** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=210663 Rabu, 08 Feb 2006, Tantangan Panglima Baru TNI Oleh Djoko Susilo Sidang Paripurna DPR RI kemarin mengesahkan hasil fit and proper test calon Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto yang dilaksanakan minggu lalu. Selanjutnya, setelah menerima surat pengesahan dari pimpinan DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menerbitkan keppres pemberhentian panglima lama Jenderal Endriartono Sutarto dan mengangkat panglima yang baru Marsekal Djoko Suyanto. Satu babak penting yang krusial, yakni pemilihan dan pengesahan panglima baru TNI, berhasil dilaksanakan dengan baik. Jadi, meski sempat muncul pro dan kontra cukup lama, akhirnya pemilihan orang nomor satu di TNI bisa dilaksanakan dengan baik. Justru, kini tugas berat segera dihadapi Marsekal Djoko Suyanto. Ini suatu tantangan berat yang akan menentukan berhasil tidaknya tugas yang akan diemban. Apa Saja? Pertama, tuntutan untuk terus melakukan reformasi dalam rubuh TNI. Sebagai panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto harus meneruskan langkah reformasi yang sudah dirintis para pendahulunya, baik Laksamana Widodo maupun Jenderal Endriartono Sutarto. Harapan masyarakat yang cukup besar melihat tuntasnya reformasi TNI tentu harus ditanggapi dengan baik. Panglima TNI yang baru harus mampu menjawab anggapan sekaligus membantah tuduhan bahwa reformasi TNI yang dilaksanakan selama ini hanya setengah hati. Salah satu wujud nyata dari seriusnya panglima TNI melakukan reformasi dalam tubuh TNI adalah komitmennya terhadap HAM. Masalah ini pula yang banyak mengemuka dalam diskusi dan tanya jawab dalam forum fit and proper test. Masyarakat Indonesia tampaknya sangat mendambakan terwujudnya TNI yang profesional dan menghormati HAM. Rakyat tidak ingin mendengar berita adanya prajurit TNI yang suka main gampar dan merampas hak-hak rakyat. Bukti lain bahwa pimpinan TNI yang baru benar-benar mempunyai komitmen menegakkan profesionalitas ialah sejauh mana masalah bisnis militer yang selama ini menjadi sorotan bisa diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan semangat reformasi pula, TNI tidak dibenarkan terlibat dalam bisnis. Berdasar ketentuan dalam UU No 34/2004 tentang TNI, paling lama lima tahun sejak disahkannya UU tersebut, bisnis TNI harus sudah benar-benar bisa dilepaskan. Masalah kedua yang tidak kalah pentingnya ialah mengakhiri dan membongkar praktik mafia supplier dan pengadaan alutsista yang ada di lingkungan TNI. Sudah bukan rahasia bahwa selama bertahun-tahun, hanya kalangan tertentu yang mendominasi bisnis dan supplier di kalangan militer. Peralatan radar udara didominasi Thomson dari Prancis, peralatan infanteri banyak dari negara Eropa. Sedangkan kapal-kapal sudah sangat tua, tetapi menggunakan rudal-rudal modern bikinan Prancis. Mafia supplier itu telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit di kalangan militer. Akibat ulah supplier yang memonopoli pengadaan barang dan jasa, diduga terjadi inefisiensi dalam pengadaan barang di lingkungan TNI. Selain itu, akibat ulah supplier itu pula, banyak barang yang dibeli tidak sesuai rencana. Akibatnya, barang yang dibeli pun tidak sesuai dengan kepentingan, tetapi karena ulah nakal para supplier itu, negara tetap harus membayarnya. Hal ketiga yang harus menjadi perhatian panglima TNI yang baru ialah soal kesejahteraan prajurit. Ini masalah penting tetapi sekarang kurang mendapat perhatian. Bagi saya, kesejahteraan prajurit bukan hanya didefinisikan sejahtera pada waktu masa dinas aktif, tetapi juga harus dipikirkan jika sudah purnawirawan. Banyak pensiunan TNI yang hidupnya susah di hari tuanya lantaran tidak mendapat perhatian yang memadai dari pimpinan militer. Menurut hemat saya, masalah kesejahteraan harus menjadi prioritas Mabes TNI di bawah Marsekal Djoko Suyanto. Harus dipikirkan, di tengah sulitnya keuangan negara, harus diambil langkah-langkah cerdas yang bisa menenteramkan hati prajurit. Jangan sampai sesudah memasuki pensiun, mereka menjadi "Asykar Tak Berguna". Kondisi inilah yang banyak dirasakan oleh mantan anggota TNI yang kini sudah pensiun. Izin Menkeu Dalam suatu paparan, mantan KSAL Laksamana Bernard Kent Sondakh pernah mengungkapkan, aset yang dimiliki TNI, khususnya TNI-AL, lebih dari cukup untuk menyejahterakan anggotanya, baik yang masih dinas aktif maupun pensiun. Hanya, katanya, diperlukan izin dari menteri keuangan untuk mengelolanya secara dinamis dan komersial tanpa harus merugikan negara. Diperkirakan, dari pengelolaan yang kreatif, akan cukup dana untuk memakmurkan anggotanya. Jadi, sesungguhnya, pimpinan TNI, termasuk TNI-AL, tanpa harus menggusur warganya yang sudah pensiun, tetap bisa menjalankan tugasnya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kalaupun harus memindahkan mereka yang sudah pensiun, dengan pengelolaan aset yang kreatif, akan cukup dana yang memadai untuk memberikan uang pindah atau memberikan rumah yang layak huni. Memang menjadi pimpinan TNI pada masa sekarang ini bukan saja harus berani dan tangguh, tetapi juga harus cerdas dan kreatif dalam mengelola lembaganya dengan segenap aset dan kekayaan yang dimilikinya. *. Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **