[list_indonesia] [ppiindia] TKI, Illegal Logging, dan Kasus Ambalat
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 8 Mar 2005 03:13:27 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Republika
Selasa, 08 Maret 2005
TKI, Illegal Logging, dan Kasus Ambalat
Eggi Sudjana
Anggota Dewan Pakar PPP dan Alumnus S3 IPB
Hubungan dua bangsa serumpun Indonesia-Malaysia kini tengah mencapai titik
paling kritis. Sejak Petronas, perusahaan minyak milik Malaysia, memberikan
konsesi pengeboran minyak di lepas pantai Sulawesi yaitu di Blok Ambalat kepada
Shell (perusahaan milik Inggris dan Belanda) 15 Februari lalu, hubungan kedua
negara tetangga tersebut mengalami ketegangan yang mencemaskan. Dalam pekan
pertama Maret 2005, sudah beberapa kali kapal-kapal perang RI dan Malaysia
berhadap-hadapan, nyaris baku tembak. Untung keduanya masih menahan diri.
Seandainya salah satu pihak menembak, niscaya perang terbuka akan meletus. Jika
sudah demikian, hubungan RI-Malaysia pun akan makin tegang dan menyeret konflik
yang lebih luas.
Yang menjadi pertanyaan kita: kenapa Malaysia punya sikap senekat itu tanpa
mengindahkan tatakrama hubungan antarnegara ASEAN? Pertanyaan itu agaknya tak
mudah dijawab. Banyak hal yang menyebabkan kenapa negeri jiran itu tiba-tiba
berambisi menduduki Ambalat. Salah satunya, karena di Blok Ambalat terkandung
minyak dan gas bumi yang nilainya amat besar, mencapai miliaran dolar. Tapi ada
alasan lain yang tampaknya menjadi pertimbangan dalam pendudukan Ambalat:
Indonesia tengah mengalami krisis kepercayaan, korupsi, dan pengikisan dari
dalam sehingga posisi Indonesia jika berkonflik dengan Malaysia niscaya kalah!
Malaysia secara geografis dan populasi memang kecil, bukan tandingan Indonesia.
Tapi dilihat secara militer khususnya jumlah peralatan militer canggih Malaysia
unggul dibanding Indonesia. Malaysia punya uang, tak punya utang, dan
sewaktu-waktu bisa membeli peralatan militer secara kontan. Jadi meski secara
kuantitas dia kecil, tapi secara kualitas dia besar. Dari sini t
ampaknya kita bisa mengerti mengapa Malaysia punya keberanian menantang
Indonesia. Belum lagi posisi Malaysia sebagai anggota Negeri Persemakmuran di
bawah Kerajaan Inggris. Di antara negara-negara anggota persemakmuran
(Commenwealth States), termasuk di dalamnya Australia dan Kanada ada traktat
kerjasama militer jika terjadi serangan kepada salah satu anggotanya.
Uji coba
Dari gambaran di atas, barangkali kita bisa mengerti kenapa Malaysia suka
''mempermainkan'' Indonesia untuk uji coba. Uji coba tersebut dilakukan
Malaysia dengan menunggu momen yang tepat. Sebagai gambaran, kita bisa melihat
uji coba Malaysia dalam penguasaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Ketika Bung Karno
masih berkuasa dan berani menggertak Malaysia, negeri itu seakan tiarap. Pada
tahun 1961, Indonesia memberikan konsesi penambangan minyak kepada berbagai
perusahaan, termasuk Shell. Malaysia hanya menonton, tak berani berani berbuat
apa-apa. Maklumlah Bung Karno terkenal dengan keberaniannya melawan penjajah.
Jangankan Malaysia, Inggris dan AS pun ditantangnya.
Waktu terus bergulir. Ketika Indonesia diperintah Soeharto, Malaysia bikin uji
coba lagi. Kuala Lumpur tahun 1979 membuat peta Malaysia dengan memasukkan
Pulau Sipadan dan Ligitan. Tahun 1980, Indonesia protes. Protes itu diikuti
Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Cina, Taiwan, dan Inggris. Malaysia tak
berani berbuat lebih jauh dari sekadar membuat peta. Tapi, tiba-tiba tahun
2000, Malaysia membawa masalah dua kepulauan itu ke International Court of
Justice (ICJ). Rupanya selama 'sembunyi' itu, Malaysia mempersiapkan segalanya
untuk membawa kasus Sipada-Ligitan ke ICJ. Indonesia yang saat itu sedang
berada di titik nadir secara ekonomi, politik, dan militer setelah tumbangnya
Orde Baru, tak siap menghadapi tuntutan Malaysia. Akhirnya pada tahun 2002, ICJ
memutuskan Malaysia sebagai pemilik kedua pulau tersebut.
Uji coba Malaysia untuk memperdayai Indonesia berhasil. Keyakinan seperti itu
pula yang tampaknya membuat Malaysia kemudian makin rajin 'mengerjai'
Indonesia. Cukong-cukong kayu Malaysia membeli kayu dan membiayai pencuri kayu
dari Kalimantan dan Papua. Lantas, maraklah illegal logging yang dudukung
dengan dana dari para pengusaha kayu Malaysia. Pemerintah Malaysia menutup mata
terhadap kasus mafia illegal logging yang merugikan Indonesia. Jangankan Kuala
Lumpur menangkap penadah kayu curian asal Indonesia, yang terjadi malahan
memutihkan kayu ilegal itu menjadi legal. Kayu-kayu curian asal Indonesia itu
diberi label legal oleh Kuala Lumpur dan selanjutnya dijual ke Eropa dan
Jepang, baik dalam bentuk log, setengah jadi, maupun produk furnitur. Di
Malaysia pun tumbuh industri kayu lapis dengan cepat. Bahan-bahan dari kayu
curian tadi.
Pemerintah Indonesia yang korup dan lemah, lagi-lagi tak bisa berbuat apa-apa
terhadap mafia illegal logging yang berada di Malaysia. Tragisnya lagi, banyak
warga Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan kayu lapis dan furnitur
di Malaysia. Ibaratnya sang pemilik bekerja pada pencuri! Tragis memang. Dan
lebih tragis lagi, pemerintah Malaysia selalu melindungi mafia kayu curian
tersebut. Pemerinah Indonesia sudah menuntut penahanan mafia kayu itu. Tapi
Kuala Lumpur tak mau menghukum warganya. Walhasil, pemerintah Indonesia tak
bisa berbuat apa-apa terhadap cukong-cukong kayu Malaysia itu. Indonesia
terlalu lemah untuk menangkap para cukong kayu asal Malaysia tadi. Di Indonesia
cukong-cukong itu bagaikan raja. Mereka mampu mengendalikan aparat keamanan,
pemda, dan birokrasi terkait yang berhubungan dengan perkayuan. Di Malaysia
cukong-cukong itu bak pahlawan.
Uji coba berikutnya adalah masalah TKI ilegal. Betul, Malaysia menghukum semua
tenaga kerja ilegal dari mana pun. Tapi siapa pun tahu, tenaga kerja pendatang
paling banyak berasal dari Indonesia (TKI). Jadilah masalah pendatang haram ini
adalah masalah TKI ilegal. Yang jadi persoalan, kenapa banyak TKI ilegal di
Malaysia? Apakah hal itu terjadi tanpa peran majikan di Malaysia. Ternyata yang
terjadi adalah, majikan di Malaysia lebih suka memakai TKI ilegal. Ini karena
mereka gampang diatur, proses rekrutmennya tak berbelit, dan mudah diputus
tanpa ribut-ribut. Karena majikan di Malaysia senang memakai TKI ilegal, maka
banyak TKI yang semula legal menjadi ilegal. Persoalannya: kenapa pemerintah
Malaysia hanya keras terhadap TKI ilegal tanpa mau bersikap keras terhadap
warganya yang sengaja menjadi penadah TKI ilegal? Belum lagi masalah-masalah
penganiayaan, pelecehan seksual, dan tak dibayarnya sejumlah TKI selama bekerja
pada perusahaan tertentu.
Lobi-lobi tingkat tinggi yang dilakukan Jakarta untuk membela TKI ilegal tampak
kurang greget. Jakarta kurang berani menggebrak untuk membela warganya.
Bandingkan dengan Filipina. Jika satu orang saja tenaga kerjanya di luar negeri
dirugikan, presiden dan seluruh rakyat Filipina akan marah. Ingat kasus Sarah
Balabagan di Uni Emirat Arab (UEA) beberapa tahun lalu yang dituduh membunuh
majikannya. Presiden Ramos langsung terbang ke Abu Dhabi melobi raja UEA.
Jutaan rakyat Filipina tumpah ruah di jalan-jalan Manila untuk menuntut
pembebasan Balabagan. Akhirnya, Uni Emirat Arab pun membebaskannya! Tapi
Indonesia? Alih-alih membela ketidakberdayaan TKI ilegal, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) malah memahami hukum yang berlaku di Malaysia. Hukum
apa? Hukum untuk membela kepentingannya sendiri seperti hukum illegal logging?
Mengapa Kuala Lumpur tak menghukum perusahaan yang memberi tempat pada TKI
ilegal dan menipu mereka?
Dalam kasus TKI ilegal, lagi-lagi pemerintah Indonesia menunjukan kelemahannya
di mata Kuala Lumpur. Malaysia pun makin di atas angin bila berurusan dengan
Indonesia. Bukankah Jakarta hanya macan ompong? Dalam kondisi yang lebih
percaya diri itulah, kemudian Kuala Lumpur mencaplok Ambalat. Alasannya,
berdasarkan peta tahun 1979, wilayah laut Ambalat masuk dalam teritori
Malaysia. Masuknya Sipadan dan Ligitan dalam wilayah Malaysia yang dikukuhkan
ICJ, makin menambah keyakinan Malaysia atas kebenaran klaimnya. Padahal, peta
tersebut telah diprotes dunia internasional. Sekarang persoalannya kembali ke
Indonesia! Apakah Jakarta akan terus mengalah dan memahami hukum Kuala Lumpur?
Jika dulu Bung Karno berani menggertak Malaysia. Jangan tunjukkan kelemahan
dengan kata-kata diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan kasus Ambalat. Tapi
berbuatlah sesuatu untuk menekan Malaysia.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] TKI, Illegal Logging, dan Kasus Ambalat
