[nasional_list] [ppiindia] Kegagalan Politik Kesejahteraan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 2 Feb 2006 00:26:26 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Rabu, 01 Februari 2006
Kegagalan Politik Kesejahteraan
Thomas Koten
Direktur Social Development Center
Mencuatnya kembali rencana pemerintah untuk menaikan tarif dasar listrik (TDL),
sesungguhnya telah menebar pesimisme publik tentang tugas negara terhadap
kesejahteraan warga atau rakyatnya. Bila rencana tersebut benar-benar
terealisasi, sesungguhnya hal itu telah mengaburkan tanggung jawab moral negara
terhadap rakyatnya. Rakyat, kini tak lagi berdaya akibat tingginya harga
barang-barang menyusul naiknya harga BBM dan terpaan krisis berkepanjangan.
Negara yang semestinya bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan
rakyat, bermetamorfosis menjadi lembaga koersi-penekan yang jauh dari
ekspektasi semula. Maksud dan tujuan awal pembentukan negara, sudah barang
tentu tidak lepas dari hasrat kebahagiaan (Aristoteles 384-322 SM). Secara
luas, hal itu ditafsirkan sebagai tanggung jawab negara atas kesejahteraan
rakyat. Seluruh kebijakan yang lahir dari pengelolaan negara menjadi pengabdian
terhadap rakyat, dan kesejahteraan serta kebahagiaan sebagai terminal akhir
perjalanan.
Tentu sukar dipungkiri bila persoalan kesejahteraan rakyat dikategorikan dalam
perkara mahaberat. Tetapi, ironisnya, tidak banyak aktor politik, kaum elite,
dan negarawan kita yang mencurahkan perhatian khusus dan serius atas
kesejahteraan itu. Perilaku tercela kian merebak di kalangan politisi.
Saksikan, bagaimana lembaga parlemen kini berubah menjadi ground-breeding
(lahan penyemaian) bagi praktik korupsi. Parlemen telah berubah kelamin menjadi
medan transaksi politik, yang berujung pada uang dan materi.
Pesona parlemen --sebagai dewan terhormat-- bukan lagi terletak pada tugas
mulianya sebaga pengemban amanat penderitaan rakyat dan perumus kebijakan
negara, tetapi lebih pada kemudahan akses untuk menumpuk harta. Parlemen telah
dijadikan jalan pintas bagi para politisi untuk mengubah kehidupan, sebab ia
menjanjikan kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan. Sehingga, jalan menuju kursi
parlemen pun kerap ditempuh dengan segala macam cara termasuk memalsukan ijazah.
Jadi, apa yang kita lihat, setelah lebih dari setengah abad merdeka, semua yang
terjadi belum sanggup sebagai wahana yang memadai untuk mengejewantahkan
definisi klasik Harold D Laswel (1958) mengenai politik: who gets what, when,
how. Semua itu seolah mengabaikan fungsi dan peran negara sebagai wahana
membangun masyarakat utama --ala Aristoteles. Yaitu sebuah masyarakat
berkeadaban yang terwujud dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada hukum,
norma dan aturan, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
Kontrak yang terabaikan
Dilihat dari perspektif philosophy of life, kesulitan likuiditas PLN, kesulitan
BBM, dan merebaknya persoalan lain seperti busung lapar, pengangguran, korupsi,
terorisme, dan lain-lain, sesungguhnya akibat dari kurang efektifnya negara
dalam menjalankan perannya. Negara (pemerintah) sebagai penyelenggara tata
kehidupan bersama, kurang kredible dalam mengelola pemerintahan, khususnya
dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dengan kata lain, negara sebagai unit
politik yang menjadi pengorganisasian diri berbagai kemajemukan, telah gagal
melakukan pengelolaan kesejahteraan.
Kini, semuanya itu akhirnya telah melahirkan suatu realitas, yang secara nyata
membedah kembali kualitas kontrak sosial antara negara dan masyarakat.
Sebagaimana diaksiomakan dalam teori klasik kontrak sosial, rakyat di seluruh
negeri saat berduyun-duyun menuju kotak suara pemilu, sesungguhnya telah
mendelegasikan hak-hak politik mereka secara sukarela untuk dikelola negara.
Tujuan dari pendelegasian wewenang ini tidak lain untuk membangun ketertiban
sosial kenegaraan demi menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat sendiri.
Tatkala para pemimpin terpilih dan kaum elite pun ingin melibatkan diri dalam
pengelolaan negara, maka mereka harus hormat dan tunduk pada kontrak sosial
yang telah terbangun saat pemilu. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas
sebagai praksis ekspresif rasa hormat dan tunduk pada kontrak sosial itu.
Tetapi, sayang, terkuaknya kembali berbagai kesulitan hidup masyarakat akibat
naiknya harga BBM, dan kini juga bakal naiknya TDL, ketiadaan lapangan kerja,
korupsi, sesungguhnya telah menjadi penistaan keji aparat negara oleh negara
sendiri. Semua fenomena memilukan itu merupakan tamparan keras terhadap
pengelolaan negara yang memusnahkan kontrak sosial. Secara kasatmata, aparat
negara tampak menonjol sebagai kekuatan yang menjerumuskan kebijakan pemerintah
ke dalam dirigiste --meminjam istilah Anwari WMK-- atau ke dalam kondisi yang
dipenuhi kebrengsekan.
Musnahnya kontrak sosial dan dirigiste kebijakan yang disinggung itu,
sebenarnya merupakan cermin besar kegagalan negara yang telah 'mencetuskan'
persoalan besar krisis bangsa yang memblunder hingga kini. Ini pula yang
merupakan cermin kegagalan politik kesejahateraan yang coba dibangun selama
ini. Rezim reformasi, seharusnya bisa menjadi momentum emas-historik untuk
mengikis berbagai anasir perusak kontrak sosial antara negara dan masyarakat
seluruhnya.
Moralitas negara
Bertolak dari uraian singkat tersebut, tidak ada jalan yang lebih manjur
daripada perlunya sebuah paradigma baru yang secara eksplisit mengandalkan
aspek moralitas. Moralitas negara adalah perilaku keberpihakan negara kepada
masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral yang dimilikinya. Negara tanpa
moral adalah negara otoritarisme dan diktator. Filosof Jean Jacques Rousseau
mengistilakannya sebagai volonte generale untuk melokalisasi pihak-pihak yang
dianggap masuk kriteria tanggung jawab negara saat memanifestasikan
perlindungannya.
Pada tataran itulah, segala macam kepincangan dalam tata ruang negara;
kemiskinan kolektif, busung lapar, korupsi, monopoli lahan-lahan ekonomi,
krisis BBM, dan sebagainya menjadi tanggung jawab moral negara untuk
direkonstruksi. Di sinilah negara menjadi sandaran utama, yang harus secara
aktif dan lebih tegas lagi menjalankan perannya bagi penyelenggaraan ekonomi
berkaidah moralitas kolektif dan pro-aktif dalam mensejahterakan rakyatnya.
Pada takaran moral, bila negara telah sukses melaksanakan fungsinya, maka dapat
dikatakan negara telah menjalankan tugasnya secara baik. Visi dan misinya untuk
menjadikan kesejahteraan rakyat menjadi barometer keberhasilan pengelolaan
peran, fungsi, dan tugasnya yang paling agung. Negara bukanlah sekadar
organisasi yang memberi perlindungan dan keuntungan bagi sekelompok warga,
melainkan harus mematrikan keberpihakannya kepada kepentingan umum seluruh
warga Indonesia sebagai pelaksanaan prinsip-prinsip subsidiaritasnya.
Sesuai dengan prinsip-prinsip subsidiaritasnya, negara memiliki sikap proaktif
untuk mengintervensi aktivitas masyarakat bila dianggap perlu demi menciptakan
kesejahteraan rakyat tersebut. Di sini pula terletak peran-fungsional negara,
di mana ia ada dan hadir sebagai dasar yang mewadahi dan menjadi payung yang
mengayomi masyarakat dan bangsanya.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kegagalan Politik Kesejahteraan
