[nasional_list] [ppiindia] Berdayakan Undang Undang Pers untuk Mengadili Delik Pers
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 10 Feb 2006 00:46:56 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2006/02/09/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Berdayakan Undang Undang Pers untuk Mengadili Delik Pers
Binsar Gultom
PERS sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power) seharusnya dapat bekerja secara profesional sesuai
kode etik jurnalistik. Ingatlah, fungsi pers sebagaimana diatur dalam pasal 5
UU Pers No 40 Tahun 1999, mengatakan bahwa: (1) Pers Nasional berkewajiban
memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, (2) Pers wajib melayani
Hak Jawab, (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pers nasional dalam menyiarkan informasi
dilarang keras membuat opini atau menyimpulkan kesalahan seseorang, terlebih
jika kasus yang diliput itu masih dalam proses peradilan. Penyiaran informasi
itu harus berimbang dari sumber berita pihak terkait dan sesuai dengan fakta
yang terungkap di lapangan.
Konsekuensi pelanggaran ketentuan tersebut akan berdampak, selain merugikan hak
asasi orang lain juga merusak nama baik perusahaan pers tersebut. Jika hak
orang lain dilanggar, orang yang dirugikan itu bisa dendam atau berdampak
negatif terhadap pers. Nah, inilah salah satu penyebab mengapa sering terjadi
kekerasan terhadap pers.
Terkecuali, ketika pers meliput berita aktual pihak terkait mencoba
menghalang-halangi pemberitaan pers bahkan sampai mengancam pers, karena takut
terbongkar skandal yang diperbuat, sesuai pasal 18 ayat (1) UU Pers, seseorang
yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindak- an berakibat
menghambat pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan (3) yaitu melakukan penyensoran,
pemberedel- an atau pelarangan penyiaran serta membatasi kemerdekaan pers,
mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi, dipi- dana paling
lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
Dewasa ini, saat gencarnya pemerintah memberantas berbagai praktik korupsi,
kolusi, nepotisme (KKN) di berbagai instansi pemerintah maupun swasta,
kehadiran pers sangat dibutuhkan untuk menginformasikan berita yang benar,
jujur dan adil. Namun, dalam prak- tiknya, pers sering memojokkan kesalahan
seseorang, yang sebenarnya belum tentu bersalah.
Terkadang ada kesan bahwa pers mempunyai kepentingan dengan suatu pemberitaan,
akhirnya yang bersangkutan dianggap publik bersalah. Ini merupakan pelanggaran
hukum "asas praduga tak bersalah" seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU
Pers. Padahal, seseorang itu baru dianggap terbukti bersalah, jika telah
divonis bersalah oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(incrach van gewijde).
Terjadinya sengketa pers, biasanya karena pemberitaan pers melukai perasaan
orang lain. Sekalipun redaksi bertanggung jawab dan berhak memuat suatu berita,
ada kesan bahwa pers mempunyai kepentingan dengan suatu pemberitaan, hingga
memeti-eskan suatu tanggapan berita. Ketika diadakan hak jawab atau hak
koreksi, pihak pers tak berkenan melayaninya.
Mestinya, jika ada pihak terkait menanggapi suatu pemberitaan, penulis meminta
pers terbuka, menerima dan memuat beritanya, sekaligus meminta maaf seperti
yang pernah dilakukan oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) surat kabar Sinar
Indonesia Baru (SIB) Dr GM Panggabean mengenai "karikatur nasib suar-sair" dan
permintaan maaf Pemred surat kabar Denmark Jyllands-Posten: Carsten Juste,
Senin (30/1) atas penerbitan kartun Nabi Muhammad yang memancing kemarahan
muslim di seluruh dunia, sehingga persoalan demikian tak perlu diselesaikan
secara pro-yustisia hingga ke pengadilan. Cukuplah diselesaikan lewat
klarifikasi pemberitaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) UU
Pers.
Akan tetapi, jika perusahaan pers tak mau melayani hak jawab maupun koreksi
tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat menggugatnya secara perdata
menggunakan UU Pers, dengan hukuman denda paling banyak Rp 500 juta. Jadi kalau
ada kasus seperti ini masuk ke pengadilan menggunakan aturan KUHP bahkan
diputus hakim berdasarkan pasal 310 atau 311 KUHP, aparat penegak hukum yang
me- nangani kasus ini sangat keliru menggunakan payung hukum KUHP.
Karena fungsi pengadilan adalah untuk memeriksa, menerima dan mengadili
perkara, maka solusinya: pertama, setiap perkara yang menyangkut sengketa pers
yang diajukan oleh penyidik kepolisian dan penuntutan kejaksaan ke pengadilan
harus memperhatikan secara hati-hati fakta yang terjadi. Jika perbuatan itu
dilakukan secara langsung menghina seseorang tanpa pemberitaan pers, gunakanlah
KUHP. Tetapi jika perbuatan penghinaan itu dilakukan secara tidak langsung,
artinya lewat pemberitaan pers, gunakanlah UU Pers.
Kedua, jika sengketa pers tersebut tetap diajukan kejaksaan ke pengadilan
menggunakan Pasal 310 (2) KUHP, hakim sesuai wewenangnya pada pasal 144 Kitab
Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum perkara tersebut disidangkan
dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar mengganti atau merubah dakwaan
dari pasal KUHP menjadi pasal yang terdapat didalam UU Pers.
Ketiga, jika jaksa tak mau mengubah dakwaannya, hemat saya hakim dapat
membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa (vrijpraak). Persoalannya,
apakah para hakim mempunyai kepe- kaan perasaan naluri yang sama dalam
penegakan hukum pers? Seyogyanya, Ketua Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan
semacam surat edaran atau instruksi Ketua MA kepada seluruh hakim agar satu
persepsi me- nangani sengketa pers lewat UU Pers.
Keempat, jika pemerintah tetap mempertahankan delik pers di dalam KUHP,
kalangan pers dapat mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi, sehingga
polemik ganda ketentuan sengketa pers segera tuntas selesai.
Oleh karena itu, saya minta setelah terbit UU Pers No 40 Tahun 1999 yang
diundangkan tanggal 23 September 1999, segala delik pers yang berkaitan dengan
pemidanaannya seperti yang tercantum di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP harus
diadopsi dan disempurnakan ke dalam UU Pers, sehingga UU Pers menjadi
berdaya-guna.
Jika KUHP selalu digunakan mengadili delik pers, percuma dibentuk UU Pers.
Menurut asas hukum dan kepastian hukum hal ini sangat berbahaya bagi tercipta-
nya penegakan hukum, karena ketika hakim menerap- kan aturan KUHP, terpaksa
mengesampingkan UU Pers sebagai lex specialis dari KUHP. *
Penulis adalah hakim Pengadilan Negeri di Medan dan hakim HAM pada Pengadilan
HAM di Jakarta
Last modified: 9/2/06
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Berdayakan Undang Undang Pers untuk Mengadili Delik Pers
