[list_indonesia] [ppiindia] Pencabutan Subsidi BBM dan Kesejahteraan Nelayan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 4 Mar 2005 23:15:54 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Suara Karya
Pencabutan Subsidi BBM dan Kesejahteraan Nelayan
Oleh Suhana
Sabtu, (05-03-'05)
Genderang kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) telah ditabuhkan oleh
pemerintah dan sejak 1 Maret pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM
sebesar 29 persen. Kenaikan BBM tersebut dipicu oleh tahapan pencabutan subsidi
BBM oleh pemerintah. Padahal sebelumnya berbagai tuntutan komponen masyarakat,
termasuk nelayan, agar pemerintah tidak jadi mencabut subsidi BBM terus
berlangsung di setiap daerah. Pasalnya, menurut penilaian masyarakat, dengan
dicabutnya subsidi BBM tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan
harga-harga kebutuhan pokok lainnya, misalnya, para nelayan akan kembali
terbebani oleh biaya melaut yang sangat besar. Oleh sebab itu, tidak heran
apabila di berbagai wilayah pesisir, banyak di antara para nelayan menolak
pencabutan subsidi BBM itu karena dapat dipastikan akan berdampak terhadap
kenaikan harga BBM itu sendiri dan harga kebutuhan pokok lainnya.
Namun demikian walaupun tuntutan penolakan pencabutan subsidi BBM oleh berbagai
komponen masyarakat, termasuk nelayan dan mahasiswa terus berlangsung,
pemerintah tetap tidak bergeming untuk mencabut subsidi BBM tersebut.
Pemerintah tetap berkeyakinan bahwa dengan dicabutnya subsidi BBM maka
kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan akan semakin meningkat. Pasalnya,
dana yang selama ini dipakai untuk mensubsidi BBM tersebut akan disalurkan ke
bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.
Menurut cacatan Bappenas (2004), lebih dari 84 persen dana subsidi BBM yang
selama ini diberikan pemerintah dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke
atas. Sementara hanya sekitar 16 persen saja dari subsidi BBM tersebut, yang
dapat dinimati oleh kelompok masyarakat miskin dan termiskin. Padahal selama
ini pemerintah menerapkan kebijakan memberikan subsidi BBM tersebut dimaksudkan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun ternyata di lapangan,
harapan pemerintah tersebut tidak dapat terwujudkan dengan baik. Namun demikian
pertanyaannya sekarang, apakah ada jaminan bahwa dengan dicabutnya subsidi BBM
tersebut dapat mensejahterakan masyarakat miskin khususnya nelayan?
Tinjauan Ekonomi Mikro
Kalau kita telaah secara ekonomi mikro memang kebijakan pemerintah tersebut
sangat dapat dimengerti. Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan
teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu
pertama pareto optimal. Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan
kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang
atau kelompok lain.
Kedua, pareto non optimal. Dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya
kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga,
pareto superior. Dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan
kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari
orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan
masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi
kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.
Kalau kita lihat kondisi Indonesia tingkatan kesejahteraan masyarakat sudah
mencapai kondisi pareto optimal. Hal ini bisa dibuktikan dengan rencana
pencabutan subsidi BBM. Dengan dicabutnya subsidi BBM tersebut maka akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil yang jumlahnya relatif lebih
banyak. Namun di samping itu juga dengan dicabutnya subsidi BBM tersebut akan
mengurangi kesejahteraan masyarakat yang mampu, yang jumlahnya relatif lebih
sedikit.
Dalam teori pareto kebijakan pencabutan subsidi BBM tersebut tidak dimungkinkan
dilakukan oleh pemerintah karena akan mengurangi kesejahteraan kelompok
masyarakat menengah keatas. Namun demikian dalam teori Kaldor-Hicks kebijakan
tersebut bisa saja dilakukan oleh pemerintah dengan syarat jumlah penduduk
masyarakat miskin lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk masyarakat kaya.
Dengan demikian secara teori ekonomi, kebijakan pemerintah tersebut dapat
dipertanggungjawabkan.
Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana teori yang menerangkan bahwa
pencabutan subsidi BBM dapat mensejahterakan nelayan? Kesejahteraan menurut
teori ekonomi mikro terletak tidak hanya pada besarnya keuntungan yang didapat
dari suatu hasil tangkapan nelayan. Tetapi juga dapat dilihat dari besarnya
biaya yang harus ditanggung oleh nelayan dalam menyekolahkan anaknya dan
besarnya biaya untuk pengobatan anggota keluarganya, termasuk para nelayan itu
sendiri. Artinya, jika biaya pendidikan anak nelayan dan kesehatan keluarga
nelayan tersebut gratis seperti yang dijanjikan oleh pemerintah maka
kesejaheraan nelayan pun akan dengan sendirinya mengalami peningkatan. Karena
dana yang tadinya digunakan untuk biaya pendidikan anaknya dan biaya pengobatan
keluarganya dapat dipergunakan untuk keperluan yang lainnya, misalnya, tambahan
modal untuk membeli BBM yang mengalami peningkatan.
Namun demikian dalam jangka pendek naiknya harga BBM secara tidak langsung akan
berpengaruh terhadap menurunnya jumlah nelayan yang siap melaut. Hal ini
disebabkan oleh banyaknya nelayan yang belum mampu untuk menyesuaikan terhadap
kenaikan harga BBM tersebut. Diperparah lagi di sebagain besar tempat
pendaratan ikan nelayan kecil belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU). Padahal Departemen Kelautan dan Perikanan sebelumnya telah berjanji
akan membangun sekitar 1.500 lebih SPBU di TPI-TPI nelayan kecil. Tetapi dalam
program 100 hari Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) tidak tercermin adanya
keseriusan MenKP dalam membangun SPBU nelayan tersebut.
Menurunnya jumlah nelayan yang dapat melaut tersebut akan berpengaruh terhadap
jumlah hasil tangkapan nelayan dan akhirnya akan berpengaruh terhadap
menurunnya supply ikan di pasar. Secara teori ekonomi dengan menurunnya supply
ikan di pasar tersebut maka akan berpengaruh terhadap kenaikan harga ikan itu
sendiri. Namun demikian keuntungan yang didapatkan oleh nelayan dari kenaikan
harga ikan tersebut diperkirakan tidak akan berpengaruh terlalu besar karena
biaya melautnya pun mengalami peningkatan.
Dalam perjalan waktu lebih lanjut, membaiknya harga ikan tersebut secara tidak
langsung akan berpengaruh terhadap gairah nelayan untuk meningkatkan hasil
tangkapannya. Selain itu juga nelayan-nelayan yang tadinya berhenti melaut akan
kembali termotivasi untuk kembali melaut. Dengan demikian jumlah nelayan yang
dapat melaut akan kembali meningkat serta akan berpengaruh terhadap peningkatan
jumlah supply ikan di pasar. Untuk menghindari terjadinya penurunan harga ikan
di pasar pemerintah harus dapat mengantisipasinya dengan cepat dan tepat.
Misalnya saat ini hendaknya pemerintah dapat menyediakan coldstorade di seluruh
tempat pendaratan ikan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya
kegagalan pasar hasil tangkapan ikan tersebut.
Langkah Komprehensif
Untuk melaksanakan kebijakan pencabutan BBM secara cepat dan tepat tentunya
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan
terlaksanakan harapan pemerintah tersebut maka hendaknya pemerintah
mempersiapkan langkah-langkah yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar
penyaluran dana subsidi BBM tersebut kepada bidang pendidikan dan kesehatan
dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Sehingga berbagai gejolak dimasyarakat
pun dapat terhindari secara cepat dan tepat.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengalihan dana
subsidi BBM kepada bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu pertama, dana subsidi
BBM tersebut hendaknya tidak 100 persen diserahkan untuk pengembangan bidang
pendidikan dan kesehatan. Artinya harus ada sebagian kecil dari dana tersebut
yang dialokasikan untuk dana abadi (super fund). Di negara-negara maju seperti
Amerika dan Jepang dana-dana yang tadinya digunakan untuk subsidi tersebut
dialihkan untuk pengembangan sektor lain sekitar 80 persen dan 20 persen
lainnya digunakan untuk dana abadi tersebut. Dana abadi tersebut akan digunakan
ketika terjadi bencana yang maha dahsyat, seperti bencana alam (Simanjuntak,
2005). Dengan demikian apabila kita mengambil contoh dari pengalaman
negara-negara maju tersebut maka dana subsidi BBM yang mencapai Rp 63 triliun
(2004) tersebut hendaknya hanya sekitar 80 persen saja yang dapat disalurkan
untuk pengembangan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan 20 persennya
digunakan sebagai dana abadi masyarakat yang digunakan ketika terjadi
bencana-bencana yang maha dahsyat seperti tsunami dan lain sebagainya.
Kedua, mempercepat pemberantasan KKN di seluruh sektor yang ada di Indonesia.
Hal ini selain untuk menghindari keragu-raguan masyarakat terhadap pengelolaan
dana 20 persen tersebut juga sebagai upaya pemerintah menunjukan keseriusannya
dalam mensejahterakan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bahwa KKN
(korupsi, kolusi dan nepotisme) di Indonesia saat ini sudah berada dalam
kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Ketiga, pengembangan program-program ekonomi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya nelayan. Pengembangan program
tersebut juga hendaknya dapat dilakukan dengan cara pendekatan potensi lokal
dan berkelanjutan. Artinya, jangan sampai pengembangan program ekonomi tersebut
hanya berlangsung sesaat saja. Oleh sebab itu adanya kerjasama seluruh
stakeholders kelautan akan menjadi kunci keberlangsungan program tersebut.
Pemerintah hendaknya dalam pengembangan program ekonomi tersebut dapat
mengambil pelajaran dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP)
yang berkangsung dalam beberapa tahun terakhir. Program PEMP yang dibiayai oleh
dana kompensasi BBM tersebut menunjukan adanya kegagalan hampir disebagian
besar wilayah yang melaksanakan program tersebut.
Di akhir tulisan ini penulis kembali menegaskan bahwa kebijakan pemerintah
untuk mencabut subsidi BBM sudah tidak dapat dibendung lagi. Oleh sebab itu,
hendaknya semua komponen masyarakat terus mengawasi janji pemerintah dalam
melakukan penyaluran dana subsidi BBM tersebut kepada sektor lain, seperti
pendidikan, kesehatan, infrasturktur dan lain sebagainya. Tanpa adanya kontrol
yang kuat dari seluruh komponen masyarakat, termasuk media masa, dikhawatirkan
implementasi janji-janji pemerintah tersebut jauh di luar kehendak kita semua.
***
(Penulis adalah pemerhati masalah kelautan nasional
peserta Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan
Tropika Pasca-sarjana IPB).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Pencabutan Subsidi BBM dan Kesejahteraan Nelayan
