[nasional_list] [ppiindia] Tantangan Panglima Baru TNI
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 8 Feb 2006 01:37:40 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=210663
Rabu, 08 Feb 2006,
Tantangan Panglima Baru TNI
Oleh Djoko Susilo
Sidang Paripurna DPR RI kemarin mengesahkan hasil fit and proper test calon
Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto yang dilaksanakan minggu lalu. Selanjutnya,
setelah menerima surat pengesahan dari pimpinan DPR, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) akan menerbitkan keppres pemberhentian panglima lama Jenderal
Endriartono Sutarto dan mengangkat panglima yang baru Marsekal Djoko Suyanto.
Satu babak penting yang krusial, yakni pemilihan dan pengesahan panglima baru
TNI, berhasil dilaksanakan dengan baik. Jadi, meski sempat muncul pro dan
kontra cukup lama, akhirnya pemilihan orang nomor satu di TNI bisa dilaksanakan
dengan baik.
Justru, kini tugas berat segera dihadapi Marsekal Djoko Suyanto. Ini suatu
tantangan berat yang akan menentukan berhasil tidaknya tugas yang akan diemban.
Apa Saja?
Pertama, tuntutan untuk terus melakukan reformasi dalam rubuh TNI. Sebagai
panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto harus meneruskan langkah reformasi yang
sudah dirintis para pendahulunya, baik Laksamana Widodo maupun Jenderal
Endriartono Sutarto. Harapan masyarakat yang cukup besar melihat tuntasnya
reformasi TNI tentu harus ditanggapi dengan baik.
Panglima TNI yang baru harus mampu menjawab anggapan sekaligus membantah
tuduhan bahwa reformasi TNI yang dilaksanakan selama ini hanya setengah hati.
Salah satu wujud nyata dari seriusnya panglima TNI melakukan reformasi dalam
tubuh TNI adalah komitmennya terhadap HAM. Masalah ini pula yang banyak
mengemuka dalam diskusi dan tanya jawab dalam forum fit and proper test.
Masyarakat Indonesia tampaknya sangat mendambakan terwujudnya TNI yang
profesional dan menghormati HAM. Rakyat tidak ingin mendengar berita adanya
prajurit TNI yang suka main gampar dan merampas hak-hak rakyat.
Bukti lain bahwa pimpinan TNI yang baru benar-benar mempunyai komitmen
menegakkan profesionalitas ialah sejauh mana masalah bisnis militer yang selama
ini menjadi sorotan bisa diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan semangat
reformasi pula, TNI tidak dibenarkan terlibat dalam bisnis. Berdasar ketentuan
dalam UU No 34/2004 tentang TNI, paling lama lima tahun sejak disahkannya UU
tersebut, bisnis TNI harus sudah benar-benar bisa dilepaskan.
Masalah kedua yang tidak kalah pentingnya ialah mengakhiri dan membongkar
praktik mafia supplier dan pengadaan alutsista yang ada di lingkungan TNI.
Sudah bukan rahasia bahwa selama bertahun-tahun, hanya kalangan tertentu yang
mendominasi bisnis dan supplier di kalangan militer. Peralatan radar udara
didominasi Thomson dari Prancis, peralatan infanteri banyak dari negara Eropa.
Sedangkan kapal-kapal sudah sangat tua, tetapi menggunakan rudal-rudal modern
bikinan Prancis.
Mafia supplier itu telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit di kalangan
militer. Akibat ulah supplier yang memonopoli pengadaan barang dan jasa, diduga
terjadi inefisiensi dalam pengadaan barang di lingkungan TNI.
Selain itu, akibat ulah supplier itu pula, banyak barang yang dibeli tidak
sesuai rencana. Akibatnya, barang yang dibeli pun tidak sesuai dengan
kepentingan, tetapi karena ulah nakal para supplier itu, negara tetap harus
membayarnya.
Hal ketiga yang harus menjadi perhatian panglima TNI yang baru ialah soal
kesejahteraan prajurit. Ini masalah penting tetapi sekarang kurang mendapat
perhatian.
Bagi saya, kesejahteraan prajurit bukan hanya didefinisikan sejahtera pada
waktu masa dinas aktif, tetapi juga harus dipikirkan jika sudah purnawirawan.
Banyak pensiunan TNI yang hidupnya susah di hari tuanya lantaran tidak mendapat
perhatian yang memadai dari pimpinan militer.
Menurut hemat saya, masalah kesejahteraan harus menjadi prioritas Mabes TNI di
bawah Marsekal Djoko Suyanto. Harus dipikirkan, di tengah sulitnya keuangan
negara, harus diambil langkah-langkah cerdas yang bisa menenteramkan hati
prajurit.
Jangan sampai sesudah memasuki pensiun, mereka menjadi "Asykar Tak Berguna".
Kondisi inilah yang banyak dirasakan oleh mantan anggota TNI yang kini sudah
pensiun.
Izin Menkeu
Dalam suatu paparan, mantan KSAL Laksamana Bernard Kent Sondakh pernah
mengungkapkan, aset yang dimiliki TNI, khususnya TNI-AL, lebih dari cukup untuk
menyejahterakan anggotanya, baik yang masih dinas aktif maupun pensiun.
Hanya, katanya, diperlukan izin dari menteri keuangan untuk mengelolanya secara
dinamis dan komersial tanpa harus merugikan negara. Diperkirakan, dari
pengelolaan yang kreatif, akan cukup dana untuk memakmurkan anggotanya.
Jadi, sesungguhnya, pimpinan TNI, termasuk TNI-AL, tanpa harus menggusur
warganya yang sudah pensiun, tetap bisa menjalankan tugasnya dan meningkatkan
kesejahteraan anggotanya.
Kalaupun harus memindahkan mereka yang sudah pensiun, dengan pengelolaan aset
yang kreatif, akan cukup dana yang memadai untuk memberikan uang pindah atau
memberikan rumah yang layak huni.
Memang menjadi pimpinan TNI pada masa sekarang ini bukan saja harus berani dan
tangguh, tetapi juga harus cerdas dan kreatif dalam mengelola lembaganya dengan
segenap aset dan kekayaan yang dimilikinya.
*. Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
