[list_indonesia] [ppiindia] Sebuah Pertaruhan SBY-Kalla

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Wed, 2 Mar 2005 11:29:54 +0100

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

Republika

Rabu, 02 Maret 2005

Sebuah Pertaruhan SBY-Kalla 




Anif Punto Utomo
Wartawan Republika dan Manajer IT 




Duet pemerintahan Presiden SB Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah 
berjalan sekitar empat bulan. Dalam usia pemerintahan yang masih belia ini 
mereka berani melakukan pertaruhan paling krusial dalam setiap pemerintahan, 
yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tidak banyak presiden yang 
berani melakukan langkah menaikkan harga BBM. Apalagi sudah terbukti bahwa 
kesewenangan menaikkan BBM menjadi salah satu pemicu jatuhnya seorang presiden 
yang telah bertahan lebih dari 30 tahun, yakni Soeharto.

Presiden Megawati, misalnya, pada 2004 pernah bersiap menaikkan harga BBM. 
Pemilik beberapa pom bensin ini urung merealisasikan kebijakan itu gara-garanya 
demo penolakan kenaikan harga BBM merebak di mana-mana. Lagi pula, dia tidak 
mau ambil risiko melakukan langkah tidak populer karena akan menghadapi 
pemilihan umum dan pemilihan presiden secara langsung. Memang menaikkan BBM 
merupakan langkah tidak populer. Itulah kenapa ini merupakan pertaruhan. Jika 
ternyata kenaikan tersebut gagal mengangkat kemiskinan, apalagi justru menambah 
jumlah orang miskin, nama baik dan (mungkin) jabatan dipertaruhkan. Alasan 
kenaikan BBM seperti dikatakan pemerintah adalah untuk mengurangi subsidi, 
mengurangi penyelundupan karena adanya disparitas harga, dan mengurangi 
pemborosan konsumsi BBM.

Di sisi seberang, baik disuarakan anggota DPR maupun LSM, alasan itu tidak bisa 
dijadikan untuk menaikkan BBM. Soalnya, masih banyak alternatif lain untuk 
mengurangi subsidi, misalnya pajak berganda pada orang yang memiliki mobil 
lebih dari satu. Atau mobil berkapasitas mesin besar dikenai pajak lebih besar. 
Sementara masalah pengurangan penyelundupan, itu adalah masalah penegakan 
hukum. Lagi pula, harga minyak sekarang juga masih sangat rendah, sehingga 
kalau dilihat dari sisi ini, masih rawan penyelundupan. Sedangkan untuk sekadar 
mengurangi pemborosan BBM, alasan ini bolehlah. Pemerintah punya pendapat, DPR 
dan LSM juga punya pendapat dan alternatif. Tapi di sini yang pegang komando 
adalah pemerintah. Merekalah yang berhak menentukan. Dan pilihannya adalah 
menaikkan harga BBM.

Lain dulu, lain sekarang
Kalau dulu, setiap kenaikan BBM selalu ditanggapi dengan kritis oleh hampir 
semua pengamat dan lebaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi sekarang lain. 
Freedom Institute dan LPEM UI telah menjadi bemper pemerintah untuk 'menangkis' 
pendapat para pihak yang antikenaikan harga BBM. Ini bisa dimaklumi karena 
Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sri Mulyani, adalah 
mantan direktur LPEM UI. Sebagian penasihat ekonomi Presiden SBY juga berasal 
dari lembaga itu. Kemudian beberapa intelektual di Freedom Institute juga 
'bekerja' untuk Presiden.

Mereka berkolaborasi dengan pemerintah, dan memiliki dana yang cukup besar. 
Terbukti bisa memasang iklan di harian terbesar di Tanah Air yang tarifnya bisa 
mencapai seratus juta rupiah. Seluruh jajaran pengurus tercantum di bagian 
bawah, dan itu sangat mengejutkan. Di ring luar, banyak intelektual dan LSM 
yang geleng-geleng kepala dengan iklan tersebut. Mereka sebetulnya ingin 
merespons iklan yang dipandang menyesatkan itu dengan iklan juga. Tetapi apa 
daya, tak dekat kekuasaan berarti tak ada uang.

Pada iklan itu dikatakan bahwa dengan kenaikan BBM, maka jumlah orang miskin 
akan terkurangi dari 16,25 persen menjadi 13,87 persen (setelah kompensasi). 
Dengan asumsi penduduk Indonesia 220 juta berarti kenaikan BBM ini akan 
menurunkan jumlah orang miskin sebesar 5,2 juta. Berujud apa dana kompensasi 
sehingga bisa menurunkan jumlah orang miskin begitu besar? Untuk jaminan 
kesehatan 36,1 juta penduduk miskin sebesar Rp 2,176 triliun. Untuk beasiswa 
9,2 juta anak SD hingga SMA dialokasikan Rp 5,64 triliun. Pengadaan beras buat 
orang miskin Rp 5,44 triliun, dan infrastruktur desa Rp 3,3 triliun terbagi 11 
ribu desa.

Adakah semua orang miskin bisa memperoleh jaminan kesehatan? Hitung saja berapa 
buah Puskesmas di daerah pedalaman seperti di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara 
Barat (NTB). Itu berarti penduduk miskin di daerah terpencil tak menikmati 
pelayanan kesehatan gratis. Berapa juta rakyat miskin yang hidup di pedalaman 
yang tidak sekolah. Sehingga bagaimana mungkin mereka mendapat subsidi 
pendidikan? Berapa juta rakyat miskin yang tidak menerima kompensasi beras 
murah, baik karena wilayahnya terpencil atau karena dananya ditilep petugas? 
Bagaimana pula dengan pembangunan infrstruktur untuk 11 ribu desa? Jika dana 
sejumlah Rp 3,3 triliun dibagi rata, maka tiap desa memperoleh Rp 300 juta. 
Kelihatannya besar, tapi mungkin hanya cukup untuk membangun sebuah jembatan 
atau jalan sepanjang 15 kilometer. Perlu keterpaduan dan rencana matang 
sehingga dana tersebut tidak mubadzir.

Pertaruhan
Sementara, hampir seluruh rakyat Indonesia terkena dampak kenaikan BBM. Tak 
peduli kaya atau golongan termiskin. Dari yang di perkotaan sampai di 
perdalaman, dari yang memiliki pesawat sampai yang hanya bercawat. Tarif 
angkutan naik, bahan makanan naik, bahan bangunan naik, berbagai jasa naik, air 
bersih naik, uang suap dan pungli pun ikut naik. Pagi-pagi penumpang umum harus 
adu mulut dengan kondektur yang menaikkan ongkos seenak perut. Kenaikan sekitar 
30 persen, akan diikuti juga dengan kenaikan yang tidak kalah tinggi. 
Spiralling effect dari kenaikan BBM ini sangat dahsyat. Terkadang yang tidak 
ada hubunganya pun dikait-kaitkan sehingga harga atau tarif harus ikut naik. 
Hukum pasarnya: tak ada yang tak naik dengan kenaikan harga BBM.

Kalau semua naik, berarti biaya hidup akan naik. Bagi penduduk miskin, alokasi 
dana untuk kesehatan dan pendidikan sangatlah kecil dibandingkan dengan alokasi 
dana untuk makan. Jadi ketika pendidikan dan kesehatan diperhatikan, sementara 
biaya untuk makan naik, yang terjadi adalah pemiskinan. Contohnya begini. Si 
Kosim memiliki pendapatan Rp 300 ribu per bulan (ini sudah di atas batas 
kemiskinan yang sekitar Rp 280 ribu per bulan atau satu dolar sehari). 
Pendapatan itu nyaris semuanya untuk biaya makan. Jika sakit dia hanya minta 
dikeroki atau minum jamu tradisional saja sambil menunggu kesembuhan.

Dengan kenaikan BBM yang berefek kenaikan kebutuhan hidup, maka bahan makanan 
yang bisa dibeli oleh Kosim menjadi makin sedikit. Dia yang tadinya bisa 
membeli 10 jenis makanan, misalnya, kini hanya dapat delapan saja. Dengan 
begitu, asupan kalori (sebagai ukuran dasar kemiskinan) yang masuk ke tubuhnya 
berkurang. Alhasil, Kosim yang tadinya tidak masuk kategori miskin, setelah BBM 
menjadi orang miskin. Kalau sakit dia mungkin bisa ke Puskesmas dan gratis, 
tapi hidupnya tetap miskin. Pembagian beras juga tak banyak pengaruh karena 
haarga lauknya membubung dan tidak terjangkau.

Padahal, ada jutaan Kosim di negeri kita. Mereka yang ketika pemilu bersemangat 
mencoblos agar mendapatkan pemimpin yang mampu mengangkat kemiskinannya, kini 
hanya tinggal melongo. Dia tampaknya menggantang asap belaka. Hari ini, dia 
masuk dalam jajaran jutaaan penduduk yang telah lama miskin. Jadi, memang perlu 
hati-hati menaikkan BBM. Bisa-bisa niat untuk menurunkan jumlah orang miskin, 
justru sebaliknya yang terjadi. Pemerintah terperangkap dalam jurang kemiskinan 
yang lebih merata di seluruh pelosok daerah.

Tapi sekali lagi, menaikkan atau tidak harga BBM, itu adalah sebuah pilihan. 
Bahkan pilihan yang sangat sulit sekaligus dilematis. Dan pemerintah telah 
memilih menaikkan BBM demi mensejahterakan rakyat. Ini sebuah pertaruhan besar 
bagi pemerintahan SBY. Jika keputusan kenaikan BBM ini akan berdampak positif 
terhadap rakyat maka dia akan selamat, dan bahkan diacungi dua jempol. Tapi 
jika yang terjadi justru pemiskinan, rakyat jugalah yang akan menetukan 
nasibnya jika dia ingin memperpanjang masa kepresidenannya lewat Pemilu 2009.


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **

Other related posts:

  • » [list_indonesia] [ppiindia] Sebuah Pertaruhan SBY-Kalla