[nasional_list] [ppiindia] Ketertutupan Peta Informasi Alam
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 15 Jan 2006 23:15:13 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/16/opini/2354703.htm
Ketertutupan Peta Informasi Alam
Suko Widodo
Jamak tahu, hutan berperan besar dalam menjaga ekosistem. Juga jamak tahu,
hutan gundul berdampak besar terjadinya longsor dan banjir.
Namun, mungkin sedikit yang tahu, kawasan yang dilanda banjir di Kemiri,
Jember, itu merupakan "kawasan merah" yang selayaknya tidak dihuni manusia.
Di Pulau Jawa, banyak kawasan yang dalam peta geografi diwarnai merah, sebagai
indikasi kawasan itu rawan longsor dan banjir. Sayang, peta geografi itu hanya
ditumpuk di kantor lembaga pemerintahan.
Kelangkaan informasi
Kantor pemerintah, seperti Departemen Kehutanan, Badan Koordinasi Survei dan
Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), atau mungkin Bapedal setempat, pasti memiliki
peta geografi semacam itu. Peta geografi itu seharusnya dipublikasikan agar
semua pihak mengetahui lingkungannya.
Musibah alam "sulit" dihindari, apalagi jika tekstur alamnya merupakan kawasan
rawan gempa atau longsor.
Hampir semua wilayah di Pulau Jawa sudah difoto-satelit. Foto-foto disusun,
menjadi peta geografi, yang menyediakan banyak data tentang kondisi alam Pulau
Jawa. Peta juga menunjukkan kawasan hutan yang gundul, daerah aliran sungai,
sumber air, dan sebagainya. Sayang, peta itu hanya ditumpuk, menjadi arsip tak
tersentuh.
Desa Kemiri, Jember, yang dilanda longsor dan banjir dalam peta geografi, masuk
kategori kawasan berwarna merah, yang memiliki risiko tinggi terjadinya musibah
longsor dan banjir. Namun, tak satu pun warga mengetahui peta itu. Mereka pun
menderita akibat kelangkaan informasi tentang alamnya.
Boleh jadi di kawasan Banjarnegara juga ada titik-titik merah dalam peta
geografi yang dibuat satelit. Namun karena tiadanya usaha menyebarkan
informasi, masyarakat harus menanggung akibatnya.
Begitu banyak informasi yang disusun menjadi sebuah dokumen, tetapi hanya
sedikit yang dilakukan pemerintah untuk mengolah dokumen itu menjadi informasi
bernilai. Hampir setiap tahun pemerintah menyediakan dana untuk survei, tetapi
setelah diperoleh data yang dicari tidak segera disebarluaskan kepada publik.
Kebiasaan menyediakan informasi kepada publik, sebagai wujud pelayanan,
tampaknya belum menjadi kebiasaan baik di negeri kita. Dalam tataran sederhana,
misalnya mencari KTP, banyak yang tidak tahu. Kantor kelurahan tidak
menyediakan informasi apa persyaratannya, kapan selesainya, dan berapa dana
yang harus dibayarkan. Jika ihwal kecil dan sederhana saja tak pernah mendapat
perhatian secara sungguh-sungguh, apalagi dalam kasus peta foto satelit.
Harus transparan
Informasi tentang alam sudah saatnya disebarluaskan kepada publik. Selama ini,
peta informasi geografi masih dikuasai pihak terbatas. Peta geografi sebuah
kota pun lazimnya hanya dimiliki kantor pemerintah setempat dan para pengembang.
Bisa ditengarai, penguasaan terbatas itu memperlihatkan adanya sikap tidak
peduli dan membungkam hak warga untuk tahu tentang alam lingkungannya. Para
pengembang, kontraktor, dan lembaga sejenisnya dengan gampang mendapatkan peta
itu karena mereka memiliki cukup dana untuk membayarnya. Padahal, peta itu
dibuat dengan anggaran pemerintah yang notabene uangnya dikumpulkan dari rakyat.
Belajar dari berbagai peristiwa musibah yang disebabkan bencana alam,
seharusnya pemerintah segera membuat peraturan baku tentang masalah penyediaan
informasi. Tidak hanya informasi geografi, tetapi informasi apa pun yang layak
diketahui publik. Dalam tradisi negara demokrasi, segala kebijakan dan apa yang
telah diperbuat pemerintah harus dibuka secara transparan.
Meski kita belum memiliki Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi,
setidaknya pemerintah bisa mengawali dengan menyediakan informasi yang jujur
dan berkualitas. Jujur berarti semua informasi tidak ditutup-tutupi kepentingan
apa pun. Berkualitas berarti informasi akurat dan tepat waktu.
Kasus longsor dan banjir seharusnya tidak harus merenggut nyawa manusia jika
saja informasi geografi alam diketahui masyarakat secara terbuka. Dengan
tersedianya informasi, masyarakat bisa terpandukan dalam menghadapi alam
sekitarnya.
Suko Widodo Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga; Direktur Pusat
Kajian Komunikasi Surabaya
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Ketertutupan Peta Informasi Alam
