** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=212870 Rabu, 22 Feb 2006, Pagi Kedelai, Sore Tempe Oleh: Dody Firmansyah Setahun lebih berkiprah, kinerja para anggota legislatif tampak belum memuaskan. Sebagian kalangan memandang para wakil rakyat selama ini kurang gigih dalam menjalankan berbagai fungsinya. Bahkan, para anggota dewan menunjukkan sikap kepedulian yang rendah terhadap berbagai persoalan masyarakat belakangan. Karena itu, lontaran kritik mantan Ketua MPR Amien Rais mengenai kinerja DPR yang dianggapnya hanya berfungsi sebagai tukang stempel harus diterima sebagai masukan positif. Sebab, sebagai lembaga publik, DPR harus terus-menerus memberikan pelayanan yang baik terhadap rakyat yang diwakilinya. Brand image stempel itu mengingatkan saya terhadap kinerja DPR era Harmoko yang lebih terkesan sebagai juru bicara kepresidenan daripada mitra kerja yang kritis. Dalam konteks reformasi saat ini, sangat memalukan jika cap "stempel" itu masih disandang DPR. Menurut saya, cap stempel saat ini diberikan kepada DPR karena inkonsistensi DPR sendiri. Hal itu bisa dilihat dari dua indikator. Pertama, kebijakan pemerintah dengan menaikkan BBM pada Maret 2005 dan awal tahun ini ternyata tidak direspons serius oleh parlemen. Pada awalnya memang berbagai partai menarik simpati rakyat dengan ramai-ramai menolak kebijakan tersebut lewat media massa. Namun, menjelang hari H kenaikan, anggota DPR bungkam dan tidak bersuara. Kedua, kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras Vietnam juga ramai-ramai ditolak mayoritas anggota DPR, kecuali Fraksi Golkar dan Partai Demokrat. Sebagian anggota legislatif yang antiimpor beras menyuarakan lewat berbagai media massa karena yakin partainya mendukung antiberas impor, namun eksekutif lebih cepat bertindak dengan memanggil petinggi parpol untuk membahas rencana impor beras itu. Dari situlah tampak ketidakkonsistenan sebagian besar anggota DPR. Dalam sidang paripurna, hanya tersisa FPKS dan FPDIP yang menolak kebijakan itu. Padahal, awalnya banyak tokoh dari beberapa fraksi yang menolak impor beras, dalam kaitan inilah peribahasa Jawa isuk dele sore tempe (inkonsistensi) makin kentara. Dari kedua peristiwa itu, gigi DPR sudah mulai tampak tidak bertaring lagi dan seolah memang menjadi tukang stempel pemerintah. Mereka hanya berkoar dan akhirnya mengalami impotensi terhadap kebijakan pemerintah. Keinginan untuk menerapkan mekanisme check and balances ternyata hanya lips service dan malah digunakan untuk tawar-menawar kepentingan yang membuat tidak sehat iklim demokrasi Indonesia. Kesalahan Sistem Pemilu Menurut saya, ketidakkonsistenan anggota DPR kita memang tidak lepas dari input dan proses ketika mendaftar menjadi caleg pada pemilu lalu. Pada proses rekrutmen anggota legislatif Pemilu 2004, banyak yang bermasalah dan menimbulkan polemik berkepanjangan. Pasalnya, mekanisme pemilihan yang menyangkut kualifikasi teknis, seperti tingkat pendidikan dan latar belakang profesi, berlangsung berlarut-larut sehingga diwarnai dengan maraknya kasus ijazah palsu. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas anggotanya yang menggunakan ijazah palsu itu, tapi tidak terdeteksi hingga sekarang. Selain itu, UU Pemilu terlihat sangat kental dengan muatan politik daripada kepentingan rakyat. Indikasinya adalah digagalkannya ide pemilihan wakil rakyat lewat sistem distrik (yang memungkinkan pengenalan calon oleh konstituen) dengan sistem proporsional oleh UU Pemilu (yang menonjolkan peran partai). Argumen-argumen yang ditawarkan para akademisi dan aktivis LSM untuk membentuk sistem distrik itu akhirnya mentok dan dikalahkan kompromi elite politik yang sedang berkuasa. Akibatnya, UU Pemilu 2004 yang dipakai menetapkan penjaringan wakil rakyat dengan sistem proporsional daftar terbuka. Sistem itu menyebabkan nama-nama calon wakil rakyat sangat bergantung pada keinginan partai-partai berkuasa berdasar kalkulasi politiknya karena nyaris sangat sulit memenuhi bilangan pembagi pemilihan. Konsekuensinya, berbagai kekecewaan dialami calon anggota legislatif (caleg) yang gagal. Misalnya, ada caleg PKB yang berusaha masuk ke arena muktamar II di Jogjakarta dengan marah-marah, berteriak histeris, dan memaki-maki pengurus partai karena gagal menjadi anggota legislatif. Padahal, dia sudah habis puluhan juta rupiah konon juga karena faktor ini. Selain itu, kasus paman saya, ketika maju menjadi caleg, yang akhirnya digagalkan orang yang lebih berkantong tebal untuk duduk di nomor urut satu. Padahal, paman saya sudah bertahun-tahun aktif di partai. Status sebagai anggota legislatif di lembaga parlemen merupakan sebuah jabatan yang prestisius dan terhormat. Penghormatan terwujud karena seorang wakil rakyat dipandang sebagai sosok mengayomi rakyat yang diwakilinya. Namun, keinginan semacam itu hanya ada dalam mimpi (utopia). Dalam realitasnya, di republik ini sepak terjang wakil rakyat justru dianggap sebagai sebuah lembaga yang harus diwaspadai karena rawan korupsi dan kebobrokan moral elitenya. Karena itu, harus dirumuskan bagaimana agar kualitas DPR menjadi lebih baik. Dengan begitu, kekritisan mereka tidak mengalami impotensi dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang sering merugikan rakyat. Dody Firmansyah, mahasiswa FISIP, Unair ( email: Seledod_181@xxxxxxxxxxx ) [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **