[list_indonesia] [ppiindia] Tentang subsidi lewat BBM
- From: "Ikranagara" <ikra@xxxxxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Wed, 02 Mar 2005 15:58:58 -0000
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Dear all!
Maaf jika lama saya tidak ikut urun rembug tentang beberapa masalah
yang dilontarkan di sini. Maklum, konsentrasi saya sedang pada
latihan persiapan pertunjaukan drama "Dee-Oh-Tee" yang rencananya
akan siap untuk pentas uji-coba pada awal April nanti di Washington
DC.
Yang sedang ramai sekarang ini adalah pro-kontra soal kenaikan BBM,
ya?
Baiklah saya mulai.
Saya setuju subsidi BBM dikurangi, atau malah kalau perlu dihapuskan
sama sekali, hanya saja persetujuan saya ini ada TAPI-nya.
Sebelum mengungkapkan TAPI-nya itu, saya akan ungkapkan kenapa saya
setuju. Dasarnya adalah saya melihat ini adalah MASALAH SUBSIDI.
Jadi saya berpendirian bahwa subsidi tidak bisa diberikan tanpa
pandang bulu.
Subsidi diberikan hanya kepada yang membutuhkannya saja. Sedangkan
subsidi yang diberikan lewat harga rendah BBM itu berarti memberikan
subsidi kepada yang berhak maupun yang tidak berhak. Yang berhak itu
adalah mereka yang memang menderita kesulitan ekonomi alias kalangan
miskin. Tapi subsidi lewat BBM itu yang menikmatinya justeru lebih
banyak yang sudah mampu alias berkecukupan bahkan mungkin yang
tergolong kaya dan kaya raya, antara lain mereka yang sudah mampu
punya kendaraan sendiri, bukan?
Yang kurang mampu dapat mengakses subsidi itu lewat bus atau angkot
yang tarifnya murah. Yang kewalahan bahkan sekedar untuk bayar tarif
naik bus atau angkot yang murah itu pun banyak yang tidak mampu,
tidak bisa naik bus maupun angkot, misalnya barisan pemulung atau
umumnya yang tergolong orang miskin kota maupun yang di pedesaan,
maka mereka yang justeru berhak ini pun tidak bisa mengambil haknya.
Ini namanya tidak adil, alias secara moral tidak bisa diterima.
Jadi, subsidi tidak pandang bulu yang diberikan lewat BBM harga
murah itu sudah waktunya ditiadakan.
Tapi bukan berarti subsidi untuk mereka yang kurang mampu secara
ekonomis tidak boleh diberikan, apalagi untuk mereka yang jelas-
jelas sudah jatuh miskin! Mereka ini berhak, dan menurut UUD adalah
tanggungan negara. Mereka ini semua jumlahnya besar (30%?) adalah
juga saudara sebangsa dengan kita, karenanya mereka berhak
mendapatkan subsidi dari hasil peniadaan subsidi yang diberikan
lewat BBM. Istilah yang dikemukakan sekarang adalah "konpensasi,"
tapi saya cenderung menamakannya "subsidi" saja, tidak usah pakai
istilah yang diperhalus segala!
Berdasarkan prinsip subsidi seperti itu, maka pemberian subsidi
kepada yang kurang mampu dan miskin (juga untuk para penganggur
karena tidak dapat kerjaan atau kehilangan pekerjaan!) sudah
waktunya difikirkan bagaimana rumusannya dan operasionalnya di
lapangan, agar mereka yang berhak itu bisa mengakses haknya sehingga
bisa hidup layak (bukan hanya dalam urusan tranpotasi saja!)
sebagaimana yang lainnya, sebab tujuan diberikannya subsidi ini
adalah mengadakan pemerataan ekonomi yang bisa direalisasikan di
dalam hidup kita sebagai satu bangsa. Inilah prinsip Keadilan Sosial
yang digariskan/diimpikan oleh pendahulu kita ketika mereka
merencanakan pembangunan Republik kita ini, bukan?
Sekarang bagian TAPI-nya:
Tapi yang dilakukan pemerintah sekarang ini terlalu mendadak! Maka
akibatnya terjadi kegoncangan psikhologi massa, yang mau tidak mau
menyebabkan pemerintah menuai badai penolakan di mana-mana, baik
dari kalangasn rakyat maupun dari kalangan politisi di DPR.
Seharusnya pemerintah sebelumaanya sudah menyiapkan segala
sesuatunya agar lonjakan harga-harga yang terjadi secara drastis
seperti sekarang ini tidak dirasakan sebagai himpitan ekonomi yang
makiin memberati.
Bahwa harga-harga apa saja semua akan naik, itu jelas.
Kaum spekulan dan penimbun barang akan memanfaatkan momentum ini
untuk menangguk sebanyak mungkin keuntungan dengan target manaikkan
harga setinggi mungkin, sebab mekanisme pasar bebas memang
memungkinkan hal ini. Bukankah sudah ada barang yang hilang dari
pasaran, misalnya minyak tanah (yang justeru tidak dinaikkan, tetapi
mana mungkin tidak!).
Dalam hal urusan harga inilah pemerintah tidak siap, sebagaimana
terbukti dalam rapat kerja bersama DPR itu, Mari Pangestu tampak
menjadi tidak professional dan masih hijau karena hanya melakukan
sidak ke pasar saja. Mestinya dia yang ahli sudah menyiapkan segala
sesuatunya agar harga terkontrol naiknya. (Ya, ini memang tidak
sesuai dengan prinsip pasar bebas; tapi pemberian subsidi kan juga
tidak sesuai! Forget pasar bebas macam begitu deh!)
Tapi yang kedua, menyangkut soal penyaluran subsidi untuk yang
memang berhak itu. Apakah birokrasi yang ada sekarang ini bisa
dipercaya? Bukankah presiden sendiri mengakui bahwa kebocoran masih
belum bisa dihilangkan sampai sekarang? Langkah apa yang akan
dilakukan untuk menghindari kebocoran ini? Dalam hal ini jajaran
Jakgung Arman, kepolisian dan kehakiman harus ikut bertanggung-
jawab, karenanya harus dilibatkan. Tentu kontrol media massa dan LSM
harus juga diberi akses dengan menerapkan sistem keterbukaan yang
penuh!
Selain Tapi yang dua yang saya ungkapkan di sini, tentu ada Tapi-
tapi yang lain. Nah, Tapi-tapi yang lain itu, silahkan giliran Anda
mengungkapkannya!
Terus terang, saya kuatir apa yang sedang dilakukan pemerintah
sekarang ini pada prinsip dan tujuannya baik dan bisa diterima,
dalam pelaksanaan akan bisa berantakan, karena pada dasarnya ini
akan hanyalah tambal sulam atas sistem yang ada. Maka bencana itu
mungkin saja terjadi, karena pada dasarnya apa yang dilakukan
pemerintah belumlah beradasarkan sikap yang tuntas ditinjau dari
sudut political economy, sebab pemerintah masih tetap menganut "free
trade" dan belumlah menggunakan "fair trade". Kalau keberantakan itu
yang terjadi, maka sudah waktunya pemerintah untuk banting stir
mencari jalan lain dalam usahanya untuk menciptakan pemerataan di
bidang ekonomi ini. Sebab, di mana pun dilaksanakan, sistem
Kapitalisme Neo-Liberal memang tidak punya sistem pemerataan yang
organik di dalam sistemnya, kecuali tambal sulam itulah. sebab
mereka percaya, jika terjadi pertumbauhan ekonomi tinggi maka "bim
salabim! Sesam!" amaka pintu pemerataan pun terbuaka dengan
sendirinya. Tapi itu tidak pernah terjadi di mana pun dan kapan pun,
termasuk di AS sendiri, bukan? AS pun melakukan sistem tambal sulam!
Silahkan berdiskusi. Saya akan masuk ke dalam kesibukan saya
kembali, menyiapkan pertunjukan drama "Dee-Oh-Tee" yang menampilkan
tema "kekerasan dalam politik" itu.
Ikra.-
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Tentang subsidi lewat BBM
