[nasional_list] [ppiindia] Masih Menjadi Pemerintahan Elite
- From: Mira Wijaya Kusuma <la_luta@xxxxxxxxx>
- To: sastra pembebasan <sastra-pembebasan@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Thu, 3 Feb 2005 15:50:33 -0800 (PST)
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=154998
Kamis, 03 Feb 2005,
Masih Menjadi Pemerintahan Elite
Oleh Dita Darmastari *
Hasil jajak pendapat di masyarakat menilai, kinerja
pemerintahan SBY-Kalla masih jauh dari harapan publik.
Di berbagai daerah, momen 100 hari pertama
pemerintahan SBY-Kalla dimanfaatkan untuk menggelar
aksi protes dan evaluasi atas buruknya kinerja
pemerintah.
Arah kebijakan pemerintah selama 100 hari berjalan
belum memiliki kejelasan sehingga masyarakat semakin
hari semakin dibuat bingung. Kenaikan harga bahan
bakar migas (BBM), yang didahului dengan harga elpiji
dan pertamax yang melambung tinggi, jelas membuat
masyarakat semakin hari semakin resah. Lagi-lagi,
masyarakat harus menjadi korban kebijakan. Belum genap
100 hari berjalan, pemerintah sudah memberikan hadiah
kenaikan harga BBM.
Hal itu jelas bertentangan dengan statemen SBY bahwa
dalam 100 hari pertama, pemerintahannya akan bekerja
sungguh-sungguh untuk menyejahterakan rakyat.
Pada jajak pendapat yang dilakukan koran ibu kota,
tingkat kepuasan responden terhadap kinerja
pemerintahan SBY dalam berbagai persoalan bangsa
cenderung menurun. Bahkan di bidang perekonomian,
tingkat kepercayaan responden dari 62,7 % di satu
bulan pemerintahan anjlok sampai 47 % pada 100 hari
berjalan.
Di bidang lain, pemerintahan SBY-Kalla juga tidak
mendapat reaksi positif. Penegakan HAM seakan
tenggelam dengan terbunuhnya aktivis HAM Munir. Kasus
pembunuhan tokoh LSM tersebut juga masih belum
menemukan titik terang. Padahal, puluhan saksi sudah
didatangkan dan dimintai keterangan oleh pihak
berwajib.
Komitmen pemerintahan SBY untuk memberikan kinerja
pemerintahan yang bersih dan baik (good governance)
menjadi sia-sia dengan berlarut-larutnya kasus-kasus
pelanggaran HAM yang belum dituntaskan.
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, tragedi Semanggi I
dan Semanggi II, dan kasus Tanjung Priok adalah
beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang menunggu
komitmen pemerintah untuk benar-benar dituntaskan.
Pihak kejaksaan yang diharapkan bisa memberikan
kontribusi efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang
bersih, ternyata, masih malu-malu untuk menyeret
koruptor kelas kakap ke depan meja pengadilan. Bahkan,
aparat kejaksaan sendiri menjadi batu sandungan akan
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa hingga hari ini
lembaga negara, seperti kejaksaan, merupakan tempat
yang sangat mudah untuk melakukan transaksi jual beli
perkara. Begitu banyak pelaku korupsi yang lolos dari
jeratan hukum karena memang telah melakukan
kongkalikong dengan aparat kejaksaan. Para tersangka
tidak jarang memberi uang sogokan sangat besar untuk
mendapatkan dakwaan yang ringan atau bahkan pembebasan
dari tuduhan.
Lembaga kejaksaan sebagai ujung tombak upaya
pemberantasan korupsi harus mulai dibersihkan dari
oknum-oknum jaksa pedagang perkara. Jaksa Agung
Abdurrahman Saleh yang selama ini dikenal bersih harus
membawa citra positif itu ke dalam kinerja lembaga
yang sekarang beliau pimpin. Keberanian Abdurrahman
Saleh untuk berseberangan pendapat dengan para hakim
agung terhadap kasus korupsi mantan Ketua DPR Akbar
Tandjung adalah langkah yang layak juga diterapkan
pada lembaga kejaksaan yang dipimpinnya.
Di bidang sosial, masyarakat marginal masih saja tidak
bisa mendapatkan haknya karena ancaman penggusuran
semakin merajalela. Tanpa pernah memberikan solusi,
tindakan penggusuran menjadi langkah efektif untuk
membersihkan setiap daerah yang dianggap milik negara.
Lagi-lagi, masyarakat kecil yang harus menjadi korban
kebijakan penguasa negara, yang dulu pernah berjanji
menyejahterakan rakyat.
Kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang
menjadi salah satu contoh paling mudah diingat bahwa
masyarakat kecil selalu berada di pihak yang salah dan
terus-menerus kalah. Represivitas aparat (polisi
maupun TNI) semakin menjadi-jadi. Padahal, masyarakat
saat ini begitu menginginkan tindakan dan mentalitas
aparat, yang seharusnya pengayom dan pelindung
masyarakat.
Kematian aktivis HAM Munir yang hingga saat ini belum
menemukan titik terang adalah salah satu indikasi
bahwa ada upaya terselubung yang mencoba membungkam
kekritisan masyarakat. Aktivitas penyampaian pendapat,
seperti aksi demonstrasi, saat ini juga cenderung
dibatasi, bahkan aparat terkesan berlindung di balik
UU subversif, yang memang dibuat untuk membungkam para
pengkritik penguasa.
Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil masih
menjadi mimpi yang hingga hari ini belum juga
terwujudkan. Subsidi bagi rakyat masih dianggap
sebagai bentuk kemanjaan yang membuat masyarakat tidak
bisa mandiri. Karena itu, pemerintah mencoba
mengurangi subsidi, menghilangkan operasi pasar,
menghilangkan pengendalian harga-harga barang, dan
membiarkannya sesuai dengan mekanisme pasar. Hubungan
antara pemerintah dan masyarakat juga masih bersifat
hubungan atasan dan bawahan.
Pendekatan pemerintah dengan masyarakat masih sebatas
seremonial, belum sampai pada substansi kehidupan
masyarakat. Janji SBY untuk turun langsung melihat
kondisi rakyat di seluruh Indonesia hingga hari ini
belum juga terbukti.
* Dita Darmastari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisipol UGM
__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - You care about security. So do we.
http://promotions.yahoo.com/new_mail
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Masih Menjadi Pemerintahan Elite
