[nasional_list] [ppiindia] Mencermati Paket Kebijakan BI
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 16 Feb 2005 09:01:32 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
Suara Karya
Rabu, (16-02-'05)
Mencermati Paket Kebijakan BI
Oleh Sabaruddin Siagian
Bank Indonesia (BI), baru-baru ini telah mengeluarkan Paket Kebijakan
Perbankan Januari tahun 2005 (Pakjan 2005) dalam rangka meningkatkan
kontribusi perbankan dalam menggerakkan perekonomian, mengakselerasi
konsolidasi perbankan, dan menguatkan infrastruktur sistim perbankan. Pakjan
tahun 2005 tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Dan, PBI tersebut meliputi delapan peraturan. Tentunya kita harus mencermati
sejauh mana manfaat dan kekurangan Pakjan 2005 terhadap perekonomian kita
dan sejauh mana mampu memperkuat sistim perbankan nasional.
Intermediasi Perbankan
Untuk meningkatkan pengucuran kredit dari perbankan, BI mengeluarkan
beberapa PBI-nya. Salah satunya adalah PBI No 7/3/PBI/ 2005 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum. Di dalam peraturan BMPK yang
baru, BI melonggarkan BMPK, yakni kredit yang diberikan kepada pihak yang
tidak terkait menjadi 25 persen dari modal bank, yang sebelumnya sebesar 20
persen. Sedangkan bagi bank badan usaha milik negara (BUMN) yang membiayai
proyek yang memengaruhi hajat hidup orang banyak dan infrastruktur, BMPK
bank tersebut dapat mencapai 30 persen.
Selain melonggarkan BMPK bank, BI juga mengeluarkan PBI No 7/2/PBI/2005
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif. Tujuan PBI ini untuk
menstimulasi perbankan meningkatkan pengucuran kreditnya kepada dunia usaha.
Khususnya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan daerah-daerah
tertentu seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Maluku, dan Papua dengan
memperingan persyaratan penilaian kualitas aktiva produktifnya. Kalau
persyaratan peraturan sebelumnya berdasarkan kepada prospek usaha, kinerja
(performance) debitur, dan kemampuan membayar. Tetapi, untuk sekarang ini
hanya dinilai berdasarkan pada kemampuan membayar pinjaman dan bunganya
saja.
Selain memperingan penilaian aktiva produktif kepada kredit UMKM, PBI ini
juga memperluas cakupan agunan yang dapat menjadi faktor pengurang bagi
biaya cadangan yang dikeluarkan oleh bank. Dengan memperluas cakupan agunan
tersebut, otomatis perbankan akan berkurang beban penyisihan pencadangan
aktiva produktifnya (PPAP). Hal ini menjadi insentif bagi perbankan untuk
meningkatkan pengucuran kreditnya.
Untuk kasus khusus di dalam meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dan
pemulihan perekonomian sebuah provinsi, BI juga mengeluarkan PBI No
7/5/PBI/2005 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana
Nasional di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias.
Selain untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, BI juga
mengeluarkan PBI No 7/8/PBI/2005 tentang Sistim informasi Debitor. PBI ini
mengwajibkan bank untuk melaporkan informasi debiturnya dengan cakupan
informasi yang lengkap. Dengan adanya laporan informasi yang lengkap
mengenai debitur, maka bank dapat memanfaatkan informasi tersebut dalam
mengucurkan kreditnya. Dengan demikian, tingkat risiko terjadinya kredit
bermasalah tentunya berkurang.
Dengan dikeluarkannya PBI untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan
ini, perbankan memang akan makin ekspansif mengucurkan kreditnya. Karena
perbankan akan menambah porsi kredit korporasi, khususnya untuk membiayai
lagi beberapa debitur dan proyek infrastrukturnya. Dan, menambah keyakinan
kalangan perbankan untuk mengucurkan kreditnya, khususnya kredit UMKM,
karena bank diberikan insentif dalam bentuk pengurangan pembebanan PPAP dan
keringanan pada prosedur pemberian kredit.
Persoalannya bagi PBI untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan
adalah besarnya risiko dilonggarkannya BMPK. Dengan dilonggarkannya BMPK,
tentunya perbankan akan menambah kredit pada beberapa debitur dan proyek
infrastrukturnya. Dengan perbankan menambah kredit beberapa debitur dan
kredit proyek infrastruktur, maka perbankan sangat rentan terhadap kredit
bermasalah. Karena proyek infrastruktur tersebut masih rentan terhadap mark
up nilai proyek dan masih besarnya ketidakpastian hukum pada proyek
tersebut. Dan, kredit yang terlalu terkonsentrasi juga sangat rentan
terhadap penurunan kualitas kredit bank tersebut.
Kalau saja BI mengambil pelajaran dari krisis ekonomi yang pernah kita
alami, maka BI sebenarnya tidak perlu melonggarkan peraturan BMPK ini,
karena risikonya sangat besar sekali, dapat menggoyahkan industri perbankan.
Hal ini sudah terbukti pada krisis ekonomi tahun 1997 di mana penyebab utama
krisis tersebut adalah terkonsentrasinya kredit pada beberapa debitur dan
besarnya kredit korporasi, khususnya kredit infrastruktur, yang dikucurkan
oleh perbankan.
Sebenarnya, tanpa melonggarkan BMPK, sebenarnya fungsi intermediasi
perbankan akan meningkat signifikan tahun 2005, dan tahun berikutnya. Hal
itu dibuktikan pada pertumbuhan kredit tahun 2004 di mana mencapai di atas
22 persen. Padahal, bangsa ini pada tahun 2004 baru saja menyelesaikan
pemulihan perbankan dan melaksanakan agenda pemilihan anggota legislatif dan
pemilihan presiden dan wakil presiden.
Kalau kondisi sosial dan politik tetap stabil seperti sekarang ini dan
pemerintah tetap mengirim signal-signal positif di dalam membenahi kondisi
dunia usaha dan juga memberikan insentif-insentif kepada penanam modal, maka
sangat besar kemungkinannya pertumbuhan kredit pada tahun 2005 dapat
mencapai 24 sampai 27 persen. Jadi, kalau demikian halnya, mengapa BI masih
"ragu" terhadap berjalannya fungsi intermediasi perbankan di dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah?
Mengakselerasi Konsolidasi Perbankan
PBI No 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum selain
melonggarkan BMPK untuk memperbesar kredit kepada pihak tidak terkait,
peraturan BMPK yang baru ini juga melonggarkan bank di dalam melakukan
penyertaan pada bank lain. PBI ini menjelaskan bahwa perbankan tidak perlu
mengaitkan besaran modal bank di dalam melakukan penyertaan pada bank lain.
Dengan adanya pelonggaran BMPK penyertaan pada bank lain, hal ini akan
mendorong untuk melakukan konsolidasi, dengan melakukan merger dan akusisi
bank.
PBI ini dikeluarkan karena BI memandang bahwa proses konsolidasi perbankan
sekarang ini sangat lambat sekali. BI memandang juga, setelah mendengar
keberatan dari pelaku dan pengamat perbankan, bahwa salah satu faktor utama
yang menyebabkan lambatnya proses konsolidasi perbankan tersebut adalah
adanya peraturan BMPK penyertaan pada bank lain yang hanya sebesar 10
persen. Untuk itu, BI mengubah peraturan BMPK tersebut, dengan
memperbolehkan bank melakukan penyertaan bank lain tanpa mengaitkan dengan
besaran modal banknya.
PBI untuk mempercepat konsolidasi perbankan memang tepat sekali, karena akan
menambah keleluasaan perbankan untuk mempercepat pertumbuhan modal dan
asetnya dengan cara unorganik, melakukan merger atau akusisi, untuk
memperoleh status bank yang diinginkannya, seperti status bank pada segmen
tertentu, bank nasional, dan bank internasional. Dan, pada akhirnya
konsolidasi bank tersebut dapat menciptakan sistim perbankan yang sehat dan
kuat.
Penguatan Infrastruktur
Sistim Perbankan
BI memang tepat mengeluarkan beberapa PBI untuk memperkuat infrastruktur
sistim perbankan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, BI mengeluarkan PBI
No 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
Dasar dikeluarkannya PBI ini adalah, ada kerugian yang dialami nasabah bank
dalam berhubungan dengan bank selama ini. Di pihak lain, perbankan tidak ada
kemajuannya untuk mengelola hak-hak nasabah bank. Dan, penyelesaian kerugian
dan pengaduan nasabah tidak menguntungkan di pihak nasabah bank. Untuk
itulah, BI melihat perlunya membuat peraturan untuk melindungi hak-hak
tersebut. Dengan mengharuskan bank untuk menyiapkan biro pengaduhan nasabah.
Sehingga, kerugian-kerugian yang dialami nasabah bank dapat dikurangi dengan
signifikan.
Selain melindungi hak-hak nasabah bank, BI juga mengeluarkan PBI No
7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi
Nasabah. PBI ini mengatur bahwa perlunya perbankan transparan menjelaskan
kondisi produk banknya, dan juga perbankan harus merealisasikan apa yang
dijanjikan bank kepada nasabah ketika membeli produk bank tersebut. Serta,
perbankan perlu mengelola data-data nasabah sehingga tidak dimanfaatkan
pihak lain.
PBI ini dikeluarkan BI tidak terlepas dari kasus Bank Global yang
mengeluarkan produk reksadana "bodong". BI kemungkinan mensinyalir masih ada
beberapa bank mengeluarkan beberapa produk yang merugikan nasabah bank
seperti produk reksadana, produk deposito yang suku bunganya melebihi suku
bunga penjaminan, kartu kredit bank yang tidak jelas hak dan kewajiban
pemegang kartu kredit tersebut.
Bila perbankan tidak mengelola dengan baik pengaduan nasabah dan
transparansi produk yang dikeluarkannya, jelas hal ini akan merugikan
kalangan nasabah bank dan sekaligus merusak citra perbankan nasional. Dengan
adanya kerugian nasabah tersebut, masyarakat tentunya kurang percaya
terhadap perbankan nasional. Sehingga, pada akhirnya akan menurunkan daya
saing perbankan nasional terhadap perbankan asing. ***
(Penulis adalah pengamat perbankan, bekerja di sebuah bank swasta nasional
di Jakarta).
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Mencermati Paket Kebijakan BI
