[nasional_list] [ppiindia] Pemerintah Dinilai Salah Tebang dalam Pemberantasan Korupsi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 12 Feb 2006 03:11:12 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/02/12/brk,20060212-73825,id.html
Pemerintah Dinilai Salah Tebang dalam Pemberantasan Korupsi
Minggu, 12 Pebruari 2006 | 06:06 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Pengawas Peradilan Indonesia (Indonesian
Court Monitoring) Denny Indrayana menilai pemerintah cenderung melakukan
tindakan salah tebang dalam proses penegakan kasus korupsi di Indonesia. Karena
hanya kasus-kasus kecil yang diproses, sedangkan kasus-kasus yang melibatkan
orang-orang di ring satu, atau orang-orang di lingkaran istana negara sama
sekali tidak tersentuh. "Hukum masih mandul terhadap lingkaran istana, cendana
dan tentara," kata Denny di Jakarta, Sabtu (11/2).
Denny juga mengkritik kehadiran tiga debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
ke istana beberapa waktu lalu. Menurutnya, kedatangan mereka semakin
menunjukkan istana tidak serius dalam penegakan hukum.
Kedatangan mereka ke istana, katanya, jelas-jelas melanggar etika politik.
"Mereka yang selama ini most wanted (dicari-cari) kok bisa ke istana dengan
bebas," kata dia. Hal ini juga menunjukkan hukum tidak berlaku bagi konglomerat.
Meski begitu, diakuinya penanganan masalah BLBI ini rumit. Pasalnya, kasus ini
terkait dengan berbagai hal termasuk politik, perdata, pidana dan lain-lainnya.
Sulitnya, mereka yang dipidanakan tidak mau bayar, tapi jika diperdatakan maka
itu terlalu ringan.
Denny menilai sampai sekarang pemerintah tidak pernah tegas memberikan
perlakuan terhadap pengemplang dana BLBI itu. Ketegasan pemerintah tentunya
harus disebutkan secara detail, seperti menyebutkan dalam aturan setingkat
Perpu, tidak hanya Inpres. Misalnya jika debitur mau bayar apa konsekuensinya,
termasuk jika tidak mau bayar. "Pilihan semakin sulit karena pemerintah tidak
pernah tegas," ujarnya.
Mereka yang niat bayar dan rekam jejaknya selama ini menunjukkan niat itu bisa
diberi kesempatan tetapi mereka yang sama sekali tidak, harus diuber dan
dipidana. "Mereka yang sejak awal memang tidak bayar, jangan diampuni," ujar
Denny. Presiden tidak bisa begitu saja memberikan Surat Keterangan Lunas karena
di belakang waktu dia bisa ganti dipertanyakan. Pemerintah harus menganalisis
dengan tegas mereka yang perdata disesuaikan dan yang pidana harus dihukum.
Dalam penanganan korupsi selama ini, Denny mengatakan, adalah wajar kalau ada
prioritas dalam penanganan kasus korupsi yang menumpuk di Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Saat ini jumlah kasusnya sudah mencapai sembilan ribu kasus,
tetapi menjadi tidak wajar kalau yang diproses hanya kasus yang kecil-kecil
saja.
Mustinya, dia menambahkan, strategi yang dilakukan adalah memprioritaskan
kasus-kasus besar karena hal itu akan lebih bisa membantu mengefektifkan
program pemberantasan korupsi. Pengungkapan kasus-kasus besar ini akan bisa
menjadi contoh dan memberikan efek jera lebih besar kepada masyarakat, dan
khususnya pelaku korupsi. "Kalau perlu siapkan peti mati untuk mereka sebagai
contoh," kata dia. Agus Supriyanto
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Pemerintah Dinilai Salah Tebang dalam Pemberantasan Korupsi
