** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** http://www.indomedia.com/bpost/032005/24/opini/opini1.htm Kamis, 24 Maret 2005 00:44 Quo Vadis Sikap Politik PKS Hadapi Pilkada 2005 Oleh: Irvan Sidiki SH MHum* Perkembangan dan dinamika suhu politik di Kalsel dewasa ini, menarik untuk dicermati. Beberapa parpol kontestan Pilkada Langsung 2005 mulai 'unjuk gigi', setelah kasak-kusuk melakukan penggalangan dan lobi ke sejumlah elit politik maupun parpol baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka mencari rekan koalisi yang bersedia bergabung mengusung calon unggulannya. Demi mencapai tujuan politiknya, tidak sedikit dari parpol tersebut melakukan manuver politik yang bertujuan menciptakan 'prakondisi' menjelang pencoblosan pada Juni 2005 nanti. Salah satu manuver politik yang dilakukan, misalnya, menciptakan opini masyarakat tentang adanya keinginan dari pihak status quo untuk berkuasa kembali. Harus diakui, isu model begini gampang 'dijual' ke masyarakat. Terlebih beberapa waktu lalu terjadi 'insiden' politik yang berbuntut dengan diimpeachnya pihak status quo dari kekuasaannya. Namun kendati sempat diimpeach, pihak status quo ternyata bisa menjungkirbalikkan kembali proses politik tersebut. Di sinilah kecerdikan pihak status quo dalam melihat celah (loop hole) hukum yang ada dalam perundang-undangan. Walhasil, alih-alih menjatuhkan, pihak status quo justru mampu mengembalikan kekuasaannya serta berhasil merapatkan kembali konsolidasi internalnya, sementara kekuatan lawan politik perlahan-lahan mencair entah kemana. Dengan demikian wajar apabila muncul kegeraman di kalangan elit maupun parpol lawan status quo, yang pada gilirannya menimbulkan semacam hasrat untuk melakukan 'perhitungan kembali' dalam proses politik berikutnya. Kini waktu yang ditunggu telah tiba, sehingga lumrah apabila parpol kontestan pilkada langsung tancap gas menjalankan agenda politik masing-masing. Termasuk, tentu saja, 'menjegal' gerak laju pihak status quo yang juga turut mencalonkan diri kembali. Nuansa ini semakin semarak ketika muncul kontestan yang dianggap sebagai 'kuda hitam' yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini memang cukup fenomenal, hanya perlu waktu enam tahun untuk menyeruak ke pentas perpolitikan nasional maupun daerah. Peningkatan suara yang sangat signifikan, membuat setiap sikap atau garis politik yang diambilnya turut mempengaruhi pendulum proses politik yang terjadi. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak pihak (baca: parpol, elit politik maupun calon perorangan) berebut ingin dilamar atau minimal digandeng PKS dalam proses politik mendatang. Sebagai parpol Islam modern, PKS dari awal memang berusaha menjauhkan diri sekaligus melepaskan diri dari stereotipe parpol Islam konvensional. Dalam hal ini termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang notabene oleh sebagian kalangan sebenarnya juga dianggap sebagai parpol Islam modern. Lalu apa bedanya PKS dengan PAN, bukankah parpol ini sama-sama diotaki kaum intelektual Islam dan tidak berkembang dengan sistem patron. Model pendekatan masalah yang digunakan PKS dalam menghadapi isu politik mutakhir, juga berbeda dengan kebanyakan parpol Islam lainnya. PKS lebih menitikberatkan pada pemecahan masalah kongkrit dan substansial bangsa ketimbang memperdebatkan sesuatu yang abstrak dan absurd. Itulah sebabnya, PKS tidak terseret arus politik pragmatis parpol Islam yang sering tidak konsisten bahkan cenderung kontradiktif. Ketajaman insting politik PKS diharapkan mampu membantu daerah dalam memilih calon pemimpin yang kredibel. Bagi masyarakat, peran serta aktif PKS dalam pentas politik daerah dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam menyaring calon pemimpin yang memiliki nilai moralitas dan kapabilitas yang tinggi namun rendah terhadap resistensi publik. Masyarakat menunggu sikap dan garis kebijakan politik serupa, sebagaimana dipraktikkan PKS di tingkat nasional. Seperti yang disebutkan, tema tulisan ini adalah ingin mencermati sikap maupun garis politik PKS dalam Pilkada Langsung 2005 di Kalsel. Sebagai urang Banjar di perantauan, penulis seperti halnya masyarakat Banjar yang lain menginginkan hadirnya pemimpin Banjar yang kapabel, moralis dan dapat diterima seluruh lapisan masyarakat. Dengan memiliki pemimpin demikian, Kalsel diharapkan memiliki pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa. Mencermati perkembangan perpolitikan di Kalsel akhir-akhir ini, khususnya yang berkenaan dengan sikap maupun garis politik yang diambil PKS Kalsel, membuat penulis agak mengernyitkan dahi. Penulis melihat adanya kesan kesenjangan antara model dan cara yang digunakan PKS Kalsel dengan model dan cara yang digunakan PKS di tingkat nasional. Maraknya pemberitaan di beberapa media massa daerah tentang sikap dan garis politik PKS Kalsel yang memilih mengusung calon pasangan Ismet Ahmad dan Habib Aboe Bakar Al Habsyi sebagai cagub dan cawagub, menyisakan sejumlah persoalan. PKS Kalsel dituding tidak konsisten, berkhianat bahkan meminjam istilah ketua DPD Partai Demokrat (PD) Kalsel menzalimi rekan politik serta pribadi yang pernah didukungnya. PKS dituding melakukan pengingkaran atas MoU tertanggal 27 November 2004 yang ditandatangani Ketua DPW PKS Kalsel Alwi Sahlan dan Ketua DPD PD Ahmad Bisung. Konon, dalam MoU ini PKS dan PD bersepakat mencalonkan Ahmad Zubaidi dan Alwi Sahlan sebagai cagub dan cawagub. Kesepakatan itu sendiri merupakan hasil dari pertemuan pengurus kedua partai di Hotel Alia Jakarta. Artinya, kesepakatan itu tidak muncul secara mendadak, namun setelah melalui serangkaian pembicaraan dan pertemuan. Sebagai politisi dari parpol panutan masyarakat, penulis memahami mengapa PKS perlu bersama PD menandatangani nota kesepahaman, yaitu untuk menjamin rekan politik maupun konstituennya bahwa PKS dan PD tetap komit pada janji serta perjuangan politiknya. Dengan memunculkan Ahmad Zubaidi dan Alwi Sahlan, PKS bersama PD saat itu menilai keduanya memiliki kriteria yang diharapkan. Apalagi sampai berani melegitimasi sikapnya dalam sebuah MoU. Dengan memilih pasangan Ismet Ahmad dan Aboe Bakar Al Habsyi, secara tidak langsung PKS Kalsel menganulir sikap politiknya semula. Permasalahannya adalah apakah sikap PKS Kalsel ini salah secara hukum ataupun etika? Untuk menjawab pertanyaan ini harus kita tentukan dulu dari sisi mana kita ingin menilai. Dari sisi hukum, tidak ada yang salah pada sikap PKS ini. Dengan menandatangani MoU, secara hukum tidak berarti PKS memiliki ikatan hukum dengan pihak lain yang terkait dalam MoU. Sebuah MoU memang dalam praktik dipahami hanya sebagai nota kesepahaman (mutual understanding) dan masih harus ditingkatkan lagi derajatnya menjadi perjanjian atau kesepakatan. Itu sebabnya, apabila dalam MoU salah satu pihak ingkar janji atau tidak dapat memenuhi janjinya karena suatu keadaan tertentu, maka pihak lain tidak dapat menuntutnya secara hukum. Sementara dari sisi etika, tindakan PKS Kalsel tidak dapat dibenarkan. Sebab, sebagai parpol panutan masyarakat PKS Kalsel tidak bisa berprilaku dan bertindak seperti parpol biasa yang sesuka hatinya mengobral janji maupun komitmen. Bukankah dengan menerapkan nilai etika dalam setiap gerak langkah politiknyalah yang membuat PKS mampu menjelma menjadi parpol yang besar dan kuat. Dengan mengingkari kesepakatan yang telah ditandatangani dengan pihak lain dan meninggalkan begitu saja pihak yang semula akan diusungnya, secara moral bukan sebuah sikap terpuji dari parpol yang menjadi panutan masyarakat. Inkosistensi sikap PKS Kalsel setidaknya akan meninggalkan kesan negatif bagi konstituennya. Dari aspek kapabilitas, kemampuan Ismet Ahmad tidak perlu diragukan lagi. Pengalamannya malang melintang di jajaran birokrat seperti halnya calon awal PKS Kalsel Ahmad Zubaidi, cukup karatan. Apabila Ahmad Zubaidi matang setelah berkiprah di tingkat pusat, maka Ismet Ahmad matang ketika berkiprah di tingkat daerah. Namun permasalahan akan muncul ketika kita berbicara figur Aboe Bakar Al Habsyi. Sebagai orang luar, Aboe Bakar Al Habsyi cukup beruntung ketika terpilih melalui PKS Kalsel untuk mewakili Kalsel sebagai anggota DPR tingkat pusat. Yang perlu dipahami di sini adalah keberhasilan Aboe Bakar Al Habsyi menduduki kursi DPR RI pemilihan Kalsel bukan disebabkan oleh kapabilitas pribadinya, namun didasarkan latar belakang politiknya. Dengan demikian sangat naif apabila keberhasilan Aboe Bakar Al Habsyi melenggang ke Senayan, dijadikan tolak ukur untuk mencalonkannya sebagai pemimpin daerah mendampingi Ismet Ahmad. Masyarakat Kalsel pada pemilu putaran pertama 2004 lalu memilih PKS, karena konsistensi visi dan misinya yang selaras dengan sikap maupun garis kebijakan partai. Masyarakat Kalsel berharap PKS mampu membantu mereka untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa. Kepercayaan ini muncul karena PKS dalam memilih calon pemimpin yang akan didukungnya selalu mengedepankan aspek moralitas, kapabilitas dan resistensi yang rendah. Sayangnya, belum genap satu tahun mengemban kepercayaan masyarakat Kalsel dan belum dapat diukur hasil maupun prestasinya, Aboe Bakar Al Habsyi malah melangkah maju sebagai calon pemimpin Kalsel. Sebagai seorang ulama, Aboe Bakar Al Habsyi pasti mahfum pada konsep tawwaddu dalam ajaran Islam. Penulis mengembalikan konsep ini kepada jajaran pengurus PKS Kalsel dan Aboe Bakar Al Habsyi, sudah cukupkah anda semua bertawwaddu? Wallahu' alam bisawab. Namun yang pasti, jangan sampai amibisi politik sesaat mampu mengalahkan nilai idealisme yang selama ini menyatu dalam ruh perjuangan dan gerakan politik PKS baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab dengan tingkat kapabilitas yang rendah, akan memancing timbulnya resistensi masyarakat yang tinggi. Terlebih lagi bila hal itu dipraktikkan dengan mengamalkan teori dan ajaran Orba, yakni lebih berorientasii pada aspek oportunitas dan pragmatisme. Salam. *Pemerhati masalah sosial, tinggal di Jakarta [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **