hanya
diatur kesepakatan atau dinamika sesaat antara presiden dan Wapres, tapi oleh
sebuah sistem yang lebih memberikan kepastian politik bagi semua.
Muhammad Qodari, wakil direktur eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI),
Jakarta
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Wajah Baru Jusuf Kalla
