[nasional_list] [ppiindia] Kejahatan Kerah Putih dan Kegagapan Hukum Nasional
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 22 Feb 2006 01:22:43 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=212867
Rabu, 22 Feb 2006,
Kejahatan Kerah Putih dan Kegagapan Hukum Nasional
Putusan Bebas untuk Neloe Dkk
Oleh Reza Indragiri Amriel
Vonis bebas tiga mantan direktur Bank Mandiri -E.C.W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan
M. Sholeh Tasripan- yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Senin (20/2/06), menambah panjang daftar lolosnya orang-orang yang pernah
didakwa melakukan korupsi, khususnya yang menjalani persidangan di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan.
Tanpa maksud menilai dalil-dalil yang digunakan majelis hakim, berbedanya vonis
hakim dengan harapan khalayak luas dalam perkara korupsi bank tersebut tak ayal
mempertegas kesan bahwa arsitektur hukum nasional masih tertatih dalam
mengadili kasus-kasus kejahatan kerah putih.
Sebaliknya, pada saat yang sama, hukum tetap memperlihatkan ketegasannya dalam
menghukum para pelaku kejahatan kelas bawah.
Kefasihan dalam memperkarakan kasus rendahan dan kegagapan dalam kasus kelas
tinggi seakan memberikan pembenaran bahwa hukum nasional masih kental dengan
warna teori klasik yang menyebut kepapaan dan segala bentuk kemelaratan hidup
sebagai biang keladi tindak kriminalitas.
Dengan filosofi hukum yang begitu usang tersebut, hukum lebih diarahkan untuk
menjerat para kriminal yang notabene berasal dari lapisan bawah. Jelas, sukar
mengharapkan adanya kesepadanan antara putusan hakim dan kerinduan publik untuk
melihat barisan panjang para koruptor memasuki rumah tahanan.
Rendahnya kemampuan hukum dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan kelas
tinggi, tampaknya, selaras dengan relatif masih "asing"-nya komunitas hukum
terhadap istilah "kejahatan kerah putih". Istilah itu sejatinya telah
diintroduksi sejak 1939 oleh Edwin Sutherland.
Namun, faktualnya, baru sejak dasawarsa lalu istilah itu terlempar ke
masyarakat Indonesia.
Keterlambatan Indonesia dalam mempersiapkan bangunan hukum yang dapat digunakan
untuk menangani kasus-kasus kejahatan kerah putih barangkali juga disebabkan
penanganan perkara korupsi yang sangat tidak memadai pada era Soeharto.
Alih-alih menyeret para pelakunya ke muka hukum, kasus korupsi -yang menurut
banyak pengamat dilakukan orang-orang yang berhubungan erat dengan lingkaran
kekuasaan pada masa itu-justru dinihilkan.
Atau, paling tidak, terhadap kejahatan-kejahatan kerah putih tersebut dikenakan
teknik netralisasi (techniques of neutralisation) yang -sangat disayangkan-
untuk beberapa segi terus dipraktikkan hingga kini.
Teknik netralisasi sesungguhnya tidak memecahkan masalah. Kontras, teknik
tersebut dilakukan untuk menurunkan derajat keparahan suatu masalah.
Bahkan, ketika tindak kejahatan tertentu sudah menjadi "kelaziman", teknik
netralisasi dapat memutarbalikkan penilaian atas aksi-aksi yang sebenarnya
merupakan pelanggaran hukum.
Dengan kata lain, teknik netralisasi membuka peluang bagi individu untuk
melanggar standar normatif dan etis, sekaligus meniadakan julukan sebagai
penyimpang (deviant) dan kriminal.
Realistis Dilematis
Menyadari begitu kompleksnya penanganan kriminalitas kerah putih, pemerintah
telah melakukan berbagai terobosan legal, bahkan politik, guna -yang paling
utama- mengembalikan kerugian negara. Langkah-langkah sejenis selanjutnya juga
ditujukan untuk meringkus sekaligus memberikan sanksi kepada para pelaku
kejahatan itu.
Berbagai mekanisme ekstra yudisial yang ada pada saat ini dapat dipandang
sebagai inisiatif pemerintah tersebut. Dengan demikian, pada satu sisi,
langkah-langkah yang diambil pemerintah merupakan respons realistis terhadap
perkembangan penuntasan kasus-kasus kejahatan kerah putih yang oleh banyak
pihak masih dianggap berjalan di tempat.
Namun, pada sisi yang sama, pendekatan-pendekatan baru pemerintah itu
dikhawatirkan dapat memfasilitasi para kriminal kerah putih untuk kemudian
mendemonstrasikan bentuk-bentuk teknik netralisasi yang berefek kontraproduktif
bagi proses penegakan hukum itu sendiri.
Kedatangan tiga pelaku penggelapan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) ke Istana Negara belum lama ini adalah contoh konkret mutakhir teknik
netralisasi tersebut.
Dengan memainkan irony of victimhood, rasionalisasi-rasionalisasi yang mereka
utarakan ke publik dapat menggeser citra mereka ke posisi sebagai korban.
Kunjungan ke istana hanya dapat berlangsung setelah pihak-pihak yang bermasalah
melihat adanya celah yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keringanan,
bahkan -mungkin-penghapusan kewajiban. Kunjungan itu, apa pun alasannya,
merupakan manifestasi sanctions-busting mentality.
Tragisnya, kebijakan yang dikenakan pemerintah terhadap kecenderungan
mentalitas orang-orang bermasalah itu adalah dengan menanggapinya secara
positif.
Respons pemerintah Indonesia itu bisa saja dijustifikasi. Lewat penelitiannya,
Johnston (1989) menemukan perbedaan pendekatan yang dilakukan dua negara besar
dalam memerangi korupsi. Amerika Serikat menekankan mekanisme legal formal,
sedangkan Inggris lebih mengandalkan pendekatan budaya dan etiket yang
berhubungan dengan peran-peran penting kemasyarakatan.
Atas dasar itu, khalayak boleh saja menduga bahwa kekhasan yang ditampilkan
pemerintah Indonesia dalam memperlakukan mereka yang (diduga) melakukan
kejahatan kerah putih pada intinya merupakan cerminan budaya toleransi dan
memaafkan yang diakui sebagai nilai-nilai asli Indonesia.
Masyarakat masih harus menunggu efek konstruktif kebijakan pemerintah itu.
Tetapi, pada saat ini, tanggapan pemerintah tersebut setidaknya sudah dapat
dikategorikan sebagai diskresi yang tidak transparan.
Wallaahu a'lam.
Reza Indragiri Amriel, alumnus Departemen Kriminologi The University of
Melbourne, Australia (email: r_amriel@xxxxxxxxx
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kejahatan Kerah Putih dan Kegagapan Hukum Nasional
