[nasional_list] [ppiindia] Kadin Dorong DPR Tambah Subsidi PLN
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 9 Feb 2006 18:26:51 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/09/eko01.html
Kadin Dorong DPR Tambah Subsidi PLN
Oleh
Naomi Siagian
Jakarta-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) MS Hidayat mengatakan akan
mendorong DPR untuk menambah subsidi kepada PLN hingga Rp 10 triliun. Dengan
demikian, ia berharap pemerintah tidak perlu menaikkan tarif dasar listrik
(TDL).
"Kadin sedang mengkonsep subsidi tambahan Rp 10 triliun agar bisa diganti atau
dikompensasi dari berbagai upaya. Usulan ini akan kami sampaikan kepada
pemerintah dalam dua tiga hari ini," kata Hidayat, dalam jumpa pers Kadin
menolak kenaikan TDL di Jakarta, Rabu (8/2).
Menurutnya, rencana kenaikan TDL merupakan rentetan kebijakan pemerintah untuk
menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober 2005. Oleh karena itu,
lanjut Hidayat, pemerintah mesti punya kepekaan terhadap efek berganda
(multiplier effect) yang terjadi sejak kenaikan harga BBM lalu.
Hidayat juga menekankan PLN harus menghilangkan inefficiency yang menyebabkan
tingginya biaya produksi. Selain itu, ia menilai PLN perlu meningkatkan
penggunaan gas dan tidak lagi mengandalkan BBM.
Sementara itu, anggota Panitia Anggaran DPR Ramson Siagian mengatakan akan
membahas subsidi terhadap PLN setelah adanya hasil audit dari BPK terhadap
biaya pokok produksi (BPP) PLN.
"Bisa saja BPP PLN ternyata lebih tinggi, jadi tidak perlu ada kenaikan tarif,"
ujar Ramson.
Namun, ia mengatakan pihaknya tetap membuat solusi alternatif dengan menambah
subsidi yang sebelumnya dialokasikan dalam APBN 2006 sebesar Rp 17 triliun.
Akibat kenaikan harga BBM subsidi membengkak hingga Rp 34,7 triliun sehingga
dibutuhkan subsidi tambahan Rp 17,7 triliun.
"Kami sudah punya strategi untuk menambah subsidi listrik di APBN, sehingga
kenaikan TDL akan menjadi sangat minimal atau kenaikan bisa dihidari," tambah
Ramson.
Sementara itu, Menteri Perindustri Fahmi Idris mengemukakan PLN harus
membedakan penentuan tarif TDL kelompok industri dan bisnis dengan tarif TDL
rumah tangga atau sosial. Menurutnya, tarif listrik untuk kelompok industri dan
bisnis ditetapkan dengan cara negosiasi.
Cara itu merupakan salah satu bentuk insentif dari pemerintah terutama bagi
industri yang menggunakan listrik lebih tinggi, tarifnya harus lebih murah.
"Bentuk negosiasi dilakukan berdasarkan kelompok pengguna bukan dari sektor
industri," jelas Fahmi.
Dalam konsep ini, lanjutnya, PLN juga harus membuka secara transparan biaya
produksi. Fahmi menekankan apapun bentuk perundingannya PLN tidak boleh
sewenang-wenang dan tidak bisa menentukan sesuai ketentuan saja, tapi harus
berdasarkan norma bisnis yang saling disepakati kedua pihak.
Di lain pihak, Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Sofyan Wanandi
menegaskan usulan Menperin menegosiasikan tarif B to B (business to business)
tidak tepat. Ia menilai konsep itu bertentangan dengan undang-undang
ketenagalistrikan.
Penolakan Daerah
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Semarang Agung Wahono menyatakan
kenaikan TDL secara otomatis berpengaruh pada membengkaknya biaya produksi. Ia
menyebutkan TDL merupakan elemen kedua setelah biaya produksi
"Kenaikan TDL bisa jadi akan membuat bangkrut lebih dari separuh usaha tekstil
di Jawa Tengah. Hal itu terjadi karena beberapa waktu sebelumnya, kalangan
usaha sudah dihimpit persoalan kenaikan harga BBM, elpiji, dayamax plus dan
UMK," kata Agung, kepada wartawan di Semarang, Rabu (8/2).
Menurut Agung, jumlah total usaha tekstil di Jateng baik skala besar, menengah
dan kecil, sekitar 1.500 unit. Ia memperkirakan lebih dari 750 unit di
antaranya diperkirakan akan bangkrut jika TDL naik.
Sementara itu, Asisten Direktur PT Maspion Grup Suharto menegaskan jika TDL
naik, pihaknya yakin akan semakin banyak pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia
mengaku kondisi saat ini sudah benar-benar berat dan hanya berusaha bertahan
dengan melakukan langkah efisiensi sebesar-besarnya, termasuk perampingan
karyawan.
"Secara akumulatif, sejak tahun 1997 hingga saat ini PT Maspion telah melakukan
efisiensi karyawan sekitar 5.000 orang. Saat ini jumlah karyawan Maspion yang
masih bertahan sekitar 18.000 orang," jelas Suharto. (yudi wijanarko/chusnun
hadi)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kadin Dorong DPR Tambah Subsidi PLN
