[nasional_list] [ppiindia] DPR Sekadar Tukang Stempel
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 20 Feb 2006 23:36:24 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=212680
Selasa, 21 Feb 2006,
DPR Sekadar Tukang Stempel
Oleh Joko Riyanto
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menilai eksistensi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melemah, menjadi seperti tukang stempel
(rubber stamp) bagi setiap kebijakan pemerintah. Keseimbangan yang diwujudkan
DPR saat ini melemah, seperti DPR era prareformasi.
Hal itu dapat kita lihat dari beberapa kebijakan yang disetujui DPR: nota
kesepahaman (MOU) antara GAM dan pemerintah, kenaikan harga BBM, dan paling
aktual gagalnya keinginan sebagian besar anggota DPR untuk mengegolkan hak
angket soal impor beras.
Bila menyimak hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dilansir
Transparency International Indonesia (TII) belum lama ini, yang antara lain
menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup kedua (setelah partai politik) dengan
poin di bawah lima, itu pun sifatnya hanya mengonfirmasi buruknya citra wakil
rakyat. Tak ada yang merasa heran atas hasil survei itu. Sayang, wakil rakyat
sendiri malah tampak tenang-tenang saja, tidak merasa prihatin terhadap hasil
survei yang dilaporkan TII ke presiden itu.
Dulu, pada saat DPR berada di bawah rezim Orde Baru, buruknya peranan mereka
diakibatkan dominasi eksekutif yang berlebihan. Sekadar interupsi sekalipun
sudah merupakan anomali bagi anggota parlemen waktu itu. Dewan itu lebih
populer dengan sebutan sebagai lembaga stempel dengan predikat 5D (datang,
duduk, dengar, diam, dan duit).
Saat rezim Orde Baru tumbang, melalui revisi paket UU politik, kita memberikan
otonomi kepada lembaga legislatif. Anggota DPR dibebaskan mengkritik pemerintah
atau siapa pun yang dianggap layak dikritik. Lembaga recall yang kerap
dijadikan senjata pamungkas oleh rezim Orde Baru pun dihapus. DPR tak bisa
di-recall oleh siapa pun, termasuk oleh partai yang mengajukannya. Harapannya,
dengan independensi yang tinggi, akan meninggi pula kualitas dan peranannya.
Hasilnya apa? DPR bertindak sewenang-wenang, korupsinya semakin menjadi-jadi,
dan tak terkontrol. Mereka tak bisa dipecat walau sudah jelas-jelas menyakiti
hati rakyat. Akibatnya, DPR hasil Pemilu 2004 kembali dihadapkan pada UU
politik yang memberikan kewenangan kepada partai untuk me-recall (mengganti
antarwaktu). Pasti ini bukan alternatif terbaik. Dengan begitu, barangkali, DPR
akan lebih waspada meski belum tentu mawas diri.
Masih adakah cara untuk mendongkrak melemahnya DPR? Ibarat konsep kecantikan,
yang dibutuhkan DPR sekarang inner beauty. Kalau dari sisi outer beauty, sudah
jelas tidak menarik. Dan seperti sudah disinggung di atas, meskipun sudah
banyak pihak berupaya meningkatkan kinerjanya, hasilnya nihil.
Sebagai lembaga tinggi negara yang secara konstitusional punya hak untuk
mengatasnamakan rakyat (karena fungsinya sebagai wakil rakyat), DPR punya cukup
modal untuk memancarkan pesona dari dalam dirinya. Mereka duduk di DPR, pinjam
potongan bait syair Iwan Fals, "dipilih, bukan dilotre."
Artinya, hanya orang-orang yang punya kelebihan yang bisa terpilih dan duduk
sebagai wakil rakyat. Minimal pada saat memilih, rakyat menganggap mereka
relatif lebih baik dibandingkan yang tidak dipilih.
Setelah duduk di kursi lembaga legislatif, mereka punya kesempatan lebih luas
daripada anggota masyarakat lainnya untuk menjadi pahlawan. Perubahan regulasi
yang memberikan harapan hidup lebih layak bagi masyarakat, akibat selama ini
aksesnya terbatas kepada anggaran negara, misalnya, jelas akan memberikan
kontribusi nyata bagi masyarakat jika fungsi legislasi dan tugas menetapkan
anggaran negara benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya.
Pada saat terjadi (dugaan) pelanggaran hukum oleh pemerintah, atau pejabat
negara tertentu, tentu akan lebih cepat mendapatkan penanganan pada saat
mendapatkan desakan dari DPR ketimbang, misalnya, hanya disuarakan masyarakat
sipil biasa.
DPR juga punya berbagai macam hak yang -apabila semuanya difungsikan secara
aktif dan konstruktif- akan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Peluang
wakil rakyat untuk menjadi pahlawan masyarakat sangatlah luas.
Pada DPR, ada fungsi checks and balances. Kalau fungsi yang satu ini tidak
ditegakkan alias bisa dikompromikan karena lobi langsung tunai, implikasinya
bisa melebar ke mana-mana. Kita kedepankan saja contoh yang paling aktual.
Belakangan, kita tengah merasakan ekses dari tidak jalannya fungsi checks and
balances DPR itu.
Kalau saja DPR mau mengoreksi proposal kenaikan harga BBM menjadi 50 persen
saja dari apa yang ditargetkan pemerintah, situasinya mungkin tidak seburuk
sekarang. Inflasi tidak akan mencapai besaran yang sekarang. Daya beli orang
kebanyakan juga tidak merosot tajam seperti yang dirasakan hari-hari ini.
Kegiatan ekonomi tidak akan stagnan.
Kalau fungsi checks and balances DPR efektif, negara ini tidak selalu
diselimuti ketidakpastian. Sistem nilai masyarakat ketimuran dalam masyarakat
akan selalu terjaga. Kreativitas dan inovasi akan berkembang, tanpa harus
merusak sistem nilai dan standar norma. Sebaliknya, jika fungsi checks and
balances DPR itu diingkari, kerusakan yang ditimbulkan amat luar biasa.
Kita tunjuk saja pada akibat kebijakan eksekutif yang begitu esktrem dalam
kasus kenaikan harga BBM. Indeks kesengsaraan rakyat digambarkan cukup tinggi.
Apakah kebijakan harga BBM itu akan membuat masa depan masyarakat lebih baik?
Belum tentu.
Karena itulah, proses demokratisasi kita terasa aneh belakangan ini. Dalam
banyak hal, masyarakat justru merasa ada kemunduran. Bahkan, ada yang
mengatakan, demokratisasi yang berproses saat ini justru destruktif karena
merusak tatanan dan sistem nilai masyarakat ketimuran kita. Proses
demokratisasi ala kita sekarang ini dinilai mempercepat proses penghilangan
jatidiri keindonesiaan kita. Banyak orang merasa, demokrasi berarti boleh
berbuat apa saja.
Maka, ada yang berniat menerbitkan majalah aneh-aneh. Pornografi dan pornoaksi
marak. Para orang tua mulai gelisah oleh acara pamer tubuh yang ditayangkan
sejumlah televisi lokal.
Semua ekses itu berkembang akibat fungsi checks and balances DPR belum efektif.
Bukankah DPR punya wewenang begitu luas untuk mengontrol, bahkan memerintahkan
semua instrumen atau alat negara untuk menegakkan pelaksanaan undang-undang,
norma, aturan main, dan etika. Sudah lama masyarakat merasakan melemahnya
fungsi checks and balances DPR.
Kecaman pun sudah terlalu sering dilontarkan. Namun, segala keluh kesah itu
sering dianggap angin lalu. Syukurlah, Amien Rais mau mengangkat masalah ini.
Mudah-mudahan, fungsi checks and balances DPR makin efektif pada hari-hari
mendatang.
Joko Riyanto, mahasiswa Fakultas Hukum UNS, Solo
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] DPR Sekadar Tukang Stempel
