[nasional_list] [ppiindia] Kembalinya Tukang Stempel
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 22 Feb 2006 02:00:19 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/22/opini/2455509.htm
Kembalinya Tukang Stempel
Toto Sugiarto
Dalam peringatan HUT Ke-5 Soegeng Sarjadi Syndicate, Rabu (15/2), mantan Ketua
MPR Amien Rais menyatakan, DPR sekarang menjadi seperti "tukang stempel" bagi
pemerintah.
Pernyataan itu dibantah dua pemimpin Partai Golkar, Wapres Jusuf Kalla serta
Ketua DPR Agung Laksono, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Soekartono
Hadiwarsito. Di sisi lain, pernyataan itu dibenarkan elite PKS.
Fenomena "tukang stempel" yang muncul kembali di Senayan menyiratkan
kecenderungan kembali ke gaya bernegara Orde Baru. Saat itu legislatif tidak
pernah menjadi penyeimbang eksekutif, hanya penguat legitimasi kebijakan
eksekutif. Maka, melekatlah label DPR sebagai "tukang stempel" pemerintah.
Setelah DPR 1999-2004 mampu menunjukkan perannya dengan baik, bangsa ini harus
tercenung meratapi kenyataan buruknya kinerja DPR sekarang. Anggota DPR
2004-2009 menampakkan dirinya tak lebih sebagai "tukang stempel". Bahkan,
hubungan mereka dengan konstituen pun mungkin sudah terputus. Apa penyebabnya?
Apa yang harus dilakukan agar fungsi legislatif bisa berjalan dengan benar?
Fraksi
Salah satu jawaban atas masalah ini didapat dari Dr Daniel Dhakidae, Kepala
Litbang Kompas. Dikatakan, salah satu perbaruan parlemen adalah jika keberadaan
fraksi dibubarkan. Segala masalah langsung dibicarakan dan diselesaikan di
komisi.
Alasannya, seperti dijelaskan Daniel dalam tulisannya di buku Partai-partai
Politik Indonesia (2004, 19), "Partai-partai semakin menjadi birokrasi dalam
dirinya dan untuk dirinya sendiri. Sedangkan pejabat partai di luar dan di
dalam parlemen semakin menjadi birokrat. Karena parlemen terdiri dari
fraksi-fraksi dan fraksi-fraksi adalah partai itu sendiri, maka birokrasi
partai masuk ke birokrasi parlemen. Pada saat yang sama parlemen menjadi
dirinya sendiri pula". Dengan demikian, parlemen terputus hubungannya dengan
rakyat.
Keberadaan fraksi membatasi kebebasan anggota DPR. Ruang gerak mereka harus
selalu dalam garis partai. Celakanya, partai- partai kita masih melaksanakan
mekanisme recall jika ada anggota DPR dari partainya yang bertindak di luar
garis partai.
Akhirnya para anggota DPR amat berkepentingan untuk terus "menggantung" pada
partai. Kepentingan ini muncul semata demi keamanan karier politiknya.
Sebaliknya, anggota DPR tidak memiliki beban jika harus putus hubungan dengan
rakyat, mereka tidak merasa harus bertanggung jawab kepada konstituen.
Padahal, wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya tidak boleh
di-recall oleh partai. Kalaupun ada mekanismenya, mereka hanya bisa di-recall
oleh pemilihnya.
Namun, karena hal itu tidak memungkinkan, mereka terbebas dari recall sampai
akhir masa jabatannya. Satu-satunya "hakim" bagi mereka adalah pemilu
mendatang. Jika mereka mengecewakan konstituen, akan tersingkir dari gedung
wakil rakyat.
Jadi, fraksi dan mekanisme recall harus dihapus. Dengan dihapusnya recall,
anggota DPR tak akan takut menyuarakan aspirasi rakyat. Dengan dihapusnya
fraksi, dominasi kepentingan partai atas kebebasan anggota DPR dapat
diperkecil. Perhatian anggota DPR akan langsung tertuju ke berbagai masalah,
bukan kepentingan partai. Akhirnya, langkah ini akan menyambung kembali
hubungan wakil rakyat dengan konstituennya.
Oligarki
Penyebab lain fenomena "tukang stempel" adalah adanya daftar urut calon anggota
legislatif saat pemilu. Sistem urut memunculkan kepentingan bagi tiap calon
untuk dekat elite partai. Kesuksesan seorang calon untuk duduk di legislatif
lebih ditentukan oleh kedekatan dengan elite partai daripada kedekatan dan
popularitas di mata pemilih.
Selain itu, sistem urut memunculkan money politics. Sering kali calon harus
menyetor sejumlah uang kepada elite partai jika ingin ditempatkan di urutan
atas. Akhirnya, sistem ini menyuburkan oligarki dalam partai politik. Arah
kebijakan partai hanya ditentukan segelintir elite.
Oligarki berakibat pada putusnya hubungan partai dengan rakyat. Mereka menjadi
semacam organisme tertutup. Para kader dan caleg menggantung kuat pada elite
partai. Sementara elite partai mendominasi arah kebijakan partai, termasuk
lewat fraksi di parlemen, tanpa ada kontrol masyarakat, terutama konstituen.
Catatan akhir
Semakin lirihnya suara anggota DPR dalam mengawasi pemerintah bukan karena
mereka telah kecapaian bersuara dan berdebat, tetapi terbungkam oleh sistem.
Adanya sistem daftar urut calon anggota legislatif dan suburnya oligarki dalam
partai politik merupakan penyebab pertama munculnya fenomena anggota legislatif
yang lebih bergantung ke atas, yaitu pada pimpinan partai, daripada memperkuat
hubungan dengan rakyat. Inilah momen pengaderan "tukang stempel".
Solusinya adalah menghilangkan daftar urut caleg saat penentuan calon di
pemilu, menghapus fraksi, dan recall di parlemen. Langkah ini merupakan syarat
perlu bagi hilangnya "tukang stempel" dari Senayan.
Selama ketiga hal itu belum dihilangkan, "tukang stempel" akan muncul kembali
setiap saat. Anggota DPR akan cenderung membela kepentingan partai atau
pemerintah daripada membela kepentingan rakyat.
Toto Sugiarto
Peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate, Peserta Program Pascasarjana Sekolah
Tinggi Filsafat Driyarkara
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kembalinya Tukang Stempel
