[list_indonesia] Re: [ppiindia] Panglima Ambil Alih Komando
- From: "Carla Annamarie" <Carla.Annamarie@xxxxxxxxxxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Fri, 4 Mar 2005 08:43:09 +0700
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
konflik batas teritorial/batas laut suatu neg dgn neg lain memang merupakan
issue crucial, sebenarnya sudah dari dulu issue ini harus diselesaikan oleh
indo dan neg2 sekitarnya dalam menentukan batas laut/teritorialnya, kalo
dilihat dari letak geografis indonesia adalah neg kepulauan sedangkan
malaysia adalah neg daratan, so that's means that bcs of that indo has a
right to claim islands than malaysia, anyway..kekalahan indo for legal
battle from malaysia (sipadan n ligatan case) di Haque bcs sipadan n
ligitan re ex-dominion of England n malaysia was part of neg2 commonwealth
so that's means the claim of right fall to malaysia, east ambalat and blok
ambalat memang udah lama menjadi critical issue between malaysia n indo,
penentuan batas wilayah teritorial/ pemilikan suatu wilayah tidak dapat
diselesaikan secara gampang, karena banyak kepentingan terutama
kepentingan ekonomi, indonesia memiliki 17.000 islands, kalo indo gak bisa
menyelesaikan scr diplomasi politik bisa2 pelan2 pulau2 itu bisa lepas dari
indo, dilihat dari manuver yg dilakukan malaysia, singapore (also was part
of ex-commonwealth countries), ada kemungkinan mereka bisa meng-claim
pulau2 di indo..who knows.., dilihat dari diplomasi, bargaining politik, n
PR indo untuk LN (menyangkut image indo di kalangan internasional) semua
itu mungkin mempengaruhi sentiment internasional menyangkut pertikaian
batas teritorial laut indo dgn malaysia.
penentuan kepemilikan wilayah bisa berkepanjangan, secara hukum laut
internasional, neg2 yg bertikai baru bisa menyelesaikan di Mahkamah
internasional (di Haque) kalo neg2 tersebut sepakat utk mengadakan legal
battle, tapi klo neg2 tesebut/salah satu dr neg tsb menolak, maka
penyelesaian scr legal gak bisa dilakukan.
ANDREAS MIHARDJA
<mihardja@pacbell To:
ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
.net> cc:
Subject: Re: [ppiindia]
Panglima Ambil Alih Komando
03/04/2005 01:32
AM
Please respond to
ppiindia
Selama ALRI hanya bisa memperlihatkan show of force no problem. Jangan
sampai ALRI harus memakai kekerasan sebab saya kira ALRI kapal2nya ada
tetapi senjatanya melempem.Kita sekarang hidup dalam abad conferensi.
Indoneisa harus menghadapi PBB selama keadaan belum menjadi defacto dan
menentukan perbatasan2 dgn secara perundingan. Kalau kena ditampar
kedaulatan akan hilang dan daerah sudah diambil secara de facto. Kalau
armada Indonesia up to date tidak apa2 tetapi kalau hanya pameran kapal
saja jangan sekali2 soq aksi. [Waktu Aceh ALRI melempem]
Selama belum conflikt Indonesia masih menang - kalau sudah ditampar
Indonesia tidak bersuara - lihat Timor - Timur kan hilang.
Andreas
RM Danardono HADINOTO <rm_danardono@xxxxxxxx> wrote:
Kamis, 03 Mar 2005,
Panglima Ambil Alih Komando
DPR Mendukung, TNI Tempatkan 5 KRI di Laut yang Diklaim Malaysia
JAKARTA - TNI semakin memperkuat armadanya di Laut Sulawesi, wilayah
kaya cadangan minyak yang diklaim Malaysia itu. Dua kapal menyusul ke
zona perbatasan lintang utara tersebut, yakni KRI Karel S. Tubun dan
KRI Tongkol. Hal itu menambah kekuatan tiga KRI yang sejak awal pekan
ini mondar-mandir menjaga kedaulatan Merah Putih.
Bahkan, seorang perwira TNI-AL menjelaskan, komando gerak kapal TNI-
AL di perbatasan yang berpotensi konflik tersebut diambil alih
langsung Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. "Masalah ini
sangat serius. Para pemimpin TNI terus melakukan rapat untuk membahas
berbagai kemungkinan," ujar perwira yang tak mau disebutkan namanya
itu.
Endriartono yang ditemui tak mau berkomentar banyak tentang
ketegangan di laut yang kaya minyak tersebut. Panglima tampak enggan
berkomentar seputar kasus ini. "Tanyakan ke Menhan saja," ujarnya.
Saat ditanya soal unjuk kekuatan TNI, dia juga tak mau
berkomentar. "Nggak ada unjuk kekuatan. Ngapain unjuk kekuatan? Dia
(Malaysia, Red) udah tahu kok," tegasnya sambil mempercepat langkah
menuju mobilnya setelah menghadiri pertemuan tertutup dengan Pansus
Poso DPR tadi malam.
Namun, dalam raker dengan komisi I pada Senin lalu, Endriartono
sempat mengeluarkan sinyal bahwa pihaknya siap konflik terbuka dengan
Malaysia supaya beberapa wilayah perbatasan seperti Laut Sulawesi
tidak terus-menerus menjadi ajang eksplorasi serta eksploitasi.
Statemen tersebut dia lontarkan menanggapi pertanyaan anggota Komisi
I dari FPAN, Djoko Susilo. Djoko menanyakan soal langkah-langkah yang
dilakukan TNI atas beberapa insiden yang terjadi di sekitar Laut
Sulawesi.
Saat itu, panglima TNI juga meminta komitmen penuh dari DPR. Jangan
sampai saat ini didorong-dorong untuk tegas mengerahkan armada, namun
nanti disalahkan dan disudutkan bila sudah terjadi konflik. "Tolong,
dukung kami. Jangan nanti dituduh main embat kapal negara lain
sembarangan," ungkapnya
DPR Beri Dukungan
Sementara di gedung DPR, para politisi bereaksi keras setelah
mendapat kabar Malaysia mengklaim batas wilayah laut RI. Sejumlah
anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan kemarin meminta
menanyakan hal itu kepada Menhan Juwono Sudarsono.
Sebagian besar anggota Komisi I mendukung langkah TNI-AL supaya
Malaysia tidak seenaknya main klaim wilayah.
Anggota Komisi I dari FPG Afifuddin Thaib malah menyarankan Menhan
Juwono menambah kekuatan TNI-AL di laut. Menurut dia, unjuk kekuatan
armada militer RI di Laut Sulawesi diharapkan membuat Malaysia
menyadari bahwa klaim mereka sangat menyinggung rasa kedaulatan RI.
"Malaysia seolah tidak menghargai kita. Kalau dibiarkan terus, bisa-
bisa Blok Ambalat benar-benar mereka kuasai. Kalau perlu, jangan
hanya tiga atau lima kapal. Sepuluh kapal sekalian," ujarnya.
Anggota FPG lainnya, Slamet Effendy Yusuf, mengingatkan perlunya
pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomatik lebih konkret
dengan pemerintah Malaysia, dibanding hanya menyampaikan protes keras
atau unjuk kekuatan atas pemberian hak konsesi eksplorasi minyak di
Blok Ambalat oleh Petronas kepada Shell.
"Malaysia pernah menyatakan bahwa pemberian konsesi itu merupakan
kelanjutan dari kemenangan mereka atas Indonesia dalam sengketa Pulau
Sipadan dan Ligitan. Nah, masak hal ini akan dibiarkan begitu saja?
Di mana kehormatan kita?" tanyanya.
Anggota FPDS Jeffrey Johannes Massie mengatakan, Indonesia harus
menunjukkan kemampuannya menjaga wilayah kepulauan dari upaya
pencaplokan oleh negara tetangga. Dia bahkan meminta pemerintah
menyiagakan kapal-kapal tangguh di berbagai pangkalan di sekitar Laut
Sulawesi. Ketua FPKS Untung Wahono mendukung saran Jeffrey. Namun,
menurut dia, semua insiden yang terjadi di Laut Sulawesi juga harus
segera diklirkan oleh kedua negara.
Beberapa insiden yang terjadi baru-baru ini, antara lain, kasus
pengejaran dan penembakan sebuah kapal nelayan Indonesia jenis trawl
oleh kapal perang TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) Sri Melaka
3147. Peristiwa itu terjadi pada 7 Januari lalu. Kemudian, Marin Laut
(sebutan AL Malaysia) menangkap dan menyiksa karyawan PT Asiha
Samudera yang sedang memperbaiki lampu suar sebagai rambu laut di
Karang Unarang. Padahal, daerah di sebelah timur Pulau Sebatik itu
berada di luar batas klaim Malaysia.
Pulau Sebatik sendiri terletak di sebelah utara Kalimantan Timur.
Pulau ini diduga mempunyai kandungan minyak yang cukup besar.
Indonesia telah membuka sejumlah blok migas di wilayah itu. Di
antaranya Blok Simenggaris, Blok Bengara I dan II, Blok Bangkudulis,
Blok Tarakan, Blok Sembakung, dan Blok Bukat.
Insiden paling baru terjadi Sabtu pekan lalu. Ketika itu, sebuah
pesawat militer Malaysia Lnad Based Maritime Aircraft jenis 4
Beechcraft B 200 T Super King berani memasuki wilayah perairan
Indonesia sejauh tiga mil dan mendekati KRI Wiratno yang sedang
berpatroli di sana.
Di Laut Sulawesi, tepatnya di perairan sebelah timur Pulau
Kalimantan, yang diklaim Malaysia itu, terdapat lokasi kegiatan
eksplorasi minyak dan gas yang selama ini diperebutkan pemerintah
Indonesia dan pemerintah Malaysia. Lokasi migas itu terbagi dalam dua
blok, yakni Blok East Ambalat dan Blok Ambalat.
Pengelolaan kedua blok tersebut diserahkan Indonesia kepada investor
asing melalui sistem kontrak bagi hasil, 75 persen untuk pemerintah
dan 25 persen untuk kontraktor.
Blok East Ambalat dengan luas 4.175 kilometer persegi itu dikelola
Unocal Indonesia Ventures Ltd sejak Desember 2004, sedangkan Blok
Ambalat dikelola kontraktor migas asal Italia sejak 1999. Pemerintah
RI sendiri telah memberikan konsesi blok minyak di kawasan timur
Kalimantan tersebut kepada berbagai perusahaan minyak sejak 1967
dengan dibukanya wilayah kerja yang dikelola Total Indonesia untuk
Blok Bunyu.
Wakil Ketua Komisi I dari FPDIP Sidarto Danusubroto mengungkapkan,
meski kemampuan armada perang kita sangat memprihatinkan karena
keterbatasan anggaran, pelanggaran wilayah perbatasan oleh negara
tetangga -yang sudah sering terjadi- jangan dibiarkan terus.
Pelanggaran tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di perairan, tapi
juga di wilayah udara. Menurut dia, perlu ada suatu terobosan untuk
menyikapi pelanggaran seperti itu. Misalnya, birokrasi komando.
"Bayangkan saja, untuk mengidentifikasi objek, seperti menanyakan
siapa dan dari mana, patroli kita sering dicuekin. Mungkin, untuk
tindakan tegas, seperti menembak, tidak perlu minta sampai izin lagi
ke Jakarta," jelasnya.
Anggota lain dari Komisi I yang juga melontarkan dukungan atas gelar
kekuatan militer Indonesia di Laut Sulawesi itu adalah Yudi
Chrisnandy dan Happy Bone Zulkarnain. Keduanya dari FPG. Namun,
mereka menyayangkan lemahnya kemampuan armada TNI-AL sehingga hanya
dipandang sebelah mata oleh negara luar.
Seperti diberitakan, TNI-AL sejak Senin lalu memulai operasi gelar
kekuatan di Laut Sulawesi dengan mengerahkan tiga armada kapal
perangnya, yaitu KRI Rencong, KRI Nuku, dan KRI Wiratno. Kemarin,
Komando RI Kawasan Timur (Koarmatim) baru saja memberangkatkan KRI
Tongkol dan KRI Karel Satsuit Tubun dari pangkalannya di Dermaga
Ujung, Surabaya, ke Laut Sulawesi untuk memperkuat tiga KRI lain,
yang telah lebih dulu berpatroli di sana. Satsuit Tubun merupakan KRI
berukuran besar dengan peralatan relatif lebih canggih dibandingkan
dengan empat KRI lain.
Dalam tanggapannya, Menhan Juwono Sudarsono tidak secara terang-
terangan menyatakan persetujuannya atas berbagai desakan anggota
komisi I tersebut. Tapi, dia menekankan bahwa salah satu tugas
pertahanan negara adalah melindungi daerah perbatasan dan mengamankan
sumber daya alam (SDA), termasuk di bidang energy security. Mantan
Wagub Lemhanas itu malah mengungkapkan kesepakatannya dengan anggota
Komisi I DPR bahwa TNI- AL harus lebih didongkrak lagi kualitas
teknologi, kemampuan prajurit, dan armadanya.
"Ada 4.500 kilometer laut dari Sabang sampai Merauke dan 80 ribu
kilometer panjang garis pantai yang harus dipantau dan diamankan oleh
TNI. Sementara armada dan kemampuan persenjataannya terbatas.
Singapura saja yang luasnya hanya 45 kilometer punya anggaran sampai
USD 4 miliar," ujarnya pendek.
Namun, dalam dua kali kesempatan wawancara dengan wartawan, yaitu di
sela rehat dan di akhir raker, Juwono akhirnya memberikan keterangan
gamblang seputar keberadaan sejumlah armada kapal perang di perairan
perbatasan Laut Sulawesi. Dia mengakui, pengerahan beberapa KRI ke
Laut Sulawesi sejak awal pekan ini bukan lagi sekadar patroli rutin
pengamanan laut biasa. Tapi, sudah berstatus unjuk kekuatan akibat
keadaan mendesak.
Keadaan mendesak yang dimaksud Juwono adalah mencuatnya kasus
pemberian konsesi minyak (production sharing contracts) di Laut
Sulawesi -perairan sebelah timur Pulau Kalimantan- oleh Petronas
kepada perusahaan minyak Shell yang dilakukan 16 Februari lalu.
Terlebih, praktik itu diprotes keras secara resmi oleh Indonesia
melalui Departemen Luar Negeri.
Menurut Juwono, yang dilakukan TNI-AL saat ini adalah suatu bentuk
naval diplomacy. Unjuk kekuatan maritim dan gelar pasukan di Laut
Sulawesi itu diharapkan bisa membuat segan Malaysia. Pada akhirnya,
upaya diplomatik yang sedang dan akan dilakukan pemerintah RI
terhadap pemerintah Malaysia bisa semakin mulus.
"Tuntutan diplomatik berupa kekuatan kata-kata baru berbobot kalau
didukung juga dengan gelar kekuatan nyata. Tentu secara
proporsional," bebernya. Mantan Dubes RI di Inggris itu mengatakan,
upaya diplomatik untuk menghentikan manuver Malaysia di perairan
Indonesia akan langsung dipimpin Menteri Luar Negeri Nur Hasan
Wirajuda begitu menuntaskan kunjungan kerjanya dari India.
Juwono sendiri mengaku, untuk sementara, belum bisa mengambil
inisiatif apa pun dalam persoalan itu karena semua hal yang berkaitan
dengan hubungan luar negeri penjurunya adalah Deplu. "Jadi, kita
tunggu saja Pak Menlu kembali. Deplu ujung tombak penyelesaian hal
ini." (arm)
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT
---------------------------------
Yahoo! Groups Links
To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
