[nasional_list] [ppiindia] Tanah Untuk Petani
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 9 Sep 2006 12:22:01 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=124168
Kamis, 7 September 2006
Tanah Untuk Petani
Oleh: Ir H Zulfadhli
PERSOALAN pertanian tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi, tetapi
juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif. Ada empat aspek yang
menjadi prasyarat melaksanakan pembangunan pertanian : (1) akses terhadap
kepemilikan tanah; (2) akses input dan proses produksi; (3) akses terhadap
pasar; dan (4) akses terhadap kebebasan.
Dari keempat prasyarat itu yang belum dilaksanakan secara konsisten adalah
membuka akses petani dalam kepemilikan tanah dan membuka ruang kebebasan untuk
menentukan pilihan sendiri dalam berproduksi. Pemerintah hingga kini selalu
menghindari kedua hal itu karena dianggap mempunyai risiko politik tinggi.
Kebijakan pemerintah lebih banyak difokuskan pada produksi dan pasar.
Padahal, apabila kita bercermin pada kisah sukses pembangunan pertanian di
Jepang, Thailand, China, dan Vietnam, semuanya tidak terlepas dan diawali
dengan perombakan dan penataan kembali struktur penguasaan tanah yang timpang
melalui program reformasi agraria. Reformasi agraria sendiri mencakup
redistribusi tanah kepada petani gurem dan buruh tani, penataan produksi
melalui pembangunan infrastruktur pertanian, fasilitas permodalan dan
teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan/organisasi petani dalam bentuk
koperasi atau asosiasi petani, dan proteksi terhadap produk-produk pertanian.
Keberhasilan negara-negara itu dalam pelaksanaan reformasi agraria telah
memberi landasan kuat guna menempuh jalan industrialisasi dan transformasi
sosial-ekonomi dalam skala nasional. Dapat dikatakan, reformasi agraria hingga
kini adalah jalan terbaik bagi negara-negara agraris seperti Indonesia untuk
melakukan transformasi sosial-ekonomi dan membangun fondasi ekonomi nasional
yang kokoh. Sayang, di Indonesia isu reformasi agraria masih menjadi momok
menakutkan karena dianggap sebagai warisan konflik berdarah tahun 1965. Selain
itu, pemerintah juga masih amat percaya dengan resep non-land based development
sebagai cara efektif untuk mengatasi krisis pangan dan sektor pertanian. Kita
hanya bisa membanggakan kesuksesan negara-negara Asia yang disebutkan di atas
tanpa melihat konteks sejarahnya.
Catatan panjang sejarah Indonesia menunjukkan bahwa secara umum kondisi petani
kita serba suram. Petani selalu digambarkan sebagai kelompok sosial yang lemah
secara politik maupun ekonomi dan tidak memiliki cukup tanah untuk memenuhi
kebutuhan hidup keluarganya. Sebagai penyakap, petani tidak memiliki posisi
tawar dihadapan pemilik tanah. Sebagai petani gurem, mereka seringkali ditindas
atau diintimidasi untuk melepaskan hak atas tanahnya, kerap juga dipaksa untuk
menanam komoditas tertentu sesuai kehendak penguasa.
Praktek dan kebijaksanaan pemaksaan juga dalam bentuk praktek-praktek
pembebasan tanah yang dilakukan oknum aparat bersama pemilik modal. Pada
umumnya konflik yang berkembang dan melibatkan petani menyangkut dua masalah
pokok, yaitu berkaitan dengan pemberian ganti rugi yang tidak memadai dan tidak
adanya perlindungan hak-hak dalam pemilikan tanah. Rakyat yang secara de facto
dan de jure menguasai tanah, pada banyak kasus selalu harus menerima putusan
sepihak (dikalahkan). Pada banyak kasus pembebasan tanah, pemerintah kurang
berpihak pada kepentingan rakyat.
Konflik yang terjadi bukan karena rakyat menolak pembangunan, kepentingan
bisnis atau investasi, tetapi karena prosedur hukum yang tidak dipenuhi.
Misalnya penetapan ganti rugi pembebasan tanah dilakukan sepihak tanpa proses
musyawarah dengan pemilik tanah, dan ganti rugi yang diberikan tidak memadai.
Akibatnya muncul prasangka buruk tentang 'konspirasi' atau persekongkolan
antara pemilik modal dan oknum aparat negara. Disisi lain, karena nilai ekonomi
tanah terus meningkat, muncul pula spekulan-spekulan yang menguasai tanah
rakyat sehingga jumlah petani tak bertanah (landless) terus meningkat.
Pada tahun 1983 persentase usaha tani yang dalam kelompok penguasaan tanah
gurem (kurang dari 0,5 Ha) mencapai 40,8 persen dari total usaha tani. Proporsi
ini meningkat menjadi 48,5 persen dalam tahun 1993. Peningkatan persentase
usaha tani ini diperparah dengan menurunnya angka luasan rata-rata usaha tani
gurem dari 0,26 Ha menjadi 0,17 Ha. Disamping itu, struktur penguasaan tanah
pertanian tahun 1993 menunjukkan keadaan yang sangat timpang. Sebanyak 70
persen dari rumah tangga pedesaan menguasai tanah dengan luasan kurang dari 0,5
Ha, dimana sebagian besar (43 persen rumah tangga pedesaan) merupakan kelompok
petani yang memiliki tanah kurang dari 0,1 Ha.
Selanjutnya hasil Sensus Pertanian 2003 mengindikasikan semakin miskinnya
petani Indonesia. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah petani gurem tahun
2003 menjadi 56,5 persen. Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem
meningkat 2,6 persen per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga menjadi 13,7
juta tahun 2003.
Berpuluh tahun telah terjadi proses penyempitan lahan usaha per kepala keluarga
petani dan sepertinya kita tidak mampu keluar dari masalah tersebut. Inilah
masalah paling mendasar yang kita hadapi di dunia pertanian dan inilah penyebab
utama munculnya petani-petani miskin; usaha tani yang dilakukan menjadi tidak
ekonomis; timbulnya penjarahan lahan di kebun-kebun; rendahnya daya saing dan
lambatnya proses mekanisasi. Oleh karena itu, menjadi sangat strategis untuk
mencari cara yang bisa membuat luas lahan petani dari tahun ke tahun semakin
meluas.
Bukti-bukti empirik meyakinkan kita bahwa semua negara yang sukses dalam bidang
pertaniannya, dari tahun ke tahun, lahan penguasaan petaninya terus semakin
meluas. Oleh karenanya proses mekanisasi dapat berjalan secara sehat,
produktivitas meningkat, dan petani semakin sejahtera. Di Amerika Serikat
melalui Home Stead Act setiap warga negara yang menggarap lahannya lima tahun
berturut-turut di areal yang boleh untuk pertanian, dapat memperoleh hak dari
negara atas tanah seluas 100 Acre per Kepala Keluarga petani. Sudah waktunya
bagi kita menerapkan semacam Home Stead Act tersebut.
Kita perlu memberi kemudahan kepada petani-petani untuk memperoleh lahan 2 - 15
hektar per kepala keluarga di atas tanah negara, yang peruntukkannya pertanian
untuk dikelola secara modern. Untuk itu zoning perlu dimasyarakatkan sampai ke
tingkat kecamatan dan pedesaan agar masyarakat mengetahui persis peruntukan
lahan yang ditetapkan pemerintah. Kita juga menyaksikan tidak produktifnya
lahan pertanian yang ada dengan masih luasnya lahan tidur. Untuk menghindarinya
diperlukan insentif pajak. Lahan-lahan yang diolah atau digarap dengan baik,
pajaknya lebih murah daripada lahan-lahan yang tidak diolah. Sebaliknya
terhadap lahan-lahan yang ditidurkan dikenakan pajak tinggi.
Untuk itu perlu mengkaji ulang kebijakan tentang penguasaan, pemilikan,
pemanfaatan penggunaan dan pemeliharaan tanah pertanian agar benar-benar
berpihak kepada kepentingan kesejahteraan petani, pembangunan pertanian yang
efisien dan efektif dalam penggunaan lahan, dan pada gilirannya akan mampu
menghasilkan produk-produk pertanian yang dapat bersaing. Negara tidak boleh
membiarkan dan mendiamkan proses penyempitan lahan usaha tani, lebih-lebih
karena diketahui hal itu menjadi sumber terjadinya kemiskinan di desa.
Sumber-sumber agraria merupakan faktor penting dalam pembangunan pertanian.
Oleh karenanya diperlukan jaminan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan,
pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber agraria bagi rakyat. Untuk mewujudkan
hal itu diperlukan "komitmen politik" yang sungguh-sungguh dari semua pihak
untuk memberikan dasar dan arah reformasi agraria. Salah satu komitmen politik
yang diperlukan ialah melakukan kaji ulang berbagai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi
kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan agraria
yang lebih berkeadilan. Selanjutnya, pendataan agraria melalui inventarisasi
dan registrasi atas penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan
sumber-sumber agraria secara komprehensif dan sistematis.
Ditinjau dari sudut pandang kepentingan petani, langkah-langkah yang perlu
ditempuh dalam rangka penataan keagrariaan dan pertanahan adalah sebagai
berikut :Pertama, memberi kemudahan kepada petani untuk memperoleh tanah Negara
secara mudah dan murah dengan didukung landasan hukum yang kuat;
Kedua, terjaminnya penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah pertanian yang
adil bagi petani dengan batas minimum yang sesuai dengan skala ekonomi;
Ketiga, pengalokasian anggaran yang memadai untuk pembukaan areal-areal
pertanian baru di luar Pulau Jawa, dan penyelesaian konflik-konflik agraria
serta registrasi, inventarisasi dan pendataan tanah;
Keempat, terlaksananya prinsip tanah untuk petani dalam arti tanah harus
dimanfaatkan sebagai faktor produksi pertanian dan tidak diperdagangkan atau
menjadi obyek spekulasi;
Kelima, memberlakukan sistem perpajakan yang memberi insentif pada
produktivitas lahan, dengan cara pengenaan pajak yang rendah pada lahan-lahan
yang dikelola secara produktif, dan sebaliknya pengenaan pajak yang tinggi bagi
lahan yang ditelantarkan. Kita tunggu reformasi agraria yang pro petani.
(Penulis: Ketua DPP HKTI Kalbar. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional HKTI
bertema "Reforma Agraria, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penataan Ruang Dalam
Upaya Pengaturan Tanah untuk Petani" di Jakarta, 29 Agustus 2009)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
mailto:ppiindia-fullfeatured@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Tanah Untuk Petani
