[nasional_list] [ppiindia] Kemelut Lelang Gula Impor Ilegal + Lelang Gula Ilegal Rugikan Perekonomian
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 13 Feb 2005 22:30:24 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
Suara Karya
14 Feb. 2004
Lelang Gula Ilegal Rugikan Perekonomian
Oleh Fahruddin Salim
Senin, (14-02-'05)
Harga gula di pasar dunia lebih murah dari dalam negeri karena dunia selalu
mengalami surplus sekitar enam juta ton per tahun. Jika volume impor gula
terlalu banyak bisa mengakibatkan kelebihan pasokan -- yang sesuai mekanisme
pasar sempurna -- akan menurunkan harga di dalam negeri hingga di bawah
harga pokok atau biaya produksi. Produksi dalam negeri masih terbatas
dilihat dari kebutuhan pasar, dan harga gula Indonesia relatif tinggi
dibandingkan harga gula impor (resmi dan tidak resmi). Hal ini disebabkan
rendahnya tingkat produktivitas industri gula nasional.
Baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara melelang gula ilegal dengan
harga jauh di bawah harga pasar. Serentak berbagai kalangan mengkritik
keputusan tersebut. Sebab, lelang terhadap 56.343 ton gula "bermasalah" yang
berada dalam kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara itu telah memutuskan
lelang dengan harga Rp 118 miliar. Lelang yang diselenggarakan Balai Lelang
Prasarana Mandiri tersebut dimenangi oleh PT Angel Products.
Lelang tersebut berlangsung sangat cepat dan terkesan tertutup dan sengaja
untuk dimenangkan oleh pengusaha tertentu, karena sebelumnya sudah ada
pengusaha/pedagang gula yang berani melakukan penawaran dengan harga lebih
tinggi. Padahal prosedur lelang yang merupakan lelang eksekusi harus
diumumkan di media massa sebanyak dua kali dalam sebulan agar masyarakat
umum mengetahuinya. Demikian pula lelang gula tersebut ternyata juga tidak
diketahui oleh pihak pemilik yang memiliki gula (dalam hal ini penyelundup)
tersebut atau pengacaranya.
Dengan harga lelang tercatat hanya sekitar Rp 2.100 per kg, maka
diperkirakan akan merusak harga. Harga itu jauh di bawah harga jaminan gula
di tingkat petani sebesar Rp 3.410 per kg.
Kondisi seperti ini jelas tidak bisa dibiarkan. Lelang tersebut jelas
merugikan perekonomian nasional, khususnya pasar gula dan petani termasuk
pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil langkah lebih
strategis untuk membatalkan lelang tersebut sekaligus meminta Perum Bulog
membeli gula tersebut setara dengan harga dasar pembelian gula milik petani.
Selanjutnya gula tersebut bisa menjadi stok pemerintah.
Kebijakan Impor Gula
Kita ketahui bahwa Departemen Perdagangan (Depdag) memperpanjang batas waktu
berlakunya izin impor gula putih (white sugar) Importir Terdaftar (IT) gula,
khususnya untuk izin impor tahap pertama (yang semula berakhir 24 Januari
2005) dan izin impor tahap kedua (yang semula berakhir 15 Februari 2005)
menjadi berakhir pada Februari dan Maret 2005. Perpanjangan batas waktu izin
impor gula putih tersebut diberikan kepada tiga importir terdaftar gula,
yaitu: PTPN IX, PTPN X, dan PT Rajawali Nusantara (RNI).
Perpanjangan batas waktu diberikan karena mereka mengalami kesulitan
mendapatkan pasokan gula putih dari pasar internasional, khususnya untuk
pengapalan Januari 2005 sehubungan dengan masih langkanya pasokan gula dan
harganya pun masih tinggi.
Namun untuk impor tahap ketiga yang berakhir 30 Maret, pemerintah tidak lagi
memberikan perpanjangan waktu. Sesuai SK Menperindag No.527/2004 tentang
Ketentuan Impor Gula, seluruh kegiatan impor gula putih harus sudah berhenti
satu bulan sebelum musim panen tebu di dalam negeri dimulai. Sedangkan musim
panen tebu di dalam negeri diperkirakan dimulai 1 Mei 2005.
Sebelumnya Depdag pada 7 Desember 2004 telah menerbitkan izin impor gula
putih sebanyak 300.000 ton kepada empat perusahaan IT (Importir Terdaftar)
Gula yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama tanggal 7 Desember 2004
sampai 24 Januari 2005 alokasi izin impor diberikan untuk masing-masing IT
Gula: PT RNI 38.850 ton, PTPN IX 17.400 ton, PTPN X 45.300 ton, PTPN XI
48.450 ton. Tahap kedua tanggal 7 Desember 2004 sampai 15 Februari 2005: PT
RNI 25.900 ton, PTPN IX 11.600 ton, PTPN X 30.200 ton, PTPN XI 32.200 ton.
Tahap ketiga berakhir 30 Maret 2005, yaitu: PT RNI 12.950 ton, PTPN IX 5.600
ton, PTPN X 15.100 ton, PTPN XI 16.150 ton
Kerugian Impor Gula
Atau Gula Selundupan
Kebijakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jelas merugikan pemerintah,
termasuk merusak harga pasar khususnya industri gula dalam negeri. Ini
karena harga gula dalam negeri akan kalah bersaing dengan gula ilegal yang
harganya lebih murah. Efek lebih jauh, hal itu bisa berimbas dapat
meningkatkan pengangguran karena produksi gula dalam negeri terhenti.
Penambahan angka pengangguran baru tersebut berasal dari para petani tebu,
karena tidak ada lagi permintaan dari industri gula dalam negeri.
SK Menperindag No 643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula, isinya,
impor gula hanya dapat dilakukan produsen/perusahaan perkebunan yang dalam
proses produksinya menggunakan lebih dari 75% bahan baku dari tebu rakyat di
sekitarnya. Jadi, impor gula hanya boleh dilakukan importir terdaftar yang
jumlahnya tidak banyak, dalam jumlah tertentu, dan hanya boleh dilakukan
sebelum musim giling.
Harga gula di pasar dunia lebih murah dari dalam negeri karena dunia selalu
mengalami surplus sekitar enam juta ton per tahun. Jika volume impor gula
terlalu banyak bisa mengakibatkan kelebihan pasokan yang sesuai mekanisme
pasar sempurna akan menurunkan harga di dalam negeri hingga di bawah harga
pokok atau biaya produksi.
Produksi dalam negeri masih terbatas dilihat dari kebutuhan pasar, dan harga
gula Indonesia relatif tinggi dibandingkan harga gula impor (resmi dan tidak
resmi). Hal ini disebabkan rendahnya tingkat produktivitas industri gula
nasional.
Data yang ada menunjukkan bahwa produktivitas dari 1970-an hingga 2003
menurun drastis dari sekitar 12 ton menjadi 5,2 ton gula per hektar (ha).
Ini membuat harga pokok produksi tinggi, yakni sekitar Rp 3.100 - Rp 3.350
per kg. Penyebab utamanya adalah terbatasnya pasokan tebu yang mencerminkan
produktivitas di tingkat petani juga rendah, dan sebagian mesin maupun
peralatan produksi industri gula nasional sudah relatif tua. ***
Kronologi Lelang Gula Ilegal
* Kejari Jakarta Utara menetapkan pelaksanaan lelang pada 4 Januari
2005 dengan menunjuk PT Mavisindo dan Dinas Perdagangan sebagai
penaksir.
* Pengumuman lelang diiklankan di Harian Jakarta.
* Pada pelaksanaan lelang tanggal 4 Januari 2005, PT Angel Product
ditetapkan sebagai pemenang dengan harga Rp 2.100/Kg.
* Menyusul kontroversi pelaksanaan lelang dan proses lelang gula
ilegal tersebut, Menko Ekuin berkoordinasi dengan Memperdag, Mentan
dan Jaksa Agung mengoreksi harga menjadi Rp 3.100/Kg pada tanggal
10 Januari 2005.
* Sebagian atau sekitar 20.000 ton gula ilegal akhirnya dikeluarkan
dari gudang Hobros dan BGR oleh PT Angel Product dan Kejaksaan pada
tanggal 20 Januari 2005.
* Pada tanggal 21 Januari 2005, tiga menteri terkait (Menko Ekuin,
Memperdag, dan Mentan) serta Jaksa Agung membuat ketetapan bersama
bahwa lelang sesuai prosedur dan harganya dinaikkan menjadi Rp
3.400/Kg.
* Dalam rapat dengar pendapat dengan semua pihak yang terlibat di DPR
tanggal 24 Januari 2005 direkomendasikan pembatalan lelang gula
ilegal.
(Fahruddin Salim, SE, MM adalah anggota tim ahli
++++
Kemelut Lelang Gula Impor Ilegal
Oleh Andi Irawan
Senin, (14-02-'05)
Pemenang lelang gula ilegal harus membeli dengan harga yang senilai dengan
harga gula impor yang dibayar oleh importir terdaftar, diperkirakan tidak
kurang dari Rp 3.700 per kg.
Kalau tidak bersedia membayar harga tersebut, lebih baik proses pelelangan
diulang saja. Keputusan sedemikian itu sangat fair mengingat saat ini harga
gula di tingkat retail juga tinggi sekitar Rp 5.100 per kg. Sehingga, ada
selisih yang diperoleh pemenang lelang sebesar Rp 79 miliar. Kalau dipotong
untuk biaya transportasi, pergudangan, dan lain-lain sebesar 50% sekalipun,
masih ada keuntungan yang bisa diambil sekitar Rp 39 miliar lebih.
Kasus lelang gula ilegal belakangan ini kian mencuat ke permukaan. Berbagai
kejanggalan dalam lelang dan proses pelaksanaan lelang sempat menimbulkan
kontroversi secara meluas. Akibatnya, dalam dengar pendapat dengan
pihak-pihak yang terlibat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, baru-baru ini
DPR telah merekomendasikan untuk membatalkan lelang gula ilegal tersebut.
Kisruh soal lelang gula ilegal dimulai ketika Kejari Jakarta Utara tanggal
28 Desember 2004 menetapkan pelaksanaan lelang gula ilegal pada 4 Januari
2005. PT Mavisindo dan Dinas Perdagangan DKI Jakarta ditunjuk sebagai
penaksir. Sementara pengumuman lelang itu sendiri dilakukan di Harian
Jakarta pada 29 Desember 2004.
Dalam pelaksanaan lelang pada tanggal 4 Januari 2005, pemenangnya ditetapkan
PT Angel Product yang melakukan penawaran dengan harga Rp 2.100 per
kilogram. Rendahnya nilai penawaran hasil lelang mengakibatkan kontroversi
di masyarakat. Maka pada tanggal 10 Januari 2005, Menko Ekuin berkoordinasi
dengan Memperdag, Mentan dan Jaksa Agung mengoreksi harga menjadi Rp 3.100
per kilogram.
Sebagai pemenang lelang, PT Angel Product dan pihak Kejaksaan telah
mengeluarkan 20.000 ton gula ilegal dari gudang Hobros dan BGR pada tanggal
20 Januari 2005. Namun sehari kemudian, tepatnya tanggal 21 Januari 2005,
tiga menteri dan Jaksa Agung membuat ketetapan bersama bahwa lelang telah
dilakukan sesuai prosedur, dan harganya telah dianaikkan menjadi Rp 3.400
per kilogram.
Lelang gula yang dimenangkan oleh PT Angel Product yang diselenggarakan oleh
Balai Lelang Prasarana Mandiri di Hotel Sheraton Media, Jakarta, baru-baru
ini adalah satu contoh dari eksekusi kebijakan tata niaga gula yang bisa
dikatakan sebagai eksekusi kebijakan yang tidak memperjuangkan kepentingan
petani tetapi sebaliknya malah merugikan petani.
Kehilangan Ruh
Sesungguhnya filosofi dasar lahirnya kebijakan penanganan gula ilegal yang
disita negara melalui pelelangan, berpijak pada Keputusan Presiden RI No 58
tahun 2004. Secara eksplisit dalam Keppres tersebut dinyatakan ada dua
pertimbangan penting yang mendasari kebijakan penanganan gula impor ilegal
melalui pelelangan, yakni:
1) Bahwa gula impor ilegal telah menimbulkan kerugian terhadap petani oleh
karenanya kebijakan penanganan gula impor ilegal ini (yang dalam konteks
Keppres tersebut adalah melalui pelelangan) agar bisa mencegah terjadinya
kerugian pada petani.
2) Kebijakan penanganan diambil ditujukan untuk menciptakan swasembada gula
dan meningkatkan pendapatan petani tebu.
Alangkah naifnya ketika aplikasi Keppres tersebut kehilangan ruhnya, yakni
sebagai penolong petani tebu. Sebagaimana yang telah umum dikemukakan oleh
media massa, bahwa gula impor ilegal sebanyak 56.343 ton dilelang dengan
nilai Rp 118 miliar dan dimenangi oleh PT Angel Product. Itu berarti harga
lelang gula tersebut hanya sekitar Rp 2.100 per kg, jauh di bawah harga
jaminan gula di tingkat petani yang senilai RP 3.410 per kg. Bahkan juga
lebih rendah dibanding harga gula di pasar internasional yang mencapai 300
dolar AS per ton atau 2.700 per kg dengan nilai tukar rupiah Rp 9.000 per
dolar AS.
Apalagi kalau dibandingkan dengan harga gula impor yang harus dibayar oleh
importir terdaftar yang memang diberi wewenang mengimpor gula. Mereka ini
harus membayar harga sekitar Rp 3.000 per kg di pelabuhan asal. Bila
ditambah dengan biaya pengapalan, bea masuk serta asuransi maka harga gula
impor sekitar Rp 3.700 per kg.
Kalau gula lelang tersebut kemudian dijual hanya dengan harga yang sangat
jauh di bawah harga gula importir terdaftar, pertanyaan yang layak diajukan
apa bedanya dampak gula lelang tersebut dengan gula haram selundupan? Sama
sekali tidak ada bedanya! Keduanya sama-sama merugikan petani, hanya
labelnya saja yang beda, satu berstatus haram (gula selundupan) dan satu
lagi berstatus halal (gula lelang).
Sesungguhnya kalau kita kembalikan pada teori ekonomi, seharusnya gula impor
ilegal tidak dibenarkan bisa beredar di dalam negeri sekalipun melalui
proses lelang. Perlu diketahui, sejumlah hasil riset ekonomi gula Indonesia
(Lihat antara lain Sudaryanto et al tahun 1995, Hermanto et al 1996,
Haryanto 1999 dan Fitriadi dan Gonarsyah 2001), semuanya menunjukkan
permintaan terhadap gula relatif in-elastis. Dan, teori ekonomi mengatakan
ketika permintaan suatu komoditas adalah inelastis maka ketika terjadi
lonjakan penawaran sedikit saja akan berakibat penurunan harga yang
signifikan.
Artinya, dengan dihalalkan masuknya gula impor ilegal melalui proses
pelelangan ke pasar domestik dengan jumlah puluhan ribu ton itu, walaupun
seandainya dihargai dengan harga sebesar harga gula impor yang harus dibayar
importir terdaftar sekalipun, secara teoritis pasti akan menekan harga gula
domestik dengan cukup signifikan. Apalagi kemudian ketika harga gula yang
masuk itu ternyata jauh lebih murah dari harga jaminan petani yang telah
ditetapkan pemerintah. Oleh karena itulah kita dapat mengerti mengapa pada
negara-negara tertentu sangat keras perlakuan mereka terhadap komoditas
impor ilegal, yakni harus di-reekspor (diekspor kembali) atau bahkan
dimusnahkan.
Wewenang Siapa
Pihak Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
menyatakan proses pelelangan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Prosedur yang dimaksud antara lain mengenai pelaksanaan lelang, termasuk
pengumuman, penyelenggaraan lelang. Lelang gula itu telah diumumkan di
Harian Jakarta selama sehari dengan mengacu pada pasal 15 ayat 2 Keputusan
Menteri Keuangan No 304/KMK.01// 2002.
Tetapi tentu saja publik bisa bertanya mengapa sampai Kejaksaan Agung
memiliki wewenang dalam proses pelaksanaan lelang, bukannya para menteri
yang duduk dalam Dewan Gula Nasional, seperti Menteri Perdagangan atau
Menteri Pertanian? Karena, para menteri ini seharusnya lebih kompatibel
untuk melakukan tugas itu mengingat mereka-lah yang mendapat tugas untuk
melindungi petani tebu.
Yang Harus Dilakukan
Kejaksaan Agung memang telah meminta kepada PT Angels Product sebagai
pemenang lelang gula impor ilegal untuk menghargai gula tersebut menjadi
sekitar Rp 3.400 per kg atau setidaknya Rp 3.000 per kg. Tentu saja harga
ini belum memadai karena masih lebih rendah dibanding dengan harga gula
impor yang harus dibayar oleh para importir terdaftar sebesar Rp 3.700 per
kg.
Sehubungan dengan itu maka yang harus dilakukan pemerintah adalah sebagai
berikut:
Pertama, mengharuskan pemenang lelang untuk membeli dengan harga yang
senilai dengan harga gula impor yang dibayar oleh importir terdaftar,
diperkirakan tidak kurang dari Rp 3.700 per kg. Kalau tidak bersedia
membayar harga tersebut, lebih baik proses pelelangan diulang saja.
Saya rasa keputusan sedemikian itu sangat fair mengingat saat ini harga gula
di tingkat retail juga tinggi sekitar Rp 5.100 per kg. Sehingga, ada selisih
yang diperoleh pemenang lelang sebesar Rp 79 miliar. Kalau dipotong untuk
biaya transportasi, pergudangan, dan lain-lain sebesar 50% sekalipun, masih
ada keuntungan yang bisa diambil sekitar Rp 39 miliar lebih.
Kedua, membuat Keppres baru tentang penanganan gula impor ilegal di mana
secara eksplisit memuat 2 butir penting berikut: a) Yang berwenang melakukan
lelang gula impor ilegal adalah Dewan Gula Nasional atau menteri yang duduk
dalam Dewan Gula Nasional. b) Harga gula yang dilelang harus sama atau lebih
tinggi dari harga gula impor yang dibayar oleh importir terdaftar. Begitu?
***
(Penulis adalah pengamat Ekonomi Pertanian Universitas Bengkulu).
++
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kemelut Lelang Gula Impor Ilegal + Lelang Gula Ilegal Rugikan Perekonomian
