[nasional_list] [ppiindia] Pers dalam Struktur Kekuasaan Pasar
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 19 Feb 2005 22:46:53 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0502/19/opi01.html
Pers dalam Struktur Kekuasaan Pasar
Oleh Triyono Lukmantoro
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada peringatan Hari Pers Nasional 2005
di Pekanbaru, Riau, menegaskan bahwa pada masa pemerintahannya pers tidak
akan dikekang dan pemerintah tidak akan melakukan pembredelan terhadap media
massa. Namun, ketika pers tidak lagi dikontrol oleh mekanisme pembredelan
yang dijalankan negara, benarkah secara otomatis pers memiliki ruang gerak
yang lebih bebas? Pertanyaan tersebut selalu relevan untuk dikemukakan untuk
menyoroti kondisi pers aktual. Selain itu, pada aspek yang lain, pihak
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pun menyatakan akan
memberlakukan Undang-Undang Pers sebagai produk hukum yang berlaku sebagai
lex specialis. Ini berarti terhadap setiap kasus hukum yang dikenakan kepada
pekerja pers, tidak diberlakukan lagi hatzaai artikelen (pasal-pasal karet
dari produk hukum kolonial) yang dapat menjebloskan jurnalis ke penjara.
Denda dalam bentuk pembayaran uanglah yang justru akan membatasi ruang gerak
kalangan pekerja pers.
Negara selama ini memang selalu dijadikan sebagai "Sang Terdakwa" dalam
setiap kasus hukum yang menimpa pers. Jelas, ini semua akibat pekerja pers
belum lepas dari trauma yang berhasil ditebarkan rezim otoriter-militeristik
Orde Baru. Juga, akibat para pelaksana (bukan penegak!) hukum sekarang ini
masih sering menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara
real dapat membelenggu pekerja pers. Namun, sudah selesaikah semua
pembatasan terhadap pers jika negara surut menjalankan intervensinya serta
lex specialis segera diterapkan? Artinya, benarkah kekuasaan negara dan lex
specialis menjadi panacea (obat mujarab untuk menyembuhkan semua penyakit)
dalam setiap kasus hukum yang dihadapi pers?
Jawabannya, dengan tegas, harus dinyatakan tidak! Sebabnya adalah kebebasan
pers selalu berada di bawah struktur kekuasaan yang melingkupinya. Ini
berarti kebebasan pers tidak pernah merealisasikan dirinya secara
eksistensial, melainkan secara struktural. Sehingga, struktur kekuasaanlah
yang pada prinsipnya menjadi komponen utama dalam menentukan ruang gerak
kebebasan pers. Apabila selama rezim Orde Baru berkuasa, struktur kekuasaan
(power structure) itu sangat dideterminasikan oleh negara (state), maka
setelah Soeharto luruh dari kekuasaannya, struktur kekuasaan yang menentukan
pers adalah pasar (market).
Pada problem inilah kita harus mampu mengevaluasi keberadaan institusi pasar
dengan kritis. Hal itu dikarenakan bahwa pasar bukanlah sekadar sebagai
situs (tempat) untuk melakukan transaksi antara pihak penjual dan pembeli.
Pasar bagi kalangan penganut liberalisme, yang bertumpu pada doktrin
pertarungan bebas (free fight), memang menjanjikan kebebasan. Tetapi,
sebenarnya, pasar tidak dengan sendirinya memberikan jalan yang demokratis.
Sebab, bukankah para pelaku dalam pasar pers selalu memiliki modal dan
kemampuan yang tidak pernah berimbang?
Darwinisme Sosial
Seluruh kalkulasi yang berfondasikan pada paham liberalisme, pada titik
kulminasinya, mendorong pers untuk terjerembab dalam proses evolusi gaya
Darwinisme sosial (social Darwinism). Apa maksudnya? Dalam pasar pers, yang
muncul tidak lain adalah lembaga-lembaga korporasi (perusahaan) pers yang
akan saling bertarung untuk merebut kehidupan (struggle for life). Namun,
hanya korporasi yang paling kuat dari aspek permodalannya yang pada akhirnya
keluar sebagai pemenang dan mampu mempertahankan keberadaannya (survival of
the fittest). Implikasi lebih jauh dari itu adalah di antara pekerja pers,
akibat dipaksa untuk menjalankan kompetisi, selalu dihinggapi egoisme dan
kemerosotan solidaritas.
Apalagi, bukankah sejumlah institusi profesional bagi kalangan jurnalis
selama ini hanya mengurusi problematik kinerja dan kualifikasi jurnalistik
belaka? Apakah nasib dan solidaritas di antara jurnalis sendiri akibat
terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), misalnya, juga menjadi bagian yang
diperjuangkan? Tampaknya, memang, belum terpikirkan. Bahkan, organisasi
profesi bagi kalangan jurnalis tampaknya masih mengidap romantisme politik
yang diwariskan rezim Orde Baru. Seharusnya lembaga organisasional yang
melindungi para jurnalis sudah melepaskan diri dari belenggu
romantis-traumatik itu. Sebab, dalam realitasnya, jurnalis yang divonis
bersalah oleh pengadilan tidak lagi dapat diberi predikat sebagai hero
(pahlawan) yang melawan kalangan tiran, melainkan tidak lebih sebagai
kriminal (penjahat) murni.
Selain itu, pasar pula yang pada akhirnya menjadi penentu karakter bagi
keberlanjutan interaksi antara pers dengan masyarakatnya. Hal ini bermakna
bahwa jurnalis tidak lebih sekadar sebagai buruh yang bekerja bagi pemilik
modal. Ketika jurnalis berperan sebagai buruh, maka yang paling menentukan
kehidupannya adalah kalangan pemilik modal. Dan, karena jurnalis sudah
disesaki oleh berbagai perhitungan yang bercorak kapitalistik, maka jurnalis
dalam melihat dan memberlakukan masyarakat pun tidak lebih sebagai pasar
sasaran (target market). Masyarakat pun diposisikan sebagai konsumen dengan
perhitungan jurnalisme yang bernyawa pada "berikan pada konsumen apa yang
mereka inginkan" (give the consumers what they want), dan bukan pada
semangat "berikan pada publik apa yang mereka butuhkan" (give the public
what they need).
Jika masyarakat telah ditempatkan sebagai konsumen, dan bukan publik, maka
apa yang dinamakan sebagai misi jurnalis untuk mencerdaskan dan memberikan
pencerahan bagi masyarakat pun, akan tinggal sebagai memori masa silam yang
terlalu manis. Tampaknya, apa yang dideskripsikan sebagai struktur kekuasaan
yang dikendalikan pasar semacam itu telah menjadi sejenis "kodrat" yang
terberi begitu saja (given), dan bahkan mungkin juga dilihat sebagai hal
yang semestinya terjadi demikian (taken for granted). Jurnalis pun tidak
mampu mengelak untuk berperan sebagai produsen pemberitaan yang berlaku
sebagai komoditas. Akhirnya, jurnalis mengalami keterasingan (alienation)
pada tiga domain kehidupan utamanya, yaitu terasing dari dirinya sendiri,
terasing dari masyarakatnya, serta bahkan terasing dengan sesama jurnalis
akibat mengalami kemorosotan solidaritas.
Lantas, siapa yang paling diuntungkan dalam kehidupan pers yang sepenuhnya
ditentukan oleh struktur kekuasaan pasar? Sekali lagi, para pemilik modal!
Kalangan penguasa ini jelas tidak sudi untuk disebut sebagai kaum kapitalis,
karena memiliki makna yang sedemikian peyoratif (jelek dan negatif). Mereka
lebih senang dan merasa terhormat untuk diberi julukan sebagai investor atau
pelaku bisnis. Perhitungan yang digenggam oleh pemilik modal itu seolah-olah
hanya sebatas pada penumpukan modal (accumulation of capital) serta mengeruk
keuntungan secara maksimal (maximizing profits). Ini menjadikan kalangan
kapitalis seolah-olah sekadar mengurusi persoalan ekonomi, dan terlepas dari
masalah-masalah politik serta sangat suci dari persoalan-persoalan praktis
kekuasaan.
Padahal, yang terjadi sebenarnya tidaklah demikian. Antara aspek bisnis dan
politis tidak dapat dipisahkan sama sekali. Ekonomi sebagai basis pada cara
berproduksi masyarakat (mode of production) merupakan penentu pada arah
kekuasaan politis. Inilah yang lazim disebut dengan ekonomi-politik pers
(political economy of the press). Malahan lebih dari itu, dalam ranah
politik yang sangat praktis, para pemilik modal itulah yang menjadi penentu
bagi bergulirnya opini publik (public opinion) untuk mendesakkan
kepentingan-kepentingan bisnis mereka sendiri. Sehingga, apa pun yang
diopinikan oleh kalangan pemilik modal seakan-akan menjadi cerminan yang
sempurna dari berbagai aspirasi masyarakat.
Kepemimpinan Moral
Dalam lingkup persoalan ini, Jurgen Habermas sudah memberikan sinyalemen,
yaitu ketika pers menjadi sedemikian tergantung pada periklanan komersial
dan dukungan permodalan, perhitungan-perhitungan ekonomis pun menjadi hal
yang paling dipertimbangkan. Ini berarti kalangan individual yang mampu
mengontrol kapitallah yang akan menentukan opini publik. Pers sebagai ruang
publik (public sphere) bagi keberlangsungan interaksi dan pertarungan
gagasan yang bebas dari dominasi penguasa untuk menghasilkan opini publik
yang sejati, ternyata, sudah digerogoti oleh para pemodal itu sendiri.
Kalangan penguasa bisnis ini memang tidak berwajah sebengis penguasa negara,
karena mereka melakukannya secara halus (subtle) dengan mekanisme
kepemimpinan moral dan intelektual (hegemoni).
Lebih tegas lagi, Habermas menamakan fenomena yang terdapat dalam kehidupan
pers itu sebagai refeodalisasi ruang publik. Artinya adalah opini publik
yang pada awalnya terbentuk melalui proses diskursif (perdebatan melalui
wacana yang sehat) dan kesepakatan (konsensus), kini telah diambil alih
kalangan elite media, yang tidak lain merupakan pemilik modal itu sendiri.
Akan lebih membahayakan lagi, tentu saja, jika pemilik modal itu melakukan
persekutuan dengan elite politik dalam institusi negara serta elite
intelektual yang bercokol di kampus.
Persekongkolan pemilik modal pers dengan elite politik akan menghasilkan apa
yang disebut sebagai suara korporasi seolah-olah menjadi suara negara.
Hingga pada akhirnya korporasi yang mengurusi bisnis dan bernilai ekonomis
dianggap sebagai negara itu sendiri yang mengelola kepentingan publik.
Sedangkan persekutuan kalangan pemilik modal pers dengan elite intelektual
menjadikan kekuasaan kalangan kapitalis menjadi absah (legitimate) secara
moral. Sebab, bukankah pernyataan-pernyataan kalangan elite intelektual
telah menjadi sejenis sabda yang digulirkan oleh kalangan agamawan? Ini
disebabkan bahwa elite intelektual dengan berbekal pengetahuan yang
dimilikinya dapat menjadi semacam penopang "kebenaran religius" dalam bentuk
yang lebih sekuler.
Feodalisme yang pada awalnya berarti sistem ekonomi yang bertumpu pada
penguasaan tanah, sehingga yang berlangsung kemudian adalah relasi kekuasaan
antara pemilik tanah dengan penyewa tanah dan buruh tani, ternyata dapat
muncul kembali dalam kehidupan pers. Ini dapat terjadi karena pers telah
masuk dalam struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh pasar. Dan, para
penguasa pasar itu tidak lain adalah kaum pemodal yang melakukan
transformasi dengan cara bermetamorfosis sebagai raja-raja baru (the new
lords) yang menentukan arus penciptaan opini publik. Namun, mampukah kita
terlepas dari berbagai jeratan struktur kekuasaan pasar ini?
Penulis pengajar filsafat dan etika pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Diponegoro Semarang.
Copyright © Sinar Harapan 2003
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Pers dalam Struktur Kekuasaan Pasar
