[nasional_list] [ppiindia] Harta Kekayaan Calon Gubernur DKI Jakarta, Mahar Politik, dan Korupsi?
- From: A Nizami <nizaminz@xxxxxxxxx>
- To: lisi <lisi@xxxxxxxxxxxxxxx>, ppiindia <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>, Indonesia Raya <indonesiaraya@xxxxxxxxxxxxxxx>, "ekonomi-nasional@xxxxxxxxxxxxxxx" <ekonomi-nasional@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Mon, 27 Aug 2012 13:36:45 +0800 (SGT)
Ribet juga ya dunia politik?
Secuil tulisan saya dengan sekumpulan artikel dari berbagai media massa.
Mengenai kebenarannya, Wallahu a'lam....
http://infoindonesia.wordpress.com/2012/08/27/harta-kekayaan-calon-gubernur-dan-wagub-dki-jakarta/ ;
HARTA KEKAYAAN CAGUB-CAWAGUB DKI JAKARTA
Fauzi Bowo Rp 59,3 miliiar (Pejabat)
Nachrowi Ramli Rp 15,7 miliar (Tentara)
Joko Widodo Rp 27,2 miliar (Pengusaha-Pejabat)
Basuki Tjahaja Purnama Rp 12.4 miliar (Pengusaha-Pejabat).
Gaji pejabat/tentara sekitar rp 50 juta/bulan. Jadi kalau mereka kerja selama
30 tahun (360 bulan), kira2 berapa hartanya?
Pengusaha pendapatannya tergantung keuntungan perusahaannya. Bisa rugi, bisa
juga puluhan trilyun seperti Liem Siu Liong atau Bill Gates...
http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/06/14/15100793/Inilah.Kekayaan.Cagubcawagub.DKI.Pasca.Verifikasi ;
Pak Bambang Harymurti, Pemred Tempo menanggapi tulisan saya:
> Dari: "bambang@xxxxxxxxxxx" <bambang@xxxxxxxxxxx>
> Kepada: LISI@xxxxxxxxxxxxxxx
> Judul: Re: [LISI] HARTA KEKAYAAN CAGUB-CAWAGUB DKI JAKARTA
> Fauzi Bowo sudah kaya sebelum jadi pejabat tuh
Jawab saya:
Bagus kalau begitu.
Saya coba cek di Kompas dalam 2 tahun hartanya bertambah Rp 12,4 milyar:
===
Setelah dua tahun berselang, harta kekayaan petahana Fauzi Bowo naik Rp 12,4
miliar menjadi Rp 59,3 miliar.
pada 2010, pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini tercatat
memiliki harta kekayaan sebesar Rp 46.935.609.591 dan 200.000 dollar AS
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/12/13055249/Harta.Kekayaan.Foke.Naik.Jadi.Rp.59.3.Miliar/ ;
===
Kalau tiap tahun hartanya bertambah rp 6 milyar/tahun, secara matematis selama
10 tahun jadi pejabat (5 tahun gubernur dan 5 tahun wagub di bawah Sutiyoso),
bisa jadi hartanya 10 tahun lalu di bawah Rp 1 milyar.
Wallahu a'lam.
Mudah2an halal. Yang menentukan itu korup atau tidak kan hasil investigasi
hakim/KPK..
Pak Bambang menjawab lagi:
From: "bambang@xxxxxxxxxxx" <bambang@xxxxxxxxxxx>
Ayahnya Fauzi Bowo, yang kaya raya dan memiliki banyak tanah meninggal dunia
saat Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur. Bisa dibayangkan berapa banyak
tambahan hartanya dari warisan ayahnya
Jawaban saya:
Ayah Fauzi Bowo meninggal April 2010.
Di Kompas dalam 2 tahun (2010-2012) hartanya bertambah Rp 12,4 milyar:
===
Setelah dua tahun berselang, harta kekayaan petahana Fauzi Bowo naik Rp 12,4
miliar menjadi Rp 59,3 miliar.
===
Okelah Rp 12 milyar dari warisan.
Tapi di Tempo disebut hartanya melonjak hingga Rp 26 miliar jika dibanding pada
masa awal dia menjabat lima tahun lalu. (2007-2012):
http://www.tempo.co/read/news/2012/06/13/228410183/Fauzi-Bowo-dan-Hartanya-Hati-hati-160
Artinya dalam 3 tahun (2007-2010) harta Fauzi bertambah Rp 14 milyar tanpa
dapat warisan. Ini setara dengan Rp 388 juta/bulan.
Apa iya gaji Gubernur sebanyak itu? Setahu saya, Gaji Presiden saja tidak
sebesar itu. Tentu ada Faktor "X" yang membuat pertambahan kekayaan bisa
sebesar itu.
Pak Bambang sebagai Jurnalis harusnya instingnya lebih tajam.
Hidayat Nur Wahid di Republika diberitakan berpidato:
“Jangan memilih calon yang terang-terangan pernah dilaporkan ke KPK,” ungkap
Hidayat di Balai Rakyat, Matraman, Jumat (6/7).
Hidayat yakin warga Jakarta tidak mau Jakarta ‘maju terus’ dalam hal Banjir,
Kemacetan dan Kemiskinan. Karenanya, jelas dia, pastilah warga Jakarta tidak
akan memilih kembali calon yang tetap memelihara masalah Jakarta itu. Terlebih,
terang dia, calon yang bukannya malah mengatasi masalah Jakarta dengan anggaran
daerah, tapi malah mengkorupsinya.
Lanjut Hidayat mengatakan, warga Jakarta harus sadar dengan korupsi pemimpinnya
dan jangan lagi memilih pemimpin yang jelas terindikasi korupsi. Sindiran
Hidayat ini secara tidak langsung menyinggung calon incumben yang sempat
dilaporkan ke KPK atas tuduhan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) DKI Jakarta oleh sang Wakil Gubernur, Priyanto.
Di Okezone.com diberitakan DKI Jakarta menurut PPATK sebagai propinsi terkorup:
Dari hasil analisis PPATK tercatat Provinsi DKI Jakarta berada di posisi
pertama sebagai daerah yang dilaporkan adanya dugaan korupsi yaitu sebanyak
46,7 persen. Jawa Tengah (termasuk Semarang, Tegal, Solo, dsb) hanya 3,5%.
Gaji Pokok seorang Kepala Daerah, menurut Keputusan Presiden no.8/2001 hanya
berjumlah Rp. 3 juta rupiah. Ditambah tunjangan (sesuai Kepres no.59/2003)
untuk Gubernur sebanyak 5,4 juta, maka gaji bulanan Gubernur hanya berkisar 8,4
juta. Per tahunnya (dikali 12) menjadi Rp. 100,8 juta. Untuk 5 tahun,
penambahan kekayaan dari gaji yang diterima oleh Foke hanyalah sebesar Rp. 504
juta.
Memang sebagai gubernur, Foke juga mendapatkan tunjangan non gaji. Insentif
Pajak Daerah misalnya. Menurut PP no. 69 tahun 2010, jika Penerimaan Pajak
diatas 7.5 Triliun (DKI 14,8 Triliun), maka Gubernur berhak menerima insentif
sebesar 10 kali gaji pokok dan tunjangan. Dalam hal ini, sebagai pejabat
publik, Foke berhak membawa pulang uang rakyat tersebut sebesar 84
juta/tahunnya. Dalam lima tahun setidaknya, Foke mengantongi uang pajak
sebanyak Rp. 420 juta.
Jika ditambahkan dua sumber tersebut (gaji dan insentif), sebagai Gubernur Foke
hanya akan mendapatkan pertambahan kekayaan sebanyak Rp. 924 juta,
kotor-kotornya Rp. 1 Milyar. Itu pun dengan catatan bahwa foke tidak
mengeluarkan uang sepeser pun, karena biaya pribadinya sudah ditanggung negara
http://politik.kompasiana.com/2012/06/13/dari-mana-harta-fauzi-bowo/
PPATK: DKI Jakarta Terkorup
Fiddy Anggriawan - Okezone
Senin, 27 Agustus 2012 05:13 wib
Ilustrasi (Okezone)
JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) mengungkap
jika korupsi di daerah dengan menggunakan modus pemindahan dana anggaran APBD
ke rekening pribadi para bendaharawan sudah diamati oleh PPATK sejak tahun 2011.
"Modus seperti ini sudah diamati PPATK sejak 2011 untuk realisasi TA 2010
menyebar di seluruh wilayah RI," ungkap Wakil Ketua PPATK, Agus Santosa melalui
pesan singkatnya, di Jakarta, Minggu (27/8/2012).
Berdasarkan Hasil Analisa (HA) PPATK terkait tindak pidana korupsi secara
komulatif sampai dengan 2012 sebanyak 916 HA, sedangkan tindak pidana Suap
sebanyak 80 HA. Adapun HA tersebut telah dilaporkan kepada penegak hukum.
"Saya enggak punya data tentang proses peradilan dan putusan terkait perkara
korupsi para Bendaharawan, mungkin bisa cek di data MA tentang peradilan
perkara korupsi per daerah di wilayah PN, tingkat banding di PT dan kasasi di
MA," simpulnya.
Dari hasil analisis PPATK tercatat Provinsi DKI Jakarta berada di posisi
pertama sebagai daerah yang dilaporkan adanya dugaan korupsi yaitu sebanyak
46,7 persen.
Disusul Jawa Barat (6 persen), Kalimantan Timur (5,7 persen), Jawa Timur (5,2
persen), Jambi (4,1 persen), Sumatera Utara (4 persen), Jawa Tengah (3,5
persen), dan Aceh Darussalam dan Kalimantan Selatan (2,1 persen).
Sementara daerah yang paling kecil laporan tindakan korupsi adalah Kepulauan
Bangka Belitung (0,1 persen), Sulawesi Barat (0,3 persen), Sulawesi Tengah (0,4
persen), Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat (0,5 persen), Kalimantan Tengah
(0,6 persen), Sumatera Barat dan Bali (0,7 persen), Nusa Tenggaran Timur dan
Bengkulu (0,8 persen) dan Sulawesi Utara (0,9 persen).
(put)
http://news.okezone.com/read/2012/08/26/339/680771
Hidayat Sindir Foke ‘Gubernur yang Dilaporkan ke KPK’
Jumat, 06 Juli 2012, 13:47 WIB
Hidayat Berencana ‘Gratiskan’ Masuk Ragunan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Calon gubernur nomor urut 4, Hidayat Nurwahid
berkampanye di wilayah Matraman, Jumat (6/7). Dalam kampanyenya di Balai
Rakyat, Matraman, Hidayat mengatakan warga Jakarta seharusnya memilih pemimpin
yang tidak pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jangan memilih calon yang terang-terangan pernah dilaporkan ke KPK,” ungkap
Hidayat di Balai Rakyat, Matraman, Jumat (6/7). Ia pun mengatakan bahwa dirinya
termasuk salah satu kandidat yang tidak pernah berurusan dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bila dibandingkan dengan calon yang lain, Alhamdulillah saya salah satu calon
yang belum pernah berurusan dengan KPK,” ungkap Hidayat di hadapan ratusan
pendukungnya di Matraman. Karena itu, tambah Hidayat, jangan mau memilih calon
yang sudah terang berurusan dengan KPK, apalagi sampai pernah dilaporkan
melakukan korupsi.
Hidayat yakin warga Jakarta tidak mau Jakarta ‘maju terus’ dalam hal Banjir,
Kemacetan dan Kemiskinan. Karenanya, jelas dia, pastilah warga Jakarta tidak
akan memilih kembali calon yang tetap memelihara masalah Jakarta itu. Terlebih,
terang dia, calon yang bukannya malah mengatasi masalah Jakarta dengan anggaran
daerah, tapi malah mengkorupsinya.
Lanjut Hidayat mengatakan, warga Jakarta harus sadar dengan korupsi pemimpinnya
dan jangan lagi memilih pemimpin yang jelas terindikasi korupsi. Sindiran
Hidayat ini secara tidak langsung menyinggung calon incumben yang sempat
dilaporkan ke KPK atas tuduhan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) DKI Jakarta oleh sang Wakil Gubernur, Priyanto.
Redaktur: Hafidz Muftisany
Reporter: Amri Amrullah
http://www.republika.co.id/berita/hidayat-didik/berita-hidayat-didik/12/07/06/m6q86l-hidayat-sindir-foke-gubernur-yang-dilaporkan-ke-kpk
JUM''AT, 17 AGUSTUS 2012 | 05:49 WIB
PKS Dituding Minta Rp 50 M Untuk Dukung Jokowi
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta--PKS mendukung Fauzi Bowo setelah tercapai kesepakatan
finansial.Majalah Tempo edisi 20 Agustus 2012mengungkap lobi dan berbagai mahar
dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012.
PKS sebenarnya sudah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan yang mengusung
Jokowi-Ahok. Lobi-lobi antara PKS dan PDI Perjuangan berlangsung alot. Menurut
Denny Iskandar, anggota tim sukses Jokowi, tak ada kata sepakat di antara
kedua pihak menyangkut program kerja jika Jokowi terpilih kelak. Alotnya itu
karena PDI Perjuangan di banyak daerah selama ini tak punya pengalaman
berkoalisi dengan PKS.
Sumber Tempo di tim Jokowi dan tim Fauzi mengatakan ketidaksepakatan itu
menyangkut kontrak politik. PKS, kata mereka, meminta ongkos operasional untuk
menggalang suara kadernya. "Besarnya Rp 25-50 miliar." PDI Perjuangan menolak
permintaan ini.
Syarat "mahar" pernah diajukan sewaktu PKS menyorongkan Ketua Majelis
Pertimbangan Partai Triwisaksana sebagai wakil Fauzi Bowo. Di antaranya
permintaan menentukan sejumlah kepala dinas. Fauzi menolak dan ketika itu
menerima calon wakil gubernur yang juga diajukan Partai Demokrat, Nachrowi
Ramli.
Selamat Nurdin, Ketua PKS Jakarta membantah lobi politik ini ditunggangi
transaksi uang. "Saya ikut semua lobi, tak ada yang menyebut uang tunai atau
kepala dinas,” kata Selamat. Menurut dia, Fauzi dipilih karena dianggap lebih
mengenal Jakarta ketimbang Jokowi.
"Ini dukungan sebagai sesama ahlussunnah wal jamaah, bukan wahabi, antitahlil,
antimaulid," Presiden PKS Luthfi Hasan menambahkan.
Padahal, saat kampanye, PKS menyerukan perubahan Jakarta dan menolak status
quo. Namun partai ini memilih berdamai dan melupakan perseteruannya dengan
Fauzi saat bertarung memperebutkan kursi gubernur 2007. Fauzi, Ketua Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama, mengalahkan calon PKS, Adang Daradjatun. "Demi
persatuan dan kesatuan umat, kami telah saling memaafkan," kata Luthfi.
Menurut dua anggota tim Fauzi, urusan mahar ini juga dibicarakan ketika membuat
kontrak politik dengan PKS. "Tapi pembicaraannya justru karena PKS ditawari Rp
100 miliar dari pihak lawan." Fauzi, kata sumber ini, tak menyanggupi jika PKS
meminta jumlah yang sama. Pembahasan tak mencapai titik temu hingga pemimpin
tertinggi partai itu menengahi. Tawaran akhirnya turun hingga angka Rp 20
miliar.
Dari mahar ini, PKS menjanjikan 500 ribu suara. Menurut sumber lain, PKS
berjanji, berdasarkan pengalaman, kadernya loyal kepada instruksi partai.
Apalagi jika ada jaminan bantuan pendanaan dalam Pemilihan Umum 2014 bila Fauzi
kembali terpilih. Soal ini, Triwisaksana mengatakan, "Tak ada itu soal
dukung-dukungan. Soal pendanaan kami biasa sendiri."
Jokowi tak bisa memberi jaminan seperti itu. "Kami sudah berikhtiar, tapi
mereka mendukung ke sana," katanya pasrah. Jokowi lebih memilih turun ke
lapangan. Sehari setelah PKS mengumumkan dukungan, ia menemui sejumlah
pensiunan pejabat Provinsi Jakarta yang cukup berpengaruh. Hasilnya, muncul
deklarasi "Pensiunan Pemprov DKI Pendukung Jokowi".
Baca laporan lengkapnya di Majalah Tempo yang bisa diakses di sini.
BAGJA HIDAYAT | AMANDRA MEGARANI | UKKY PRIMARTANTYO
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/17/228424103/PKS-Dituding-Minta-Rp-50-M-Untuk-Dukung-Jokowi
.
===
Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits di http://media-islam.or.id
Paket Umrah 2013 mulai US$ 1.600/orang di
http://media-islam.or.id/2011/01/24/paket-umroh-2011-mulai-us-1-400
Bagi yg ingin turut membantu perpanjangan DOMAIN www.media-islam.or.id DSB,
bisa transfer mulai rp 5 ribu ke : Rekening BCA No 0061947069 a/n Agus Nizami
dan konfirmasi. Mudah2an bisa jadi sedekah kita sbg ilmu yg bermanfaat.
Milis Syiar Islam: syiar-islam-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Harta Kekayaan Calon Gubernur DKI Jakarta, Mahar Politik, dan Korupsi? - A Nizami
