[list_indonesia] [ppiindia] Pemutakhiran Data Orang Miskin
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 26 Mar 2005 09:40:46 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/26/o5.htm
Sabtu Paing, 26 Maret 2005
Tajuk Rencana
Pemutakhiran Data Orang Miskin
DPR tampaknya sangat memahami keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Itu
tercermin dari opsi yang ditawarkan DPR agar pemerintah mengkaji lagi dan
mengajukan APBN Perubahan terkait dengan kenaikan tersebut.
Atas opsi itu, pemerintah pun telah mengajukan APBN Perubahan tidak lama
setelah voting yang menguntungkan pemerintah. Namun, bukan berarti persetujuan
DPR itu semua masalah telah selesai. Ada tugas berat yang dihadapi pemerintah,
terutama dalam pembagian dana kompensasi BBM. Sebab, banyak data menunjukkan
bahwa bantuan itu acap salah sasaran. Mereka yang semestinya tak menikmati
bantuan malah diberikan kemudahan, termasuk diberi beras miskin.
Untuk itu, pemerintah harus mengadakan pemutakhiran data serta inventarisasi
data untuk menghindari terjadinya salah sasaran atau rangkap dalam pemberian
kompensasi BBM. Adapun program kompensasi ini diperuntukkan kepada gakin
(keluarga miskin) yang terdiri atas delapan program; pendidikan, kesehatan,
beras murah, pembangunan prasarana pedesaan, perumahan rakyat, pelayanan
sosial, dana bergulir untuk usaha mikro, pelayanan kontrasepsi untuk Keluarga
Berencana (KB) dan pengendalian-pengamanan program.
Untuk itu, pemutakhiran data merupakan pedoman teknis untuk menentukan rakyat
miskin. Pemuktahiran serta inventarisasi data perlu dilakukan karena saat ini
antara data yang diberikan pihak pusat dengan yang dimiliki daerah terjadi
ketidaksinkronan.
Namun, dengan terlambatnya pembahasan APBN Perubahan akan menyebabkan
terhambatnya penyaluran dana kompensasi ini termasuk subsidi. Hal ini pulalah
yang menjadi kekhawatiran pemerintah. Sebab, persetujuan APBN-P 2005 di samping
untuk mendukung pengalokasian dan pencairan dana kompensasi harga BBM, juga
untuk penyesuaian program-program yang belum ada dalam APBN 2005. Persoalannya
adalah, di antara program-program baru yang direncanakan dalam APBN-P tidak
mungkin dilaksanakan tanpa dukungan dari APBN, sehingga satu-satunya jalan
adalah pembahasan APBN-P harus dipercepat.
Untuk itu, agar cakupan program kompensasi kenaikan harga BBM difokuskan kepada
program yang menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Semakin banyak
cakupan program kompensasi semakin besar kemungkinan penyimpangan serta semakin
sukar dan rumit pengawasan yang dilakukan.
Untuk itu, program kompensasi itu hendaknya lebih diarahkan dan difokuskan
kepada bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaannya sebisa mungkin bersifat
meluas dan nondiskriminatif. Oleh karena itu, perlu perbaikan dan penyempurnaan
identifikasi, mekanisme penyaluran dan pengawasan program kompensasi dengan
melibatkan masyarakat secara luas, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun
monitoring serta evaluasi program kompensasi. Sebab, selama ini program
kompensasi tidak jelas arahnya (mendua) yaitu meningkatkan daya beli dan
meningkatkan pendapatan.
Banyak kasus menunjukkan bantuan tersebut lama sampai ke sasaran atau bahkan
"nyangkut" di penyalurnya. Mestinya pemerintah tegas memilih program yang
langsung pada keluarga miskin seperti bantuan pangan, pemberian beasiswa, dan
bantuan kesehatan.
Dalam APBN 2005 dana kompensasi disebut sebagai dana program bantuan sosial
yang berjumlah Rp 7,34 trilyun. Pemerintah mengusulkan tambahan dana sebesar Rp
10,5 trilyun, sehingga jumlahnya menjadi Rp 17,8 trilyun.
Mudah-mudahan dengan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan program kompensasi
akan menurunkan tingkat kemiskinan 3 persen dari 16 persen menjadi 13 persen.
Namun, apa yang disampaikan pemerintah yang merujuk pada penelitian yang
dilakukan UI, terbantah dengan hasil yang disampaikan lembaga lain.
Lembaga yang mengutip hasil BPS menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM ini akan
meningkatkan orang miskin di Indonesia. Itu artinya pemerintah dituntut jeli
untuk menyalurkan dana kompensasi, sehingga betul-betul dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
Kita menduga berbedanya hasil penelitian tersebut dikarenakan berangkat dari
data base yang berbeda. Itu artinya data yang ada selama ini tentang orang
miskin juga belum fixed, sehingga tidak berlebihanlah kiranya kalau yang
pertama dilakukan adalah memperbarui data sehingga bantuan itu tepat sasaran.
Sehingga, dapat berdaya guna dan berhasil guna
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Pemutakhiran Data Orang Miskin
