[nasional_list] [ppiindia] Memperketat Pengawasan pada DPR
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 19 Feb 2006 22:52:31 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=212454
Senin, 20 Feb 2006,
Memperketat Pengawasan pada DPR
Oleh M. Idris Azmi
Mencermati kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir-akhir ini sungguh
memprihatinkan. Sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat, seperti
kenaikan harga BBM dan impor beras, dapat melenggang mulus tanpa hambatan.
Kebijakan-kebijakan penting lain juga dikabulkan begitu saja oleh DPR.
Misalnya, penarikan surat presiden berkaitan dengan pemberhentian dan
pengangkatan panglima TNI, nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah RI dan GAM,
serta rapat kabinet dengan fasilitas video cenference. Melihat fakta tersebut,
lembaga itu kini tak ubahnya seperti macan ompong.
Apa yang terjadi dengan wakil rakyat kita? Apakah karena dinaikkannya gaji dan
tunjangan DPR oleh pemerintah sehingga mereka merasa berutang budi? Atau,
mereka justru sedang berpikir keras untuk mengembalikan "modal" yang
dikeluarkan saat pemilu lalu?
Saat ini, kinerja anggota DPR tak ubahnya seperti pada masa Orde Baru. Mereka
hanya melakukan 4D (datang, duduk, dengar, dan duit). Bedanya, saat ini
terlebih dahulu dibumbui dengan debat atau diskusi kecil-kecilan. Selepas itu,
semuanya akan lebih menyetujui usulan pemerintah.
Dari sisi moral, perilaku dan tingkah laku sejumlah anggota DPR juga
memprihatinkan. Beberapa waktu lalu, ketika sejumlah daerah di Indonesia
dilanda bencana alam, ditengarai ada anggota DPR yang menjadi calo anggaran
bencana alam.
Sebelumnya September 2001, beredar kasus pemberian cek perjalanan Bank Mandiri
kepada anggota dewan. Konon, cek tersebut berhubungan dengan rencana kenaikan
tarif telepon. Belum lagi sejumlah kasus perkelahian antaranggota DPR. Sejumlah
black track record itu paling tidak menunjukkan ketidakprofesionalan mereka
sebagai wakil rakyat yang terhormat.
Melemahnya kekuatan DPR di hadapan eksekutif dipengaruhi dua hal. Pertama,
tidak jelasnya posisi beberapa partai politik. Apakah mereka memilih menjadi
oposisi atau pendukung pemerintah.
Ketidakjelasan posisi itu membuat mereka dapat mengalihkan haluan keputusannya.
Dengan kondisi seperti itu, yang perlu dilakukan hanya wait and see, melihat ke
mana "angin berembus".
Memang ada yang secara tegas memproklamasikan menjadi oposisi seperti FPDIP.
Tapi, sebagian besar fraksi lebih suka bersikap mengambang. Hal itu diperparah
dengan watak para anggota DPR.
Kedua, kinerja Presiden SBY cenderung akomodatif. Itu membuat anggota DPR ewuh
pekewuh. Lolosnya kebijakan kenaikan BBM boleh dibilang merupakan politik balas
jasa atas kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Apalagi, SBY didukung tim dan
strategi komunikasi yang jitu. Berbeda dengan gaya Abdurrahman Wahid yang
cenderung bersikap konfrontatif sehingga DPR bisa melawan. Kesan yang timbul,
DPR menjadi tirani mayoritas.
Persoalannya, apakah kinerja dan kualitas anggota DPR seperti itu yang
diharapkan?
DPR yang Kuat
Untuk mengembalikan kekuatan DPR itu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.
Yang utama adalah memperbaiki sistem kenegaraan. Saat ini, sistem kenegaraan
yang ada lebih menguatkan lembaga, bukan sistem. Artinya, sistemnya menguatkan
masing-masing lembaga negara, tapi lemah dalam penciptaan hubungan yang kuat
antarlembaga.
Dengan demikian, hubungan antarlembaga lebih bersifat saling mengalahkan, bukan
saling menguatkan. Kurang lebih ini dapat dianalogikan dengan pilar-pilar yang
terbuat dari beton, tapi tidak bisamembentuk bangunan. Sebab, pilar-pilar
tersebut tidak bisa berhubungan secara kokoh.
Itu dapat dipahami dengan berbagai prinsip kelembagaan saat ini yang
menghendaki independensi dan otonomi. Sayang, prinsip-prinsip tersebut
diterapkan kurang pas sehingga sering muncul egosentrisme masing-masing
lembaga.
Contohnya dapat disimak dari kemelut yang terjadi antara Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial. Kedua lembaga negara itu saling mengajukan gugatan pencemaran
nama baik.
Sejatinya, prinsip-prinsip tersebut justru memperkuat antarlembaga. Sebab,
kemandirian yang dihasilkan prinsip-prinsip itu dimaksudkan agar
lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja sama secara lebih luwes dan setara.
Selain itu, untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi kerja lembaga.
Harapannya, agenda reformasi dapat dituntaskan dengan cepat.
Langkah berikutnya, menciptakan keseimbangan antarpilar demokrasi (legislatif,
eksekutif, yudikatif, dan pers). Keempat pilar itu harus saling mengontrol dan
menciptakan keseimbangan.
Untuk mewujudkan hal itu, tegaknya supremasi hukum yang tidak pandang bulu
menjadi prasyarat utama. Hal tersebut didukung dengan transparansi proses
pemerintahan agar tersedia cukup informasi untuk saling mengontrol dan
memantau. Untuk itu, adanya arus informasi yang bebas dan bertanggung jawab
menjadi sangat bernilai.
Langkah berikutnya adalah kontrol rakyat terhadap wakilnya di DPR. Caranya,
misalnya, dengan mengagendakan secara rutin pertemuan antara wakil rakyat dan
pemilihnya. Secara sederhana, teknisnya bisa coba diterapkan pada pertemuan
rutin warga tiap RT/RW.
Namun, sebelumnya warga harus dibiasakan kritis. Misalnya, dengan membudayakan
masyarakat untuk bebas berkumpul dan mengungkapkan pendapat. Tentunya
dibutuhkan cukup sumber informasi (TV, radio, koran, internet) sebagai
sarananya.
Dengan begitu, diharapkan akan lahir DPR yang kuat. Kuat dalam arti aspiratif,
akuntabel, transparan, dan peduli terhadap rakyatnya!
M. Idris Azmi, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Universitas Negeri
Semarang (Unnes)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Memperketat Pengawasan pada DPR
