[nasional_list] [ppiindia] Menimbang Solusi Permasalahan TKI
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 19 Feb 2005 22:54:00 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=188168&kat_id=16
Sabtu, 19 Februari 2005
Menimbang Solusi Permasalahan TKI
Oleh : Tamsil Linrung
Anggota Komisi IX DPR RI dari FPKS
Sudah melampaui batas kemanusiaan. Itulah kualitas derita tenaga kerja
Indonesia (TKI) di Malaysia, terutama yang ilegal. Uniknya, hal itu tak membuat
jera para TKI. Dengan berdalih gaji yang belum terbayar atau faktor lain, di
antara mereka tetap bersikeras untuk bertahan di negeri jiran. Maka, perlu
dipikirkan bagaimana memayungi TKI yang jumlahnya masih ratusan ribu orang,
baik yang di Malaysia atau di negara-negara lain yang hingga kini menjadi
tumpuan harapan keluarga di Tanah Air.
Pemerintah diminta memiliki agenda lebih konkrit, keberpihakan yang lebih
jelas, dan tindakan nyata yang responsif terhadap perkembangan yang terjadi
pada TKI di luar negeri. Masalahnya, di Indonesia sendiri ketersediaan lapangan
kerja masih terbatas, sementara tingkat pengangguran mencapai 40 juta orang
lebih. Akhirnya, para tenaga kerja Indonesia mengalir ke luar negeri.
Sangat rasional apabila pemerintah memberikan ''kompensasi'' yang riil berupaa
perlindungan hak-hak jiwanya dari ancaman fisik majikan atas nama pribadi atau
perusahaan yang mempekerjakan TKI. Inilah sikap politik umum yang perlu
dijabarkan dalam garis hukum dan politik (kesepakatan bilateral) yang sama-sama
harus dihargai oleh kedua pihak: Indonesia sebagai pengerah jasa TKI dan
negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Kuwait,
Hongkong, Korea Selatan dan Jepang yang tercatat sebagai peengguna jasa TKI.
Penyelesaian jangka panjang
Kesepakatan bilateral sangatlah tidak mungkin berhadapan langsung dengan
majikan. Namun, pemerintah yang menerima TKI dapat membuat persyaratan ketat
yang harus ditaati oleh majikan dengan konsekuensi hukum jika melanggarnya. Hal
ini tampaknya belum dilakukan karena hingga saat ini masi dirasakan tiada
pembelaan yang cukup serius terhadap nasib TKI dari pemerintah setempat.
Lebih dari itu, manakala terjadi problem hukum (seperti pelecehan seksual yang
kadang menggiring aksi pembelaan diri korban dan mengakibatkan pembunuhan, atau
kasus penganiayaan oleh majikan), para TKI perlu didampingi penasihat hukum.
Pendampingan hukum ini, semasa proses penyidikan atau pengadilan, semata-mata
untuk mencapai keadilan hukum. Juga, dalam kerangka menghormati hukum yang
berlaku akibat perbedaan sistem hukum yang ada, sehingga penanganan sebuah
kasus TKI tidak berimplikasi pada wilayah politik kedua negara.
Dalam kaitan ini, memang dibutuhkan diplomasi. Komunikasi politik yang penuh
nuansa persahabatan jauh lebih kental nilai kemanusiaannya dan kualitas
keadilannya dibanding penerapan hukum yang kaku. Karenanya, unsur diplomasi
menjadi sangat relevan untuk ikut dimainkan akibat perbedaan sistem hukum dan
sistem budaya dua negara.
Bila aspek perlindungan TKI diselenggarakan secara komprehensif, tidak akan
terjadi ketegangan bilteral. Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi tidak
perlu merespons secara emosional ketika Presiden Yudhoyono akan mengirim tim
pembela untuk menyelesaikan gaji para TKI yang belum dibayarkan. Presiden
tampaknya tetap menghargai hak pihak yang mempekerjakan TKI, tapi sekaligus
mengedepankan huku. Namun, kita juga dapat memahami reaksi Badawi karena proses
hukum itu berpotensi besar akan mempermalukan rakyat dan negaranya.
Di sinilah nasionalisme Badawi muncul. Landasan reaksi Pemerintah Malaysia
tidak akan terjadi jika tercapai kesepakatan bilateral jauh sebelumnya.
Formulasi solusi yang berjangka panjang seperti itu harus segera dibangun.
Pemulangan para TKI akhir-akhir ini seharusnya dijadikan momentum untuk
melakukan pendekatan politik agar tercapai kesepakatan bilateral terkait
penempatan TKI di luar negeri. Pada sisi pemerintah Indonesia, harus
menyelesaikan problem strukturalnya terlebih dulu seperti memberlakukan standar
kemampuan TKI, tidak boleh meloloskan tenaga kerja yang buta huruf, dan
sebagainya. Dengan demikian, para TKI dapat memahami kontrak kerja sekaligus
dapat bekerja profesional.
Untuk PJTKI, Depnakertrans dapat menuntut adanya pendidikan dan pelatihan TKI
yang bukan sekadar memenuhi prasyarat formal. PJTKI juga harus melaporkan data
TKI yang sebenarnya. Degan data yang tidak dipalsukan, akan lebih mudah bagi
pemerintah untuk memberikan bantuan hukum apabila mereka mendapatkan musibah.
Sementara itu, Imigrasi juga harus segera ditertibkan. Pasalnya, banyak TKI
legal yang menjadi ilegal karena mahalnya biaya pengurusan paspor dan dokumen
lain. Biaya paspor yang tadinya Rp 115 ribu melambung menjadi Rp 800 ribu.
Problem kultural
Dari sisi negara penerima TKI, terlihat adanya problem kultural yang perlu
diselesaikan. Ada kesan TKI dianggap sebagai budak meskipun mereka diberikan
upah. Akibatnya, para TKI dieksploitasi tanpa mengindahkan hak-hak mereka. TKI
tidak dianggap sebagai mitra kerja. Implikasinya, cara pandang kultural ini
membuat para majikan cenderung lebih mengedepankan kepentingan dirinya sendiri
dibanding memahami kepentingan TKI.
Nasib TKW di negara-negara Arab akibat problem struktural ini sangat
mengenaskan. Pelecehan seksual terhadap TKW kerap tidak dianggap sebagai
perbuatan melanggar hukum. Tidaklah mengherankan jika pemerintahan Arab
cenderung melindungi kepentingan warganegaranya yang memperkosa sejumlah TKW.
Keberpihakan mereka kian kental apabila terjadi pembunuhan terhadap majikan
oleh para TKW yang sebenarnya hanya berusaha mempertahankan kehormatannya.
Problem kultural ini tidak mudah diubah. Apabila pemerintah Indonesia melakukan
pengetatan terhadap pengiriman TKI serta berusaha 'menekan' agar negara
penerima TKI berubah, maka dengan mudahnya mereka akan mencari tenaga kerja
dari negara lain. Apalagi, tenaga kerja dari Filipina, Vietnam, Bangladesh, dan
India kian profesional. Dengan demikian, 'pemutusan' pasokan TKI hanya akan
membeban penyediaan lapangan kerja di Tanah Air.
Maka, kebijakan dan diplomasi politik menjadi prasyarat untuk melakukan
perlindungan terhadap para TKI: melakukan perbaikan struktural di dalam negeri,
dan mendesak perubahan kultural di negara pengguna jasa TKI. Dalam pandangan
ini, kunjungan resmi Presiden SBY ke Malaysia untuk menuntaskan kasus TKI
bermakna positif. Memang, tidak semua kebijakan yang disepakati kedua negara
dapat memuaskan TKI.Pemerintahan PM Badawi sudah menginstruksikan agar para
majikan yang masih menunggak pembayaran gaji TKI harus segera menyelesaikannya.
Sikap Badawi ini secara politis akan memelihara citranya di dunia internasional
maupun di depan rival politisi domestiknya.
Tidak cukup
Model penyelesaian TKI tetap dinilai kurang jika pemerintah tidak segera
menyuguhkan model solusi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi.
Pemerintah harus pula memikirkan sekitar 26 ribu TKI ilegal yang terdampar di
Nunukan, Kaltim. Banyak TKI yang enggan pulang ke daerah asalnya karena malu
atau masih berniat kembali mengadu untung ke Malaysia.
Pemerintah sebenarnya dapat membuka perkebunan di Nunukan. Tanah kabupaten itu
sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Tim Penanggulangan TKI
Ilegal dari Fraksi PKS dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan pemerintah
pernah mengusulkan pembukaan perkebunan kelapa sawit seluas 200.000 hektar di
sekitar Nunukan. Pemerintah menyambut positif usulan itu, meski yang kini telah
disiapkan baru sekitar 24.000 hektar. Kebijakan ini akan banyak menyerap TKI
ilegal yang kini masih tinggal di Nunukan.
Pembukaan lapangan kerja baru memang bukan perkara ringan bagi pemerintah.
Tapi, SBY telah terlanjur janji dalam kampanyenya untuk menurunkan pengangguran
dari 9,5 persen (2003) menjadi 5,1 persen pada awal 2005. Pemerintah harus
segera menggepakkan payung politiknya dengan sejumlah kebijakan konkrit. Di
samping alokasi APBN, pemerintah dengan otoritasnya dapat menginstruksikan ke
seluruh lembaga keuangan bank ataupun nonbank, terutama yang berstatus BUMN,
untuk mendukung pembangunan sektor riil. Pihak swasta juga didorong untuk
berpartisipasi. Bagi mereka yang memiliki track reccord baik, patutlah
pemerintah memberikan fasilitas dan insentif.
Terobosan ekonomi itu jelas akan disambut gembira oleh para TKI ilegal.
Pemerintah pun dalam rangka mencegah keinginan TKI ilegal ke Malaysia harus
memberlakukan standar gaji (upah) yang menarik, tidak boleh lebih rendah dari
standar nilai yang ditawarkan para majikan Malaysia.
Untuk mencapainya, pemerintah secara dini sudah harus memikirkan bagaimana
membangun sistem pengolahan produksi pascapanen, termasuk pemasarannya, baik
pasar ekspor ataupun domestik. Dengan langkah manajemen ini pendapatan dari
perkebunan kelapa sawit bukan hanya akan mampu mencapai standar upah atau gaji
yang kompetitif dibanding Malaysia, tapi pemerintah itu sendiri akan
mendapatkan devisa yang besar. Pembukaan perkebunan kelapa sawit akan
memberikan multiplier effect bagi perkonomian nasional.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Menimbang Solusi Permasalahan TKI
