[nasional_list] [ppiindia] DPR Hambat Pemberantasan Korupsi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 21 Feb 2005 22:34:31 +0100
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/22/n1.htm
DPR Hambat Pemberantasan Korupsi
Jakarta (Bali Post) -
Koordinator Indonesian Corruption Watch Teten Masduki menegaskan, kisruh di
gedung parlemen antara Komisi II dan III dengan Jaksa Agung menjadi isu politik
yang bertujuan untuk menghambat pemerintah memberantas korupsi. Padahal,
seharusnya DPR merupakan institusi yang harus mendukung upaya pemerintah
memberantas korupsi.
''Parlemen merupakan salah satu unsur lembaga sebagai syarat penegakan hukum
dan pemberantasan korupsi. Bercermin pada kejadian ini, DPR jutru menghambat
pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan
Agung,'' tegas Teten di Jakarta, Senin (21/2) kemarin.
Menurut Teten, tiga unsur yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi ialah
birokrasi pemerintah, pengawasan parlemen, dan sistem hukum. Salah satu dari
tiga unsur itu harus bekerja secara efektif guna melakukan pemberantasan
korupsi.
Birokrasi pemerintah tidak bisa bekerja efektif jika tidak didukung oleh
parlemen. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah
tidak akan bisa berjalan sempurna bila sistem hukumnya compang-camping.
Menurutnya, kisruh di DPR itu terkait erat dengan materi rapat, yakni membahas
dugaan korupsi dana APBD di hampir seluruh daerah di Indonesia. Korupsi dana
APBD itu terang-terang melanggar tindak pidana dan bisa dijerat UU Tindak
Pidana Korupsi. Tiga unsur yang dilanggar yaitu melawan hukum, memperkaya diri
sendiri, dan merugikan keuangan negara (yakni APBD).
Politisi di DPR menganggap Jaksa Agung telah mempolitisasi penyidikan korupsi
APBD. Itu sebabnya, politisi di DPR juga akan melakukan perlawanan secara
politik. Salah satunya, yang sekarang terjadi, ialah meminta Presiden Yudhoyono
agar mengganti Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.
Bagi Teten, kinerja Jaksa Agung itu tidak bermuatan politis. Justru dia
menegakkan hukum dengan tegar melakukan penyidikan kasus korupsi yang dilakukan
mantan anggota DPRD periode. ''Apalagi, proses penyidikan dimulai pada akhir
pemerintahan Presiden Megawati. Jaksa Agung Abdul Rahman hanya meneruskan,''
ungkap Teten.
Itu sebabnya, lanjut Teten, DPR dan politisi Senayan tidak sepantasnya
melakukan ''perlawanan politik'' seperti itu. Justru parlemen diharapkan bisa
mem-back up kinerja Jaksa Agung dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
Teten juga meminta Presiden Yudhoyono memperbaiki dan menyederhanakan sistem
perizinan di sejumlah departemen, seperti Bea Cukai, Perdagangan,
Perindustrian, Imigrasi, dan Kepolisian. ''Sebab, korupsi di departemen itu
justru bersifat mutualisme, sama-sama menguntungkan, antara yang menyuap dan
aparat birokrasi,'' tegasnya.
''Presiden harus berani dan jangan ragu-ragu dalam memberantas korupsi,
meskipun mendapat perlawanan. Sebab, saya lihat, Presiden Yudhoyono kurang
berani memberantas korupsi,'' tandasnya. (kmb7)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] DPR Hambat Pemberantasan Korupsi
