[nasional_list] [ppiindia] Kemiskinan Perempuan dan Kebijakan Pemerintah

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Thu, 23 Feb 2006 10:58:48 +0100

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=11010


Kemiskinan Perempuan dan Kebijakan Pemerintah
Oleh Yusmarni
Kamis, 23-Februari-2006, 04:33:1010 clicks



Disadari atau tidak, ternyata selama ini marginalisasi perempuan terjadi dalam 
kultur, birokrasi maupun program-program pembangunan. Terdapat banyak contoh 
bagaimana kaum perempuan secara sistematis disingkirkan dan dimiskinkan. 
Konsepsi bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah (bread winner) menjadikan 
laki-lakilah yang menyandang status sebagai pekerja. 


Seperti tercermin di dalam berbagai laporan sensus dan statistik pembangunan, 
status pekerjaan perempuan sering diidentifikasi sebagai ibu rumah tangga 
(housewife) dengan tugas-tugas domestik. Sekalipun sehari-harinya perempuan 
juga masih ikut menitikkan keringat bekerja di luar sektor domestik tersebut. 
Stereotip yang selalu memandang bahwa perempuan adalah makhluk yang irrasional 
dan emosional, membuat mereka kurang layak untuk menjadi pemimpin dan pendapat 
mereka juga dianggap kurang penting dan hanya layak melakukan 
aktivitas-aktivitas domestik. 

Ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki ini dipengaruhi oleh 
berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi 
sosial budaya yang mengatur alokasi peranan, atribut, stereotip, hak, 
kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki maupun perempuan. 

Marginalisasi, diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan membuat 
daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat lemah. 
Kondisi ini telah menyebabkan kondisi perempuan khususnya di Indonesia masih 
memprihatinkan. Menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004 
jumlah perempuan umur 10 tahun keatas yang belum atau tidak pernah sekolah dua 
kali jumlah laki-laki (11,56% : 5,43%). Angka harapan hidup perempuan meskipun 
lebih tinggi dari laki-laki tapi angka kematian ibu hamil melahirkan masih 
tinggi. 

Marginalisasi, diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan juga merupakan 
imbas tidak langsung dari beberapa kebijakan yang masih bias gender. Bias 
gender sebenarnya telah terjadi semenjak lama dan sampai saat ini masih saja 
terjadi. Berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pengaturan aspek 
publik pada akhirnya memberi pengaruh yang sangat siknifikan terhadap aspek 
domestik. Contoh, kebijakan kenaikan BBM, memberi pengaruh besar terhadap 
perempuan, karena perempuanlah yang mengurus urusan domestik 

Problem kemiskinan yang menghimpit perempuan pada sisi lain telah memaksa 
(sebagian juga dipaksa) mereka mencari sumber-sumber ekonomi dengan berbagai 
cara. Sebut saja Para TKW yang menjalani pekerjaan dengan mempertaruhkan risiko 
yang memungkinkan mereka direndahkan dan diperlakukan dengan kekerasan, bahkan 
tidak jarang menemui kematian. Kasus lain adalah perdagangan perempuan 
(trafficking in women). Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus 
traffickig yang besar di dunia. Sebagian mereka terpaksa menerima menjadi 
pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK). 

Undang Antipornografi dan Pornoaksi yang saat ini sedang dibahas dituding 
mendiskreditkan kaum perempuan. Perempuan dituding sebagai pihak yang paling 
bertanggung jawab dan paling dihujat dalam setiap kasus pornografi dan 
pornoaksi. Sejumlah LSM perempuan bahkan terang-terangan menolak seluruh isi 
rancangan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi tersebut karena dianggap menutup 
mata terhadap kemiskinan perempuan. Sistem patriarkhi yang masih dianut di 
Indonesia telah memposisikan rendahnya daya tawar perempuan dibandingkan 
laki-laki termasuk dalam akses ekonomi dan pendidikan yang membuat kemiskinan 
lebih dekat dengan perempuan dibandingkan laki-laki. Faktor kemiskinanlah yang 
membuat perempuan masuk ke dalam lingkungan industri pornografi. 

Perempuan tidak bisa sepenuhnya disalahkan dalam berbagai kasus pornografi dan 
pornoaksi. Secara finansial perempuan yang terlibat dalam aktivitas ini hanya 
mendapat sebagian kecil dibandingkan pihak-pihak yang merupakan otak dari 
kegiatan pornografi ini yang dalam hal ini adalah perusahaan penerbitan, agensi 
model, fotografer dan lain-lain. Seharusnya RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi 
dapat men-cover seluruh elemen yang terlibat dan tidak hanya membidik perempuan 
yang tak lebih hanya sebagai boneka yang dikendalikan oleh kekuasaan, 
kemiskinan dan mungkin juga gaya hidup hedonisme yang lahir dari lemahnya 
posisi perempuan dalam tatanan sosial kemasyarakatan di Indonesia dan juga 
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebebasan media yang mempengaruhi 
sudut pandang perempuan tentang gaya hidup. 

Sebenarnya banyak faktor yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi dewasa 
ini. Di samping kemiskinan perempuan karena faktor ekonomi juga disebabkan 
makin menyusutnya rasa malu dan makin jauhnya agama dari pribadi-pribadi yang 
terlibat dalam aktivitas pornografi maupun masyarakat. Pergeseran sudut pandang 
tentang nilai-nilai budaya yang seharusnya dianut, telah membuat gaya hidup 
hedonisme dipandang sebagai gaya hidup yang seharusnya dimiliki. Di sinilah 
media sangat berpengaruh. Kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan dalam 
pendirian sebuah media, baik elektronik maupun tulisan seringkali memberikan 
tontonan yang memberi pengaruh besar terhadap gaya hidup, nilai-nilai dan 
batasan norma kesopanan yang dianut selama ini. 

Cara strategis untuk mengatasi semua ini adalah menciptakan budaya setara dan 
adil gender serta kebijakan yang sensitif gender. Perempuan harus diberlakukan 
secara terhormat dan dihargai sama dengan yang didapat laki-laki. Laporan Dana 
Kependudukan PBB (UNFPA) tentang kondisi kependudukan dunia tahun 2005 
menyatakan bahwa para pemimpin dunia tidak akan mampu mengurangi kemiskinan 
jika mereka tidak menghilangkan diskriminasi gender. Membiarkan kebodohan, 
kemiskinan dan kesakitan perempuan sama artinya dengan mempersiapkan generasi 
yang bodoh dan miskin. 

* Staf di Pusat Studi Irigasi (PSI) dan asisten dosen Universitas Andalas

[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts:

  • » [nasional_list] [ppiindia] Kemiskinan Perempuan dan Kebijakan Pemerintah