[list_indonesia] [ppiindia] Risiko Partai Bela Kader Korupsi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 16 Mar 2005 21:31:57 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/17/opi3.htm
Kamis, 17 Maret 2005WACANA
Risiko Partai Bela Kader Korupsi
Oleh : Novel Ali
KESADARAN salah kaprah, terjadi dalam kehidupan politik di negara kita.
Kesadaran yang salah itu adalah menafsirkan keberadaan partai politik
(parpol) sebagai kemutlakan kesatuan kepentingan orang-orang partai.
Karenanya, tidak mengherankan jika sudah sejak lama muncul gejala umum di
tengah kehidupan partai di negeri ini, yang menganalogikan kepentingan
orang-orang partai, khususnya para petinggi atau elite partai, sebagai
bagian dari kemutlakan kepentingan partai. Kecenderungan demikian, tampak
dari beberapa kasus pembelaan elite partai terhadap kader-kadernya (kader
partai) yang melakukan tindak pidana korupsi.
Pembelaan partai atas kadernya yang dalam status tersangka, apalagi terdakwa
kasus korupsi, dalam jangka sangat pendek, mungkin belum akan terasa
risikonya. Tetapi, dalam jangka pendek dan panjang (meso dan makro), ketika
petinggi atau elite partai membela mati-matian sejawatnya yang korup, citra
dan nama baik partai akan rusak.
Kita bisa memahami, betapa solidaritas kelompok (pendukung partai), apalagi
solidaritas di struktur atas, mutlak diperlukan guna mempertahankan
eksistensi partai. Pertanyaannya, apakah kesalahan dan dosa publik, apalagi
pelanggaran hukum yang dilakukan para kader partai (termasuk tindak pidana
korupsi), boleh memperoleh simpati hingga pembelaan? Pertanyaan lain, apakah
solidaritas kelompok dapat dibiarkan melanggar otoritas hukum?
Jawaban atas kedua pertanyaan itu, memberi rambu kenistaan partai yang
membela kadernya yang korup. Risiko partai yang membela kadernya yang
melakukan tindak pidana korupsi, juga yang melecehkan rasa keadilan
masyarakat, dan bersikap amoral dalam menyiasati demokrasi, terlalu mahal
untuk dibiarkan berlanjut.
Dari itu, tidak berlebihan jika seluruh partai di Indonesia sekarang, perlu
bercermin kepada salah satu (bahkan mungkin hanya satu-satunya) partai, yang
mendapat julukan partai bersih di negara kita, sekarang. Penulis tidak
bermaksud mempromosikan nama baik partai dimaksud, dengan meminta kepada
seluruh petinggi dan elite partai yang mana pun untuk bertanya (sekalipun)
kepada "rumput yang bergoyang, apa nama partai bersih dimaksud."
Virus Kekuasaan
Suka atau tidak suka, kita perlu berani melihat kenyataan, betapa sudah
sejak lama kebanyakan partai di Indonesia terjangkiti virus kekuasaan. Virus
demikian menyudutkan partai untuk berani melakukan intervensi dalam berbagai
proses hukum, terutama proses hukum yang melibatkan kepentingan individu
petinggi atau elite partainya.
Intervensi partai dalam proses hukum tersebut berdampak negatif baik bagi
kehidupan hukum itu sendiri maupun dalam ranah (moral) politiknya secara
keseluruhan. Kedua dampak negatif itu membuat masalah hukum bergeser menjadi
persoalan politik. Sementara persoalan politik direkayasa sedemikian rupa
menjadi landasan penegakan hukum (law enforcement).
Jika kecenderungan demikian dibiarkan berlanjut, cepat atau lambat bangsa
kita akan mengalami kesulitan absolut dalam memilih dan memilih kepentingan
politik dengan kepentingan hukum. Jika kepentingan politik merupakan
subordinasi kepentingan hukum, maka supremasi hukum akan bisa tetap kita
tegakkan. Tetapi, sebaliknya, kalau kelak kita benar-benar kehilangan
kemampuan memilah serta memilih aspek politik dari kepentingan hukum, bukan
mustahil politik akan menjadi panglima di negeri ini. Sementara, hukum
diposisikan sebagai budaknya politik.
Berbagai kasus yang melibatkan sikap dan perilaku sejumlah petinggi dan
elite partai membuat rakyat menarik kesimpulan, keadilan hukum telah
dikorbankan elite partai demi kepentingan politik. Keadilan hukum direkayasa
sedemikian rupa, baik untuk membela kepentingan individual petinggi atau
elite partainya, maupun guna mempertahankan kekuasaan (status quo). Di
samping, sebaliknya, buat merintis perebutan kekuasaan (struggle for power),
di waktu mendatang.
Kebiasaan elite partai melakukan intervensi dalam proses hukum membuat
partai kehilangan kemampuan pencitraan diri. Ini mengakibatkan para elite
partai, apalagi massa pendukungnya di tingkat bawah, tidak lagi bisa
memahami ideologi partai. Selain tidak pula mampu mempertegas visi dan misi
partai demi sebesar-besarnya kepentingan negara dan bangsa.
Kebajikan Umum
Tidak dipunyainya jati diri partai, semakin memosisikan partai sebagai wadah
akumulatif kepentingan yang beraneka ragam (termasuk yang bukan kepentingan
politik), dari segelintir orang, yaitu penguasa partai. Akibatnya, partai
tidak lagi mempunyai platform perjuangan dan gerak yang mapan.
Hal itu semakin memperburuk "wajah" partai, karena bersamaan dengannya, visi
dan misi partai pun tidak mampu merasuk ke "jiwa" publik, yang mengarah
empati partai - massa pendukung.
Kegagalan ini, membuat partai semakin kesulitan menjaring simpati dan
dukungan massa akar rumput, lantaran kemampuannya terbatas pada segelintir
elite sebagai pengelola partai.
Sejalan dengannya, kesibukan partai sarat dengan pemenuhan kepentingan
mikro. Seolah partai dibentuk semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan
jangka pendek bagi sejumlah elite partainya. Baik demi kepentingan kekuasaan
mereka, maupun guna profit making (memperkaya diri) elite partai, dengan
mempergunakan kendaraan politik (partai).
Semua uraian terdahulu, semakin memperjelas kita, sedikitnya membantu kita
memahami realitas, betapa mudahnya petinggi partai membela kadernya yang
melakukan tindak pidana korupsi, atau perbuatan tercela lainnya. Sesuatu
yang seharusnya dicegah petinggi atau elite partai, justru menjadi menu
harian mereka, dengan segala risikonya bagi kepentingan jangka menengah dan
jangka panjang partai itu sendiri.
Peringatan (warning) dimaksud tidak berlebihan, bila kita mencoba memahami,
betapa partai memang merupakan wadah atau organisasi untuk memperjuangkan
kepentingan pendukungnya. Hanya saja, kepentingan konstituen yang harus
diperjuangkan partai, semata-mata adalah kepentingan politik, bukan
kepentingan kekuasaan (rakus kekuasaan) yang memungkinkan mereka
menghalalkan cara guna mempertahankan atau memperebutkan kekuasaan. Bukan
pula kepentingan ekonomi, terutama demi memperkaya diri.
Sebab, manakala dalam kehidupan partai dibiarkan pemutlakan kerakusan
kekuasaan, atau prioritasisasi money making, maka pendukung partai yang
tidak merasa memperoleh manfaat apa-apa dari kedua kecenderungan tersebut,
akan meninggalkan partai yang pernah dipilihnya pada pesta demokrasi lalu.
Ataupun yang direncanakan akan dipilih, pada pemilu mendatang.
Konsekuensinya, seluruh elite atau petinggi partai di negeri ini, seharusnya
tidak lagi memberi pembelaan (di luar proses hukum), terhadap kadernya yang
korup. Juga terhadap kader partai yang melakukan pelanggaran hukum,
melecehkan rasa keadilan masyarakat, membohongi publik, serta melanggar
prinsip dan etika demokrasi.
Jika elite dan petinggi partai masih suka dan terbiasa membela kader yang
salah seperti diuraikan di atas, akan merusak eksistensi partai sebagai
penegak kebajikan umum (public good). Risikonya, cepat atau lambat, partai
dimaksud akan ditinggalkan simpatisan serta pendukungnya. (18)
- Novel Ali, Dewan Etik KP2KKN (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) Jawa Tengah
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Risiko Partai Bela Kader Korupsi
