[list_indonesia] [ppiindia] Wacana Impeachment pada SBY Bergulir Buntut Kenaikan Harga BBM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 13 Mar 2005 02:12:18 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/13/nas04.htm
Minggu, 13 Maret 2005NASIONAL
Wacana Impeachment pada SBY Bergulir Buntut Kenaikan Harga BBM
JAKARTA-Reaksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di DPR
terus memanas. Meski akan dijelaskan melalui rapat konsultasi dengan
Presiden, Senin besok, sejumlah fraksi yang menolak terus mendesak digelar
rapat paripurna dengan menggulirkan wacana impeachment terhadap Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
Wakil Ketua DPR RI Zainal Maarif menyatakan, keputusan pemerintah menaikkan
harga BBM bukan tidak mungkin berakhir menjadi impeachment bagi pemerintahan
SBY.
Hal ini terjadi bila di dalam rapat paripurna DPR mendatang, anggota DPR
masih tetap pada pendiriannya menolak keputusan pemerintah tersebut.
Menurutnya, kekuatan pendukung hak angket kenaikan BBM saat ini masih
seimbang, tetapi sangat mungkin membesar bila dalam rapat konsultasi dengan
Presiden, Senin (14/3), penjelasan dari Yudhoyono tidak memuaskan.
"Kalau anggota tetap tidak puas, dalam paripurna yang diagendakan keesokan
harinya (Selasa) bisa saja fraksi menyatakan penolakan. Kalau itu yang
terjadi, DPR secara kelembagaan juga akan menolak keputusan pemerintah
tersebut. Bila pemerintah bertahan dengan keputusan tersebut, yang berhak
menguji adalah Mahkamah Konstitusi dan ini proses impeachment menjadi
terbuka peluangnya."
Dia mengakui, proses menuju impeachment masih panjang tetapi hal itu
bukannya tidak mungkin. Dia mengatakan, dalam rapat konsultasi nanti seluruh
pimpinan fraksi bersama dengan pimpinan DPR akan mendengarkan penjelasan
secara langsung dari Presiden perihal keputusan kenaikan BBM. Pemanggilan
Presiden oleh DPR itu karena para menteri yang menjadi pembantu Presiden
selama ini dianggap belum mampu memberikan penjelasan yang gamblang.
Dikatakannya, setelah mendapatkan jawaban dan penjelasan langsung dari
Presiden, keesokan harinya fraksi-fraksi akan menyatakan pandangannya di
dalam rapat paripurna. Rapat paripurna tersebut belum sampai membuat
keputusan karena masih akan dilanjutkan dengan proses-proses selanjutnya.
"Peta sekarang ya fifty-fifty antara yang menolak dan menyetujui. Kalau
banyak yang menolak, bisa dipastikan MK harus turun tangan untuk memberikan
penilaian konstitusional apakah terjadi pelanggaran undang-undang oleh
pemerintah."
Apalagi rapat konsultasi DPR dengan Presiden mengenai kebijakan harga BBM
dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap sikap yang akan diambil oleh
fraksi DPR. "Rapat konsultasi tidak akan terlalu efektif untuk memengaruhi
fraksi," ujar Ketua Fraksi PKB, Ali Maskyur Musa.
Menurut Ali, pihaknya sangat bisa memahami keinginan pemerintah untuk
memengaruhi fraksi dalam menentukan sikapnya. Dia juga berpendapat, hak
Presiden untuk memengaruhi sikap DPR. Tapi dia sangat yakin, independensi
fraksi PKB, PDI-P, PBR, PDS, dan PAN tidak dengan mudah goyah.
Dalam rapat konsultasi akan dibicarakan mengenai kebijakan kenaikan harga
BBM. Akan dilihat apakah kenaikan harga BBM sudah sesuai dengan
undang-undang atau malah sebaliknya. Jika dari hasil konsultasi ternyata
penjelasan pemerintah tidak dapat diterima fraksi, maka DPR akan meminta hak
angket dan DPR akan meminta kebijakan kenaikan harga BBM segera dicabut.
Masuk Akal
Abdillah Toha, Ketua Fraksi PAN, mengatakan, semuanya masih mungkin terjadi.
"Kalau penjelasan pemerintah masuk akal, ya mungkin bisa memengaruhi
kedudukan fraksi dan juga sebaliknya," ujarnya.
Menurutnya, rapat konsultasi itu untuk menunjukkan posisi masing-masing
fraksi kepada pemerintah. Untuk bisa mengetahui langkah konkret yang akan
dilakukan pemerintah untuk mengembalikan dampak dari kenaikan harga BBM.
"Tapi PAN tetap ingin kebijakan itu dicabut." (di-18t)
JAKARTA-Reaksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di DPR
terus memanas. Meski akan dijelaskan melalui rapat konsultasi dengan
Presiden, Senin besok, sejumlah fraksi yang menolak terus mendesak digelar
rapat paripurna dengan menggulirkan wacana impeachment terhadap Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
Wakil Ketua DPR RI Zainal Maarif menyatakan, keputusan pemerintah menaikkan
harga BBM bukan tidak mungkin berakhir menjadi impeachment bagi pemerintahan
SBY.
Hal ini terjadi bila di dalam rapat paripurna DPR mendatang, anggota DPR
masih tetap pada pendiriannya menolak keputusan pemerintah tersebut.
Menurutnya, kekuatan pendukung hak angket kenaikan BBM saat ini masih
seimbang, tetapi sangat mungkin membesar bila dalam rapat konsultasi dengan
Presiden, Senin (14/3), penjelasan dari Yudhoyono tidak memuaskan.
"Kalau anggota tetap tidak puas, dalam paripurna yang diagendakan keesokan
harinya (Selasa) bisa saja fraksi menyatakan penolakan. Kalau itu yang
terjadi, DPR secara kelembagaan juga akan menolak keputusan pemerintah
tersebut. Bila pemerintah bertahan dengan keputusan tersebut, yang berhak
menguji adalah Mahkamah Konstitusi dan ini proses impeachment menjadi
terbuka peluangnya."
Dia mengakui, proses menuju impeachment masih panjang tetapi hal itu
bukannya tidak mungkin. Dia mengatakan, dalam rapat konsultasi nanti seluruh
pimpinan fraksi bersama dengan pimpinan DPR akan mendengarkan penjelasan
secara langsung dari Presiden perihal keputusan kenaikan BBM. Pemanggilan
Presiden oleh DPR itu karena para menteri yang menjadi pembantu Presiden
selama ini dianggap belum mampu memberikan penjelasan yang gamblang.
Dikatakannya, setelah mendapatkan jawaban dan penjelasan langsung dari
Presiden, keesokan harinya fraksi-fraksi akan menyatakan pandangannya di
dalam rapat paripurna. Rapat paripurna tersebut belum sampai membuat
keputusan karena masih akan dilanjutkan dengan proses-proses selanjutnya.
"Peta sekarang ya fifty-fifty antara yang menolak dan menyetujui. Kalau
banyak yang menolak, bisa dipastikan MK harus turun tangan untuk memberikan
penilaian konstitusional apakah terjadi pelanggaran undang-undang oleh
pemerintah."
Apalagi rapat konsultasi DPR dengan Presiden mengenai kebijakan harga BBM
dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap sikap yang akan diambil oleh
fraksi DPR. "Rapat konsultasi tidak akan terlalu efektif untuk memengaruhi
fraksi," ujar Ketua Fraksi PKB, Ali Maskyur Musa.
Menurut Ali, pihaknya sangat bisa memahami keinginan pemerintah untuk
memengaruhi fraksi dalam menentukan sikapnya. Dia juga berpendapat, hak
Presiden untuk memengaruhi sikap DPR. Tapi dia sangat yakin, independensi
fraksi PKB, PDI-P, PBR, PDS, dan PAN tidak dengan mudah goyah.
Dalam rapat konsultasi akan dibicarakan mengenai kebijakan kenaikan harga
BBM. Akan dilihat apakah kenaikan harga BBM sudah sesuai dengan
undang-undang atau malah sebaliknya. Jika dari hasil konsultasi ternyata
penjelasan pemerintah tidak dapat diterima fraksi, maka DPR akan meminta hak
angket dan DPR akan meminta kebijakan kenaikan harga BBM segera dicabut.
Masuk Akal
Abdillah Toha, Ketua Fraksi PAN, mengatakan, semuanya masih mungkin terjadi.
"Kalau penjelasan pemerintah masuk akal, ya mungkin bisa memengaruhi
kedudukan fraksi dan juga sebaliknya," ujarnya.
Menurutnya, rapat konsultasi itu untuk menunjukkan posisi masing-masing
fraksi kepada pemerintah. Untuk bisa mengetahui langkah konkret yang akan
dilakukan pemerintah untuk mengembalikan dampak dari kenaikan harga BBM.
"Tapi PAN tetap ingin kebijakan itu dicabut." (di-18t)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Wacana Impeachment pada SBY Bergulir Buntut Kenaikan Harga BBM
