[nasional_list] [ppiindia] Korupsi dan Realitas Kesejarahan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 17 Feb 2006 02:30:40 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=10586
Kamis, 16-Februari-2006, 07:35:21
Korupsi dan Realitas Kesejarahan
MELALUI artikel Perlu Pemetaan Korupsi yang dipublikasikan salah
satu koran ibu kota (Senin, 19/12/2005) Guru Besar Fisipol UGM M Amien Rais
mengemukakan, lika-liku korupsi harus dipetakan agar pemberantasannya bisa
lebih terfokus alias tidak berserakan.
Untuk itu, KPK, Tim Tastipikor, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, BPK,
BPKP, ditambah lembaga swadaya masyarakat seperti Masyarakat Transparansi
Indonesia, Indonesia Corruption Watch, diminta duduk bersama; bukan bekerja
sendiri-sendiri bersifat hit and run..
Pendapat mantan Ketua MPR RI yang juga pernah menjadi Ketua PP
Muhammadiyah itu mengingatkan kita pada imbauan Jan de Marre, penyair Belanda
yang selama dekade-dekade pertengahan abad ke-18 semangat meneriakkan
pemberantasan korupsi yang mengharu-biru Maskapai Perdagangan Belanda VOC (CR
Boxer: 1979).
Marilah kita bekerja ekstra keras memerangi korupsi demi keselamatan
anak-cucu Adam, demikian Marre berujar di Amsterdam dalam tahun 1740. Kita
bahu-membahu dan berjuang sesuai pilihan serta kemampuan kita masing-masing,
tukuknya.
Namun sebagaimana diketahui lewat (catatan) sejarah, ajakan atau gagasan
yang diketengahkan Marre dibiarkan tergenang alias tidak pernah dilaksanakan
dengan kesatupaduan yang konkret. Di penghujung abad XVIII, tepatnya tahun
1799, VOC yang dirisaukan sang penyair dinyatakan bangkrut dan. bubar.
Sementara itu, tokoh-tokoh berwibawa seperti JC van Leur dan W Coolhaas
berkeras meyakinkan, bahwa bukanlah korupsi yang menjadi faktor penyebab mundur
dan jatuhnya Kompeni. Mereka menunjuk EIC (Serikat Dagang Inggris yang berniaga
ke Hindia Timur) yang berkembang pesat di tengah berkecamuknya korupsi dan
penyalahgunaan wewenang di kalangan sebagian besar abdinya.
Barangkali tidak jauh berbeda dengan kemajuan serta puspa-ragam
pembangunan fisik yang digembar-gemborkan rezim Orde Baru. Kesumringahannya
kurang lebih seperti sebuah kusen lapuk yang dalam setiap kesempatan selalu
diolesi cat minyak bewarna-warni. Orde Baru maupun EIC mengandung kebusukan
yang dikemas dalam kotak kayu cendana bertatahkan intan permata: akhirnya
gulung tikar.
Sejalan dengan itu, keprihatinan Marre sama dan sebagun dengan sinyalemen
yang pernah dilontarkan beberapa tokoh terpercaya negeri ini. Bung Hatta
mengatakan, korupsi di negara kita telah melembaga. Mochtar Lubis berpendapat,
korupsi sudah membudaya. Prof Soemitro memprediksikan, dana pembangunan
-tentunya termasuk utang luar negeri yang 1.200 triliun rupiah- menguap sebesar
30%.
Dengan kata lain, salah satu alasan pendorong maraknya tuntutan reformasi
yang pada 21 Mei 1998 berhasil melengserkan Pak Harto yang telah memimpin
Republik Indonesia selama 32 tahun, ialah karena kian dan semakin melemahnya
fundamental (per)ekonomi(an) negara yang terus-menerus digerogoti
penguasa-pengusaha yang semata-mata ingin memperkaya atau menyenangkan diri
sendiri, keluarga dan kroni-kroni mereka.
Merajalelanya praktik patronase, penyuapan dan main pengaruh di kalangan
para pejabat di samping, tentu saja, korupsi gila-gilaan yang melanda atau
paling tidak melibatkan hampir seluruh institusi pemerintahan, jelas berimbas
ke segenap sektor kehidupan. Menimbulkan kegalauan dan memurukkan hidup orang
(ke)banyak(an).
Hanya saja, dengan melorotnya daya tahan masyarakat ke titik nadir dalam
menghadapi kesulitan hidup, tak jarang berujung pada perlawanan atau
pemberontakan.
Untuk contoh kita juga bisa membuka lembaran riwayat pudarnya pamor
Kerajaan Mataram. Setali tiga uang dengan kronologis atau pemicu terjadinya
Revolusi Perancis maupun kejatuhan Presiden Ferdinand Marcos.
Bertolak dari pengalaman (sejarah) di atas terbukti, bahwa kebatilan,
kezaliman, korupsi maupun kemiskinan, harus dan akan lebih mengena bilamana
dihadapi manusia secara bersama-sama.
Tetapi apa? Sekarang, semua -terlebih eksekutif, legislatif dan
yudikatif- baru cuma sekadar ngomong ingin memberantas penyakit korupsi yang
telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Korupsi belum dianggap sebagai musuh bersama, kata Ketua KPK
Taufiequrrachman Ruki dalam acara HUT ke-2 lembaga yang dipimpinnya itu di
Jakarta, Kamis 29/12/2005 lalu. Mereka yang berteriak tangkap koruptor langsung
menuntut bubarkan KPK tatkala kalangannya sendiri yang dijadikan tersangka. KPK
dibilang tidak ngerti hukum, imbuhnya.
Ironis memang, di era reformasi, dengan pola atau modus operandi yang
mungkin lebih canggih, sepak terjang kotor semacam di atas selalu dan kembali
berulang. Korupsi, kolusi dan nepotisme terus merebak di kalangan penyelenggara
negara. Seorang pengamat asing memvonis, KKN telah menjadi semacam way of life
di Indonesia. Sementara PERC (Political and Economic Risk Consultancy) pun
menobatkan negeri berjuluk zamrud khatulistiwa -yang dimerdekakan dengan
tumpahan air mata, darah dan nyawa- ini di rangking teratas negara terkorup di
dunia.
Karenanya tidak boleh tidak, bagi kita yang berkutat dengan berbagai
sikap (plin-plan dan apatis) dalam mengantisipasi korupsi, diperlukan semacam
remoralisasi guna membina dialog dan kesepahaman membangun kerja sama.
Pemikiran demikian seyogianya diimplementasikan segera dalam upaya menghapuskan
atau, setidaknya untuk menghambat kian berkembangbiaknya praktik-praktik
korupsi yang telah memporak-porandakan tatanan hidup berorganisasi, bernegara,
berniaga dan lain sebagainya.
Kemungkinan terlaksananya kerja sama -yang menurut Amien Rais untuk
mengefektifkan undang-undang pemberantasan korupsi- antarperangkat hukum dan
unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat misalnya, sudah barang tentu tergantung
pada kemampuan atau keterbukaan untuk menyetujui hakekat-hakekat dasar
moralitas satu sama lain.
Toh, konsep(si) komunikasi atau dialog atas dasar keterbukaan dalam
menggalakkan kerja sama yang berpangkal pada rasa "kekitaan", niscaya akan
lebih bertenaga dan ampuh untuk menyelesaikan segala persoalan. Termasuk
persoalan korupsi, yang diduga kuat akan menghancurkan (masa depan) bangsa.
*Nelson Alwi, budayawan, bermukim di Padang
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
