[nasional_list] [ppiindia] BBM Jelas Tak Perlu Naik
- From: syabab muslim <syabab_hizb_islamiy@xxxxxxxxx>
- To: PAN@xxxxxxxxxxxxxxx, islam_liberal@xxxxxxxxxxxxxxx, Kebangkitan_Bangsa@xxxxxxxxxxxxxxx, muhammadiyah2002@xxxxxxxxxxxxxxx, keluarga-islami@xxxxxxxxxxxxxxx, majelismuda@xxxxxxxxxxxxxxx, partai-keadilan-sejahtera@xxxxxxxxxxxxxxx, wanita-muslimah@xxxxxxxxxxxxxxx, ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, Amien-Siswono@xxxxxxxxxxxxxxx, keluarga-sakinah@xxxxxxxxxxxxxxx, PKS-Watch@xxxxxxxxxxxxxxx, ISLAM_IRC@xxxxxxxxxxxxxxx, Chae <chairunisa_mahadewi@xxxxxxxxx>, bang_irfan_gd@xxxxxxxxx
- Date: Fri, 11 Feb 2005 18:14:19 +0000 (GMT)
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **
BBM Jelas Tak Perlu Naik
Oleh: Z. A. Hidayat
Publikasi 11/02/2005
hayatulislam.net - Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Sri Mulyani Indrawati, sudah menegaskan bahwa harga bahan bakar
minyak (BBM) akan naik pada kuartal pertama tahun ini. Alasan kenaikan seperti
sudah banyak diutarakan, menurut pemerintah karena subsidi BBM sudah sangat
membebani anggaran negara. Sudah begitu, seperti diiklankan pemerintah di media
massa, subsidi tersebut lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke
atas.
Tapi benarkah selama ini pemerintah menanggung subsidi BBM? Jika menggunakan
pikiran fundamentalis pasar, tentu saja begitu. Akan tetapi lain halnya jika
kita mengacu kepada konstitusi Indonesia yang menyebutkan bahwa bumi, air, dana
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, tampaknya apa yang
dikemukakan Kwiek Kian Gie (Kompas, 4/2/05) yang seharusnya kita terima.
BBM yang kita konsumsi sebagian besarnya diolah dari minyak mentah yang disedot
dari bawah permukaan bumi dan laut Indonesia. Tapi kenapa kita diharuskan
membayar pada tingkat harga di pasar internasional? Pertanyaan ini mungkin bisa
kita ilustrasikan, misalnya dengan getuk yang terbuat dari singkong yang suka
kita makan. Kalau getuk itu dibuat dari singkong yang tumbuh sendiri di kebun
milik kita, bukankah kita hanya perlu mengeluarkan ongkos untuk pemrosesannya
saja dan kita tidak perlu membayar sepeserpun untuk singkong yang tumbuh
sendiri itu?
Begitupula dengan harga BBM, secara rasional maka yang harus diperhitungkan
adalah ongkos eksplorasi, eksploitasi, pengilangan, penimbunan, transportasi
dan marjin SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum). Di luar ongkos tersebut,
bisa saja pemerintah menetapkan harga tambahan untuk keperluan investasi dan
pengembangan energi baru.
Oleh karena itu pula, istilah subsidi hanya tepat untuk BBM yang diimpor atau
yang minyak mentahnya diimpor dari luar negeri. Tapi dengan harga sekarang saja
setelah memperhitungkan impor, seperti ditulis Kwiek, pemerintah sebetulnya
masih surplus karena masih menjual BBM diatas harga pokoknya kepada rakyat.
Maka sudah sewajarnya jika belum lama ini kelompok mahasiswa mendesak
Kementrian Negara Komunikasi dan Informatika (sekarang departemen) supaya
menacabut iklan ?subsidi? BBM yang tiap hari muncul di televisi, karena iklan
tersebut dinilai tidak lebih dari propaganda yang menyesatkan.
Dengan demikian alasan pemerintah menaikkan harga BBM memang tidak punya alasan
yang jelas. Selain tidak ada subsidi dalam pengertian yang sebenarnya (uang
keluar), jika alasannya adalah untuk mengurangi beban anggaran negara, maka
persoalan nyata yang semestinya diselesaikan pemerintah adalah beban pembayaran
utang luar negeri. Sebagai gambaran, dalam APBN 2002, 2003, dan 2004, 30-40
persen anggaran dialokasikan untuk membayar bunga dan cicilan hutang tersebut.
Jadi sesungguhnya persoalan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan
rakyat lainnya yang tidak memadai justru diakibatkan beban utang tersebut.
Sayangnya peluang untuk mendapatkan moratorium (penundaan pembayaraan) utang,
bahkan kesempatan untuk meminta pemotongan hutang sehubungan dengan musibah
gempa dan tsunami, yang ditawarkan sejumlah negara kreditor tidak dimanfaatkan
secara layak oleh tim ekonomi pemerintah. Dengan kinerja terakhir itu,
sesungguhnya pemerintah semakin tidak punya legitimasi lagi untuk menaikkan
harga BBM.
Perspektif Syariah
Dalam pandangan Islam, bahan tambang yang tidak terbatas dan sumber daya alam
yang sifat pembentukannya mengahalangi untuk dimiliki hanya oleh individu
secara perorangan digolongkan ke dalam kepemilikan umum (An-Nabhani, Nizham
al-Iqtishadi, terj., hal. 237). Dengan demikian sumur-sumur minyak yang
produksinya dibutuhkan oleh semua orang oleh karena itu masuk dalam kategori
ini.
Negara hanya berperan dalam pengelolaan sumber-sumber minyak tersebut untuk
kepentingan umat, sejak tahap eksplorasi, eksploitasi, pengilangan dan
distribusi ke konsumen. Maka pada dasarnya ongkos produksi dan distribusi
inilah harga yang mesti dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan manfaat
kekayaan alam yang menjadi hak mereka. Pada masa tertentu guna keperluan
investasi di sektor perminyakan dan penemuan sumur-sumur baru atau
diversifikasi energi bisa saja ditambahkan pada harga dasar tersebut. Namun
dalam situasi konsumsi dalam negeri sudah terpenuhi mungkin saja upaya
melestarikan energi tersebut dibiayai dari hasil ekspor ke pasar internasional.
Lalu bagaimana jika dalam situasi produksi yang lebih rendah dari kebutuhan
konsumsi BBM? Dalam kasus Indonesia, persoalan inilah yang terjadi dalam
beberapa tahun terakhir. Selama ini yang ditunjuk sebagai penyebab menurunnya
produksi adalah karena semakin tuanya sumur-sumur minyak. Namun, sebetulnya
terdapat persoalan lain berbarengan dengan munculnya Undang-Undang No. 22 tahun
2001 yang meliberalisasi sektor migas. Akibat belum ada kepastian, atau bisa
diduga banyak investasi yang tersendat karena perusahaan-perusahaan minyak
tersebut hendak mengambil keuntungan dari pemberlakuan ketentuan baru tersebut
dengan menunda produksi.
Dalam konteks Indonesia, dimana 90 persen produksi minyak dilakukan perusahaan
swasta khususnya asing, ketergantungan tersebut memang sangat menimbulkan
masalah. Yang makmur adalah pemilik dan pegawai raksasa minyak asing tersebut,
sedangkan rakyat harus menanggung beban harga BBM yang tinggi. Sayangnya, dalam
jangka panjang dengan undang-undang baru dominasi itu akan semakin dikokohkan
karena Indonesia kini menganut prinsip unbundling (pemisahan dan pemecahan)
antara sektor hulu dan hilir industri perminyakan. Perusahaan swasta yang sudah
pasti hanya digerakkan oleh motif meraih keuntungan besar, kini sedang
bersiap-siap masuk ke sektor hilir yang selama ini dikuasai perusahaan milik
negara, Pertamina.
Dalam Islam hal seperti itu tentu tidak dibenarkan, sebab dengan menyerahkan
kepada swasta, selain menyalahi makna kepemilikan umum tadi, sudah pasti harga
akan tinggi dan juga tidak ada jaminan bahwa semua warga negara akan
mendapatkan pasokan BBM secara merata. Bagaimanapun pihak swasta hanya akan
mendahulukan pasar yang luas serta konsumen yang mampu membayar tinggi, dan
distribusi yang paling mudah. Maukah mereka menyediakan BBM untuk warga di
daerah terpencil dengan harga yang terjangkau?
Alhasil, hal lain yang lebih pokok, sebetulnya persoalan minyak akan bisa
teratasi andai saja dunia Islam bersatu. Apalagi jika negara-negara muslim yang
sebagian besarnya adalah penghasil minyak bergabung dan membentuk negara
Khilafah. Secara alamiah negara seperti itu pasti akan memunculkan kekuatan
ekonomi baru, dan secara politik umat Islam akan berada pada posisi lebih
bermartabat. InsyaAllah.
http://www.hayatulislam.net/comments.php?id=446_0_1_0_C
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Search presents - Jib Jab's 'Second Term'
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] BBM Jelas Tak Perlu Naik
