** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum ** 050219 POLRI lebih baik mandiri. Mr Yuwono Sudarsono ternyata belum menangkap aspirasi masyarakat. Atau karena terlalu lama di London (sebagai H.E. Ambassador) hingga tidak merasakan kehidupan rakyat kebanyakan selama ini. Bukankah POLRI, setelah mandiri, menjadi lebih aktip, lebih rajin patroli, lebih sejahtera ? Walaupun POLRI sekarang ini prestasinya (sebagaimana disiarkan TV) baru sebatas menangkap kriminal kecil, pencurian ranmor dan sekelas itu, tetapi yang besar2 juga sebetulnya mampu, hanya tergantung kebijaksanaan atasan dan payung politiknya. Seperti masalah BLBI kelihatan seperti adem ayem saja, mudah2-an rakyat lama - kelamaan akan lupa sendiri, SP3, SPL yang belum jelas, bukan karena POLRI tidak mampu, tetapi karena kurang dorongan moril saja, misalnya dari BI yang punya proyek dan pemilik formal duit itu ( pemilik sesungguhnya adalah rakyat), Kejaksaan Agung, lembaga Kepresidenan atau bahkan pers serta demo masyarakat dan mahasiswa beneran. Lebih celaka lagi kalau POLRI beranggapana seperti, (meminjam peri bahasa seni sastra-nya Anhar) tidak ingin sok-sokan ?menjadi ustadz di kampung maling?. Apalagi bila tak ada dorongan atasan. Sebagai misal, penembakan ngawur oleh A.S. itu juga rupanya dikategorikan sebagai ?masalah besar?, rupanya ada pengklasifikasian seperti itu, artinya prosesnya tergantung kepada bagaimana kemungkinan akan ada ?pengarahan? atasan. Bahwa di POLRI, misalnya juga beberapa jendralnya tergiur rayuan si Adrian W. itu semua adalah bagian dari ?kebudayaan bangsa saat ini? yang perlu kita benahi bersama ke depan. Illegal logging jalan terus ? Kalau Polri kembali digabung dengan angkatan lain, pasti Polri merasa terikat tangan, sudah pasti rumors miring beredar, rakyat menuduh bahwa illegal loging tidak akan diusut lagi, dan inikah tujuan terselubungnya ? Upaya menjadikan bisnis TNI yang tidak transparan dimasyarakat menjadi holding usaha yang resmi, dengan beradanya Polri di bawah Mabes TNI, maka buyarlah upaya dan harapan mewujudkan good governance di bidang ini, karena tiada lagi ?alat? untuk memeriksanya. Laporan MS Kaban, Bisnis Indonesia hal.7, 190205, Men Hut, bahwa illegal logging dibacking aparat itu suatu keberanian yang harus didukung rakyat seluruhnya. Bahkan dikatakan bahwa untuk mengirimkan pasukan penjaga ke lokasi illegal logging memerlukan ?biaya besar?. Dan tentu saja rawan pasukan penjaga itu nantinya bisa pulang dengan selamat, bahkan tinggal nama, maklum jungle game journey sebagai TKP sulit mencari saksi apalagi bukti, sudah dimakan harimau. Kalau TNI diam saja, bisa diartikan signalemen MS Kaban itu benar. Kalau tidak benar pastilah TNI berang dan melalui tangan siapa ?menurunkannya? dari jabatannya sekarang sebagai MenHut yang ?kurang bisa bekerja sama?. Tentu saja prosedur penuntutan melalui PTUN sudah bukan lagi level-nya. Rakyat akan memonitor. Membahayakan posisi Yudhoyono Walaupun Yuwono secara kronologis tercatat sukses membina kembali dan dengan demikian sudah dalam wacana menlu USA Miss Condoleza Rice bahwa kerjasama militer akan dibuka kembali, tidak berarti pendapat Yuwono yang lainnya bebas pemantauan oleh masyarakat. Dan kalau dirunut e mail saya di milis ini menjelang penyusunan kabinet pasca Pemilu 2004 saya juga ikut mengusulkan Yuwono kepada SBY sebagai MenHan. Walaupun tentu SBY menunjuk Yuwono sebagai MenHan bukan karena usulan saya, bahkan SBY tentu tidak sempat membaca e mail usulan saya, tetapi bukti bahwa saya menaruh harapan besar (percaya) kepada Yuwono. Tetapi sikap Yuwono ini, kali ini, membahayakan posisi SBY untuk 2009. Bukankah kasus Banjarnegara adalah sebuah kasus gunung es, cermin sikap sebagian warga tidak mendukung Presiden (ex) militer, dengan alasan utama karena warga POLRI takut POLRI tidak lagi mandiri ? Walaupun dibantah kanan kiri, tapi masyarakat tahu. Selama digabung dengan TNI, Polri tidak ada kesempatan maju. Kesempatan belajar di luar negeri saja untuk meningkatkan profesionalisme angkatan mudanya juga konon banyak yang tidak terrealisasi dan hilang kesempatan itu. Dan akhirnya kasus ini akan diangkat lagi menjadi materi kampanye Mega cs untuk 2009. Dan ini bukan masalah kecil. Ciptakan rasa aman dulu, tidak usah berrencana perang. Kita justru sangat prihatin kondisi personil (sdm) Polri yang jauh dari professional, yang berarti seharusnya malahan kita buka kesempatan lebih besar untuk tumbuhnya pembinaan POLRI. Ini perlu anggaran besar, yang kemungkinannya sulit bisa lolos kalau harus melalui Mabes TNI yang 3 angkatan lainnya juga menanti kucuran anggaran pembinaan personilnya. AURI betul perlu pesawat modern untuk menjaga keamanan udara Indonesia, ALRI betul perlu kapal cepat untuk memburu penyelundup, ADRI betul perlu modernisasi perlengkapannya untuk menjaga NKRI. Walaupun kita tidak ingin ada rencana menyerang negara lain. Contoh kasus, Singapore yang alot soal ekstradisi sejak berdirinya negara itu 1965, bukan untuk dihadapi secara militer, cukup dengan diplomasi. Apalagi PM Singapore sudah menjanjikannya dan keberatan dengan megaphone diplomacy. Semoga PM Singapore yang sangat terpelajar dan berkebudayaan tinggi ini bisa mengarahkan kekuatan tradisional yang semata-mata mementingkan kepentingan etnis semata, sebagaimana dilakukan negeri itu selama ini. Dalam menghadapi Singapore ini, untunglah angkatan perang kita sedang tidak kuat, kalau lagi kuat mungkin (dengan dorongan setan) kita tidak usah berdiplomasi berbelit-belit, setan akan membisikkan ?cukup lemparkan satu dua rudal ke Orchard Road?, persoalan akan selesai. Sungguh primordial ! Sekarang di bidang sepakbola aja kita kalah. Kita harus mawas diri dan sabar ! Kembali ke pokok masalah, walaupun saya tidak setuju dengan ungkapan sinis bahwa tidak ada tugas militer di masa damai, tetapi bahwa saat ini rakyat lebih memerlukan peran polisi ketimbang tentara di masa damai itu, lebih merupakan kenyataan. Karenanya POLRI lebih mendesak untuk meningkatkan profesionalismenya dalam memberikan rasa aman bagi rakyat, bagi pengamanan investasi modal untuk pembangunan, untuk membina kader professional yang cerdas, jangan kalah kibul sama pelaku penyelundupan phisik di perbatasan, pelabuhan, bandara atau penyelundupan administrasi di perbankan, bea cukai, perpajakan dsb.. Ini perlu anggaran yang besar. Apalagi sekarang sudah gak jaman lagi perang antar negara, khususnya Indonesia, yang sekarang ini gak punya ?musuh?. Cukup beraliansi dengan Asean, dan negara tetangga lainnya serta PBB. Toh kalau kita diserang sama (let say) Amerika soal Abu Bakar Ba?asir misalnya, sekuat apapun kita memodernisir TNI, daya tahan kita akan tidak lebih besar dari Sadam Husein. Sorry. Solidaritas internasional pada negara yang diserang terbukti sangat tinggi, seperti halnya kasus perang teluk, walaupun sebagai bangsa tentu tidak boleh terus2-an bergantung kepada bantuan luar negri. Ibarat Keris. Untuk menghadapi ?musuh? imaginer yang dimungkinkan dalam teori dan konsep modernisasi TNI, dan ini memang perlu, adalah seperti halnya tiap keluarga priayi Jawa yang harus mempunyai keris, tetapi keris itu tidak pernah dipakai untuk membunuh orang lain, hanya dielus-elus, dikagumi keindahannya, dimengerti makna filosofi dan perlambangnya, dimenyanin, diasapin, dimandiin setahun sekali. Maksudnya anggaran pembangunannya mesti diatur tersendiri, yaitu kala kita secara keuangan sudah mampu dan dipisahkan tersendiri. Dan yang penting lagi bahkan jangan disatu tangankan pada satu tangan pengatur dengan anggaran professionalisasi Polri. DPR perlu mewaspadai masalah ini Tentunya Mr Yuwono akan rumuskan vision itu ke dalam RUU yang harus dibahas DPR. Pandangan dan cita2 serta harapan jauh ke depan bagi negeri ini ialah suasana yang nyaman, aman damai sejahtera dan tidak berperang. Semua kota hidup 24 jam setiap harinya, dan penduduk tidak takut di garong, siang atau malam. Kekuatan TNI mestinya mengutamakan ketrampilan personil dan kecanggihan peralatan bila sewaktu-waktu diserang ?musuh?. Tetapi karena ?musuh? itu imaginer tentunya tidaklah mendesak berprioritas tinggi harus dikerjakan sekarang. Lebih mendesak adalah keamanan rakyat, ketertiban kehidupan dalam lindungan hukum, dan itu wilayahnya polisi. Rasa-rasanya bahkan memajukan kesejahteraan rakyat lebih mendesak daripada meningkatkan angkatan perang secara tidak efisien seperti di jaman Habibie, beli kapal bekas dari Jerman yang tidak terpakai dan Megawati beli Sukhoi yang bermasalah dan juga tak terpakai. Perawatannya saja anggaran kita belum mampu. Untuk menyerang siapa ? Bukankah itu sebuah kesia-sian dan itukah yang akan terulang di jaman SBY ? Dan malahan, sengaja atau tidak, dapat membuka kecurigaan publik bahwa ini adalah hanya cara menciptakan kesempatan korupsi. Walaupun tidak sedikit muatan politiknya, mungkin sengaja untuk memperhalus pernyataan, pendapat dan argumentasi anggauta DPR yang menentang penggabungan itu (Bisnis Indonesia tgl 19 Feb 05, hal 8) perlu diperhatikan. Memberikan kesempatan POLRI berkelit Satu lagi, bila POLRI di bawah siapa / lembaga lainnya apapun, maka itu sama dengan memberikan peluang kepada POLRI untuk berkelit, bahwa ?belum ada arahan dari atasan?, bila menghadapi masalah besar. Sebagai contoh, kasus penembakan oleh AS, Presiden SBY sudah menegaskan supaya penanganan jalan terus dan transparan, maka apapun kemajuan penyidikannya adalah sepenuhnya tanggung jawab POLRI. Bahwa analisa lab-nya menunjukkan gejala tertentu atas darah dan sidik jari dsb., biarlah rakyat yang menilai sejauh apa integritas POLRI, dan itu sepenuhnya tanggung jawab POLRI, tidak bisa misalnya tersebar rumors ?masih dalam pertimbangan? atasannya POLRI, sebagai cara mengalihkan perhatian masyarakat agar melupakannya. Cemburu kepada POLRI Bukan menuduh kekanak-kanakan, tetapi kalaupun ada yang gak ikhlas Polri langsung di bawah Presiden, tetapi sesungguhnya MenKoPolHukam secara lintas instansi , khusus untuk operasionalnya saja, semata untuk keterpaduan operasi keamanan tingkat nasional, dan bukan koordinasi anggaran, tentu saja dapat meminta POLRI duduk bersama menciptakan keterpaduan kebijakan operasional keamanan nasional, baik untuk menangkal terorisme atau ?musuh? lainnya. Bukan POLRI secara organisatoris di bawah Panglima TNI dan strateginya jangan diatur oleh Mabes TNI tetapi dikoordinasi oleh MenkoPolHukam dalam rangka kinerja lintas departemen,(yang juga dalam operasi seperti ini akan melibatkan bersama DepDalam Negeri dan Dep Luar Negri ) dan bukan membawahinya secara organik. TNI dan POLRI jelas beda misi dan sasarannya. Jelas bahwa bagi TNI sendiri, walaupun sedang prihatin anggaran perlengkapan persenjataan kurang sekarang ini, tapi tetap juga perlu dikembangkan paling tidak untuk keperluan keutuhan wilayah NKRI, walaupun, kalaupun perundingan dengan GAM dan GPM berhasil selesai sekalipun tidak lagi satu pelurupun diperlukan. Kalau hanya untuk itu hasil produksi Pindad tentu akan mencukupi kebutuhan primer. Tentu saja kemampuan produksi Pindad harus ditingkatkan, jangan kalah sama amatiran dari Temanggung, yang ternyata produsen pen-supply pasar gelap senjata di tanah air. Paling tidak untuk sementara bersabar dulu, selagi anggaran negara kita masih kembang kempis, yang menurut Dr.Sri Mulyani, MenBapenas, baru 2008 insya?al?Lah kita akan bebas dari defisit APBN. Setelah itulah modernisasi TNI boleh mulai dilakukan bertahap bukan untuk prospek menyerang negara lain, tapi seperti untuk bela tanah air dan untuk kebanggaan semata, seperti priayi Jawa menyelipkan kerisnya yang bersarung emas dan bertatahkan berlian di pinggangnya yang tambun, saat menghadiri resepsi pernikahan di sebuah puri agung. So, Mr Yuwono, please think twice. Thanks. --------------------------------- Do you Yahoo!? Yahoo! Search presents - Jib Jab's 'Second Term' [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **