** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum ** Lampung Post Senin, 14 Februari 2005 PENDIDIKAN Pungutan di Sekolah Masuk Kantong Kepsek * Hasil Penelitian ICW BANDAR LAMPUNG (Lampost): Berdasarkan hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW), sekurang-kurangnya 30 jenis pungutan pada orangtua siswa di sekolah masuk kantong kepala sekolah (kepsek) dan Dinas Pendidikan. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menempatkan Depdiknas di posisi atas dalam hal penyimpangan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung Gino Vanollie dalam dialog pendidikan yang digelar Yayasan Pendidikan Insan Mulia (Yapim), Sabtu (12-2), di Wisma Dahlia. Selain Gino, hadir juga sebagai pembicara Ketua Yapim Lampung, Samsudin, dan Dekan FKIP yang juga pengamat pendidikan Sudjarwo. Menurut Gino, penyelenggaraan pendidikan nasional dinilai belum bergerak kepada hal mendasar, seperti rusaknya ribuan sekolah dan belum adanya akses bagi semua warga untuk menikmati pedidikan. Hal itu mengakibatkan kondisi pendidikan nasional makin buruk yang ditandai dengan rendahnya sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut dipertegas dengan data Human Development Index (HDI) 2004 yang dikeluarkan United Nation Development Program (UNDP). Data-data tersebut berdasarkan pada tiga komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Berdasarkan data itu, kini Indonesia berada pada posisi 111, lebih rendah dibanding tahun 2002 yang berada pada peringkat 110. Menurut dia, masalah lain bidang pendidikan adalah kurangnya jumlah guru, distribusi guru yang tidak merata, masih rendahnya kualitas guru, dan kurikulum yang terlalu berat dan padat yang tidak juga mendapat penyelesaian. Banyaknya persoalan pendidikan yang muncul dan tidak terselesaikan, umumnya karena terkait dengan guru, siswa, dan sarana dan prasarana belajar. Masalah yang terkait dengan siswa terutama tingginya angka putus sekolah yang disebabkan mahalnya biaya sekolah. Sedangkan masalah alat penunjang belajar meliputi gedung yang rusak dan keterbatasan perpustakaan dan laboratorium di sekolah. "Ketiga persoalan di atas bermuara pada rendahnya anggaran di sektor pendidikan," ujar dia. Jumlah anggaran minimal untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN dan APBD yang ditetapkan UUD 1945 masih belum terealisasi. Oleh karena itu, Mendiknas dan Kepala Dinas Pendidikan harus berupaya bersungguh-sungguh memenuhi anggaran pendidikan. Sementara, penyelesaian masalah internal lainnya di bidang pendidikan memerlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder®MDBU¯ pendidikan agar mendapatkan dukungan. Selain itu, diharapkan Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota bisa lebih partisipatif, terbuka, dan accountable (bertanggung jawab). Ketua Yapim Lampung Samsudin menambahkan masalah pendidikan di Lampung berdasarkan data dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) adalah masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Berdasarkan data tersebut, 124.600 siswa SD di Lampung pada 2004 terancam putus sekolah, dan 52 persen di antaranya karena tidak mampu. Oleh karena itu, menurut Samsudin, pemerintah perlu segera merealisasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Dia juga mengatakan peran masyarakat dalam mengawasi dan membentuk lembaga masyarakat yang bisa menjadi kontrol bagi penyelenggaraan pendidikan juga sangat perlu. "Selain itu, perlu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mendapatkan pendidikan, misalnya memberikan porsi 30 persen bagi siswa tidak mampu," ujar dia.via/S-4 Cetak Berita Email Berita [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **