[nasional_list] [ppiindia] Kenapa Kenaikan BBM Ditolak?
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 21 Feb 2005 12:05:31 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=16
Senin, 21 Februari 2005
Kenapa Kenaikan BBM Ditolak?
M Fadhil Hasan
Direkur Utama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Dalam perspektif pemerintah kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
merupakan sebuah keniscayaan terutama setelah harga minyak dunia melonjak cukup
dramatis dalam beberapa bulan terakhir dan belum ada tanda-tanda penurunan yang
berarti sampai saat ini. Dengan perubahan asumsi harga minyak dari 24 dolar AS
menjadi 35 dolar AS per barel, misalnya, beban subsidi akan meningkat dari Rp
19 triliun menjadi Rp 63 triliun. Jadi ada tambahan pengeluaran sekitar Rp 44
triliun. Sudah barang tentu kenaikan subsidi sebesar ini akan sangat
memberatkan beban anggaran pemerintah.
Di samping itu aspek keadilan juga menjadi pertimbangan lain rencana
kenaikkan harga BBM ini. Sering dikatakan bahwa subsidi BBM tidak adil karena
yang paling banyak menikmati adalah golongan menengah ke atas masyarakat, dan
bukan kelompok masyarakat bawah yang mengkonsumsi BBM jauh lebih sedikit.
Diperkirakan sekitar 72 persen dari subsidi BBM dinikmati oleh kelompok
menengah ke atas, sedangkan kelompok masyarakat bawah hanya menikmati 28 persen
dari subsidi tersebut. Maka menaikkan harga BBM merupakan koreksi terhadap
ketidakadilan yang selama ini berlangsung.
Jika itu yang menjadi alasan pemerintah, mengapa kemudian rencana
kenaikkan harga BBM selalu disambut dengan protes dari berbagai kelompok
masyarakat? Bahkan setelah pemerintah menjalankan program kompensasi BBM untuk
masyarakat miskin melalui pendidikan, kesehatan dan penyedian pangan tetap saja
terjadi penolakan terhadap kenaikkan harga BBM. Seolah masyarakat tidak
menyadari bahwa kenaikkan harga BBM ini bertujuan untuk menegakkan keadilan
ekonomi dan membantu masyarakat miskin.
Perlu kiranya pemerintah menelaah lebih dalam lagi penolakan masyarakat
terhadap kenaikkan harga BBM dan mengambil langkah-langkah tepat mengatasi
penolakan tersebut sebelum menaikkan harga BBM. Terdapat berbagai kemungkinan
penjelasan terhadap gejala ini. Pertama, masyarakat belum yakin benar
pemerintah dapat mengendalikan dampak dari kebijakan ini terhadap kenaikkan
berbagai kebutuhan hidup. Yang dirasakan masyarakat adalah bahwa kenaikkan
harga BBM tersebut akan semakin menambah beban ekonomi yang sudah berat berupa
kenaikkan harga kebutuhan sehari-hari. Kedua, masyarakat belum yakin bahwa
program kompensasi BBM akan dapat mereka nikmati sebagaimana pemerintah
janjikan.
Ketiga, masyarakat belum dapat membeli alasan keadilan yang
melatarbelakangi kenaikkan harga BBM sebagaimana yang disampaikan pemerintah.
Masyarakat masih melihat bahwa masih banyak yang pemerintah bisa lakukan untuk
mengurangi beban anggaran selain kenaikkan harga BBM dan masyarakat juga
melihat berbagai bentuk ketidakadilan kebijakan ekonomi yang sama sekali tidak
pernah pemerintah coba atasi dengan serius.
Dampak bagi masyarakat miskin dan inflasi
Kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 2005
tentang dampak kenaikkan harga BBM terhadap masyarakat miskin dan Indeks Harga
Konsumen (IHK) menggunakan metode Vector Auto Regressive (VAR) membuktikan
kenaikan harga BBM (semua jenis BBM) sebesar 5 persen, misalnya, akan
meningkatkan IHK akan naik sebesar 3,6 persen dan jumlah masyarakat miskin di
desa meningkat menjadi 1,30 persen, sedangkan jumlah penduduk miskin kota akan
meningkat sebesar 2,76 persen. Semakin tinggi persentase kenaikkan harga BBM
semakin tinggi pula lonjakan IHK dan jumlah masyarakat miskin.
Studi Oktaviani (2005) dengan menggunakan metode Computable General
Equilibrium (CGE) memberikan hasil yang sama dimana kenaikkan harga kenaikan
harga BBM akan menyebabkan kondisi rumah tangga menjadi lebih buruk dibanding
sebelum adanya kenaikan harga BBM dan pendapatan rumah tangga miskin di desa
dan kota menurun dengan cepat karena terjadi penurunan upah dan sewa modal.
Secara umum rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi meningkat.
Masyarakat benar bahwa kenaikkan harga BBM akan menyebabkan kenaikkan
harga berbagai kebutuhan hidup sebagaimana ditunjukkan oleh lonjakan inflasi
yang cukup tinggi. Di samping itu kenaikkan harga BBM juga akan meningkatkan
jumlah orang miskin di desa maupun di kota. Temuan tersebut menunjukkan
pentingnya kebijakan menaikkan harga BBM ini diikuti dengan kebijakan lain yang
dapat mengendalikan lonjakan inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor lain
seperti peredaran arus uang, hambatan perdagangan, dan pergerakan nilai tukar.
Hal lain adalah bahwa rencana pemerintah untuk melaksanakan program kompensasi
akibat kenaikan harga BBM terutama bagi masyarakat miskin sudah benar.
Selain program kompensasi maka program pembangunan infrastruktur di
daerah pedesaan dan perkotaan perlu mendapat prioritas pemerintah untuk
meminimalisasikan peningkatan jumlah penduduk miskin akibat adanya kenaikan
harga BBM. Program kompensasi BBM harus dapat menjangkau dan terasa langsung
manfaatnya oleh masyarakat miskin. Melihat komposisi dari pengeluaran
masyarakat miskin maka program yang dapat secara signifikan membantu masyarakat
miskin adalah program di bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan transportasi.
Masalahnya ada pada implementasi dari program tersebut. Selama ini
program kompensasi BBM dijalankan tidak efektif dan tidak menjangkau seluruh
lapisan masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya
program tersebut. Program ini lebih merupakan pembagian rezeki kepada instansi
yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab progam tersebut. Oleh karena itu
pemerintah harus merumuskan secara jelas organisasi dan mekanisme pelaksanaan,
dan menjamin bahwa program kompensasi menjangkau kelompok masyarakat miskin.
Selama hal ini belum berhasil dirumuskan lebih baik pemerintah menunda
terlebih dahulu kenaikkan harga BBM ini sebab bilamana hal ini dijalankan maka
akan semakin besar ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Apalagi bila
program tersebut dijalankan oleh aparat birokrasi lama yang belum mengalami
perubahan dalam etos dan semangat kerjanya. Mantan Menteri Keuangan Boediono
beberapa waktu lalu mengatakan bahwa salah satu ketidaksetujuan menjadikan
anggaran pemerintah sebagai stimulus fiskal adalah belum baiknya kelembagaan
pemerintah yang menjalankan program pembangunan tersebut sehingga dikhawatirkan
peningkatan anggaran justru akan meningkatkan praktik-praktik KKN. Analogi yang
sama dapat dibuat untuk kasus kenaikkan harga BBM ini.
Masalah ketidakadilan kebijakan ekonomi
Bahwa subsidi BBM sekarang merupakan ketidakdilan kebijakan ekonomi
masyarakat menyadarinya dengan baik. Akan tetapi, menghilangkan sebagian besar
beban tersebut dari masyarakat yang menikmati subsidi tanpa ada kepastian dan
keyakinan akan menerima manfaat dari program kompensasi merupakan pilihan yang
tidak adil dan tidak bertanggungjawab. Di samping itu masyarakat pun mengetahui
masih banyak bentuk ketidakadilan kebijakan ekonomi berlangsung tanpa ada usaha
untuk mengoreksinya dengan serius.
Ketidakadilan ekonomi tersebut nampak jelas, ketika pada saat yang sama,
pemerintah justru terus memberikan subsidi kepada bank-bank melalui program
penjaminan dan rekapitalisasi. Beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan
subsidi sekitar Rp 3,39 triliun kepada tiga bank yang dilikuidasi yaitu Bank
Asiatic, Bank Dagang Bali, dan Bank Global. Subsidi sejenis kemungkinan akan
terus meningkat pada tahun ini, karena ada tiga atau empat bank lagi yang masih
menghadapi masalah yang sama. Subsidi tersebut hanya dinikmati oleh segilintir
bankir kriminal, dan justru menjadi beban rakyat.
Bentuk lain dari ketidakadilan kebijakan ekonomi adalah subsidi bank
rekap. Selain subsidi BBM, subsidi lain yang juga menjadi beban terbesar APBN
adalah pembayaran bunga obligasi bank rekap. Pengeluaran bunga obligasi bank
rekap mencapai Rp 41 triliun, dua kali lebih besar dari subsidi BBM yang hanya
mencapai Rp 19 triliun dalam APBN 2004. Sampai saat ini, pemerintah tidak
pernah melakukan usaha untuk meninjau subsidi untuk pengusaha dan bankir nakal
tersebut. Fokus pemerintah hanya pada pengurangan subsidi BBM yang akan
membebani rakyat.
Padahal, pengeluaran bunga obligasi bank rekap dinikmati hanya oleh
segelintir konglomerat dan bankir nakal, yang samasekali tidak pantas menerima
subsidi dari negara. Jika pemerintah benar-benar memiliki komitmen untuk
berpihak kepada rakyat, pengurangan pembayaran bunga obligasi bank rekap harus
dijadikan prioritas utama, sebelum merencanakan pengurangan subsidi BBM.
Masyarakat pun mengetahui bahwa masih banyak penyalahgunaan dan korupsi
di Pertamina yang jika hal ini diberantas akan sangat membantu kredibilitas
pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM. Salah satu bentuk penyalahgunaan di
tubuh Pertamina saat ini adalah penggunaan jasa trading companies untuk
melakukan ekspor dan impor minyak yang telah dihilangkan pada era pemerintahan
Habibie dan Gus Dur, tetapi dihidupkan kembali pada era pemerintahan Megawati.
Keberadaan perantara tersebut telah menyebabkan pemborosan yang sangat besar di
tubuh Pertamina. Jika trading margin yang mereka peroleh sebesar 25 sen per
barel, maka ketidakefisienan Pertamina dalam melakukan ekspor dan impor minyak
mencapai Rp 16,5 miliar per hari atau kurang lebih Rp 6 triliun per tahun.
Pemerintah harus mendorong dihapuskannya peran perantara ini agar Pertamina
tidak dibebani lagi dengan berbagai jenis pengeluaran yang tidak perlu.
Penutup
Seharusnya memang pemerintah menunda kenaikkan harga BBM ini dan terlebih
dahulu merumuskan program kompensasi yang efektif yang menjamin bahwa program
tersebut sampai pada kelompok masyarakat miskin. Pada saat yang sama pemerintah
juga harus mengambil langkah-langkah kongkrit memberantas berbagai
ketidakadilan kebijakan ekonomi lainnya untuk memberi keyakinan kepada
masyarakat bahwa jika subsidi BBM berkurang, ini bukan merupakan satu-satunya
cara yang hendak diambil untuk mengurangi beban anggaran dan menghilangkan
ketidakadilan ekonomi. Jika pemerintah melakukan semua itu niscaya masyarakat
pun akan menerima pengurangan subsidi BBM ini.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kenapa Kenaikan BBM Ditolak?
