[nasional_list] [ppiindia] Investor Asing Dibebaskan dari Kewajiban Membayar Ijin Kerja
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 10 Feb 2006 01:13:21 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/02/10/brk,20060210-73736,id.html
Investor Asing Dibebaskan dari Kewajiban Membayar Ijin Kerja
Jum'at, 10 Pebruari 2006 | 00:06 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengusaha asing akan dibebaskan dari kewajiban
membayar dana kompensasi mempekerjakan tenaga kerja asing sebesar US$ 100
(sekitar Rp 1 juta) perbulan. Rencana ini akan dimasukkan ke dalam revisi
Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang ditargetkan selesai
pertengahan tahun ini. "Biar mendorong makin banyak investor asing masuk," kata
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Myra Maria Hanartani, kepada TEMPO, Kamis (9/2).
Myra menjelaskan, para pengusaha yang menduduki kursi direksi dan komisaris
tidak seharusnya membayar dana kompensasi itu, karena status mereka mewakili
kepentingan modal. Sebab, dana kompensasi yang masuk ke kas negara adalah
kompensasi dari Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang wajib
dibayarkan pemberi kerja. "Masa dia membayar dana kompensasi untuk dirinya di
perusahaannya," kata Myra beralasan.
Dia mengakui, pembebasan dana kompensasi bagi pengusaha asing ini potensial
mengurangi pemasukan kas negara. Tapi penghapusan dana ini akan menciptakan
lapangan kerja akibat banyaknya investor asing masuk.
Menurut Myra, Pemerintah sudah satu suara dalam rencana ini. "Prioritasnya
untuk menyelamatkan investasi," katanya. Kendati dibebaskan dari kewajiban
membayar, saat Pemerintah tengah memikirkan instrumen lain yang akan berfungsi
sebagai pengendali dan membedakan pengusaha lokal dengan tenaga kerja asing.
Pengendalinya, bisa berupa pengawasan agar mereka tidak memalsukan dokumen
seorang tenaga kerja asing menjadi pengusaha guna terbebaskan dari kewajiban
membayar dana.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
Djimanto, mendukung rencana pemerintah ini. Sebab menurut dia, kewajiban
membayar bagi pengusaha asing akan merugikan banyak investor. "Kalau
dipersulit, investor marah, tak mau investasi," ujarnya.
Djimanto menjelaskan, praktek yang selama ini terjadi, setiap pemberi kerja
tenaga asing dibebankan membayar dana kompensasi. Akibatnya, banyak investor
asing mengeluh. Keluhan ini dilontarkan para investor asing dalam pertemuan
International Bussiness Club, sebuah klub pertemuan bisnis yang beranggotakan
investor asing kecuali Jepang. "Semuanya mengeluh," ujarnya.
Sementara anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR dari Fraksi PDIP, Nursuhud, sangsi
alasan Pemerintah menghapuskan dana kompensasi itu semata menyelamatkan
investasi. "Itu kan sebenarnya ketakutan pemerintah akibat menguatnya serikat
buruh dan serikat pekerja," katanya.
Menurutnya, Pemerintah mencari kambing hitam dari lesunya investasi itu karena
penguatan serikat buruh. Demi memancing investasi kembali bergairah, Pemerintah
punya rencana tersebut. Nursuhud menilai DPR akan meneliti manfaat dari rencana
itu. "Tapi mestinya mereka tetap membayar," ujarnya. Istiqomatul Hayati
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Investor Asing Dibebaskan dari Kewajiban Membayar Ijin Kerja
